Artikel Ekonomi #3

Harga Sebuah Kepercayaan

Ketakutan individu ketika melihat negaranya terlalu mencampuri urusan perekonomian.

📢 Aku bukan ahli ekonom, bukan analis profesional, pun bukan orang pro-pemerintahan. Pendapat ini bisa saja salah, jadi anggap sebagai bahan pemikiran belaka.

Ronda Dorsey from Unsplash

Sembilan belas bulan telah berlalu semenjak hari pertamanya dilantik menjadi pemimpin tertinggi di sebuah negara, dan selama itu pula banyak bermunculan program-program ajaib yang muncul dari pemerintahannya. Ajaib di sini bukan berarti otomatis salah ya, tapi antara teori dan eksekusinya yang sangat berbanding langit dan bumi.

Link Tautan Lebih Lanjut

Sembari mencari sebenarnya apa sih yang sebenarnya kebijakan yang telah dilakukan, mataku tertuju pada artikel siaran pers BPS Triwulan I 2026 dan sumber-sumber lainnya.

Pertama, dan paling utama: Tentu saja anggaran** Makan Bergizi Gratis** yang katanya berguna untuk perkembangan anak tersebut nyatanya menyumbang pertumbuhan konsumsi pemerintah loh. Tak tanggung-tanggung mencapai 21.81% (walau ini juga termasuk untuk pembayaran THR ASN juga). Belum lagi adanya penyampaian Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 7.24 juta usia produktif menganggur atau 4.68% dari total angkatan kerja sebanyak 154.91 juta orang yang tercatat di bulan Februari 2026, bahkan memakai pemilihan kata penurunan secara absolut sebanyak 0.035 juta orang dengan membandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya (Februari 2025) membuatku sedikit tertawa melihat betapa teknokratisnya laporan tersebut.

Lanjut, daripada terlalu melebar.

Kedua: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berdasarkan laporan artikelnya meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 koperasi yang terlihat sangat ambisius bukan? Faktanya beberapa pembangunan tersebut alih-alih di pusat keramaian warga, justru dilakukan di tempat yang sulit disebut strategis: Mulai dari tempat pembuangan sampah, lereng gunung, bahkan tengah hutan.

Kemudian ketika aku mulai mencari statement tambahan argumentasi, aku menemukan sebuah video berjudul

“Menteri Koperasi Bongkar Tantangan Membangun Koperasi Merah Putih”

[embed]Source: Youtube from Metro TV

Selama mendengar rangkaian dialog antara moderator dengan narasumber terucap dari kalimatnya

Negara harus hadir, terlibat, mengatur pasar. Jika negara tidak hadir dan terlibat dalam mengatur pasar, pasti usaha kecil akan kalah dengan usaha besar.

Dari logika inilah, mari kita membedah penerapan selanjutnya yang ada di pemerintahan ini.

TL;DR Tidak semua permasalahan negara harus diselesaikan dengan konsolidasi
, dan putar di tempat yang memang ada perekonomiannya.
C̶a̶t̶a̶t̶a̶n̶ k̶̶e̶c̶i̶l̶ p̶̶e̶n̶u̶l̶i̶s̶.

[embed]Sovereign fund Danantara Indonesia names 'dream team' of former presidents, Sachs, Dalio and… New sovereign fund Danantara Indonesia unveiled on Monday what it called a "dream team" to chart its strategy…www.reuters.com

Ketiga: Danantara. Usai konsolidasi di tingkat desa, kini giliran aset-aset BUMN dikumpulkan dalam wadah besar yang disebut Danantara. Tujuannya terdengar mulia, dimulai dari pendanaan proyek strategis, mendorong industrialisasi, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi.

TL;DR Negara lain memakai wadah besar untuk kelola kekayaan negara. 
Danantara malah disuruh bantu ekonomi juga.

😮‍💨 Fiuh, mari rehat sejenak, karena ternyata pusing membedah urusan ekonomi yang rumit ini.

Setelah membaca beberapa kebijakan di atas, sebenarnya Indonesia ingin dibawa ke arah mana sih? Nah untuk membedah hal tersebut, mari kita lanjutkan pembahasan.

