Lawan Senioritas, Hajar Rezim Fasis!

Salam Demokrasi!

Hidup Mahasiswa!

Hidup Pendidikan Indonesia!

Sebagai awal langkah paper esai ini tidak afdal jika kita sebagai mahasiswa tidak mengenal apa itu pendidikan, maka kita harus mengenal apa itu pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan adalah milik kita semua, pendidikan lahir secara naluriah sejak manusia hidup. Mereka menggunakan akal secara tidak sadar untuk bertahan hidup. Sedikitnya saya akan mengenalkan sejak sekitar 12.000 tahun lalu homo sapiens mulai mengembangkan pertanian dan berburu sebagai awal langkah penciptaan dan pencerdasan umat manusia. Ettss Teknologia! Berbarengan dengan itu maka bisa disimpulkan pendidikan merupakan alat untuk penciptaan dan pencerdasan bagi umat manusia, beriringan dengan jalannya pendidikan menjadi kebudayaan yang melekat di umat manusia sampai saat ini Akan tetapi, pendidikan di Indonesia memiliki ancaman diakibatkan krisis ekonomi politik yang berdampak pula pada sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada masyarakat. Apa yang terjadi ketika hak-hak demokrasi pendidikan tinggi tidak terpenuhi? maka banyaknya terjadi perpeloncoan, senioritas, pembungkaman akademik, dan tak mengabdinya kepada rakyat karena banyak lulusan sarjana yang menganggur. Seiring perjalanannya, dinamika pendidikan sudah berbeda saat ini. Apa saja itu? Mari kita diskusi!

Kenapa Harus Pendidikan?

Pendidikan menjadi titik vital kemajuan dari negara, karena dengan pendidikan negara diharapkan mencapai tujuan yang dicapai. Pendidikan satu-satunya alat awal penciptaan dan pencerdasan untuk mengetahui berbagai cabang keilmuan. Maka, dengan pendidikan yang berkualitas bisa mengangkat taraf hidup terbaik bagi umat manusia. Dengan pendidikan yang maju dan berkualitas, berbagai aspek kehidupan akan terwujud karena pengaruh pendidikan besar bagi kemajuan sebuah negara maka permasalahan pendidikan sangat perlu diperhatikan oleh negara. Apabila sistem pendidikan hari ini masih terdapat penindasan struktural maka itu adalah hasil dari sistem ekonomi masyarakat Indonesia yang ditindas oleh negara melalui aparaturnya, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak dan nanti turunannya adalah kebijakan berbayat untuk pendidikan yaitu UKT, IPI, dan SPP. Bagaimana kita bisa memajukan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat ketika kita saja dibelenggu oleh aturan-aturan yang tak masuk akal. Akibatnya, mahasiswa yang kurang mampu dialihkan untuk bekerja part-time disibukkan di luar hal yang tidak pokok di dunia akademik.

Dapat kita lihat negara maju di berbagai belahan dunia sangat memperhatikan pendidikan bagi warganya, hal tersebut bisa kita lihat melalui survei World Population Review (WPR) di tahun 2025 ada 10 negara dengan tingkat pendidikan yang maju yaitu Korea Selatan,

Denmark, Belanda, Belgia, Slovenia, Jepang, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Irlandia. Dalam hal ini, pendidikan menjadi alat kebudayaan yang menyatukan seluruh elemen masyarakat termasuk Indonesia dengan berbagai hambatan. Dunia pendidikan di Indonesia berkaitan erat dengan senioritas, lantas bagaimana perkembangan dan faktor-faktor apa saja yang mengatasnamakan senioritas dalam dunia pendidikan? mari kita lanjut pembahasannya dan diskusikan.

Senioritas dalam Pendidikan

Senioritas berarti keadaan lebih tinggi dalam pangkat, pengalaman, dan usia atau bisa kita katakan “perihal senior”. Perihal senior ini selalu menjadi sorotan oleh banyak manusia karena dari kata “perihal senior” secara tidak langsung telah membagi dua sistem yang disebut kasta antara senior sipaling tua dan junior si yang ikut-ikut aja. Maka, bisa kita satu linearkan bahwa senioritas dalam pendidikan dapat diartikan sebagai sistem yang menempatkan siswa yang lebih tua memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan memiliki hak untuk mengatur yang lebih muda. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya senioritas selalu menjadi ajang populis bagi para senior itu sendiri dan biasanya karena merasa si paling tua, senior ini keras kepala dan melakukan sewenang-wenangnya kepada junior, lebih fatal lagi melakukan tindakan diluar batas seperti pelecehan, kekerasan seksual, bahkan melanggar HAM.

