Hari Cakupan Kesehatan Universal: Agar Sakit Tidak Lagi Jadi Jalan Menuju Kemiskinan

Photo by Declan Sun on Unsplash

Dulu, di Manggarai, saya sering mendengar satu jenis cerita yang mirip dari banyak keluarga. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit kanker, ada yang sakit yang bahkan namanya sulit mereka sebut ulang. Ujung ceritanya sering sama: untuk berobat ke Jawa, keluarga harus menjual tanah. Tanah yang diwariskan dari orang tua dan leluhur, yang seharusnya jadi pegangan hidup anak-cucu, berpindah tangan demi membayar biaya operasi, obat, dan tiket perjalanan.

Orang yang sakit mungkin berhasil diselamatkan. Tapi sepulangnya, ada luka lain yang tertinggal: keluarga jatuh miskin, kehilangan aset, dan harus memulai hidup dari titik yang jauh lebih rendah. Sakit, dalam arti yang sesungguhnya, tidak hanya menyerang tubuh, tapi juga menghantam kehidupan sosial dan ekonomi.

Sekarang, cerita seperti itu mulai jarang bahkan tidak pernah saya dengar lagi. Kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan mengubah banyak hal. Di ruang praktik, saya sering berjumpa dengan pasien yang menjalani operasi besar, perawatan berbulan-bulan, atau pengobatan rutin penyakit kronis, tanpa harus menjual tanah atau meminjam uang ke sana-sini. Mereka cukup menunjukkan kartu JKN, dan sebagian besar biaya telah ditanggung.

Di titik ini, kita patut mengakui: Indonesia telah melangkah jauh. Di banyak negara, akses terhadap layanan kesehatan masih sangat tergantung pada tebal-tipis dompet. Di sini, kita mulai membangun satu keyakinan baru: kesehatan adalah hak, bukan barang mewah.

Namun, ketika dunia memperingati Hari Cakupan Kesehatan Universal Internasional setiap 12 Desember, kita diajak untuk melihat lebih dalam. Bukan hanya bersyukur bahwa kita punya JKN, tapi juga bertanya dengan jujur:

Apakah semua orang sudah sungguh-sungguh bisa menikmati layanan kesehatan yang layak, kapan pun mereka butuhkan, tanpa takut miskin karenanya?

Di atas kertas, istilah “Cakupan Kesehatan Universal” (Universal Health Coverage) terdengar megah. Maknanya sederhana: setiap orang, di mana pun ia tinggal, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu tanpa kesulitan finansial yang menghancurkan hidupnya. Bukan hanya pengobatan saat sudah sakit, tetapi juga layanan pencegahan, pemeriksaan rutin, imunisasi, hingga perawatan jangka panjang.

Di lapangan, konsep besar itu menjelma menjadi wajah-wajah yang jauh lebih konkret. Seorang bapak petani yang selama bertahun-tahun menahan nyeri lutut karena takut biaya berobat mahal. Seorang ibu yang menunda pemeriksaan kehamilan karena menganggap “ini hanya kehamilan biasa, sama seperti sebelumnya”. Seorang lansia dengan penyakit kronis yang mulai putus obat karena tak sanggup membeli obat di apotek swasta.

Kehadiran JKN menjembatani banyak jurang. Bapak petani akhirnya datang ke klinik karena tahu ia terdaftar sebagai peserta. Ibu hamil mulai rutin periksa ke puskesmas karena petugas desa menjelaskan bahwa pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan imunisasi bayi sudah dijamin. Lansia dengan hipertensi atau diabetes bisa mendapatkan pengobatan rutin tanpa harus menguras tabungan.

Namun, di sela-sela keberhasilan itu, masih tersisa banyak celah. Masih ada pekerja yang tidak didaftarkan oleh tempat kerjanya. Masih ada keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan iuran, tetapi belum terdata dengan baik. Masih ada warga yang merasa “tidak perlu mendaftar BPJS karena jarang sakit”, sampai suatu hari penyakit datang tanpa permisi, dan mereka kebingungan karena belum terlindungi.

Di sisi lain meja, ada wajah lain yang sering tidak tampak di permukaan: para tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Di klinik, puskesmas, dan rumah sakit, dokter, perawat, bidan, analis, apoteker, dan tenaga lainnya berusaha melayani sebanyak mungkin pasien setiap hari. Antrean yang panjang bukan semata-mata karena peserta terlalu banyak, tetapi juga karena tenaga dan fasilitas yang tersedia belum seimbang dengan kebutuhan.

