Skandal Korupsi 1MDB: Peran Determinan Institusi Internasional dan Kebangkitan Autokrasi melalui Modifikasi Hukum dan Politisasi Identitas

Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) digolongkan sebagai salah satu skandal korupsi publik paling keterlaluan sepanjang sejarah (U.S. Department of Justice, 2020). Tercatat dari $8 miliar dana yang dikumpulkan melalui penjualan obligasi, lebih dari setengahnya digelapkan (Adam & Ho, 2023). 1MDB mulanya diinisiasi sebagai dana simpanan negara atau sovereign wealth fund, sebuah skema yang umum ditemukan pada negara yang bergantung pada satu sumber daya alam. Untuk menghindari krisis ekonomi saat sumber daya tersebut mengalami penurunan signifikan harga, maka eksistensi sovereign wealth fund, seperti 1MDB, menjadi lumrah. Ekonomi Malaysia ditopang secara signifikan dari pendapatan minyak bumi, terutama dari perusahaan negara Petronas. Dari keseluruhan pendapatan negara, Petronas menghasilkan $61 miliar atau setara dengan 27,5% dari total pendapatan (Guild, 2023). Skema 1MDB diinisiasi untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) yang kemudian akan digunakan membangun sektor lain, seperti energi, pariwisata, dan real-estate (Ali, 2016). Perusahaan ini didirikan oleh Najib Razak pada tahun 2009 tak lama setelah terpilihnya ia menjadi perdana menteri Malaysia. Meskipun pencucian uang berskala global bukan merupakan hal yang baru, 1MDB menjadi suatu kasus yang aneh sebab skala raksasa dan kompleksitasnya (Gabriel, 2018).

Dalam esai ini, penulis memiliki dua pendapat atas skandal 1MDB. Pertama, bahwa hukuman terhadap lembaga internasional yang terlibat dalam praktik korupsi seharusnya diberatkan untuk memberikan efek yang lebih serius dan mendalam sebagai tindakan preventif dan sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih kuat. Kedua, proses korupsi masif, sebagaimana yang terjadi dalam kasus 1MDB, akan dibersamai dengan kebangkitan pemerintahan autokrasi yang secara simultan mengikis kualitas demokrasi. Oleh karena itu, tulisan ini akan berfokus pada tiga pembahasan. Pertama, pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa kemudahan yang secara sengaja diberikan institusi global, termasuk bank dan perusahaan investasi nasional. Kedua, kebangkitan autokrasi melalui perombakan hukum dan otoritas berwenang. Terakhir, identitas akan menjadi aspek yang dipolitisasi untuk membungkam kasus korupsi.

Skandal 1MDB meliputi tidak hanya pencucian uang yang melibatkan lebih dari setidaknya 10 negara, tetapi juga berisi penggelapan, penyuapan, pernyataan palsu, dan kesalahan harga obligasi terkait pinjaman besar-besaran oleh 1MDB (Jones, 2020; Hope, 2016). Menurut U.S. Department of Justice, setidaknya korupsi 1MDB mencakup tiga fase utama. Pertama, pada tahun 2009, tidak lama setelah Najib Razak mendirikan perusahaan strategis ini, 1MDB mendirikan perusahaan patungan atau joint venture dengan perusahaan minyak milik swasta Saudi Arabia. Malaysia menjanjikan dana investasi ke perusahaan tersebut, namun lebih dari USD 1 miliar dana yang seharusnya diinvestasikan digelapkan menuju akun bank bernama “Good Star” yang dikontrol oleh Jho Low (Gabriel, 2018). Sebagai otak utama dalam skema tersebut, diperkirakan sebagian besar dana yang terlibat dalam tindakan korupsi berada di bawah kendali Jho Low (Gruenbaum, 2015). Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian hotel Beverly Hills, sebuah jet pribadi, dan $25 juta yang dihabiskan di kasino. Kedua, pada tahun 2015, 1MDB mengeluarkan obligasi sebesar $3,5 miliar melalui Goldman Sachs. Kemudian, $1,4 miliar dari dana tersebut kembali dialihkan ke akun bank di Swiss yang dimiliki entitas Pulau Britania Raya. Penggelapan kali ini diurus oleh Khadem Al Qubaisi, seorang pebisnis dari Timur Tengah. Dengan pola yang sama, uang tersebut dihapus jejaknya dengan pembelian aset properti, mendanai film Hollywood, dan dibagi antara Low, Al Qubaisi, dan Riza Aziz, yang merupakan anak tiri dari Najib Razak. Ketiga, pada tahun 2013, 1MDB kembali mengeluarkan obligasi melalui Goldman Sachs sebesar $3 miliar. Kali ini, bank di Singapura yang juga dipegang oleh Kepulauan Britania Raya menjadi destinasi dimana $1,2 miliar dari dana tersebut diselundupkan. Low didakwa memegang kontrol atas akun bank ini. Dana tersebut kemudian dipakai membeli aset properti, karya seni, dan hadiah bagi para aktor dan model besar internasional (Jones, 2020; Ellis-Petersen, 2020; Gabriel, 2018). Sedangkan, $680 juta dikirimkan ke akun pribadi milik Najib Razak (Steiner, 2019).

