Tentang Data Kemiskinan Maluku yang Dikutip Tanpa Pernah Benar-benar Dipahami

Kemiskinan di pulau-pulau Maluku yang jarang masuk percakapan nasional

Photo by Pauline Lu on Unsplash

Rp 25.253 Per Hari

Data dari BPS Maret 2025. Angka itu tertulis rapi di laporan resmi sebagai garis kemiskinan Maluku. Batas antara yang dihitung miskin dan yang tidak. Batas yang kelihatannya presisi — ada desimalnya, ada metodologinya, ada lembaga resmi yang mengeluarkannya.

Saya coba bayangkan apa yang bisa dibeli dengan Rp 25.253 di Jakarta. Mungkin satu gelas kopi susu. Mungkin sebungkus nasi uduk di warteg pinggir jalan.

Di desa-desa kepulauan Maluku, Rp 25.253 adalah batas antara yang dihitung miskin dan yang tidak — untuk satu hari penuh, semua kebutuhan, untuk satu orang, satu kepala, satu perut.

Bukan karena hidup di sana lebih murah. Tapi karena garis itu ditarik dari rata-rata nasional yang tidak pernah benar-benar menghitung biaya hidup di pulau yang tidak ada minimarketnya, tidak ada puskesmasnya, dan tidak ada jalannya yang bisa dilalui motor waktu hujan.

Garis kemiskinan adalah alat. Dan seperti semua alat, ia hanya berguna kalau dipakai untuk mengukur hal yang tepat, dengan konteks yang benar.

Masalahnya, garis kemiskinan nasional dirancang untuk menghitung rata-rata. Dan rata-rata adalah cara yang sangat efisien untuk membuat ketidakadilan terlihat tidak ada.

27,95 persen penduduk Maluku Barat Daya hidup di bawah garis itu. Angka ini muncul di laporan, dikutip dalam presentasi, dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Kelihatannya kita sudah mengukur. Kelihatannya kita sudah tahu.

Tapi garis itu tidak menghitung berapa biaya naik perahu untuk ke puskesmas. Tidak menghitung bahwa “sekolah negeri gratis” tetap butuh seragam, sepatu, dan ongkos perahu pulang-pergi yang lebih mahal dari uang saku seminggu. Tidak menghitung bahwa membeli beras di pulau terpencil bisa dua kali lipat harganya dibanding di Ambon, karena rantai distribusinya panjang dan tidak ada yang mengawasi marjin keuntungan di ujung rantai itu.

Kemiskinan di kepulauan bukan kemiskinan yang sama dengan kemiskinan di daratan, hanya lebih jauh letaknya. Ini kemiskinan yang punya lapisan tambahan yang tidak masuk dalam formula mana pun: jarak sebagai biaya, waktu sebagai risiko, dan ketiadaan layanan sebagai kondisi normal yang sudah lama berhenti dianggap masalah.

Ketika alat ukurnya tidak jujur, kebijakan yang lahir dari alat itu juga tidak akan pernah tepat sasaran.

Saya ingin bicara tentang angka yang jarang muncul di laporan.

Di beberapa kecamatan kepulauan Maluku, rasio dokter terhadap penduduk jauh di bawah standar nasional yang sudah rendah. Artinya: kalau kamu sakit di sana, pilihan pertama bukan dokter. Pilihan pertama adalah menunggu dan berharap sembuh sendiri. Pilihan kedua adalah naik perahu ke pulau sebelah — kalau ada perahu, kalau cuaca mengizinkan, kalau ada uang untuk ongkosnya.

Harapan hidup di Maluku Barat Daya 69,65 tahun. Itu bukan angka biologi. Itu angka sistem.

Soal pendidikan: 116.000 anak tidak lanjut dari SD ke SMP di Maluku. Bukan karena malas. Bukan karena tidak mau. Tapi karena biaya lanjut sekolah — perahu, kos di pulau lain, seragam, buku — tidak tertanggung oleh keluarga yang tiap orangnya hanya punya Rp 25.253 per harinya, dan angka itu sudah pasti habis sebelum tengah hari.

81 persen warga Maluku tinggal di luar Ambon. Di tempat-tempat yang jarang masuk percakapan nasional, yang namanya sering dieja salah di dokumen resmi, yang keberadaannya baru diingat ketika ada bencana alam atau konflik.