Pada 28 April lalu kita telah mendengar berita Pratama Wijaya Kusuma seorang mahasiswa FEB Unila telah meninggal karena dianiaya senior saat mengikuti pendidikan dasar organisasi pecinta alam. Kronologinya peserta diksar mengalami dua praktik bermasalah: pertama, dipaksa menandatangani surat pernyataan bahwa mereka ikut tanpa paksaan; kedua, diperlakukan secara kasar seperti dalam pelatihan militer — termasuk disuruh merangkak di lumpur, serta mengalami kekerasan fisik seperti tendangan, tamparan, dan pukulan. Mundur ke lebih belakang pada 2017 tiga mahasiswa UIN Yogyakarta meninggal dengan kasus yang sama, 2021 mahasiswa UNS meninggal ketika mengikuti kepelatihan Menwa di kampusnya, pada 2024 terjadi kasus kekerasan senioritas di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang menyasar siswanya.

Antara senior si paling tua dan junior si yang ikut-ikut aja memiliki dua ikatan yang berbeda dalam inti materil yang intinya senior selalu di atas junior, dan bisa memberikan dua dampak yang positif dan negatif maka bijaklah dalam memilih senior dan menghindari ketika ada kejanggalan yang dilakukan oleh senior itu sendiri.

Senioritas kerap menjadi hantu bagi junior yang ingin melangkah lebih jauh karena ada senior-senior yang siap menjagal dan mengentahkan junior. Hal ini tak terlepas dari budaya yang ditanamkan oleh masyarakat itu sendiri, norma yang tak tertulis oleh masyarakat yakni ada tingkatan-tingkatan yang dimana dalam budaya yang ada di Indonesia menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Dimana dari perbedaan tingkat ini yang dimanfaatkan oleh

senior untuk bersikap sewenang-wenang kepada junior yang fatalnya bisa melakukan kekerasan.

Senior atau Penguasa?

Senior atau penguasa? sepertinya ini dua hal berbeda tetapi selalu diidentikkan karena menyangkut senioritas si paling berkuasa dan si junior yang iya iya aja..

Senioritas tidak akan terjadi ketika ada tindak hegemoni yang dibantu oleh lembaga-lembaga. Contoh dalam ranah pendidikan kita mengenalnya dengan struktur hierarkis yang dibuat oleh kelembagaan manajerial sekolah, perguruan tinggi, himpunan, hingga mahasiswa itu sendiri. Di dalam dunia pendidikan itu sendiri kasus kekerasan menjadi sesuatu hal yang sering terjadi berulang. Penghegemonian yang terjadi dalam dunia pendidikan dimanfaatkan oleh para senior untuk melakukan segala cara untuk memuaskan dan memanfaatkan situasi yang ada.

Perilaku penghegemonian yang dilakukan oleh senioritas itu sendiri berangkat dari perlakuan menyimpang oleh senior itu sendiri, tidak serta merta terjadi melainkan ada penyebab terjadinya kekerasan yakni adanya sebuah tradisi kekerasan yang diturunkan, balas dendam, untuk memperlihatkan kekuasaan yang dimiliki sampai untuk mendapatkan kepuasan sendiri — etika sopan santun yang dianggap kurang oleh senior. Sebetulnya kata senioritas itu sendiri tidak mengandung unsur kekerasan, namun karena ada pemahaman yang salah dan terus di lestarikan akhirnya membuat pemahakan senioritas berubah arti menjadi senioritas yang identik dengan kekerasan.

Senioritas dan Penyimpangan Sosial: Tinjauan melalui Teori Hirschi

Teori kontrol sosial yang digagas oleh Travis Hirschi merupakan teori yang melihat perilaku menyimpang dan tidak menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Dalam teorinya dijelaskan bahwa perilaku tidak taat aturan merupakan perilaku dasar setiap manusia, maka di butuhkan kontrol sosial agar manusia patuh pada aturan yang berlaku dan turut serta dalam upaya kontrol sosial di masyarakat.

