Dilema Dayak di Tengah Influx Migrasi IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah menjadi proyek ambisius yang diklaim sebagai manifestasi pemerataan pembangunan dan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Namun, di balik narasi megah tersebut, tersembunyi sebuah risiko sosial yang serius yang perlu disoroti: potensi munculnya konflik sosial-budaya yang dipicu oleh gelombang migrasi besar-besaran. Pembangunan infrastruktur berskala raksasa menuntut pasokan tenaga kerja, profesional, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masif dari luar Kalimantan. Gelombang pendatang ini, jika tidak dikelola dengan perencanaan sosial yang matang dan bijak, dapat mengancam harmoni, memicu kesenjangan ekonomi, dan melanggengkan marginalisasi terhadap masyarakat adat serta penduduk lokal yang telah lama menghuni wilayah tersebut, seperti suku Dayak Paser, Kutai, dan komunitas transmigran generasi awal.

Isu sentral yang menjadi hulu konflik adalah kontras yang mencolok antara janji kemakmuran dan peluang ekonomi dari pembangunan IKN dengan realitas struktural yang dihadapi oleh warga lokal Kalimantan. Realitas ini menciptakan jurang pemisah yang lebar dan berpotensi memicu ketegangan sosial. Salah satu studi kasus nyata yang paling mendesak dan relevan adalah isu kesenjangan kesempatan kerja dalam proyek konstruksi berskala besar yang sedang berjalan. Masyarakat lokal di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, meskipun secara geografis wilayah mereka menjadi pusat dari megaproyek IKN, ironisnya, sering kali mereka tidak memiliki akses atau keterampilan yang memadai untuk mengisi posisi-posisi kunci seperti posisi teknis, manajerial, atau bahkan posisi administrasi yang dibutuhkan oleh proyek IKN malahan menuntut kualifikasi yang tinggi sementara latar belakang pendidikan formal dan pelatihan keterampilan penduduk lokal belum sepenuhnya siap menghadapi permintaan tersebut. Kondisi ini menciptakan diskrepansi antara harapan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan kemampuan aktual yang dimiliki, memposisikan warga lokal sebagai pihak yang terpinggirkan di tengah gemerlapnya investasi.

Sebagai contoh konkret, sejumlah perusahaan kontraktor besar yang memenangkan tender di IKN cenderung mengandalkan rekrutmen tenaga kerja skilled dan semi-skilled dari sentra-sentra populasi di Jawa atau Sulawesi, atau bahkan mendatangkan pekerja asing yang memiliki keahlian spesifik. Sementara itu, penduduk lokal yang mungkin hanya memiliki latar belakang pendidikan formal yang terbatas atau terbiasa dengan sektor pertanian dan perkebunan, terpaksa puas hanya mendapatkan posisi sebagai buruh kasar non-teknis dengan upah harian yang rendah. Data awal menunjukkan bahwa penduduk lokal kesulitan bersaing dengan pendatang dari segi kualifikasi dan jaringan yang memperkuat narasi bahwa mereka hanya menjadi penonton di tanah yang secara kultural dan historis mereka miliki.

Namun, potensi konflik tidak hanya terbatas pada sektor ketenagakerjaan, namun isu sengketa lahan adat menjadi bom waktu yang jauh lebih fundamental. Data menunjukkan bahwa pembangunan IKN telah menimpa setidaknya 24 Komunitas Masyarakat Adat (KMA) di wilayah calon ibu kota yang mencakup klaim lahan seluas ratusan ribu hektar. Kasus-kasus spesifik, seperti terancamnya wilayah adat Suku Balik dan komunitas Paser, menunjukkan bahwa konflik muncul dari klaim tumpang tindih antara wilayah adat yang dikelola secara turun-temurun dengan penetapan kawasan hutan lindung atau kawasan pembangunan inti IKN. Penolakan terhadap pembebasan lahan, penentuan ganti rugi yang tidak adil, dan ketiadaan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang bermakna, menunjukkan bahwa masyarakat adat menanggung beban ganda seperti kehilangan tanah dan kehilangan identitas kultural akibat kebijakan pembangunan yang sentralistik.

Fenomena kesenjangan yang meluas ini dapat dianalisis melalui lensa teori keadilan distributif dari mazhab kontemporer. Perspektif ini berpendapat bahwa konflik muncul bukan hanya karena kelangkaan sumber daya, tetapi karena distribusi manfaat dan beban yang tidak adil di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam kasus IKN, masyarakat lokal menanggung beban sosial dan ekologis terbesar dengan contoh terdapat potensi kehilangan lahan, kerusakan lingkungan, dan pergeseran budaya sementara manfaat ekonomi terbesar (posisi pekerjaan strategis, investasi, dan peningkatan nilai properti) jatuh ke tangan kelompok migran dan pemodal. Ketidakadilan ini menciptakan kekerasan struktural, di mana sistem itu melalui kebijakan tata ruang, perizinan, dan rekrutmen tenaga kerja yang merugikan kelompok tertentu secara sistematis. Kekerasan struktural inilah yang menjadi akar konflik yang berpotensi meledak menjadi kekerasan langsung.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini harus didorong oleh transformasi konflik yang berakar pada pendekatan mazhab kontemporer perdamaian. Tujuan utamanya bukan sekadar mengakhiri konflik sesaat, tetapi mengubah hubungan dan struktur yang menjadi penyebab konflik. Transformasi konflik berfokus pada potensi konstruktif dari perselisihan untuk membangun struktur sosial baru yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan resolusi konflik yang bersifat teknis dan politik, serta harus diikuti oleh rekonsiliasi konflik yang bersifat humanis dan sosial-psikologis secara simultan.

