Kita Suruh Mereka Sekolah, Lalu Kita Pergi

Tentang Janji Pendidikan yang Tidak Pernah Selesai di Maluku

Photo by Erik Mclean on Unsplash

Saya tidak ingat persis kapan pertama kali mendengar kalimat itu. Tapi saya ingat betul siapa yang mengucapkannya, dan dalam nada seperti apa. Bukan guru. Bukan orang tua. Tapi hampir semua orang dewasa yang pernah saya temui di komunitas, di forum, di rapat-rapat program. Kalimatnya selalu kurang lebih sama:

“Kalau mau sukses, rajin sekolah.”

Saya tidak bilang kalimat itu salah. Tapi saya mulai bertanya-tanya apakah kalimat itu jujur. Terutama setelah melihat data BPS 2024 tentang tenaga kerja di Maluku.

Hampir Separuh Anak Muda Maluku Tidak Ada di Pasar Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja usia 20 sampai 24 tahun di Maluku tahun 2024 adalah 56,39 persen. Artinya dari setiap sepuluh anak muda di rentang usia itu, hanya lima hingga enam yang bekerja atau aktif mencari kerja. Empat yang lain tidak ada di pasar kerja sama sekali.

Saya mau jujur dulu sebelum lanjut karena angka ini mudah disalahbaca.

Dari sekitar 77.800 anak muda usia 20 sampai 24 yang tidak aktif di pasar kerja, sekitar 46.600 masih sekolah atau kuliah. Itu bukan masalah. Itu justru kabar yang relatif baik, kalau kita percaya bahwa pendidikan adalah jalur keluar dari kemiskinan.

Tapi sisanya? Sekitar 31.000 anak muda usia 20 sampai 24 di Maluku tidak bekerja, tidak kuliah, dan tidak mencari kerja.

Mereka sedang melakukan apa?

BPS tidak banyak menjelaskan. Sebagian mungkin mengurus rumah tangga. Sebagian masuk kategori “lainnya” yang tidak dirinci lebih jauh. Mereka ada, tapi tidak terhitung dengan cara yang memudahkan kita memahami situasinya. Dan justru di situlah masalahnya dimulai: kita cenderung merespons apa yang bisa kita ukur, dan mengabaikan yang tidak.

31.000 yang Tidak Kelihatan

Di dunia program sosial, ada kecenderungan yang sudah terlalu lama kita normalisasi tanpa banyak pertanyaan: kita melayani yang datang, bukan yang tidak pernah muncul.

Program pelatihan kerja menyasar peserta yang mendaftar. Program beasiswa menjangkau pelajar yang masih di sekolah. Inkubasi usaha merekrut calon wirausahawan yang sudah punya ide. Semua ini masuk akal secara operasional. Tapi semua ini secara struktural melewatkan mereka yang sudah berhenti percaya bahwa ada tempat untuk mereka.

31.000 anak muda itu bukan tidak ada. Mereka ada di pulau-pulau yang tidak punya kantor dinas tenaga kerja. Mereka ada di keluarga yang tidak punya koneksi ke informasi lowongan. Mereka ada di desa yang koneksi internetnya tidak cukup stabil untuk mengisi formulir pendaftaran online.

Mereka bukan malas. Mereka tidak terhitung karena sistem pencatatannya tidak dirancang untuk menjangkau mereka, dan program responsnya tidak dirancang untuk mencari mereka lebih dulu.

Saya tidak punya data yang cukup untuk bercerita lebih jauh tentang siapa mereka satu per satu. Dan saya pikir ketidaktahuan itu sendiri sudah jadi bagian dari masalah yang perlu kita akui.

Paradoks yang Tidak Pernah Kita Ceritakan

Tapi ada angka lain dalam data BPS yang jauh lebih mengusik saya. Bukan angka tentang berapa yang tidak bekerja, tapi tentang siapa yang paling susah masuk pasar kerja.

BPS mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan pendidikan terakhir. Hasilnya seperti ini:

Lulusan SD ke bawah: 67,25 persen. Lulusan SMP: 51,62 persen. Lulusan SMA: 66,70 persen. Lulusan perguruan tinggi: 82,23 persen.

Baca sekali lagi angka itu perlahan.

Lulusan SMP di Maluku punya tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah dari mereka yang bahkan tidak tamat SD.

Ini bukan kesalahan ketik. Ini bukan anomali statistik yang bisa diabaikan. Ini adalah cermin yang menunjukkan sesuatu yang sudah lama tidak mau kita tatap langsung.