Ada 4 unsur kontrol sosial menurut Hirschi, yaitu attachment yakni keterlibatan seseorang pada kepada orang lain yang menimbulkan perilaku peduli dan mengetahui keadaannya, commitment yakni ikatan seseorang dengan lembaga dimana lembaga ini memberikan manfaat untuk memperkecil kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang, involvement yakni kesibukan individu dalam suatu kegiatan yang membuatnya tidak berbuat perilaku menyimpang, belief yakni keyakinan individu terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Dalam dunia pendidikan, struktur hierarkis sering dimanfaatkan oleh senior untuk melakukan kekerasan atas nama tradisi. Padahal, senioritas sejatinya tidak identik dengan kekerasan, namun berubah makna akibat warisan budaya kekuasaan, balas dendam, dan kesalahan persepsi. Teori kontrol sosial Travis Hirschi menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat dicegah melalui empat unsur: keterikatan (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan

(involvement), dan keyakinan terhadap nilai (belief). Ketika unsur ini lemah, kekerasan atas nama senioritas pun akan mudah terjadi.

Fasis Sang Karib Feodal

Seperti imperialis berteman dekat dengan kapital, fasis pun sama halnya dengan feodal. Fasis adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan bersikap chauvinis, dengan kata lain fasisme merupakan suatu sikap nasionalisme yang berlebihan. Fasisme muncul dengan pengorganisasian yang otoriter dan totaliter, kediktatoran yang bersifat ultra-nasionalis, rasis, militeris dan imperialis. Selain itu, fasisme memiliki 7 unsur pokok yaitu:

1. Pengingkaran derajat manusia. Bagi fasisme, kekuatan menjadi ukuran utama: pria dianggap lebih tinggi dari wanita, militer lebih tinggi dari sipil, anggota partai lebih tinggi dari non-anggota, dan bangsa yang kuat harus menguasai yang lemah. Ideologi ini bertentangan dengan ajaran agama seperti Yahudi, Kristen, dan Islam yang menekankan kesetaraan manusia

2. Perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Bagi fasisme, negara dianggap satu-satunya kebenaran, sehingga siapa pun yang berbeda dianggap musuh dan harus dimusnahkan. Pendidikan mental dilakukan melalui indoktrinasi di kamp-kamp konsentrasi, di mana rakyat dipaksa menerima doktrin pemerintah dengan cara apa pun. Konon, hitl*r mengatakan bahwa “kebenaran terletak pada perkataan yang berulang-ulang”.

3. Totaliterisme. Bagi fasisme bersifat totaliter dan menyingkirkan kelompok yang dianggap “pinggiran”, seperti kaum wanita, yang dibatasi perannya pada wilayah 3K: anak-anak (kinder), dapur (kuche), dan gereja (kirche). Masyarakat diawasi secara ketat, dan terhadap penentang, fasisme menggunakan kekerasan ekstrem seperti pembunuhan dan penganiayaan.

4. Rasialisme dan imperialisme. Bagi fasisme memandang kaum elit lebih unggul dari rakyat dan berhak memaksakan kekerasan. Dalam hubungan antarnegara, bangsa elit dianggap lebih layak memerintah bangsa lain. Ideologi ini juga bersifat rasialis, menganggap ras mereka lebih superior sehingga yang lain harus tunduk. Pandangan ini mendorong munculnya semangat imperialisme.

5. Fasisme menganut prinsip pemerintahan oleh kelompok elit, yang dianggap paling tahu keinginan rakyat. Dalam sistem ini, jika muncul perbedaan pendapat, keputusan elitlah yang harus diikuti.

6. Fasisme tidak mempercayai kemampuan nalar. Keyakinan fanatik dan dogmatis dianggap mutlak benar dan tidak boleh diperdebatkan. Akal sehat sengaja dimatikan, terutama untuk hal-hal yang dianggap “tabu” seperti mengkritik ras, negara, atau pemimpin.

7. Fasisme menentang hukum dan ketertiban internasional yang menjunjung kesetaraan dan perdamaian antarnegara. Sebaliknya, fasisme menolak persamaan tersebut dan memandang perang sebagai bentuk tertinggi peradaban, sehingga secara terang-terangan menolak konsensus internasional.

Pertanyaannya? hari ini apakah terus bergulir dan terjadi? YA! Prabowo dengan anteknya lantang untuk mendukung elit dan menguatkan barisan-barisan alatnya dengan meluncurkan berbagai undaung-undang yang kerap memberangus kepertingan sipil. Kawan-kawan disini ingat kan pengesahan RUU TNI yang mengancam kehidupan masyarakat sipil, itulah bentuk nyatanya di kehidupan kita. Selain itu, Fasisme bukan hanya ancaman dan legitimasi kekuatan militernya saja selain dari itu ada hal-hal yang harus kita waspadai dan mengancam demokrasi kita. Adanya, pembungkaman oposisi, pelarangan sistem multi partai, pemberangusan kebebasan individual; fasisme adalah teror terbuka yang dijalankan oleh kelas penguasa pada rakyat yang menuntut hak-haknya.