Yang paling jarang masuk hitungan adalah ini: di kota, miskin tapi masih dekat dengan layanan. Ada puskesmas yang bisa dijangkau jalan kaki. Ada sekolah negeri dalam radius yang masuk akal. Ada pasar yang buka setiap hari. Kemiskinan di kota tetap berat, tapi infrastruktur dasarnya ada.

Di kepulauan Maluku, kemiskinan berarti hidup di tempat yang sistemnya memang tidak dirancang untuk menjangkaumu. Bukan karena lupa. Tapi karena menjangkaumu mahal dan sulit, dan tidak ada yang cukup berkepentingan untuk menanggung biaya itu.

Kemiskinan bukan hanya soal tidak punya. Kemiskinan soal tidak punya cukup untuk memilih. Dan di kepulauan, pilihan itu lebih sempit dari yang bisa dibayangkan oleh siapa pun yang belum pernah tinggal di sana lebih dari seminggu.

Saya punya pengalaman duduk di rumah orang-orang yang hidupnya adalah angka-angka ini.

Mereka tidak terlihat seperti statistik. Mereka terlihat seperti orang tua yang cemas memikirkan anak perempuannya yang sudah lulus SD tapi tidak ada SMP di pulau itu. Seperti anak laki-laki yang ingin jadi guru tapi tidak tahu caranya karena tidak ada yang menunjukkan jalan. Seperti tetua kampung yang tahu betul apa yang sudah hilang dari desa mereka dalam dua puluh tahun terakhir — dan sudah berhenti berharap ada yang datang untuk mendengarkan.

Ada yang aneh dengan cara kita memperlakukan data kemiskinan. Kita mengumpulkannya, menampilkannya, mengutipnya dalam rapat-rapat perencanaan, lalu melanjutkan percakapan berikutnya.

Data seharusnya memaksa kita melihat. Tapi kita sudah sangat mahir menggunakannya sebagai pengganti melihat.

27,95 persen. 116.000 anak. Harapan hidup 69,65 tahun. Angka-angka ini bisa dikutip tanpa harus membayangkan wajahnya. Bisa dimasukkan dalam slide presentasi tanpa harus pernah duduk di rumah kayu di atas laut dan mendengarkan orang tua bercerita tentang anaknya yang berhenti sekolah bukan karena tidak mau, tapi karena perahu ke pulau sebelah tidak selalu ada.

Saya tidak menulis ini untuk membuat yang baca merasa bersalah.

Saya menulis ini karena rasa bersalah tidak berguna. Yang berguna adalah ketidaknyamanan yang cukup untuk mendorong pertanyaan berbeda: bukan “berapa persen yang miskin?” tapi “sistem seperti apa yang terus memproduksi kondisi ini, dan siapa yang mengambil keuntungan dari ketidakjelasan cara kita mengukurnya?”

Kemiskinan yang tidak ditangani di generasi ini akan diwarisi generasi berikutnya. Bukan sebagai takdir. Tapi sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan yang tidak pernah benar-benar bebas.

Anak yang lahir di pulau tanpa puskesmas, tanpa SMP, tanpa sinyal, tanpa jalan yang layak — bukan anak yang kurang beruntung dalam lotere kehidupan. Dia anak yang dilahirkan di dalam sistem yang sudah memutuskan sebelum dia lahir bahwa dia tidak perlu dijangkau.

Dan selama kita terus mengukur kemiskinan dengan garis yang tidak jujur, melaporkan angka yang tidak menghitung biaya jarak dan ketiadaan layanan, lalu merasa sudah melakukan sesuatu karena data sudah dikumpulkan dan laporan sudah diterbitkan, kita sedang aktif mempertahankan kondisi itu.

Saya bekerja di Maluku bukan karena saya punya solusi yang rapi. Saya bekerja di sana karena sudah terlalu lama duduk berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya adalah angka-angka ini dan merasa tidak bisa terus pura-pura tidak melihat.

Rp 25.253 per hari. 27,95 persen penduduk Maluku Barat Daya hidup di bawah itu. 116.000 anak tidak sampai ke SMP. 81 persen warga Maluku tinggal di luar Ambon — di tempat-tempat yang jarang masuk percakapan nasional.

Data ini bukan laporan. Ini potret.

Dan potret seharusnya membuat kita tidak bisa pura-pura tidak melihat.