Setiap pagi hari saya memperhatikan ruang tunggu di klinik. Di deretan kursi itu, duduk berdampingan:

· Seorang ibu muda dengan bayi yang demam ringan,

· Seorang kakek dengan batuk menahun,

· Seorang pekerja yang baru saja jatuh dari motor,

· Dan seorang anak sekolah yang pusing karena begadang ujian.

Semua memegang kartu yang sama: kartu JKN. Namun pengalaman mereka terhadap sistem bisa sangat berbeda. Ada yang selesai dalam satu jam, ada yang menunggu berjam-jam. Ada yang puas karena merasa dilayani dengan baik, ada yang pulang dengan keluhan bahwa “dokter terlalu cepat” atau “obatnya itu-itu saja”.

Pada saat yang sama, tenaga kesehatan juga memikul beban yang tidak ringan. Mereka harus menyeimbangkan antara idealisme ingin memberikan pelayanan terbaik, keterbatasan waktu, banyaknya pasien, dan berbagai aturan pembiayaan. Di sini, kita melihat bahwa cakupan kesehatan universal tidak hanya soal kartu, tapi juga soal mutu dan kemanusiaan dalam pelayanan.

Masih ada juga persoalan rujukan. Banyak pasien yang sebenarnya bisa ditangani di layanan kesehatan tingkat pertama jika tersedia pemeriksaan penunjang yang memadai. Namun ketika fasilitas laboratorium atau alat tertentu belum tersedia, dokter tidak punya banyak pilihan selain merujuk ke rumah sakit. Di sini, pasien merasakan tambahan perjalanan, tambahan antrean, dan kadang tambahan rasa lelah.

Hari Cakupan Kesehatan Universal mengingatkan kita pada satu hal penting: tidak boleh ada orang yang tertinggal. Tidak boleh ada yang terhalang mendapatkan layanan karena tinggal di desa, karena miskin, karena tidak memahami prosedur, atau karena bekerja di sektor informal yang belum terlindungi.

Sekaligus, hari ini juga mengajak kita untuk lebih empatik kepada semua yang berada di dalam sistem:

· Warga yang masih bingung cara mendaftar dan menggunakan haknya,

· Petugas administrasi yang tiap hari berhadapan dengan berkas dan antrean,

· Tenaga kesehatan yang berusaha menjaga mutu layanan di tengah segala keterbatasan.

Di tengah semua kerumitan itu, ada satu hal yang menurut saya penting untuk terus kita jaga: semangat gotong royong. Sistem jaminan kesehatan nasional pada dasarnya adalah bentuk modern dari gotong royong: yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang mampu membantu yang kurang mampu, melalui mekanisme iuran yang dikelola bersama.

Ketika kita membayar iuran BPJS, kita tidak hanya “menjaga diri sendiri”, tetapi juga ikut memastikan bahwa tetangga yang tidak mampu, ibu hamil di kampung seberang, atau lansia yang hidup sendiri punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan. Di situlah letak nilai kemanusiaannya.

Pada akhirnya, Hari Cakupan Kesehatan Universal Internasional bukan hanya soal peringatan tanggal 12 Desember dan unggahan di media sosial. Hari ini adalah undangan untuk bertanya:

· Apakah di lingkungan kita masih ada yang belum punya jaminan kesehatan?

· Apakah kita sudah membantu menjelaskan manfaat JKN kepada keluarga dan tetangga yang belum mengerti?

· Apakah kita, sebagai tenaga kesehatan maupun warga biasa, sudah ikut menjaga agar sistem ini tetap manusiawi, adil, dan berpihak pada yang paling lemah?

Suatu hari nanti, saya berharap kita bisa bercerita seperti begini:

“Dulu, sebelum ada Jaminan Kesehatan Nasional, orang sering menjual tanah untuk berobat. Sekarang, tidak lagi. Dan bukan hanya itu, sistem kesehatan kita makin adil, antrean makin tertata, tenaga kesehatan lebih didukung, dan tidak ada lagi yang takut jatuh miskin hanya karena sakit.”

Kalimat itu belum sepenuhnya benar hari ini. Tapi dengan kesadaran, kritik yang jujur, dan kerja bersama, kita bisa pelan-pelan mendekatkannya pada kenyataan. Karena pada akhirnya, masyarakat yang sehat adalah fondasi dari masa depan yang lebih manusiawi untuk semua.

Ruteng, 12 Desember 2025.