Fasis sang karib feodal kerap selalu digambarkan yang sama-sama menolak prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Keduanya menempatkan kekuasaan di tangan segelintir elit, menganggap masyarakat sebagai massa yang harus tunduk tanpa pertanyaan. Lebih dari sekadar kemiripan struktural, fasisme dan feodalisme sama-sama mengingkari nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Keduanya menolak hukum internasional yang menjunjung perdamaian dan persamaan hak antarbangsa. Bahkan, fasisme menjadikan perang dan penaklukan sebagai simbol kemuliaan peradaban, sebagaimana feodalisme menjadikan penjajahan dan penguasaan wilayah sebagai sumber kejayaan. Dalam persahabatan ideologis ini, fasis dan feodal saling menguatkan dalam mempertahankan kekuasaan atas nama ketertiban semu, namun sejatinya menindas dan mematikan kebebasan manusia.

Sejarah telah membuktikan pada pasca Revolusi Perancis dimana sistem kerajaan kekaisaran imperialis Perancis runtuh, masyarakat telah bebas dari belenggu feodalisme. Kira-kira apa yang dilakukan masyarakatnya pada saat itu? apakah menyongsong perlawanan yang sedikit? Tentu tidak, mereka membangkitkan persatuan, membangun kesadaran dan bangkit melawan rezim pada saat itu. Hal-hal demikian bisa kita lakukan dengan membawa massa, mendorong, menyadarkan, membangkitkan massa untuk melakukan dialektika. Termasuk kepada mahasiswa-mahasiswa yang dibelenggu oleh senioritas di kampus, lawan perpeloncoan, lawan kekerasan, jaga kaum perempuan.

Demokrasi sebagai Lawan Fasisme dan Feodalisme

Demokrasi sebuah konsep nilai dan praktik komunikasi yang bersifat membebaskan, dengan tujuan menciptakan tatanan masyarakat yang bebas, setara adil, inklusif dan toleran. Demokrasi, berarti roda pemerintahan dijalankan oleh rakyat, yanag pada dasarnya dari rakyat untuk rakyat. Tentulah rakyat harus merebutnya kembali! Rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam konsep bernegara demokrasi dan penghormatan setingginya terhadap Hak Asasi Manusia.

Konsep politik demokrasi menunjuk pada setiap rakyat memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Setiap rakyat memiliki kemandirian untuk memutuskan sesuatu. Nah, untuk menjalakan sifat demokratis. Supremasi sipil harus sangat fundamental artinya militer yang berhubungan langsung dengan budaya feodal dan fasis harus memiliki ruangnya sendiri. Militer diharuskan mengabdikan diri kepada

keputusan-keputusan politik yang di ambil oleh rakyat sipil. Sebagai alatnya negara, militer tidak boleh memegang kekuasaan atau mengancam supremasi sipil.

Sebagai antithesis fasisme dan feodalisme, demokrasi memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat di atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi, saat ini demokrasi telah disusupi budaya fasis dan feodal itu sendiri. Pembuatan UU dan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat dan hanya mementingkan sepihak kemudian imperialisme saja yang katanya “sipaling anti aseng” kini menggaet semua kolega asing untuk mengeruk SDM, SDA dan roda pemerintahan kita sendiri. Bagi saya, demokrasi yang menjadi garis massa pemikiran yang menjadi antithesisnya imperialisme, feodalisme, dan kapitalis adalah demokrasi nasional. Gerakan demokrasi nasional itu sendiri adalah hasil investigasi sosial dari rakyat indonesia atas pembacaan situasi Indonesia yang setengah jajahan dan setengah feodal merespon penindasan dari klas buruh (PHK massal), kaum tani (tanahnya di rampas secara paksa), pemuda mahasiswa yang diberatkan biaya pendidikan (UKT).

Ironisnya hari ini dan seterusnya rezim Prabowo-Gibran beserta antek-anteknya saat ini telah melanggengkan supremasi militer atas supremasi sipil. Bahkan, Harold Crouch dalam analisisnya yang berjudul The Army and Politics in Indonesia menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya, militer indonesia tidak pernah melihat dirinya sebagai sekedar alat negara yang berfokus pada masalah keamanan, tetapi sebaliknya TNI selalu melihat dirinya sebagai “kekuatan militer” sekaligus “kekuatan sosial politik” Indonesia.

