​Di Balik Jubah Filantropi

source: www.pexels.com/armağan başaran

Ada sebuah kesunyian yang ganjil di meja-meja makan tempat keputusan besar diambil. Di antara denting sendok perak dan percakapan yang hanya terdengar lamat-lamat, kita sering kali mendapati sebuah realitas yang kontradiktif. Di sana, di antara para pengambil keputusan dan pemegang modal, pembicaraan mengenai filantropi, sumbangan miliaran rupiah, hingga pembangunan fasilitas publik, mengalir begitu cair. Publik melihat mereka sebagai sosok par excellence — pahlawan tanpa tanda jasa yang tangannya ringan memberi.

Namun, jika kita mau sedikit lebih jeli dan berani masuk ke dalam labirin logika di balik ruang-ruang tertutup itu, kita akan menemukan bahwa kedermawanan sering kali bukan sekadar panggilan nurani, melainkan sebuah instrumen ekonomi politik yang sangat terukur. Ada semacam kalkulasi dingin di balik senyum yang terpampang di baliho atau jabat tangan yang hangat dengan rakyat kecil. Kita sedang membicarakan sebuah fenomena di mana kebaikan tidak lagi berdiri sendiri sebagai nilai etis, melainkan bertransformasi menjadi sebuah asset class baru: modal reputasi yang berfungsi sebagai asuransi terhadap risiko hukum dan sosial.

Dalam kacamata ekonomi, kita mengenal konsep incentive structure. Setiap tindakan manusia, sadar atau tidak, dipandu oleh insentif. Di lingkaran elit, insentif untuk menjadi “baik” di mata publik sangatlah tinggi, terutama bagi mereka yang memiliki “sisi gelap” dalam operasional bisnis atau karier politiknya. Melalui observasi yang intens terhadap mereka yang berada di puncak piramida kekuasaan, saya menyadari bahwa kedermawanan sering kali difungsikan sebagai reputational hedging — sebuah strategi lindung nilai.

Sama seperti seorang investor yang membeli opsi untuk melindungi portofolionya dari kejatuhan pasar, para aktor ini “membeli” persepsi publik melalui aksi-aksi kedermawanan yang teatrikal. Tujuannya jelas: membangun sebuah benteng persepsi yang begitu kokoh sehingga ketika suatu saat skandal atau borok kekuasaan terungkap, masyarakat akan mengalami apa yang disebut sebagai cognitive dissonance. Publik akan menolak percaya bahwa “orang sebaik itu” mampu melakukan kejahatan struktural yang merugikan hajat hidup orang banyak. Inilah titik di mana kebaikan tidak lagi membebaskan, melainkan membutakan.

Kita harus berani membedah bagaimana moral licensing bekerja di kepala para pemegang kuasa. Ini adalah sebuah bias kognitif di mana seseorang merasa bahwa setelah melakukan “kebaikan yang besar”, mereka memiliki lisensi atau izin untuk melakukan pelanggaran. Di ruang-ruang privat yang tidak terjangkau kamera, ada kesan seolah hidup ini bisa dihitung dengan logika double-entry bookkeeping — akuntansi sederhana di mana satu tindakan koruptif bisa didebet dengan satu tindakan pembangunan panti asuhan.

Mereka merasa telah menyetor “saldo moral” yang cukup ke bank persepsi publik, sehingga ketika mereka mengambil sedikit — atau banyak — dari hak kolektif bangsa, itu dianggap sebagai kompensasi yang wajar. Masalah besarnya adalah, etika publik tidak pernah bisa diaudit dengan neraca akuntansi semacam itu. Kebijakan yang merusak lingkungan atau merampok sumber daya negara tidak akan pernah bisa dinetralkan oleh ribuan paket sembako, karena dampak yang pertama bersifat permanen dan sistemik, sementara yang kedua bersifat sementara dan atomistik.

Lebih jauh lagi, kedermawanan di tangan para elit sering kali menjadi pengganti fungsi negara yang absen. Di sinilah letak bahayanya bagi demokrasi kita. Ketika institusi negara gagal memberikan jaminan sosial atau infrastruktur yang memadai, para tokoh ini masuk membawa solusi instan yang dibungkus dengan narasi kepahlawanan pribadi. Di lapangan, saya melihat bagaimana rakyat yang lapar tidak akan pernah bertanya dari mana asal-usul uang yang digunakan untuk memberi mereka makan.