Resolusi Konflik yang efektif tidak hanya mengidentifikasi posisi pihak-pihak yang berkonflik, tetapi juga kebutuhan, kepentingan, dan ketakutan fundamental mereka. Ini diikuti oleh komunikasi yang membangun, di mana strategi kolaborasi harus menjadi pilihan utama untuk mencari solusi yang memuaskan dan win-win. Implementasi kesepakatan harus menjamin keadilan distributif bagi masyarakat lokal. Namun, resolusi harus ditopang oleh rekonsiliasi konflik. Rekonsiliasi berfokus pada penyembuhan luka yang dirasakan khalayak dan pemulihan koneksi sosial. Tahapan ini mencakup transparansi dari pengalaman masyarakat lokal, lalu pertanggungjawaban dari pihak yang diuntungkan oleh sistem, serta reparasi yang komprehensif. Dan bagian yang paling krusial adalah perbaikan hubungan melalui dialog dan transformasi hubungan, yang mengaitkan transformasi struktural itu sendiri. Transformasi ini berarti mengubah kebijakan-kebijakan yang tidak adil agar kekerasan struktural tidak terjadi lagi.

Upaya-upaya yang diperlukan untuk mewujudkan transformasi struktural dan hubungan di IKN, sesuai dengan tuntutan mazhab kontemporer dalam menciptakan perdamaian yang positif dan berkelanjutan, harus dilakukan secara simultan di berbagai tingkatan. Di level tertinggi, yaitu level kebijakan, Pemerintah wajib menerapkan transformasi struktural dengan memberlakukan sistem kuota lokal yang afirmatif secara tegas dan transparan. Kebijakan wajib penyerapan tenaga kerja lokal ini merupakan langkah esensial untuk membongkar praktik kekerasan struktural yang menempatkan masyarakat setempat pada posisi yang tidak menguntungkan, sehingga tercipta akses yang adil terhadap peluang ekonomi IKN. Selain itu, keadilan ini harus diperkuat dengan kebijakan pengakuan hak adat yang kuat dan menyeluruh, memastikan jaminan dalam perolehan lahan dan ganti rugi yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga secara fundamental menghargai nilai historis dan kultural dari tanah tersebut, serta menjalankan PADIATAPA sebelum setiap proses pembangunan dilakukan.

Menyertai intervensi di tingkat kebijakan, di level sektoral, diperlukan pemberdayaan keterampilan masif yang terarah. Program pelatihan vokasi dan sertifikasi harus diluncurkan secara eksklusif untuk penduduk lokal, dipimpin oleh pemimpin sektor, akademisi, dan praktisi yang berperan sebagai fasilitator pengetahuan, yang bertugas menjembatani kesenjangan kompetensi agar masyarakat setempat mampu bersaing secara setara dengan pendatang. Dan yang terakhir, sebagai kunci dari semua step ini ialah intervensi harus dilakukan di level komunitas melalui harmonisasi sosial-budaya. Ini berarti melibatkan tokoh lokal, pemimpin adat, dan komunitas akar rumput dalam forum dialog antar-budaya yang disengaja dan terstruktur. Dialog ini harus dilengkapi dengan program orientasi budaya wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja migran dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman timbal balik, mengurangi prasangka, dan membangun kembali koneksi sosial yang rusak. Keseluruhan upaya ini dari transformasi struktural di elit, pemberdayaan di sektor menengah, hingga dialog di akar rumput dapat divisualisasikan melalui model pendekatan perdamaian piramida, menunjukkan bahwa intervensi perdamaian harus terjadi di berbagai level masyarakat secara terpadu.

Dengan mengadopsi lensa mazhab kontemporer, masalah IKN dipandang bukan sekadar sengketa lahan atau pekerjaan, melainkan akibat dari ketidakadilan distributif dan kekerasan struktural. Hanya dengan melakukan transformasi konflik yang komprehensif, yang berfokus pada pengubahan hubungan dan struktur, IKN dapat mencapai perdamaian positif dan menjadi kota yang inklusif, bukan sekadar simbol pembangunan yang memarjinalkan penduduk aslinya.

Ditulis oleh Hana Mutiah (235120107111028) dalam memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Konflik dan Resiliensi