Palak THR adalah Budaya Kita

Ormas Palak THR (Sumber: VIVA)

Menjelang Lebaran, suasana di kota semakin sibuk. Pasar ramai oleh masyarakat yang berburu kebutuhan hari raya, jalanan macet oleh arus mudik, dan para pekerja sibuk menanti tunjangan hari raya (THR) yang menjadi hak mereka.

Namun, di tengah gegap gempita persiapan menyambut hari kemenangan, muncul fenomena yang tak kalah mencolok: aksi premanisme berkedok ormas yang menekan perusahaan dan pelaku usaha untuk membayar “THR” versi mereka.

Sebut saja mereka “Ormas Palak THR” — kelompok yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat atau buruh, tetapi sejatinya menjalankan modus pemerasan terselubung. Para anggota ormas ini mendatangi toko-toko, kantor, bahkan warung kecil, menuntut uang tunjangan dengan dalih solidaritas dan tradisi. Bagi mereka yang menolak, ancaman halus hingga intimidasi kasar menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.

Sebuah Kisah di Balik Ancaman

Pak Joko, seorang pemilik toko kelontong kecil di sudut pasar, baru saja menata ulang etalasenya ketika tiga orang tak dikenal memasuki tokonya. Mereka berbadan kekar, mengenakan jaket dengan logo ormas yang cukup dikenal di daerahnya.

Salah satu dari mereka membuka pembicaraan dengan senyum tipis, “Pak, sudah dekat Lebaran, kami datang untuk mengambil jatah THR dari toko ini. Kami yakin Pak Joko tidak akan lupa dengan saudara-saudara di lingkungan kita.”

Pak Joko menghela napas. Ini bukan pertama kalinya ia didatangi oleh kelompok semacam ini. Tahun lalu, ia terpaksa memberikan sejumlah uang agar tidak diganggu. Namun, tahun ini, dengan kondisi ekonomi yang sulit, ia ragu bisa memberikan apa yang mereka minta. “Maaf, Mas, saya juga sedang kesulitan. Kalau saya kasih ke kalian, saya bisa rugi besar.”

Senyuman pria itu menghilang. Ia mendekat ke meja kasir dan menepuknya dengan keras, “Jangan begitu, Pak. Kita kan harus saling bantu. Kalau Bapak nggak kasih, bisa-bisa usaha Bapak kena masalah. Kami nggak mau ada kejadian yang tidak diinginkan.”

Pak Joko tahu itu bukan sekadar peringatan. Tahun lalu, warung kecil di seberang pasar yang menolak membayar mengalami insiden misterius: kaca etalasenya pecah di tengah malam, dan barang dagangannya berantakan. Sejak saat itu, pemilik warung tersebut memilih menutup usahanya.

Akhirnya, dengan tangan gemetar, Pak Joko mengambil beberapa lembar uang dari laci kasir dan menyerahkannya. Para pria itu pun pergi dengan senyum puas, meninggalkan Pak Joko dalam kebingungan dan ketakutan. Ia sadar, aksi ini akan terus berulang jika tidak ada yang bertindak.

Ke Mana Aparat Penegak Hukum?

Ironisnya, fenomena ini bukan barang baru. Setiap tahun menjelang Idulfitri, pola yang sama terus berulang. Yang lebih menyedihkan, aksi premanisme ini sering kali dibiarkan begitu saja oleh aparat penegak hukum maupun pejabat daerah. Para pengusaha kecil yang menjadi korban lebih memilih untuk membayar “upeti” daripada mengambil risiko menghadapi gangguan yang lebih besar. Sementara itu, ormas-ormas ini tetap melenggang bebas, seolah memiliki kekebalan hukum.

Minimnya tindakan tegas dari pihak berwenang memperlihatkan betapa lemahnya komitmen terhadap penegakan hukum. Ketika negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyatnya dari tindakan kriminal, justru pembiaran terjadi. Premanisme semacam ini tidak hanya merugikan pengusaha, tetapi juga mencederai prinsip keadilan sosial. Jika ormas-ormas ini benar-benar peduli pada kesejahteraan masyarakat, seharusnya mereka memperjuangkan hak pekerja secara legal dan beradab, bukan dengan paksaan dan ancaman.

Fenomena “Ormas Palak THR” harus dihentikan.

Aparat harus bersikap tegas dengan menindak kelompok-kelompok yang melakukan pemerasan berkedok tradisi. Masyarakat pun harus berani melaporkan aksi intimidasi ini agar praktik ini tidak semakin mengakar. Jika tidak ada upaya konkret, maka tiap tahun kita hanya akan menyaksikan siklus yang sama: premanisme yang merajalela, keadilan yang terabaikan, dan negara yang absen dari tugasnya sebagai pelindung rakyat.

Lebaran seharusnya menjadi momen kemenangan bagi semua, bukan ajang bagi preman-preman berkedok ormas untuk merayakan “kemenangan” mereka atas ketakutan dan ketidakberdayaan masyarakat.