Sinergi KKN UGM, Komnas Perempuan, dan LBH Morotai Perkuat Desa Posi-Posi Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pak Daden memberi materi.

Posi-Posi Rao, 26 Januari 2026 — Tantangan geografis di wilayah kepulauan terluar seringkali berbanding lurus dengan sulitnya akses keadilan bagi korban kekerasan. Menjawab kegelisahan tersebut, Tim Kuliah Kerja Nyata — Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Unit Kita Morotai berinisiatif menggandeng Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan LBH Perempuan dan Anak (LBH PA) Morotai dalam sebuah forum strategis di Desa Posi-Posi, Kecamatan Pulau Rao, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Bertajuk “Sosialisasi Membangun Ketahanan Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Maluku Utara”, kegiatan ini berlangsung secara hybrid. Aula SMA Nusa Damai Posi-Posi dipadati oleh lebih dari 50 peserta yang terdiri dari mama-mama desa, pemudi lokal, hingga tokoh masyarakat, sementara peserta lainnya terhubung melalui ruang virtual Zoom.

Mahasiswa dan Akademisi Hadir di Tepian Negeri

Rasya memberikan sambutan.

Mewakili suara mahasiswa, Koordinator Mahasiswa Unit (Kormanit) KKN-PPM UGM, Rasya, menyoroti peran pemuda dalam membawa diskursus perlindungan perempuan ke ruang publik desa. Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya soal fisik, tetapi juga pembangunan kesadaran hukum.

“Kegiatan ini sangat penting karena isu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan nyata yang membutuhkan peran bersama, termasuk dari generasi muda. Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat memahami bentuk kekerasan, mengetahui hak serta jalur perlindungan, dan mampu menjadi bagian dari komunitas yang saling menjaga dan berani bersuara,” ujar Rasya.

Ibu Atrida (kanan) menyampaikan sambutan.

Senada dengan semangat tersebut, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN-PPM UGM, Atrida Hadianti, S.T., M.Sc., Ph.D., menegaskan komitmen UGM untuk terus hadir di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Ia menekankan bahwa jarak geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi warga negara untuk mendapatkan edukasi mengenai hak-hak perlindungan diri.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan luka tersembunyi karena sering dianggap sebagai ‘urusan dapur’ yang tidak pantas dicampuri orang lain. Pemikiran ini harus kita luruskan, bahwa kekerasan adalah urusan kita bersama, ‘torang satu kampung’. Kita bertanggung jawab mematahkan stigma yang membuat korban takut dan bingung melapor. Melalui kolaborasi dengan Komnas Perempuan dan LBH Morotai ini, kami berharap tercipta ruang edukasi yang aman dan efektif agar masyarakat Posi-Posi dapat saling menjaga dan lebih mengetahui perihal isu tersebut,” tegas Atrida.

Negara Hadir Lewat UU TPKS

Bapak Daden menyampaikan Materi.

Dalam sesi pemaparan materi, Komisioner Komnas Perempuan, Daden Sukendar, membuka wawasan peserta dengan data Catatan Tahunan (CATAHU) 2024. Ia mengungkapkan adanya tren kenaikan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender yang mencapai 330.097 kasus secara nasional. Daden menekankan bahwa angka ini adalah alarm bagi masyarakat untuk tidak lagi menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial. Ia juga mensosialisasikan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum yang menjamin hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, serta memperkenalkan kanal aduan SAPA 129.

“Pencegahan bisa dilakukan dengan berbagai hal, membudayakan literasi perihal TPKS, seperti bentuk kekerasan itu apa saja, hak-hak masyarakat itu apa saja, pencegahan dan pelaporan itu bagaimana, dan sebagainya. Diperlukan sinergi dari negara dan juga masyarakat dalam penanganan isu ini,” ujar Daden.

Hadirkan Ruang Aman dari Perempuan Untuk Perempuan

Ibu Djuniar (kanan) menyampaikan Materi.

Melanjutkan diskusi ke ranah implementasi lokal, Direktur LBH PA Morotai, Djuniar, memaparkan realitas lapangan di Maluku Utara. Berdasarkan data SIMFONI-PPA hingga September 2025, tercatat 222 kasus di provinsi ini, dengan 22 kasus spesifik ditangani Polres Pulau Morotai. Djuniar menyoroti hambatan utama berupa biaya transportasi laut yang mahal bagi korban untuk melapor ke pusat kota. Sebagai solusi, LBH PA Morotai dengan Institut KAPAL Perempuan menginisiasi strategi “jemput bola” melalui Pos Pengaduan yang ditempatkan langsung di desa-desa, seperti di Waringin dan Usbar Pantai, guna memangkas jarak akses terhadap keadilan yang berorientasi terhadap korban dan meningkatkan kepekaan perihal kekerasan dan sistem pelaporannya.

“Pos Pengaduan ini ada sebagai ruang aman bagi perempuan untuk berani bersuara, berbagi pengalaman, dan melaporkan ketidakadilan yang dialami. Kami ingin memastikan korban mendapatkan pendampingan yang ramah dan berpihak pada mereka, tanpa harus terkendala jarak untuk mencari keadilan” ungkap Djuniar.

Dukungan Lintas Sektor untuk Morotai

Foto Bersama.

Kesuksesan lokakarya ini tidak lepas dari kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selain dukungan penuh dari Pemerintah Desa Posi-Posi dan SMA Nusa Damai, acara ini terselenggara berkat kontribusi strategis dari para mitra korporasi yang peduli pada isu pemberdayaan masyarakat pesisir.

Apresiasi mendalam disampaikan kepada AVO Innovation and Technology, PT Cahaya Albarokah Sukses, Waskita Karya, Rumah Mentor Indonesia, dan Nusa Karya Arindo atas komitmen mereka dalam mendukung edukasi publik ini. Dukungan vital juga hadir dari sektor energi dan perkebunan nasional, yakni PLN Nusantara Power dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, yang membuktikan bahwa BUMN hadir tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga untuk ketahanan sosial masyarakat di perbatasan. Sinergi lintas elemen ini diharapkan menjadi model percontohan berkelanjutan bagi penguatan komunitas di pulau-pulau kecil Indonesia.

Penyunting: Muhammad Ilyan Faris

—

Kita Morotai

Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0878–2306–4706 (Ilyan) atau kitamorotai2025@gmail.com

Kita Morotai adalah tim KKN Universitas Gadjah Mada yang mengabdi di Kecamatan Pulau Rao, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, khususnya di Desa Posi-Posi Rao dan Desa Saminyamau. Tim ini berfokus pada program pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan terhadap pariwisata lokal melalui Festival Rao Rayo.