Keempat: Pembentukan DSI (mungkin akan jadi paling panjang karena sambil nonton siaran)

From: Youtube: BREAKING NEWS — RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-19 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025–2026

Sebenarnya apa sih arti dan tangkapan layar di atas?

Negara Indonesia ini ingin mendorong pertumbuhan ekonomi 5.8–6.5% di tahun 2027 (Harus banget ya pakai PDB semata?). Nah selanjutnya Beliau ini bicara kalau kekayaan yang harusnya milik bersama tidak ditentukan oleh harga dari negara lain.

Oh iya Beliau tentu saja membawa landasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menjadi dasar pembentukan DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia) sebagai berikut:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal lainnya bisa dibaca di gambar berikut.

From: Youtube BREAKING NEWS — RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-19 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025–2026

Ujungnya terbitlah Peraturan Pemerintah Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)yang fungsinya tuh Negara Indonesia harus mengawasi, menghubungkan perusahaan dengan klien, hingga menentukan harga jual komoditas sendiri ke luar negeri demi memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat.

Lebih lanjutnya, mungkin suatu saat masih ada energi dan idenya tidak basi, akan kucoba membedah sebenarnya apa sih perbedaan Ekonomi Institusi dan Ekonomi Pasar.

Selanjutnya setelah memahami tujuan pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai kontrol harga dan barang.

Nah selanjutnya kita akan menengok lembaga yang selama ini dianggap independen, mendadak diberi mandat untuk memperkuat pertumbuhan Ekonomi.

Oleh karena itu, mari kita sambut RUU P2SK dan independensi Bank Indonesia.

Kelima: RUU P2SK dan Mandat BI

[embed]From Youtube RUU P2SK Capai Titik Temu, Menkeu Sebut Mandat BI Perkuat Pertumbuhan Ekonomi — [Zona Bisnis]

Adapun bunyi RUU kurang lebih begini.

RUU P2SK, peran Bank Indonesia tidak hanya sebagai menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan, tapi juga mendukung iklim ekosistem ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Nah implementasi mudah (atau setidaknya ini yang aku dapatkan pemahaman dari kawanku)

• Suku bunga harus pro-pertumbuhan: Jika sebelumnya bisa dengan mudah menyesuaikan suku bunga untuk stabilitas, sekarang harus melihat apakah ekonomi riil bisa diajak negosiasi.

Jujur secara teori bagus, tapi dampaknya ke pihak luar/yang utangin Indonesia baik melalui negara /perusahaan jadi khawatir terhadap adanya potensi campur tangan politik demi mengejar namanya pertumbuhan.

Belum lagi adanya mekanisme pemberhentian anggota dewan sebagai Gubernur Bank Sentral juga berpengaruh pada menurunnya kredibilitas dan prediktabilitas pembuatan kebijakan. (Poin selanjutnya ada, tapi penulis terasa enggan menulis detail. Intinya BI disuruh beli lebih banyak surat utang pemerintah, hingga mempertimbangkan kredit sektor prioritas)

TL;DR Ekonomi pasar lebih menyukai aturan yang dapat diprediksi dan stabil.
 Karena mereka bisa memperhitungkan risikonya.

Lantas, sebenarnya apa sih penyebab Rupiah melemah dengan cepat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir (kalau ga salah ingat)

Negara Indonesia terlalu tidak stabil kebijakan lembaga pasar, perekonomian, hingga pemerintahannya.

Kebijakan yang senantiasa bisa berubah kapan saja seperti itulah yang membuat berbondong-bondong keluar dari permodalan pasar Indonesia.

Mungkin masyarakat desa terkadang tidak merasakan dampak langsung secepat itu, tapi kesulitan dan kenaikan harga di rantai pasok nantilah yang akhirnya bisa menimbulkan kegaduhan.

Sekian yang dapat aku pahami, dan mencoba mempermudah, semoga bisa tersampaikan.

Sampai jumpa di pembahasan ekonomi lainnya…🚀

NB: Sekadar pengingat semata.

[embed]Source: Tribunnews