Retaknya Soliditas Elite: Pelajaran Integrasi Politik dari Ketidakhadiran Kader PDIP

oleh: Muhammad Athoillah

STAI Al-Anwar Sarang

Setelah Pemilu 2024, Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengundang para kepala daerah untuk menghadiri retret guna menyatukan visi dalam pemerintahan baru. Namun, yang mengejutkan adalah ketidakhadiran sejumlah kader PDIP dalam acara tersebut. Meskipun tampaknya hanya perbedaan pendapat biasa, peristiwa ini menunjukkan lebih dari sekadar itu. Ini adalah sinyal awal kegagalan dalam integrasi politik, yang jika tidak segera ditangani, bisa berujung pada disintegrasi politik di kalangan elite.

Untuk memahami peristiwa ini dengan lebih dalam, kita bisa merujuk pada teori integrasi politik yang dikembangkan oleh David Mitrany dan Ernst B. Haas. Teori integrasi politik, pada dasarnya, berbicara tentang bagaimana kerja sama antar aktor politik di semua tingkatan (termasuk pemerintah pusat dan daerah) dapat menciptakan stabilitas nasional. Bagi Mitrany, integrasi politik harus dimulai dengan kerja sama fungsional di sektor-sektor yang lebih teknis, yang langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat, seperti ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, Haas menekankan pentingnya konsep spillover, yaitu bahwa keberhasilan integrasi dalam satu sektor akan mendorong integrasi di sektor lainnya, menciptakan solidaritas politik yang lebih kuat.

Ketidakhadiran kader PDIP dalam retret ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam membangun solidaritas politik antar elite politik, meskipun PDIP kalah dalam pemilihan presiden, tapi dalam pemilihan DPR, PDIP memperoleh suara terbanyak. Sebagai pemenang dalam pemilihan DPR, PDIP seharusnya berada di garis depan dalam membangun konsensus politik nasional. Ketidakhadiran ini, meskipun bisa dilihat sebagai sebuah manuver politik, sejatinya mencerminkan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, masih belum terjalin dengan baik.

Menurut teori integrasi politik, kerja sama fungsional antar elite politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bisa mencakup kepentingan semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika hubungan antar elite politik pusat dan daerah tidak terjalin dengan baik, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak mencerminkan kebutuhan daerah-daerah, bahkan bisa berujung pada ketegangan atau bahkan konflik. Ketidakhadiran PDIP dalam retret ini bisa menjadi indikasi bahwa hubungan antara pusat dan daerah masih terfragmentasi, dan ini berisiko menghambat efektivitas pemerintahan di masa depan.

Lebih jauh lagi, menurut Haas, jika integrasi politik terhambat di sektor dasar seperti hubungan pusat-daerah, maka hal itu akan menghambat terjadinya spillover ke sektor-sektor lainnya. Spillover yang seharusnya terjadi ketika kerja sama di satu sektor (misalnya pembangunan ekonomi) memperkuat kerja sama di sektor lain (seperti kebijakan sosial dan politik), justru tidak dapat terwujud. Hal ini karena perpecahan politik yang terjadi akibat ketidakpercayaan antar kelompok politik yang berbeda.

Retret yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo seharusnya menjadi ajang bagi para kepala daerah dan pemimpin politik untuk membangun konsensus dan menyatukan visi dalam pemerintahan yang akan datang. Namun, dengan ketidakhadiran beberapa kader PDIP, pesan yang muncul adalah bahwa solidaritas politik di antara elite politik masih lemah. Perpecahan loyalitas di kalangan partai-partai politik, bahkan di dalam partai pemenang pemilihan DPR seperti PDIP, dapat memperburuk kondisi politik dan mengarah pada disintegrasi politik yang lebih luas. Disintegrasi politik ini bisa memunculkan ketegangan yang lebih besar, bukan hanya di antara elit, tetapi juga antara elit dan masyarakat, yang pada akhirnya berisiko merusak stabilitas negara.

Kasus ini mengajarkan kita bahwa integrasi politik tidak terjadi dengan sendirinya. Meskipun sebuah negara memiliki pemerintahan yang baru terbentuk setelah pemilu, tanpa adanya upaya berkelanjutan untuk memperkuat kerja sama antar elit politik, negara akan kesulitan untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan mencakup semua lapisan masyarakat. Ketidakhadiran kader PDIP dalam retret ini adalah bukti bahwa meskipun kemenangan pemilu sudah tercapai, solidaritas politik tetap harus diperjuangkan.

Integrasi politik bukan hanya tentang kesepakatan formal, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan kerja sama antar politikus. Tanpa itu, disintegrasi politik tidak bisa dihindari, dan pada akhirnya bisa merusak seluruh sistem pemerintahan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elit politik untuk mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan sempit kelompok atau partai politik tertentu. Hanya dengan cara ini, integrasi politik yang sejati dapat terwujud dan disintegrasi bisa dihindari.