Reformasi Energi di Tengah Guncangan Geopolitik

Guncangan geopolitik di Timur Tengah kembali menegaskan betapa rapuhnya ketahanan energi negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia.

Peta satelit menunjukkan bagaimana pengiriman barang melalui Selat Hormuz praktis terhenti sejak Iran mengatakan telah menutup jalur utama tersebut.

Ketika harga minyak pada 9 Maret 2026 melonjak ke kisaran USD 115 per barel dan harga natural gas ikut naik ke sekitar USD 3,47 per MMBtu, tekanannya segera terasa relevan bagi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor migas.

Konsumsi minyak domestik sudah mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri baru 580.000–600.000 barel per hari. Pada saat yang sama, kebutuhan LPG nasional sekitar 8 juta ton per tahun masih ditopang impor 7,3–7,8 juta ton.

Karena itu, reformasi energi tak lagi bisa diperlakukan sebagai agenda teknokratis jangka panjang, melainkan sebagai kebutuhan strategis di tengah guncangan geopolitik.

Subsidi energi dan stabilitas semu

Selama ini, stabilitas energi Indonesia lebih banyak dibeli melalui penahanan harga BBM, LPG, dan listrik. Dalam RAPBN 2026, pemerintah sendiri mengalokasikan subsidi energi Rp210,1 triliun, dengan total subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381,3 triliun.

Warga mengantre untuk melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta

Dari jumlah itu, subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp105,4 triliun, subsidi listrik Rp104,6 triliun, dan khusus LPG 3 kg sendiri Rp80,3 triliun. Pada saat yang sama, kuota penyaluran LPG 3 kg pada APBN 2025 ditetapkan 8,17 juta metrik ton, setelah realisasinya naik dari 7,5 juta ton pada 2021 menjadi 8,2 juta ton pada 2024.

Angka-angka ini menunjukkan satu hal: ketahanan energi kita masih sangat mahal karena terlalu bertumpu pada subsidi komoditas, bukan perlindungan yang langsung menyasar rumah tangga rentan.

World Bank menegaskan subsidi BBM adalah instrumen pengurangan kemiskinan yang mahal dan tidak efisien; untuk jumlah uang yang sama, transfer langsung diperkirakan dapat mengangkat lebih dari lima kali lebih banyak orang keluar dari kemiskinan dibanding subsidi BBM.

Kajian yang sama juga menunjukkan bahwa kompensasi bagi 60% rumah tangga terbawah hanya memerlukan sekitar 20–34% dari total penghematan fiskal reformasi subsidi. Bahkan, skenario penyesuaian harga yang gradual dinilai menimbulkan guncangan inflasi yang lebih kecil dibanding penyesuaian besar sekaligus.

Artinya, persoalannya bukan lagi apakah harga BBM boleh disesuaikan, melainkan apakah negara berani meninggalkan subsidi luas dan beralih ke subsidi yang presisi.

Cadangan energi dan diversifikasi pasokan

Di luar subsidi, kelemahan paling mendasar ada pada daya tahan sistem. Pemerintah memang sudah menerbitkan Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi. Namun, lahirnya regulasi itu justru menegaskan bahwa Indonesia selama ini belum memiliki bantalan strategis yang memadai.

Dalam dunia energi yang makin volatil, kemampuan negara bukan hanya soal membeli energi, tetapi soal menyimpan dan mengamankan pasokan saat pasar global terguncang. Selama cadangan penyangga masih lemah, setiap kenaikan harga internasional akan cepat menjelma menjadi tekanan fiskal dan kepanikan domestik.

Karena itu, diversifikasi tidak boleh berhenti pada slogan transisi energi. Pemerintah sudah menunjukkan satu bukti yang relatif konkret lewat biodiesel. Menurut ESDM, realisasi pemanfaatan biodiesel domestik pada 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter, setara 105,2 persen dari target, dan menurunkan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter.

