TIGA SARAN UNTUK ROY SURYO

SILATURAHMI KE JAYA SUPRANA DAN ALUMNI UGM

Jaya Suprana dan Jokowi pada tahun 1998 di Solo.

Polemik seputar keaslian ijazah Joko Widodo (Jokowi) terus berlanjut, memantik perdebatan publik yang kadang lebih didorong oleh sentimen politik ketimbang pencarian fakta yang objektif. Salah satu tokoh yang vokal dalam mempertanyakan keaslian dokumen tersebut adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus pakar telematika, konon.

Sebagai bagian dari ikhtiar menciptakan ruang diskursus yang lebih berkualitas dan berbasis saksi hidup, ada baiknya Roy Suryo dan kawan-kawan mempertimbangkan langkah-langkah silaturahmi. Hal ini diperlukan agar upaya mereka tidak terjebak dalam asumsi atau kecurigaan yang kontraproduktif, tetapi menjadi kontribusi nyata bagi demokrasi dan budaya verifikasi di Indonesia.

Ngobrollah dengan Jaya Suprana

Pertama, Roy, Tifa, dan Rismon dapat melakukan investigasi historis dengan menemui budayawan Jaya Suprana. Mengapa ini penting? Karena, jauh sebelum Jokowi menjadi tokoh politik, Jaya Suprana sudah berinteraksi dengannya.

Pada tahun 1998, budayawan pendiri MURI ini bersama Sri Mulyani menjadi narasumber pada seminar ekonomi di Solo. Jokowi, yang terlihat berkacamata, memberikan kata sambutan.

Lantas, mengapa Roy Suryo tidak disarankan untuk menemui Sri Mulyani? Ya, pembaca tentu paham bahwa Roy akan sulit percaya kepada Mulyani, dengan status sebagai bekas anak buah Mulyono.

Disponsori oleh Jokowi dengan bendera Paguyuban Pengrajin Kayu (PPK) Bimo Internasional, Forum Bisnis (Forbis) Surakarta menyelenggrakan seminar tersebut di Gedung Grha Wisata Niaga Surakarta pada tanggal 14 Agustus 1998.

Oya, di foto-foto dokumentasi acara seminar tersebut, Jokowi memang terlihat mengenakan kacamata. Detail ini juga secara langsung membantah narasi yang sempat beredar bahwa Jokowi “tidak pernah memakai kacamata”—sebuah asumsi yang digunakan untuk meragukan foto Jokowi di ijazah tersebut.

Nah, dengan menemui Jaya Suprana, tentulah Roy dapat memperoleh konfirmasi historis yang kuat dan objektif—tanpa perlu bersandar hanya pada asumsi pribadi yang cuma diperkuat analisis kepceran media sosial.

Pakar kelirumologi itu pasti bisa membantu untuk membedakan hal mana yang benar dan hal mana yang keliru.

Dengan menemui Jaya Suprana dan mungkin juga peserta seminar lainnya, kubu Roy Suryo dapat memperoleh data kualitatif penting untuk memperkaya penilaian mereka. Verifikasi semacam ini tidak hanya memperkuat integritas mereka sebagai pencari kebenaran, tetapi juga menunjukkan sikap bijak: bahwa kebenaran tidak hanya didasarkan pada analisis dokumen kepceran, tetapi juga pada jejak historis dan kesaksian yang sahih.

Cari Sendiri Alumni Kehutanan UGM 1985

Saran kedua terkait Roy dan kawan-kawan sebagai sesama alumni UGM. Roy dan kawan-kawan memiliki akses pada jaringan UGM yang bisa dimanfaatkan untuk menggali data lebih dalam. Salah satu langkah konstruktif yang bisa mereka lakukan adalah mencari sendiri alumni Fakultas Kehutanan UGM yang diwisuda pada tahun 1985—tahun yang sama dengan Jokowi.

Tidak sedikit dari kubu Roy memiliki jaringan yang kuat di kalangan alumni UGM. Apalagi, Roy pernah menjabat sebagai Menteri. Dengan kekuatan jejaring ini, mereka bisa minta kesediaan beberapa alumni Fakultas Kehutanan yang lulus pada 1985 untuk secara sukarela menunjukkan ijazah asli mereka.

Tujuannya adalah untuk meminjam dan mempelajari ijazah asli dari mereka guna dijadikan bahan pembanding secara visual dan administratif. Perbandingan ini dapat mencakup font, format dokumen, tanda tangan pejabat kampus, dan jenis stempel yang digunakan. Langkah ini bersifat akademis, sah, dan bisa dilakukan tanpa harus meragukan pihak lain secara terbuka.

