Ketika Kritik Lupa Menjadi Edukatif: Kasus Trans7 dan Dunia Pesantren

Ketika sebuah stasiun televisi nasional menayangkan potret kehidupan pesantren yang dianggap “feodal”, publik pun ikut nimbrung dan suasana pecah seketika. Banyak yang merasa tersinggung, dan sebagian lagi justru ada yang menyambut positif tayangan itu.

Itulah yang terjadi pada Trans7. Sebuah tayangan yang dimaksudkan sebagai potret sosial justru berujung kegaduhan nasional. Sejumlah pesantren, khususnya di pulau Jawa, merasa dilecehkan. Bahkan sejumlah santri dan alumni pesantren datang menggeruduk kantor Trans7, menuntut permintaan maaf terbuka.

Namun, di sisi yang berbeda, ada juga invidu dan harakah Islam berhaluan modernis dan salafi menilai, bahwa, secara subtantif langkah Trans7 justru benar. Mereka beranggapan bahwa praktik feodalisme memang tidak pantas hidup di lembaga keagamaan. Dalam pandangan mereka, Islam tidak membenarkan pengkultusan individu. Guru bukanlah raja, dan santri tidak sepatunya menjadi rakyat yang tunduk mutlak.

Perdebatan di ruang publik pun tak terhindarkan. Ada yang menilai ini penghinaan terhadap pesantren. Ada pula yang menyebutnya sebagai tamparan realitas. Timbul pertanyaannya,

bagaimana praktik feodalisme bisa muncul di lembaga pendidikan Islam yang mestinya egaliter?

Akar Feodalisme: Dari Jawa ke Pesantren

Untuk menjawabnya, kita harus menengok sejarah sosial masyarakat Jawa tradisional. Selama berabad-abad, masyarakat Jawa hidup dalam struktur sosial hierarkis. Ada raja, bangsawan, priyayi, dan rakyat jelata.

Ruang lingkup pengaruh raja bukan hanya berkuasa secara politik, tapi juga dianggap memiliki wahyu, semacam legitimasi spiritual yang membuatnya patut ditaati.

Saat Islam masuk di tanah Jawa, struktur sosial itu tidak hilang begitu saja. Ia justru berasimilasi dengan sistem keulamaan. Dalam pesantren, posisi kyai kemudian menempati tempat yang mirip sebagai figur spiritual yang dihormati tanpa batas, bahkan sering kali dianggap memiliki barokah yang menurun ke murid-muridnya.

Relasi antara kyai dan santri pun terbentuk dalam pola yang sangat paternalistik. Santri mencium tangan, menunduk saat lewat, tidak berani membantah, dan mematuhi perintah dengan penuh ketaatan. Dan itu semua disebut adab.

Namun, jika dilihat dari perspektif sosiologi modern, praktik ini adalah bentuk relasi kuasa yang berakar dari budaya feodal Jawa, bukan ajaran Islam.

Mengapa Lebih Kental di Lingkungan NU?

Pesantren yang tumbuh di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), atau yang terafiliasi ke ormas tersebut, umumnya lebih mempertahankan nilai-nilai tradisi lokal. Dalam praktiknya, NU memang dikenal dengan kemampuannya memadukan agama dan budaya secara harmonis. Karena itu, penghormatan pada kyai dianggap bagian dari adab, bahkan dinilai memiliki muatan spiritualitas.

Sebaliknya, di lingkungan Muhammadiyah atau kelompok Islam modernis, hubungan guru-murid bersifat lebih rasional dan egaliter. Guru dinilai sebagai fasilitator ilmu, bukan sosok yang harus disakralkan. Itulah sebabnya praktik feodalisme jarang tumbuh di lingkungan mereka.

Dengan kata lain, feodalisme di pesantren bukan ajaran agama, tetapi warisan budaya. Dalam konteks tertentu, ia menjaga adab dan sopan santun. Namun dalam konteks lain, ia bisa menjadi tembok yang menghalangi santri berpikir kritis dan mandiri.

Trans7 dan Kesalahan Cara

Sebenarnya, jika dilihat dengan pikiran yang jernih, Trans7 tidak sepenuhnya salah dalam substansi. Fenomena feodalisme di sebagian pesantren memang ada dan perlu dibicarakan. Sayangnya, pihak Trans7 bisa jadi keliru dalam mengemas isu ini.

Alih-alih menampilkan konteks sosial dan pandangan para ahli, tayangan tersebut justru menciptakan framing seolah semua pesantren identik dengan relasi kuasa yang menindas.

Tidak ada ruang bagi kyai atau akademisi pesantren menjelaskan makna adab terhadap guru. Akibatnya, pesantren tersudut, dan publik terbelah. Padahal, andai Trans7 memilih pendekatan jurnalisme reflektif, hasilnya bisa jauh berbeda.

Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka bisa saja mengumpulkan data empiris dari berbagai pesantren. Menghadirkan sosiolog, antropolog, dan sejarawan Islam untuk menjelaskan akar budaya feodal di Jawa. Mengundang kyai dan ustadz dari berbagai ormas untuk memberi perspektif keagamaan.

Dengan begitu, Trans7 dapat menayangkan secara luas forum edukatif. Bkan tayangan sensasional yang menimbulkan kegaduhan. Hasilnya, kritik tetap tersampaikan, tetapi dalam suasana ilmiah dan beradab.

Pelajaran dari Peristiwa Ini

Kasus Trans7 memberi pelajaran penting bagi media dan masyarakat, bahwa kritik sosial haruslah mendidik, bukan membakar.

Pesantren adalah bagian penting dari peradaban Islam Nusantara. Ia telah melahirkan ulama, cendekiawan, dan tokoh bangsa. Tapi pesantren, seperti lembaga sosial lainnya, juga butuh kritik agar terus berbenah. Bukankah Islam mengajarkan bahwa hanya tuhan-lah yang betul-betul sempurna?

Yang kita perlukan bukan menghancurkan tradisi, tetapi menyadarkan tradisi. Feodalisme harus dilihat dengan jernih, mana yang sekadar adab, dan mana yang sudah melampaui batas moral.

Kritik boleh tajam, tapi harus beradab. Tradisi boleh dijaga, tapi harus disadarkan. Dan mungkin, di sinilah jurnalisme kita perlu belajar kembali, bahwa niat baik tanpa cara yang bijak bisa berakhir jadi luka sosial.