THE HORIZONTAL REPUBLIC

Ada satu kebiasaan buruk yang selalu muncul setiap kali hasil pemilu mengecewakan sebagian masyarakat. Yang disalahkan bukan lagi pemerintahan yang sedang berkuasa, melainkan para pemilihnya. Seolah — olah akar dari setiap persoalan politik dapat ditemukan pada pilihan warga negara di balik bilik suara.

Pola pikir semacam ini terdengar masuk akal karena sederhana dan mudah dicerna. Ketika pemerintahan dianggap gagal, maka penyebabnya adalah mereka yang memilih pemerintah tersebut. Akan tetapi, kesederhanaan itulah yang membuat pola pikir semacam itu berbahaya. Ia mengubah persoalan politik yang kompleks menjadi tuduhan kolektif terhadap jutaan warga negara yang tidak pernah memiliki alasan, pengalaman hidup, ataupun akses yang sama.

Padahal demokrasi dibangun di atas kenyataan bahwa masyarakat dapat memilih secara berbeda. Perbedaan pilihan bukanlah dosa demokrasi, melainkan syarat keberadaannya. Menganggap sekelompok pemilih sebagai sumber utama kerusakan negara berarti mengubah hak politik menjadi kesalahan moral. Warga tidak lagi dinilai berdasarkan tindakannya sebagai warga negara, melainkan berdasarkan pilihannya yang pernah mereka buat pada hari pemungutan suara.

Seorang petani, nelayan, buruh, dosen, mahasiswa, pegawai, atau pengusaha menjalani hidup di realitas yang berbeda. Mereka menerima informasi yang berbeda, hidup di lingkungan yang berbeda, menghadapi persoalan ekonomi yang berbeda, dan memiliki prioritas yang berbeda pula. Bahkan dua orang yang memilih kandidat yang sama belum tentu memiliki alasan yang sama.

Menyamaratakan seluruh pemilih berarti menghapus seluruh keragaman itu menjadi satu identitas politik.

Aku sangat memahami mengapa sebagian orang mempunyai kesimpulan bahwa pemilih adalah masalah. Karena aku sendiri pernah mempercayai pola pikir seperti tersebut.

Pernah terlintas di pikiranku bahwa orang apatis terhadap politik, atau memiliki pengetahuan politik yang minim, seharusnya tidak ikut menentukan arah negara. Bahkan aku pernah membayangkan di mana setiap warga negara wajib diseleksi melalui proses ujian literasi politik sebelum mengikuti pemilu. Bukankah masuk akal jika keputusan sebesar memilih pemerintah hanya diambil oleh mereka yang benar — benar memahami politik?

Namun setelah memikirkannya secara matang, semakin aku menyadari bahwa persoalannya bukan terletak pada tingkatan pengetahuan warga, melainkan pada siapa yang berhak menentukan standar pengetahuan tersebut.

Apakah ukuran “melek politik” ditentukan oleh kemampuan warga negara untuk memahami konstitusi, teori demokrasi dan politik, kebijakan publik, atau justru ditentukan oleh kemampuan untuk menyesuaikan pandangan politik ke kelompok yang sedang berkuasa? Begitu ada otoritas yang berhak menyaring siapa yang layak untuk ikut menentukan masa depan negara, demokrasi mulai kehilangan prinsip paling mendasar, yaitu kesadaran politik.

Di titik inilah aku menyadari bahwa menyalahkan pemilih merupakan suatu kesalahan berpikir yang membuat demokrasi menuju ke arah yang lebih elitis. Walaupun secara formal semua orang tetap memiliki satu suara, tetapi secara sosial semua suara tidak lagi dianggap memiliki martabat yang sama. Sebagian warga memposisikan dirinya sebagai kelompok yang layak menentukan masa depan negara, sementara sebagian lainnya diposisikan sebagai beban yang seharusnya tidak ikut menentukan hasil politik.

Dan yang lebih ironis adalah fenomena ini juga mengalihkan arah konflik politik.

Dalam negara demokrasi, hubungan yang paling penting adalah hubungan antara warga negara dengan kekuasaan. Penguasa membuat kebijakan, warga mengawasi, mengkritisi, dan meminta pertanggung jawaban. Dan hubungan ini bersifat vertikal.

Namun ketika kemarahan diarahkan kepada sesama pemilih, hubungan tersebut berubah menjadi konflik horizontal. Warga negara tidak lagi fokus untuk mempertanyakan mengapa pemerintah mengambil suatu kebijakan atau mengapa lembaga negara gagal menjalankan fungsinya.

Yang paling diuntungkan dari keadaan seperti ini bukanlah kita sebagai warga negara, melainkan mereka yang sedang berkuasa beserta seluruh jaringan politik yang berkepentingan untuk mempertahankannya kekuasaannya.

Demokrasi memang menghasilkan pihak yang menang dan kalah. Akan tetapi, setelah pemungutan suara telah selesai, identitas politik seharusnya bukan lagi “pemilih”, melainkan “warga negara”. Seorang warga negara memiliki kewajiban untuk mengawasi pemerintah, terlepas dari kandidat mana yang pernah ia pilih. Sebaliknya, seseorang yang terus membela kekuasaan hanya karena merasa harus mempertahankan pilihannya telah berhenti bertindak sebagai warga negara dan mulai bertindak sebagai pendukung kekuasaan.

Karena itu, kesalahan terbesar demokrasi bagiku bukanlah adanya pemilih yang memilih secara berbeda. Melainkan ketika masyarakat mulai memandang sesama warga negara sebagai musuh utama, sementara kekuasaan perlahan menghilang dari pusat perhatian.