Mengenal Komisi Informasi NTB: Penjaga Hak Publik atas Transparansi Pemerintahan

Di era keterbukaan seperti sekarang, informasi bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, tetapi sudah menjadi hak dasar masyarakat. Dalam sistem demokrasi modern, warga tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang berhak mengetahui bagaimana kebijakan itu dibuat, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan.

Di sinilah pentingnya keterbukaan informasi publik.

Transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi tentang membangun kepercayaan. Pemerintahan yang terbuka cenderung lebih dipercaya karena masyarakat dapat melihat prosesnya. Sebaliknya, minimnya informasi sering kali memunculkan kecurigaan, bahkan ketika kebijakan sebenarnya dibuat dengan niat baik.

Indonesia sendiri sudah memiliki fondasi hukum yang kuat dalam hal ini melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini menegaskan bahwa pada dasarnya semua informasi publik bersifat terbuka, kecuali yang memang harus dirahasiakan sesuai ketentuan hukum.

Namun sebuah undang-undang tidak akan berarti tanpa lembaga yang memastikan implementasinya berjalan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, peran itu dijalankan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB.

Mengapa Komisi Informasi Itu Penting?

Komisi Informasi bukan sekadar lembaga administratif. Ia adalah salah satu pilar demokrasi yang bekerja di balik layar untuk memastikan keseimbangan antara hak masyarakat untuk tahu dan kewajiban negara untuk transparan.

Secara sederhana, Komisi Informasi berperan sebagai:

• Penjaga hak publik atas informasi
• Mediator konflik informasi
• Pengawas transparansi badan publik
• Pendorong budaya pemerintahan terbuka

Keberadaannya menjadi penting karena dalam praktiknya, tidak semua permohonan informasi berjalan mulus. Ada kalanya informasi ditolak, tidak diberikan, atau diberikan secara tidak lengkap. Dalam situasi seperti inilah Komisi Informasi hadir sebagai jalur penyelesaian yang adil tanpa harus langsung ke pengadilan.

Salah satu Komisioner KI NTB periode 2026–2030, Suaeb Qury, menegaskan bahwa keberadaan Komisi Informasi memiliki dasar hukum yang sangat kuat.

Menurutnya, lembaga ini bukan sekadar pelengkap sistem pemerintahan, tetapi bagian dari desain demokrasi yang memastikan transparansi berjalan.

Ia juga menekankan bahwa tugas Komisi Informasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memastikan keterbukaan informasi benar-benar menjadi budaya birokrasi, bukan sekadar kewajiban formal.

Ketika Informasi Menjadi Sengketa

Mungkin banyak yang belum tahu bahwa sengketa informasi publik cukup sering terjadi. Bukan selalu karena konflik besar, tetapi sering kali karena hal-hal sederhana seperti:

• Permohonan informasi yang ditolak
• Informasi tidak diberikan
• Jawaban yang tidak lengkap
• Keterlambatan pelayanan informasi
• Biaya penggandaan yang tidak wajar

Komisi Informasi menyelesaikan persoalan ini melalui dua pendekatan utama: mediasi dan ajudikasi non litigasi.

Mediasi dilakukan dengan pendekatan dialog. Kedua pihak dipertemukan untuk mencari solusi terbaik. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dilanjutkan ke ajudikasi non litigasi, yaitu proses persidangan di Komisi Informasi.

Model ini sebenarnya sangat penting karena memberikan akses keadilan yang lebih cepat, murah, dan sederhana dibanding jalur pengadilan.

Membangun Budaya Transparansi, Bukan Sekadar Menyelesaikan Konflik

Peran Komisi Informasi sebenarnya jauh lebih luas dari sekadar menyelesaikan sengketa. Tantangan terbesar justru bagaimana membangun budaya transparansi itu sendiri.

Karena transparansi yang baik seharusnya membuat sengketa informasi semakin berkurang.

Inilah sebabnya KI NTB juga aktif melakukan:

• Monitoring badan publik
• Evaluasi keterbukaan informasi
• Edukasi masyarakat
• Bimbingan teknis PPID
• Kampanye literasi informasi

Melalui monitoring, badan publik diklasifikasikan dalam kategori seperti:

• Informatif
• Menuju Informatif
• Cukup Informatif
• Kurang Informatif
• Tidak Informatif

Penilaian ini bukan untuk memberi label negatif, tetapi sebagai dorongan agar lembaga publik terus memperbaiki pelayanan informasi mereka.

Tantangan di Era Digital

Perkembangan teknologi membawa peluang sekaligus tantangan baru.

Di satu sisi, digitalisasi memudahkan akses informasi. Website pemerintah, media sosial resmi, dan layanan digital memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi lebih cepat.

Namun di sisi lain, muncul tantangan baru seperti:

• Disinformasi
• Hoaks
• Overload informasi
• Rendahnya literasi digital
• Ketimpangan akses teknologi

Dalam konteks ini, keterbukaan informasi resmi menjadi semakin penting. Informasi yang valid dari badan publik menjadi rujukan penting untuk melawan hoaks.

Artinya, peran Komisi Informasi tidak lagi hanya relevan, tetapi justru semakin strategis di era digital.

Mengapa Keterbukaan Informasi Penting bagi Pembangunan Daerah?

Transparansi sering dianggap hanya isu administratif. Padahal dampaknya jauh lebih luas.

Daerah dengan transparansi baik biasanya memiliki:

• Kepercayaan publik lebih tinggi
• Iklim investasi lebih sehat
• Risiko korupsi lebih rendah
• Partisipasi masyarakat lebih kuat
• Pelayanan publik lebih baik

Keterbukaan informasi juga membuat masyarakat lebih terlibat dalam pembangunan karena mereka tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah.

Transparansi pada akhirnya bukan hanya soal data, tetapi soal kepercayaan.

Dan kepercayaan adalah modal sosial paling penting dalam pembangunan.

Masa Depan Komisi Informasi NTB

Ke depan, KI NTB diharapkan mampu terus berkembang sebagai lembaga independen yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain:

• Transformasi layanan digital
• Peningkatan kesadaran hak informasi
• Kepatuhan badan publik
• Lonjakan permohonan informasi
• Perang melawan disinformasi

Namun peluangnya juga besar.

Jika keterbukaan informasi terus diperkuat, NTB berpotensi menjadi contoh praktik terbaik transparansi di tingkat daerah.

Penutup: Transparansi Adalah Fondasi Kepercayaan

Pada akhirnya, keberadaan Komisi Informasi NTB bukan hanya soal menyelesaikan sengketa atau mengawasi badan publik. Lebih dari itu, lembaga ini menjaga satu hal yang sangat fundamental dalam demokrasi: hak masyarakat untuk tahu.

Karena tanpa informasi, partisipasi tidak mungkin terjadi.

Tanpa transparansi, akuntabilitas sulit dibangun.

Dan tanpa kepercayaan, pembangunan akan selalu berjalan dengan kecurigaan.

Komisi Informasi NTB hadir untuk memastikan bahwa transparansi bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar menjadi fondasi pemerintahan modern yang terbuka, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Sumber artikel asli: **https://www.lombokepo.site/2026/04/profil-komisi-informasi-ntb.html**

Kunjungi **beranda media online Lombokepo **untuk update informasi seputar Nusa Tenggara Barat.