Yang menarik, korupsi raksasa ini tidak akan mungkin dieksekusi tanpa peran bank. Gabriel (2018) berpendapat bahwa bank-bank terkenal yang seringkali terlibat dalam praktik pencucian uang sebenarnya secara sengaja “tidak berhati-hati”. Misalnya, penggelapan dana 1MDB sebagian besar berasal dari pinjaman bank dan penerbitan obligasi yang dibantu oleh Goldman Sachs (Jones, 2020). Bantuan yang diberikan perusahaan finansial ini kemudian terbukti melibatkan suap, di mana Goldman Sachs meraup $600 juta, 200 kali lebih besar ketimbang dividen normalnya (Franklin and Ruehl, 2023). Hukuman yang umum diberikan adalah denda, namun denda-denda ini hanya dianggap sebagai “biaya berbisnis”. Model ini telah lama dieksekusi sebab keuntungan dari korupsi yang dilakukan dapat menutupi denda yang dibayarkan oleh bank (Dettmann & Gomez, 2019). Pencucian uang dalam skandal 1MDB dan skandal korupsi lainnya disebabkan oleh bank yang gagal mempertanyakan transaksi mencurigakan, yurisdiksi Malaysia yang memungkinkan transaksi korporat yang tidak transparan, serta perusahaan cangkang yang didirikan di lokasi dengan regulasi yang longgar (Jones, 2020).

Selanjutnya, pencucian uang dalam skandal sejenis 1MDB difasilitasi oleh regulasi lemah internal Malaysia dan negara lain (Ali, 2016). Bahkan saat peraturan eksis, undang-undang anti pencucian uang diabaikan. Gabriel (2018, dalam Jones, 2020) memberikan pandangan menarik dalam aspek ini. Menurutnya, penggelapan uang yang difasilitasi bank secara konstan tetap terjadi disebabkan adanya persepsi bahwa praktik kotor ini memiliki risiko rendah dan imbalan tinggi. Masih dengan problematika yang sama, terdapat keyakinan bahwa hanya akan ada sedikit tindakan yang diambil dari pengabaian atas praktik pencucian uang (Jones, 2020). Praktik bisnis demikian telah menjadi budaya dimana legal atau ilegalnya sesuatu seringkali diabaikan. Sebagai contoh, dua bankir Goldman Sachs yang terlibat sudah sering kali memberikan pernyataan palsu, namun hanya sedikit tindakan yang dilakukan dalam memeriksa keabsahan laporan tersebut (Goldman Sachs, 2018, dalam Jones, 2020). Menariknya, Goldman Sachs berusaha mendisasosiasi tindakan pegawai dari institusi, meskipun dividen yang diperoleh terlalu besar untuk disembunyikan dari eksekutif atas. Justru perusahaan ini mengaitkan praktik pencucian 1MDB dengan kultur bisnis di Asia Tenggara yang menempatkan penyempurnaan kesepakatan di atas kepatuhan hukum. Penulis berpendapat bahwa institusi yang terlibat praktik korupsi harus didenda lebih besar ketimbang profit yang telah mereka dapatkan. Disebabkan adanya unsur “kesengajaan” tersebut. Menurut penulis, hukuman atas institusi internasional ini diintensifkan dengan penetapan denda yang lebih besar daripada profit yang diperoleh atas kelalaian institusi yang terlibat, terlepas intensinya. Dalam kasus 1MDB sendiri, untuk menyelesaikan segala laporan tindak pidana yang dibawa oleh Malaysia, pada akhirnya Goldman Sachs setuju untuk mengganti rugi senilai $3.9 miliar atas korupsi 1MDB (Al-Jazeera, 2023). Berdasarkan hasil kalkulasi dari $4,5 miliar yang diestimasi digelapkan, Goldman Sachs telah mengkompensasi 86,7% dari skandal 1MDB.

