Gratis atau Mahal: Krisis Cara kita Menilai Kerja Kreatif

Pada awalnya, ia tampak seperti konflik biasa. Seorang fotografer atau videografer diminta bekerja , lalu muncul pertanyaan yang hampir klise: “Bisa gratis kan?” Di sisi lain, ketika harga disebutkan, respons yang muncul tak kalah familiar: “Kok mahal sekali untuk kerja seperti itu?”

Kasus yang belakangan ramai, termasuk polemik yang menyeret nama seperti Amsal Sitepu, memperlihatkan bagaimana kerja kreatif kerap terjebak dalam tarik-menarik antara dianggap terlalu murah atau justru terlalu mahal. Namun jika dicermati lebih dalam, perdebatan ini sebenarnya keliru sejak awal. Masalahnya bukan pada angka yang diperdebatkan. Masalahnya adalah: kita tidak pernah benar-benar sepakat tentang apa yang sedang kita nilai.

Ketika Nilai Tidak Lagi Berbasis Kerja yang Terlihat

Dalam ekonomi klasik, nilai suatu barang atau jasa sering dihubungkan dengan kerja yang terkandung di dalamnya. Karl Marx melalui labor theory of value menjelaskan bahwa nilai ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Logika ini masuk akal dalam konteks industri: semakin banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan, semakin tinggi nilainya.

Namun, ekonomi kreatif tidak bekerja dengan cara yang sama.

Sebuah foto mungkin diambil dalam hitungan detik, tetapi membutuhkan bertahun-tahun pengalaman untuk memahami komposisi, cahaya, dan momentum. Video berdurasi satu menit bisa terlihat sederhana, tetapi di baliknya ada proses konseptualisasi, editing, dan kurasi visual yang kompleks. Jika hanya waktu eksekusi yang dihitung, maka sebagian besar nilai kerja kreatif menjadi tidak terlihat , dan karenanya, tidak dihargai.

Ekonom budaya David Throsby menjelaskan bahwa karya kreatif mengandung dua dimensi nilai: economic value dan cultural value. Yang pertama dapat diukur melalui harga dan biaya. Yang kedua jauh lebih abstrak, mencakup makna, pengalaman, dan simbol yang dihasilkan. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung hanya mengenali yang pertama, dan mengabaikan yang kedua.

Bias terhadap yang Kasat Mata

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia berakar pada cara masyarakat membentuk persepsi terhadap kerja.

Sosiolog Pierre Bourdieu membedakan antara economic capital dan cultural capital. Pekerjaan seperti konstruksi atau manufaktur mudah dinilai karena prosesnya terlihat: ada bahan, ada tenaga, ada hasil fisik. Sementara itu, pekerjaan kreatif sering kali beroperasi dalam wilayah simbolik — nilai utamanya tidak terletak pada objek, tetapi pada makna yang dikandungnya.

Akibatnya, muncul bias yang hampir universal: semakin tidak terlihat proses kerja, semakin rendah nilai yang diasumsikan.

Ini menjelaskan mengapa fotografer sering dianggap “cuma jepret”, desainer “cuma gambar”, dan editor video “cuma potong-potong klip”. Kata “cuma” menjadi bentuk reduksi — sebuah penyederhanaan yang menghapus kompleksitas kerja kreatif.

Padahal, dalam ekonomi modern, justru pekerjaan yang paling bernilai sering kali adalah yang paling tidak terlihat.

Ekonomi yang Berubah, Cara Menilai yang Tertinggal

Data menunjukkan bahwa ekonomi kreatif bukan lagi sektor pinggiran. Di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari Rp1.300 triliun sebelum pandemi, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 17 juta orang. Subsektor seperti fotografi, film, desain, dan konten digital terus mengalami pertumbuhan signifikan seiring penetrasi internet dan platform digital.

Secara global, laporan UNCTAD Creative Economy Outlook menunjukkan bahwa ekspor produk kreatif dunia mencapai lebih dari US$500 miliar per tahun, menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat.

Namun, pertumbuhan ini tidak diikuti oleh kematangan dalam sistem penilaian.

