Setiap Presiden Pidato, Dollar Menguat Sekian Rupiah

Mungkin judulnya provokatif tetapi judul itu adalah pengalaman 200 juta rakyat Indonesia. Mengkaji menggunakan teori ekonomi pun akan susah ketika Tempo.com secara jelas membuat utas di sosial media mereka kalau problemnya adalah Presiden sendiri.

Sumber: Facebook Page Tempo Media

Wah, ini bikin saya kaget. Kalau kepala sudah pusing, anggota tubuh yang lain ikut meriang. Kalau misal kaki busuk bisa diamputasi, kalau kepala busuk, mau diapakan lagi.

Tetapi apakah bisa disalahkan semua ke presiden? Saya tidak tahu jawabannya. Sebab semua ini dimulai ketika ada sekelompok orang-orang tua yang tidak mau melepas jabatannya, tetap menuruti kerakusannya sampai mengorbankan orang disekelilingnya.

Mari kita runut ke masa presiden-presiden sebelumnya. Presiden berganti, tetapi ada tokoh penting yang tetap berada pada posisinya, tidak bisa disenggol dan jauh dari sorot media.

Apakah tokoh-tokoh tua ini jago? Mungkin. Apakah pengaruhnya besar ke media? Mungkin. Atau mereka saking lamanya di lingkaran penguasa, segala bentuk praktik, kesaksian, kartu As dan sejenisnya memenuhi kantong celana mereka? Sangat mungkin.

Apakah mereka yang dibilang oligarki itu? Bisa jadi bisa tidak. Soalnya orang tua berpengaruh dan kaya di negara ini sangat banyak. Berketurunan untuk mengamankan warisannya, saling menjaga status quo agar tidak terjerembab menuju kemiskinan.

Lalu di sinilah kita, sibuk membuat protes terhadap kebijakan. Yang bahkan kata ‘bijak’ dalam ‘ke-bijak-an’ pun sudah tergerus maknanya sedari dulu. Sibuk membuat utas disosial media atau media publikasi tulisan seperti platform Medium ini, tetapi disaat yang sama ada orang yang mengerahkan ribuan orang berakun sosmed untuk membuat kontra narasi terhadap apapun yang dinilai menyerang pemerintah.

Ada orang yang meminta kritik harus sopan, tidak boleh menghina. Sekilas seperti ucapan orang benar, tetapi tujuannya agar semakin sedikit orang bersuara sebab terlanjur tidak percaya diri apakah mereka ini nanti jatuhnya mengkritik atau menghina.

Bagi saya, selama pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak bijak, bicara etika tetapi tidak etis, berpidato tanpa substansi demi kebutuhan kotoran gigi, itu layak dimaki, dihina, dikritik, disumpahi dan ujaran apapun agar mereka setidaknya tahu diri. Ada 200 juta lebih rakyat yang menggantungkan hidupnya ke negara, sedangkan yang mengurus negara, sekian banyak aparatur negara, menjaga mulutnya saja tidak bisa. Kenapa malah mulut rakyat yang diberi standar?

Membedakan kritik dan hinaan lah, kritik harus dengan solusi lah. Seakan-akan niscaya bahwa mereka mendengar ujaran yang keluar dari mulut rakyatnya. Seakan-akan telinga mereka menangkap suara-suara sumbang yang menggaung di kejauhan.

Tetapi kenyataannya tidak. Sesuai dengan yang saya tulis diparagraf sebelumnya, ada orang yang membayar ribuan orang berakun sosmed, diberi tugas untuk menebar narasi sesuai keinginan penguasa. Dibayar dengan bayaran yang tidak terlalu mahal agar pengkritik ini sibuk meladeni akun bayaran, disaat yang sama kritiknya sudah hilang senyap dihembus oleh badai akun palsu penyerang kritikus.

Sampai kapan ini akan terjadi? Sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Selama orang-orang tua yang rakus itu masih menikmati uang pajak, selamanya fenomena ini akan terulang dalam kesekian kali Indonesia ulang tahun. Bahkan sampai 100 tahun Indonesia merdekapun, fenomena ini akan menjadi standar bernegara dimana rakyatnya mengurus hidupnya sendiri-sendiri, tanpa protes, tanahnya dirampas mereka diam, haknya dirampas, mereka sedih dan tetap diam, sebab sekalinya bersuara, sudah ada ratusan bahkan ribuan orang yang akan menyerang secara digital.

Tetapi apakah masih ada kemungkinan untuk perubahan? Ada. Kemungkinan itu pasti ada, tetapi probabilitasnya berkurang dari hari ke hari.