Suara Jalan dan Krisis Kepercayaan

Ribuan mahasiswa memadati kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, dalam aksi Reformasi Jilid II yang menyuarakan berbagai tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. (Sumber: KOMPAS.com).

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang dikenal sebagai Reformasi Jilid II pada Juni 2026 menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia tidak lagi dipandang publik sebagai sekadar masalah ekonomi atau kebijakan sektoral. Aksi yang berlangsung di berbagai kota tersebut mencerminkan krisis yang lebih mendasar, yakni menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola negara. Dalam konteks ini, demonstrasi bukan hanya bentuk penolakan terhadap sejumlah program pemerintah, melainkan ekspresi atas melemahnya legitimasi politik pemerintah di mata masyarakat.

Aksi tersebut membawa enam tuntutan utama, yaitu menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional, mengevaluasi atau menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menghentikan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), merevisi Undang-Undang Polri, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet pemerintah Prabowo-Gibran. Sekilas, tuntutan-tuntutan tersebut tampak berasal dari isu yang berbeda. Namun, jika dicermati lebih jauh, seluruhnya memiliki benang merah yang sama, yaitu ketidakpuasan terhadap tata kelola pemerintah dan arah kebijakan publik.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui teori Political Opportunity Structure yang dikembangkan oleh Doug McAdam. Menurut McAdam, gerakan sosial tidak muncul semata-mata karena adanya ketidakpuasan masyarakat, tetapi karena terdapat peluang politik yang memungkinkan mobilisasi massa terjadi. Peluang tersebut dapat berupa melemahnya legitimasi pemerintah, munculnya krisis ekonomi, ataupun meningkatnya perbedaan pandangan di kalangan elit politik. Dengan kata lain, ketidakpuasan masyarakat baru berkembang menjadi gerakan kolektif ketika kondisi politik menyediakan ruang bagi aksi tersebut.

Dalam konteks Reformasi Jilid II, beberapa kondisi tersebut tampak hadir secara bersamaan. Pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat, kritik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis, hingga kontroversi mengenai tata kelola Koperasi Desa Merah Putih membentuk akumulasi persoalan yang memperbesar ketidakpercayaan publik. Isu-isu tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan dipersepsikan sebagai indikator bahwa pemerintah belum mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dan tata kelola secara efektif. Akumulasi inilah yang kemudian menjadi peluang politik bagi mahasiswa untuk melakukan konsolidasi dan mengartikulasikan berbagai tuntutan dalam satu gerakan bersama.

Yang menarik, gerakan ini tidak dibangun atas satu isu tunggal sebagaimana berbagai demonstrasi sebelumnya. Beragam persoalan yang muncul justru berhasil dibingkai sebagai satu narasi besar mengenai krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan McAdam bahwa gerakan sosial memperoleh kekuatan ketika berbagai keluhan masyarakat dapat dipadukan menjadi identitas perjuangan yang sama. Dalam kasus ini, pendidikan, stabilitas ekonomi, kebijakan sosial, hingga reformasi kelembagaan diposisikan sebagai bagian dari persoalan yang saling berkaitan, yaitu kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, respons pemerintah memperlihatkan strategi yang relatif berbeda dibandingkan dengan pendekatan represif yang sering muncul dalam sejarah hubungan negara dan gerakan mahasiswa. Pemerintah memilih mempertahankan sejumlah program prioritas, seperti MBG, sembari menjanjikan evaluasi terhadap tata kelola dan mekanisme pelaksanaannya. Pemerintah juga membuka ruang dialog melalui pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan mahasiswa, serta melibatkan mereka dalam sejumlah agenda kunjungan kerja. Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk mengurangi eskalasi konflik melalui komunikasi politik, bukan semata-mata melalui pendekatan keamanan.

Namun demikian, efektivitas strategi tersebut masih menjadi pertanyaan. Dialog politik memang dapat meredakan ketegangan dalam jangka pendek, tetapi tidak otomatis memulihkan legitimasi pemerintah apabila akar persoalan yang dipersoalkan masyarakat tidak benar-benar diselesaikan. Dalam perspektif teori gerakan sosial, keterbukaan pemerintah terhadap dialog hanya akan efektif apabila diikuti oleh perubahan kebijakan yang mampu menjawab tuntutan publik. Sebaliknya, apabila dialog hanya menjadi instrumen komunikasi tanpa perubahan substantif, maka peluang munculnya mobilisasi lanjutan akan tetap terbuka.

Oleh karena itu, Reformasi Jilid II seharusnya tidak dipahami semata sebagai gelombang demonstrasi mahasiswa, melainkan sebagai sinyal adanya krisis kepercayaan antara negara dan masyarakat. Enam tuntutan yang disampaikan bukan hanya kritik terhadap program-program tertentu, tetapi juga refleksi atas ekspektasi publik terhadap pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif. Dari perspektif Doug McAdam, demonstrasi ini memperlihatkan bahwa gerakan sosial lahir ketika berbagai krisis berhasil membuka peluang politik bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasannya secara kolektif. Dengan demikian, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menjaga stabilitas politik, melainkan membangun kembali legitimasi melalui kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan publik.