Tidak ada standar harga yang jelas. Tidak ada mekanisme referensi yang disepakati luas. Pasar berjalan berdasarkan persepsi, bukan kerangka nilai yang terstruktur. Dalam kondisi seperti ini, konflik antara kreator dan klien bukan anomali. Ia adalah konsekuensi logis.

Ketika Kreativitas Masuk ke Logika Hukum

Kompleksitas ini semakin terlihat ketika kerja kreatif masuk ke dalam sistem formal seperti audit atau hukum. Sistem hukum membutuhkan kepastian: angka yang dapat diverifikasi, harga yang dapat dibandingkan, standar yang dapat diuji.

Namun dalam kerja kreatif, dua produk dengan biaya produksi serupa bisa memiliki nilai yang sangat berbeda. Perbedaan itu tidak terletak pada alat atau waktu, tetapi pada perspektif, pengalaman, dan kualitas artistik, sesuatu yang sulit diukur secara kuantitatif.

Di sinilah benturan terjadi: hukum bekerja dengan kepastian, sementara kreativitas hidup dalam subjektivitas.

Kasus seperti yang terjadi pada Amsal Sitepu memperlihatkan bagaimana perbedaan persepsi nilai bisa bergeser menjadi persoalan hukum. Apa yang bagi kreator adalah representasi nilai kerja, bagi pihak lain bisa terlihat sebagai ketidakwajaran harga. Tanpa kerangka penilaian yang jelas, batas antara “mahal” dan “tidak rasional” menjadi kabur.

Krisis yang Lebih Dalam dari Sekadar Harga

Namun, menyederhanakan masalah ini sebagai “masyarakat belum menghargai kreator” juga tidak cukup. Persoalan ini bersifat struktural.

Ekonomi kreatif Indonesia berkembang pesat, tetapi tidak diiringi dengan:

• edukasi publik tentang nilai kerja kreatif
• standar harga berbasis kompetensi
• sistem sertifikasi atau benchmark industri

Akibatnya, pasar bekerja dalam kondisi asimetris. Kreator sering menetapkan harga berdasarkan pengalaman pribadi, sementara klien menilai berdasarkan persepsi umum. Tanpa titik temu, konflik menjadi tak terhindarkan.

Lebih jauh lagi, ini mencerminkan ketegangan antara dua paradigma ekonomi:

• paradigma lama yang berbasis produksi fisik
• paradigma baru yang berbasis ide, kreativitas, dan pengalaman

Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya berada di antara keduanya. Ekonominya bergerak ke depan, tetapi cara berpikirnya belum sepenuhnya mengikuti.

Apa yang Sebenarnya Kita Bayar?

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi apakah fotografer terlalu mahal atau terlalu murah.

Pertanyaannya adalah: apa sebenarnya yang kita bayar ketika kita membayar kerja kreatif?

Apakah kita membayar waktu? Tenaga? Atau pengalaman, perspektif, dan kemampuan melihat dunia dengan cara yang tidak dimiliki orang lain?

Selama pertanyaan ini belum memiliki jawaban kolektif, perdebatan tentang harga akan terus berulang dengan aktor yang berbeda, tetapi pola yang sama.

Penutup: Nilai yang Tak Terlihat

Dalam ekonomi modern, nilai tidak lagi selalu melekat pada apa yang bisa disentuh. Ia semakin sering berada pada apa yang bisa dirasakan, dipahami, dan dipercaya.

Masalahnya, kita masih mencoba menilai dunia baru dengan alat ukur lama.

Dan mungkin, di situlah letak krisis sesungguhnya: bukan pada fotografer yang dianggap terlalu mahal atau terlalu murah, tetapi pada kita yang belum sepenuhnya belajar bagaimana menghargai sesuatu yang tidak selalu terlihat.

Sebab pada akhirnya, yang paling mahal dalam kerja kreatif bukanlah hasilnya. Melainkan keyakinan bahwa hasil itu memang bernilai.

Referensi

1. Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy
2. Throsby, David. Economics and Culture (2001)
3. Bourdieu, Pierre. The Forms of Capital (1986)
4. UNCTAD. Creative Economy Outlook (2022)
5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI — Data kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB
6. World Bank — Creative Economy & Human Capital Reports
7. Diskursus publik dan pemberitaan terkait kasus videografer Amsal Sitepu (2026)