Korupsi masif akan dibarengi dengan pemerintahan autokrasi, sebab korupsi tidak memungkinkan di bawah demokrasi yang berjalan dengan efektif. Terdapat sebuah pola pikir umum di kalangan pejabat tinggi dan sektor swasta di Malaysia bahwa korupsi yang menghasilkan keuntungan finansial besar harus dilakukan ketika ada peluang (Jones, 2018). Hal ini tercermin dari indeks demokrasi Malaysia yang menurun seiring dengan memburuknya indeks persepsi korupsi negara tersebut (Maksum, 2020). Kebangkitan autokrasi ini dilakukan melalui perombakan hukum dan otoritas berwenang. Najib mulai membangkitkan politik autokrasi melalui strategi ganda (Varkkey, 2016). Pertama, Najib mengeluarkan individu yang berusaha mempertanyakan keterlibatannya dalam 1MDB dari United Malays National Organisation (UMNO), partai yang berkuasa saat Najib menjadi perdana menteri. Bekas Jaksa Agung Abdul Gani yang menyelidiki Najib diganti dengan Jaksa Agung yang baru. Setelah pergantian otoritas tersebut, hasil sidang Najib kemudian menyatakan bahwa uang dalam rekeningnya adalah donasi dari seorang filantropi Arab. Keputusan tersebut sesuai dengan pernyataan Najib saat skandal ini mencuat (Steiner, 2019). Perombakan otoritas ini tidak terlepas dari hegemoni UMNO sendiri. UMNO menggunakan hegemoninya dalam membatasi lembaga pengawas dan penegak hukum, termasuk Malaysia Anti-Corruption Commision dan kepolisian (Jones, 2020: hal. 8). Sebagai contoh, seluruh tokoh yang berusaha membongkar skandal 1MDB dituduh berkomplot menggulingkan pemerintah. Laporan ke polisi dilayangkan pada Zeti Akhtar Aziz dan Abu Kassim atas tuduhan membocorkan informasi konfidensial kepada pihak asing tanpa izin, termasuk kepada Biro Investigasi Federal AS (Teoh, 2015). Kedua, Najib mengkonsolidasi otoritasnya dalam mencegah diskusi 1MDB di ruang publik dengan pemberlakuan UU Hasutan dan UU Keamanan 2012. Akibat opresi dari pemerintah tersebut, pada tahun 2015 saat kasus ini pertama kali dibocorkan oleh The Sarawak Report, 75% masyarakat mengaku tidak banyak tahu atau tidak tahu sama sekali tentang skandal 1MDB (Steiner, 2019).

Saat otoritas asing seperti Amerika Serikat melakukan intervensi dalam penyelidikan, Najib menggunakan identitas sebagai aspek yang dipolitisasi untuk membungkam kasus korupsi 1MDB. Narasi pertama yang diutilisasi Najib adalah “Muslim world” dan “foreign intervention”. Penyelidikan AS atas kasus korupsi 1MDB digambarkan Najib dalam pidatonya pada World Islamic Economic Forum sebagai “campur tangan asing di dunia Muslim yang seringkali merugikan sebab informasi yang tidak lengkap dan tendensius”. Najib menekankan bahwa negara Muslim harus menolak intervensi tersebut (Steiner, 2019). Sedangkan, untuk mengamankan suara di ranah domestik akibat penyelidikan internasional tersebut, Najib memainkan identitasnya sebagai Muslim dan Melayu. Potret dari dua identitas ini adalah penggambaran Najib sebagai seseorang yang berbudi luhur sesuai dengan ajaran agama dan identitas bangsanya (Gabriel, 2018).

