Dari Otonomi Menuju Ekologi : Menakar Tata Kelola SDA

Oleh : Muhammad Ilham Yusuf Alghifari

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, baik di daratan maupun di wilayah perairannya. Kekayaan yang melimpah ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cadangan sumber daya alam baik dari sektor tambang, kehutanan, dan kelautan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat strategis dalam peta geopolitik ekonomi global. Tidak perlu dipungkiri, dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, pemanfaatan sumberdaya alam ini dapat menjadi salah satu langkah krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, besarnya potensi tersebut juga menimbulkan tantangan pengelolaan sumberdaya alam dalam menciptakan tata kelola yang adil, transparan dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan antara kepentingan politik dan perlindungan lingkungan masih menjadi dilema yang berujung dalam kesalahan praktik pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.

sumber : freepik.com

Seiring bergulirnya reformasi, paradigma pengelolaan sumberdaya alam mengalami pergeseran dari yang sebelumnya bersifat “sentralistik” menjadi “desentralistik”. Penguasaan sumberdaya alam yang sentralistik di masa lalu telah memberikan pengalaman kepada kita bahwa konsep ini lebih banyak menguntungkan pemilik modal besar dan menimbulkan degradasi lingkungan yang tidak terkendali serta konflik sosial. Oleh karena itu, otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hadir sebagai koreksi struktural yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi wilayahnya secara mandiri dan sekaligus memberi harapan terciptanya good environmental governance dimana seluruh stakeholders dapat berperan aktif dan partisipatif menentukan kebijakan dan peraturan sesuai norma daerah dan kepentingan masyarakat lokal.

Namun dalam praktiknya, pelimpahan kewenangan ini tidak selalu diiringi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai, terutama dalam aspek tata kelola lingkungan. Banyak pemerintah daerah yang justru terjebak dalam logika ekonomi jangka pendek, di mana eksploitasi sumber daya alam dianggap sebagai jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berbagai izin tambang dan pemanfaatan ruang pesisir dikeluarkan tanpa landasan ekologis yang kuat, bahkan kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Namun dalam praktiknya, banyak kasus justru disebabkan oleh lemahnya peran pemerintah daerah sebagai pemegang otonomi daerah. Lembaga yang berada paling dekat dengan realitas sosial-ekologi kerap tidak mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal. Kurangnya kapasitas kelembagaan, minimnya integritas dalam pengambilan keputusan dan lemahnya pengawasan menjadi sorotan masalah dalam pengelolaan sumberdaya alam. Alih-alih menjadi garda terdepan dalam menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi, pemerintah daerah justru terjebak dalam logika ekonomi jangka pendek, di mana pengurasan sumber daya alam dianggap sebagai jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berbagai izin tambang dan pemanfaatan ruang pesisir dikeluarkan tanpa landasan ekologis yang kuat, bahkan kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

sumber : freepik.com

Alhasil pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan tanpa kendali dan berujung pada kerusakan lingkungan yang serius. Eksploitasi besar-besaran, terutama di sektor tambang dan pesisir, menyebabkan degradasi ekosistem, pencemaran, serta konflik sosial dengan masyarakat lokal. Kasus pertambangan nikel di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil seperti di Raja Ampat merupakan contoh konkret dari paradoks ini: di satu sisi menyumbang devisa, namun di sisi lain mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya hayati.

Artinya dalam konteks otonomi daerah, penting untuk menanamkan semangat pembangunan berkelanjutan (environmental sustainability) dan kesadaran ekologis (environmental conciouness) sebagai pijakan utama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan daerah. Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis pada keberlanjutan justru berpotensi melanggengkan praktik eksploitasi yang merugikan secara jangka panjang. Selain itu hal ini menjadi krusial untuk menghindari terjadinya dutch dissease di mana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari insentifikasi sumber daya alam dapat menciptakan ilusi kemakmuran, namun menggerus sektor lain yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, Undang-Undang Indonesia telah mengatur prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam dan perlingungan lingkungan secara baik demi menciptakan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan. Namun regulasi yang baik tentu tidak akan bermakna tanpa keberanian dan ketegasan pemerintah dalam menjalankan, menegakkan dan mengawasi kebijakannya sendiri. Sehingga dapat dipastikan jika praktik itu terus berlanjut maka lingkungan yang seharusnya menjadi anugerah yang luar biasa bagi tanah air ini akan hancur. Masyarakat dan alam akan menjadi korban dari ketidakpedulian dan orientasi jangka pendek. Maka dari itu integritas dan keberpihakan pemerintah di tingkat daerah menjadi kunci dalam menjamin kekayaan alam mampu diwariskan terus dari generasi ke generasi.