Bagi mereka yang sedang kesulitan, etika adalah kemewahan yang tidak terjangkau; yang penting adalah perut kenyang hari ini. Para aktor ini sangat memahami psikologi kemiskinan tersebut. Mereka menggunakan kedermawanan sebagai “biaya transaksi” untuk membeli loyalitas politik dan sosial. Ini adalah bentuk transaction cost yang jauh lebih murah dibandingkan harus membangun sistem yang adil dan transparan. Dengan memberi “ikan” secara terus-menerus tanpa pernah memperbaiki “kolamnya”, mereka memastikan bahwa ketergantungan publik tetap terjaga, dan dengan demikian, kekuasaan mereka tetap aman dari gugatan moral.

Observasi saya terhadap berbagai lapisan elit memberikan sebuah perspektif yang mungkin jarang tersampaikan ke ruang publik: bahwa panggung depan yang sangat terang benderang sering kali sengaja diciptakan untuk membuat mata kita silau, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di panggung belakang yang gelap. Ada semacam industri pencitraan yang bekerja secara sistematis untuk mencuci asal-usul kekayaan atau kekuasaan yang kotor menjadi sesuatu yang dianggap suci melalui narasi kedermawanan.

Dalam teori ekonomi, kita menyebutnya sebagai upaya mengatasi asymmetric information. Publik hanya tahu apa yang ditampilkan, sementara informasi mengenai bagaimana kekayaan itu diperoleh tetap menjadi misteri yang tersimpan rapat di brankas-brankas perusahaan atau catatan rahasia birokrasi. Kedermawanan menjadi bahasa universal untuk menutup celah informasi tersebut, menciptakan kesan bahwa sukses ekonomi selalu berbanding lurus dengan keluhuran budi pekerti.

Namun, kita perlu bertanya: sampai kapan kita membiarkan diri kita menjadi bagian dari audiens yang bertepuk tangan untuk pertunjukan semu ini? Bangsa yang besar tidak bisa ditegakkan di atas fondasi kemurahan hati personal yang motifnya dipertanyakan. Bangsa yang besar harus berdiri di atas institusi yang kuat dan sistem hukum yang tidak pandang bulu. Jika kita terus memuja individu hanya karena kedermawanan permukaannya tanpa menuntut integritas sistemik, kita sebenarnya sedang melanggengkan sebuah siklus di mana kejahatan bisa ditebus dengan harga yang sangat murah.

Kita sedang membiarkan etika publik dikomodifikasi. Integritas sejati bersifat linear — ia tidak membutuhkan kontras antara gelap dan terang untuk terlihat menonjol. Ia konsisten, baik di depan kamera maupun di meja-meja diskusi tertutup yang saya ceritakan tadi.

Pada akhirnya, tantangan terbesar kita sebagai masyarakat adalah untuk menjadi lebih cerdas dalam membaca tanda. Kita harus mampu membedakan mana kebaikan yang lahir dari refleksi kemanusiaan yang mendalam, dan mana kebaikan yang diproduksi sebagai bagian dari strategi komunikasi krisis. Kita tidak boleh lupa bahwa jubah pahlawan bisa dijahit oleh siapa saja yang memiliki cukup uang, tetapi integritas tidak bisa dibeli di pasar mana pun. Saat kita mulai melihat kedermawanan sebagai sebuah pola untuk menghindari akuntabilitas, saat itulah kita mulai membebaskan diri dari belenggu manipulasi elit. Sebab, kebaikan yang tulus tidak akan pernah digunakan untuk membungkam kebenaran.

Dan di akhir hari, sejarah tidak akan mencatat seberapa banyak seseorang memberi, tetapi seberapa banyak ia telah merusak atau membangun sistem yang adil bagi generasi mendatang. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang begitu mudah jatuh cinta pada “dermawan” yang sebenarnya hanyalah seorang pedagang yang sedang sibuk menawar harga dosanya di hadapan kita semua.