Hari ini seluruh elemen masyarakat harus menjadi garda terdepan untuk melawan rezim fasisme prabowo-gibran — menjadi boneka imperialisme. Satukan persatuan dan perlawanan! Bangkit dan Melawan!

Epilog Esai

“Hari ini kawanku telah berguguran di tengah-tengah negeri yang sakit. Sebuah alam sundaran para pejuang, para pahlawan revolusi, bagiku ketiadaan mereka adalah ada menyemai di hati setiap pejuang dan aktivis massa. Seperti Laut yang ditenggelamkan oleh Gusti Suroso dan Winatra, hari ini kita telah di adu domba di provokasi oleh keparat yang tak tahu malu. Meski mereka jatuh, api mereka akan tetap hidup. Angin mereka akan menyeluruh di seluruh udara bertempat, seperti bunga yang terus mekar di taman benih-benih kehidupan akan mengakar pada tanah. Kemalangan ini, suatu saat akan menemukan kekuatan baru, bahwa kepergian mereka bukan akhir. Kebeneran yang dibungkam pasti akan menemukan jalan, meski melalui serpihan-serpihan kehancuran. Hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang — sebuah jejak yang akan terus menuntun kita ke depan, memecah kebisuan, dan membakar kembali nyala perlawanan.”

Rentang Akhir

Rezim fasis Prabowo–Gibran mulai menyingkap watak aslinya sebagai rezim anti-demokrasi dan anti-rakyat. Fasisme di Indonesia tidak lahir dari ruang kosong; ia bertumbuh di atas fondasi Setengah Jajahan Setengah Feodal yang masih mengakar kuat. Dengan kata lain,

fasisme bukan sekadar gejala politik tingkat tinggi, melainkan juga cerminan dari struktur sosial dan budaya yang menopangnya.

Salah satu wajah fasisme itu bisa terlihat dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia kampus. Budaya senioritas yang sering diagungkan sebenarnya adalah bentuk feodalisme yang diwariskan. Di sana, hierarki dipertahankan bukan melalui pengetahuan atau moral, melainkan melalui paksaan dan ketundukan. Keterhubungan antara senioritas di kampus dengan menguatnya fasisme negara begitu jelas: keduanya sama-sama mendidik masyarakat untuk patuh tanpa berpikir kritis, menerima otoritas tanpa mempertanyakan, serta menormalisasi ketimpangan kuasa. Kampus pun berubah menjadi cermin kecil dari negara, tempat generasi muda dilatih untuk tunduk, bukan untuk merdeka.

Melawan fasisme berarti menolak akar feodalisme yang melahirkannya — menolak praktik senioritas yang menindas, membangun budaya egaliter, menghidupkan solidaritas dan keberanian berpikir kritis. INGAT! Fasisme hadir bukan hanya dalam kebijakan rezim, tetapi juga dalam budaya sehari-hari yang kita biarkan berulang. Maka api perlawanan tidak boleh padam atau tersemprot air. Harus ditempuh dengan menghancurkan feodalisme di kampus agar lahir generasi yang tidak lagi di didik untuk tunduk!

FASIS YANG BAIK ADALAH FASIS YANG MATI! ALERTA ALERTA ANTIFASISTA!

Penulis: Duyman

Daftar Pustaka:

Razaq, M. K. A. (2024). Militerisme dan demokrasi: Evaluasi hak politik TNI-Polri di Indonesia pasca-reformasi. Welfare State Journal, 3(2), 45–67.Razaq, M. K. A. (2024). Militerisme dan demokrasi: Evaluasi hak politik TNI-Polri di Indonesia pasca-reformasi. Jurnal Politik dan Keamanan, 3(2), 45–67.

Maruta, H. (2015). Fasisme. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 4(1), 15–24. Lohy, M. H., & Pribadi, F. (2021). Kekerasan dalam Senioritas di Lingkungan Pendidikan.

Jurnal Ilmiah DINAMIKA SOSIAL, 5(1), 159–171.

Jatmiko, H. W. (2008). Negara dan Masyarakat Sipil: Perspektif Hegel, Marx dan Gramsci. Diakses dari https://sansigner.wordpress.com/2008/page/3/

Paper FMN UPI Fasisme Negara dan Komersialisasi Pendidikan