Yang perlu ditegaskan di sini adalah, saran ini muncul justru karena Roy Suryo dan kubunya selama ini tidak mempercayai ijazah milik teman-teman Jokowi yang sudah diperiksa dan diuji keasliannya oleh Bareskrim Mabes Polri. Padahal, Polri menyatakan bahwa hasil investigasi mereka menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan sesuai data arsip UGM. Namun, kubu Roy masih meragukannya.

Oleh karena itu, bukankah lebih baik Roy sebagai sesama alumni UGM, menggunakan jaringannya untuk mencari sendiri alumni kehutanan UGM yang diwisuda tahun 1985. Sah dan wajar bagi mereka untuk melakukan pembandingan independen.

Kalau Roy tidak percaya kepada “segelintir” alumni yang diperiksa oleh Bareskrim, kan Roy bisa bawa sendiri alumni seangkatan Jokowi dan ijazahnya untuk dijadikan saksi dan bukti.

Jika setelah pembandingan itu ternyata tidak ada kejanggalan berarti, maka temuan tersebut akan sangat berharga untuk menutup polemik ini. Namun, jika ditemukan perbedaan, tentu UGM sebagai institusi akademik punya kewajiban untuk memberikan penjelasan.

Langkah ini penting bukan hanya untuk Roy Suryo dan teman-temannya, tetapi juga bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi jernih di tengah polarisasi politik. Bahkan, jika hasilnya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara ijazah Jokowi dan ijazah para alumni yang dipinjam oleh Roy Suryo tersebut, maka temuan itu akan menjadi kontribusi penting bagi literasi publik.

Dengan cara ini, Roy Suryo akan memperkuat citra sebagai ilmuwan dan mantan pejabat negara yang mengedepankan pendekatan intelektual dan investigatif, bukan politisasi.

Tak Perlu Takut Dikriminalisasi

Ketiga, Roy Suryo tidak usah khawatir akan potensi kriminalisasi. Memang, salah satu kekhawatiran yang kerap muncul dalam kasus serupa adalah risiko kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan sesuatu yang menyentuh aspek personal pejabat negara. Namun di negara demokrasi yang sehat, kritik dan pertanyaan tidak boleh dibalas dengan represi.

Justru bila Roy mengalami kriminalisasi, maka setiap upaya represi terhadap mereka akan ditanggapi publik secara kritis. Dalam demokrasi yang sehat, ruang kritik harus dijamin, apalagi bila kritik itu diajukan dengan cara yang tidak mengandung fitnah atau kebencian.

Bahkan, jika aparat penegak hukum tetap meresponsnya dengan langkah hukum yang berlebihan, bisa dipastikan bahwa banyak kelompok masyarakat akan berdiri di sisi Roy dan timnya. Sangat mungkin sebagian masyarakat—termasuk dari kelompok yang tidak pernah meragukan ijazah Jokowi—akan bersatu membela mereka atas nama penolakan terhadap represi dan pembungkaman kritik.

Perjuangan untuk mendapatkan kejelasan tidak boleh dibalas dengan ancaman atau intimidasi. Namun, yang juga penting diingat: pembelaan terhadap kebebasan berbicara hanya akan muncul bila kritik yang diajukan dilakukan secara elegan dan tidak menyebarkan informasi yang terbukti palsu.

Daripada saling menyudutkan atau membuat dugaan yang belum terverifikasi, marilah kita jadikan proses ini sebagai pembelajaran demokrasi dan pendewasaan politik bersama. Dalam demokrasi sejati, tidak ada yang tabu untuk ditanyakan—selama niatnya tulus dan caranya beradab.

Roy Suryo dan kawan-kawan dapat memainkan peran sebagai pencari kebenaran yang tidak tendensius, tidak reaktif, dan tidak politis. Sebaliknya, mereka bisa menjadi figur penting yang menunjukkan bahwa kritik dapat diajukan secara terhormat dan akademis, tanpa kehilangan ketajaman.

Demokrasi butuh orang-orang yang berani bertanya. Tetapi demokrasi juga membutuhkan kedewasaan untuk menerima jawaban—apalagi jika jawaban itu datang dari proses yang sah dan dapat diuji. Kebenaran yang dicari dengan niat baik akan melahirkan kepercayaan publik. Namun kecurigaan yang terus dipelihara tanpa dasar hanya akan memperkuat polarisasi dan memperlemah kualitas diskursus kita sebagai bangsa.

Akhirnya, dalam polemik seperti ini, kita semua sebagai bangsa perlu lebih dewasa. Kritik boleh, skeptisisme sah, namun semuanya harus dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab. Roy Suryo dan tim punya peluang besar untuk menunjukkan bahwa kritik tidak harus destruktif, dan bahwa mencari kebenaran bukanlah upaya menjatuhkan seseorang, melainkan kontribusi membangun republik yang lebih jujur.

DRSM