Dalam RUPTL 2025–2034, pemerintah dan PLN juga menargetkan penambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW, dengan 52,9 GW atau 76% berasal dari EBT dan storage; di dalamnya terdapat 10,3 GW storage. Di atas kertas, arah kebijakan ini sudah benar. Masalahnya, keberanian fiskal dan konsistensi politik masih tertinggal dari kebutuhan strategisnya.

DME, LPG, dan logika portofolio

Kerentanan berikutnya ada pada LPG. Pemerintah kini mendorong DME sebagai bagian dari hilirisasi dan substitusi LPG, sementara RAPBN 2026 sendiri menegaskan subsidi LPG 3 kg masih besar dan transformasi subsidi berbasis penerima manfaat baru akan dilakukan bertahap.

Proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) berbasis hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME)

Ini menunjukkan bahwa persoalan LPG Indonesia bukan problem teknis semata, melainkan problem fiskal, desain subsidi, dan ketergantungan impor yang belum tertangani tuntas. Dalam konteks itu, DME layak dipertimbangkan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai jawaban tunggal.

Secara teknokratik, pendekatan yang lebih rasional adalah portofolio. DME bisa ditempatkan sebagai salah satu opsi substitusi LPG, tetapi harus berjalan bersama perluasan jaringan gas di wilayah yang layak, elektrifikasi memasak pada sistem kelistrikan yang kuat, efisiensi peralatan rumah tangga, dan reformasi subsidi yang lebih tertarget. Kalau tidak, Indonesia hanya akan mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan baru.

Ketahanan energi tidak dibangun dari satu proyek besar yang dipromosikan secara politis, melainkan dari kombinasi instrumen yang menurunkan risiko secara bertahap. Itu pula sebabnya Nota Keuangan RAPBN 2026 sudah bergerak ke arah yang tepat ketika menyebut transformasi subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat.

Waste-to-energy dan disiplin kebijakan

Hal serupa berlaku pada proyek waste-to-energy. Pemerintah kini mendorong pembangunan 34 proyek waste-to-energy di 34 kota, setelah pada 2024 timbulan sampah perkotaan mencapai sekitar 33,8 juta ton; sekitar 20,2 juta ton atau 59,9 persen dikelola, sedangkan 13,6 juta ton atau 40,1 persen belum tertangani memadai.

Skala masalahnya jelas besar. Karena itu, PLTSa relevan sebagai solusi kebersihan kota yang sekaligus menghasilkan listrik. Namun, secara intelektual, akan keliru bila proyek ini dibebani sebagai penopang utama ketahanan energi nasional. Posisi yang lebih rasional adalah menempatkan waste-to-energy sebagai instrumen pelengkap: penting bagi sanitasi dan tata kelola sampah perkotaan, tetapi bukan substitusi utama bagi kerentanan minyak dan LPG.

Jika logika kebijakannya dibalik, negara justru berisiko mendorong insinerasi sebelum pemilahan, daur ulang, dan pemulihan material diperkuat.

Menata ulang prioritas

Dalam jangka panjang, ketahanan energi Indonesia tidak akan ditentukan oleh satu proyek DME atau satu gelombang PLTSa, melainkan oleh kemampuan negara menata ulang prioritasnya: membangun cadangan strategis, mendiversifikasi pasokan, mengefisienkan konsumsi, dan mereformasi subsidi dengan keberanian politik yang cukup.

Indonesia karena itu berada di hadapan pilihan yang jelas. Kita bisa terus mempertahankan stabilitas semu melalui subsidi energi yang makin mahal, atau mulai membangun ketahanan yang nyata melalui diversifikasi, storage, dan penyesuaian harga yang bertahap tetapi terkompensasi.

Dalam situasi global seperti sekarang, pilihan kedua justru lebih rasional, lebih adil, dan lebih kuat secara fiskal. Ketahanan energi tidak diukur dari seberapa lama negara mampu menahan harga, tetapi dari seberapa siap ia bertahan saat dunia kembali terguncang.