Dari analisis penulis atas skandal korupsi 1MDB, terdapat tiga hal yang dikemukakan dari esai ini. Pertama, lembaga internasional menjadi faktor determinan dalam praktik korupsi berskala raksasa. Dalam praktiknya, denda yang dibayarkan atas kelalaian dan ketidakpatuhan atas regulasi pencucian uang dianggap sebagai “biaya bisnis” yang tidak lebih besar dari keuntungan praktik korupsi yang didapat. Dengan demikian, hukuman lebih berat berupa denda yang lebih besar dari dana yang digelapkan diperlukan terhadap lembaga internasional yang terlibat dalam praktik korupsi. Kedua, korupsi masif berkorelasi dengan kebangkitan autokrasi. Hukum dan otoritas berwenang akan dimodifikasi untuk menghentikan penyelidikan dan pengadilan kasus. Ketiga, peran identitas yang dipolitisasi dalam membungkam kasus korupsi. Identitas yang dimanipulasi sebagai alat politik menggarisbawahi bagaimana penguasa korup dapat menggunakan narasi tertentu untuk melindungi diri mereka. Dengan demikian, pengawasan dan kontrol atas lembaga internasional, beserta hukuman berat atas kesengajaan maupun ketidaksengajaan akan menjadi strategi preventif dan represif dalam memberantas kompleksitas korupsi. Selanjutnya, modifikasi hukum, pembungkaman, dan politisasi identitas menjadi karakteristik dari upaya kebangkitan autokrasi yang biasanya menandakan sedang terjadinya korupsi.

Daftar Pustaka

Adam, S., & Ho, Y. (2023, March 10). Analysis | How Malaysia’s 1MDB Scandal Shook the Financial World. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/business/2023/03/10/how-malaysia-s-1mdb-scandal-shook-the-financial-world-quicktake/22772a3a-bf49-11ed-9350-7c5fccd598ad_story.html

Dettman, S., & Gomez, E. T. (2019). Political Financing Reform: Politics, Policies and Patronage in Malaysia. Journal of Contemporary Asia, 50(1), 36–55. https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1571218

Ellis-Petersen, H. (2018, October 26). 1MDB scandal explained: a tale of Malaysia’s missing billions. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2018/oct/25/1mdb-scandal-explained-a-tale-of-malaysias-missing-billions

Franklin, J., & Ruehl, M. (2023, October 12). Goldman Sachs sues Malaysia over 1MDB settlement. Financial Times. https://www.ft.com/content/b6f26a5e-152e-4c92-8ac5-061ff5d56a57

Gabriel, C. (2018). Malaysia’s Missing Billions. Journal of Democracy, 29(1), 69–75. https://doi.org/10.1353/jod.2018.0005

Gruenbaum, O. (2015). Commonwealth Update. The Round Table, 104(4), 389–395. https://doi.org/10.1080/00358533.2015.1072988

Guild, J. (2023, April 26). 2022 Was a Good Year for Petronas. Thediplomat.com. https://thediplomat.com/2023/04/2022-was-a-good-year-for-petronas/

Hope, B. (2016, December 21). How a Malaysian Scandal Spread Across the World. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/graphics/1mdb-how-a-malaysian-scandal-spread-across-the-world/

Jones, D. S. (2020). 1MDB corruption scandal in Malaysia: a study of failings in control and accountability. Public Administration and Policy, 23(1), 59–72. https://doi.org/10.1108/pap-11-2019-0032

Lemière, S. (2019). Illusions of Democracy (pp. 245–271). Amsterdam University Press.

Maksum, A. (2020). 1MDB (1 Malaysia Development Berhad), Scandal, and Its Impact on Malaysian Domestic Politics. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 11(2), 198–218. https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.198-218

Md. Ali, A. (2016). 1MDB: The Background. Journal of Public Administration and Governance, 4(4), 133. https://doi.org/10.5296/jpag.v5i4.8885

Singh, D. (2018). Southeast Asian Affairs 2017 (pp. 203–216). Flipside Digital Content Company Inc.

Teoh, S. (2015, July 29). Bersih plans overnight rally in August to demand Najib’s resignation. The Straits Times. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/bersih-plans-overnight-rally-in-august-to-demand-najibs-resignation

U.S. Department of Justice. (2020, October 22). Goldman Sachs Charged in Foreign Bribery Case and Agrees to Pay Over $2.9 Billion. Www.justice.gov. https://www.justice.gov/opa/pr/goldman-sachs-charged-foreign-bribery-case-and-agrees-pay-over-29-billion