Orang yang punya ijazah SMP, yang sudah meluangkan waktu dan biaya untuk sekolah sampai kelas sembilan, justru lebih sulit masuk pasar kerja dibanding orang yang tidak pernah melewati kelas enam. Di Maluku, pendidikan menengah pertama tidak membuka lebih banyak pintu. Dalam banyak kasus, ia justru menutup beberapa pintu yang sebelumnya terbuka.

Mengapa bisa begitu?

Jawabannya tidak ada di karakter atau ketekunan siswanya. Jawabannya ada di struktur ekonomi daerah yang membentuk permintaan tenaga kerja.

Ekonomi di Maluku, terutama di pulau-pulau kecil, masih sangat bergantung pada sektor informal dan fisik: nelayan, petani, buruh bangunan, pedagang pasar. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak mensyaratkan ijazah. Yang dibutuhkan adalah tenaga, keterampilan praktis, dan jaringan sosial lokal. Mereka yang tidak pernah jauh dari komunitas, yang tidak bersekolah terlalu lama, justru memiliki semua itu.

Di sisi lain, pekerjaan formal yang mensyaratkan pendidikan, baik itu pegawai negeri, tenaga kesehatan, staf perusahaan, biasanya membutuhkan ijazah SMA atau perguruan tinggi sebagai pintu masuk minimum.

Lulusan SMP ada di tengah. Sudah terlalu “terdidik” untuk beberapa pekerjaan fisik yang tidak lagi terasa sesuai dengan identitas mereka sebagai orang yang pernah bersekolah. Tapi belum memenuhi syarat untuk pekerjaan formal yang lebih stabil.

Di Maluku, tengah-tengah itu sunyi sekali.

Dan ini bukan salah mereka yang berhenti di SMP. Banyak dari mereka berhenti bukan karena tidak mau melanjutkan, tapi karena SMA terdekat ada di pulau lain. Karena biaya kos dan transport tidak terjangkau. Karena keluarga butuh mereka pulang dan bekerja lebih cepat dari yang sistem pendidikan rencanakan.

Mereka sudah berusaha. Sistemnya yang tidak siap menampung usaha mereka.

Saya kembali ke kalimat di awal tulisan ini.

“Kalau mau sukses, rajin sekolah.”

Kalimat ini tidak sepenuhnya salah. Data jelas menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi punya tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Maluku, 82,23 persen. Pendidikan tinggi memang membuka lebih banyak akses.

Tapi kalimat itu tidak jujur kalau diucapkan tanpa catatan, terutama kepada anak-anak yang kemungkinan besar akan berhenti di SMP karena keterbatasan geografis dan ekonomi yang bukan pilihan mereka.

Karena bagi mereka, narasi itu tidak berbunyi seperti motivasi. Ia berbunyi seperti tuduhan. Seolah-olah jika mereka tidak berhasil, itu karena mereka tidak cukup rajin, tidak cukup berusaha, tidak cukup layak.

Padahal yang terjadi adalah: kita meminta mereka berlari di jalur yang kita rancang tanpa bertanya apakah jalurnya bisa mereka akses.

Saya tidak sedang mengajak siapa pun untuk berhenti mendorong pendidikan. Anak-anak di komunitas yang kami dampingi tetap kami dorong untuk sekolah sejauh yang bisa mereka jangkau. Tapi saya ingin kita jujur bahwa mendorong pendidikan tanpa membenahi struktur ekonomi yang menampung lulusannya adalah kerja yang setengah jalan.

Dan kerja setengah jalan, di dunia seperti Maluku, punya biaya yang tidak kecil.

Pertanyaan yang Lebih Jujur

Saya sering mendengar pertanyaan yang sama diulang di banyak forum, di banyak diskusi program: kenapa anak muda Maluku tidak mau bekerja?

Saya ingin mengusulkan pertanyaan lain yang mungkin lebih tepat.

Kerja apa yang tersedia untuk mereka, di tempat mereka tinggal, dengan latar belakang pendidikan yang bisa mereka capai, dengan biaya hidup yang harus mereka tanggung?

Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan jelas, maka kita belum benar-benar memulai percakapan yang dibutuhkan.

31.000 anak muda itu tidak sedang menunggu untuk ditemukan oleh program yang tepat. Mereka sudah lama ada. Yang selama ini tidak hadir adalah sistem, dan juga kita, yang mau repot-repot bertanya siapa mereka dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan.