Menggugat Pasal 21 UU Tipikor: Saat Advokat Bisa Dijerat Karena Menjalankan Tugasnya

Photo by Hunters Race on Unsplash

Ketika Instrumen Antikorupsi Berubah Jadi Ancaman Hukum

Pemberantasan korupsi merupakan aspirasi kolektif bangsa. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi pilar utama dalam perang melawan kejahatan luar biasa ini. Namun, di balik niat baik tersebut, terselip persoalan serius: Pasal 21 UU Tipikor yang mengatur sanksi bagi siapa pun yang “menghalangi proses hukum”, kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sekelompok advokat senior.

Alasannya sederhana namun menggetarkan: rumusan pasal tersebut terlalu kabur, terlalu lentur, dan terlalu berbahaya untuk dibiarkan.

Pasal 21: Rumusan Umum yang Mengaburkan Batas

Pasal ini melarang siapa pun “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.” Namun, frasa seperti “merintangi” atau “menggagalkan” sama sekali tidak didefinisikan dalam UU.

Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi subjektif yang sangat luas dari aparat penegak hukum — dan itulah yang dianggap para pemohon sebagai pelanggaran hak konstitusional atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945).

DPR Pernah Mengingatkan, Tapi Diabaikan

Fakta yang jarang diungkap: peringatan soal sifat lentur pasal ini sudah muncul sejak masa pembahasan RUU. Dalam rapat Panitia Khusus, anggota DPR dari berbagai fraksi menilai rumusan ini berbahaya. Bahkan, Drs. Taufiequrachman Ruki, yang kelak menjadi Ketua KPK, mengakui kesulitan membedakan mana yang sekadar pendapat sah dan mana yang bisa dikriminalisasi. Ironisnya, satu-satunya penjelasan resmi atas pasal ini dalam UU hanya berbunyi: “Cukup jelas.”

Efek Gentar bagi Profesi Advokat

Pasal ini menciptakan “chilling effect” terhadap advokat yang sedang menjalankan tugas profesionalnya. Menyarankan klien untuk menggunakan hak diam, mengajukan praperadilan, atau memberikan pernyataan ke media bisa dianggap sebagai tindakan “menghalangi penyidikan”. Bukan sekadar asumsi — hal ini telah terjadi.

Tiga Kasus, Tiga Putusan, Tiga Realitas Hukum

Ketidakpastian hukum akibat pasal ini tercermin dari tiga kasus berbeda:

• Lucas: divonis bersalah karena menyarankan klien tidak pulang ke Indonesia, namun akhirnya dibebaskan dalam Peninjauan Kembali karena saran tersebut tidak dijalankan.
• Roy Rening: dipenjara karena pembelaannya terhadap Lukas Enembe dianggap menghalangi penyidikan.
• Hasto Kristiyanto: dibebaskan karena hakim menilai tuduhan tidak berdasar, proses belum masuk tahap penyidikan, dan Pasal 21 merupakan delik materiil yang memerlukan akibat nyata.

Tiga hasil berbeda untuk pasal yang sama adalah bukti konkret betapa rawannya ruang penafsiran yang tidak terukur.

KUHP Baru Menawarkan Solusi yang Lebih Jelas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, konsep obstruction of justice diatur dengan rumusan yang lebih spesifik. Pasal 278 hingga 281 menjelaskan secara tegas perbuatan yang dilarang, mulai dari menyembunyikan bukti hingga mengintimidasi aparat. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern Indonesia mengarah pada kejelasan, bukan kerancuan.

Para pemohon tidak meminta MK membatalkan Pasal 21 sepenuhnya. Mereka mengusulkan interpretasi konstitusional terbatas: frasa “mencegah, merintangi, menggagalkan” harus ditafsirkan sesuai dengan perbuatan spesifik sebagaimana diatur dalam KUHP baru.

Menjaga Semangat Antikorupsi Tanpa Mengorbankan Kepastian Hukum

Permohonan uji materi ini bukanlah bentuk perlawanan terhadap agenda antikorupsi, melainkan peringatan keras agar hukum tidak menjadi alat penindasan. Ketika pembelaan hukum dapat dikriminalisasi, maka negara hukum bergeser menuju negara ketakutan.

Perkara ini menjadi momen penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji batas-batas kekuasaan hukum pidana, serta menegaskan bahwa niat baik penegakan hukum tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Jawaban MK atas gugatan ini akan menjadi preseden penting bagi perlindungan hak-hak warga negara — termasuk hak untuk membela diri.