UMKM, Upah Rendah, dan Ilusi Ketahanan Ekonomi

Ketika UMKM Dirayakan, Pekerjaan Layak Justru Menghilang

Sumber: AI-Generated dari hasil analisis penulis

Realitas Terkini: Pertumbuhan yang Tidak Sepenuhnya Terasa

Di atas kertas, indikator makro ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 5 persen, inflasi terkendali, dan tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun. Namun, ketika ditarik ke level kehidupan sehari-hari pekerja, muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan: mengapa stabilitas tersebut tidak sepenuhnya terasa?

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran yang cukup jelas. Rata-rata upah buruh Indonesia per Agustus 2025 tercatat sebesar Rp3,33 juta per bulan, dengan kenaikan sekitar 1,94 persen secara tahunan. Secara nominal, angka ini menunjukkan peningkatan. Namun secara riil, kenaikan tersebut relatif terbatas jika dibandingkan dengan tekanan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan.

Lebih jauh, angka rata-rata ini juga menyimpan variasi yang cukup lebar. Pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi memang memperoleh upah lebih besar dibandingkan kelompok berpendidikan rendah, tetapi selisih tersebut tidak selalu mencerminkan perbedaan kualitas hidup yang signifikan. Bahkan bagi sebagian pekerja terdidik, upah yang diterima masih berada di batas minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama di kota-kota besar.

Kondisi ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan struktur pekerjaan. BPS mencatat bahwa lebih dari 26 persen pekerja memiliki lebih dari satu pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa satu pekerjaan saja tidak cukup untuk menopang kebutuhan hidup. Dalam praktiknya, banyak pekerja yang harus membagi waktu antara pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan, yang tidak jarang berada di sektor informal dengan tingkat kepastian yang rendah.

Di sisi lain, pasar kerja juga dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah serius. Jumlah pengangguran terbuka masih berada di kisaran 7,2 juta orang, termasuk di dalamnya lulusan pendidikan tinggi. Fenomena “pengangguran terdidik” ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dihasilkan sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Lebih dari itu, struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. Lebih dari 60 persen tenaga kerja berada di sektor ini, yang umumnya ditandai dengan pendapatan tidak stabil, produktivitas rendah, serta minim perlindungan sosial. Dalam konteks ini, sektor informal tidak hanya menjadi alternatif, tetapi dalam banyak kasus menjadi pilihan yang terpaksa.

Jika seluruh data ini ditempatkan dalam satu kerangka, terlihat bahwa persoalan utama bukan sekadar kurangnya pekerjaan, melainkan terbatasnya pekerjaan yang layak dan produktif. Pekerjaan tersedia, tetapi tidak selalu memberikan jaminan kesejahteraan.

Di sinilah letak paradoks yang dihadapi saat ini. Di satu sisi, ekonomi terus tumbuh. Di sisi lain, sebagian besar pekerja masih harus beradaptasi dengan realitas upah yang terbatas, jam kerja yang panjang, dan ketidakpastian pendapatan.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif. Ia belum mampu menjangkau secara merata peningkatan kualitas hidup pekerja. Tanpa perbaikan pada kualitas pekerjaan (termasuk upah, produktivitas, dan perlindungan), stabilitas ekonomi berisiko hanya menjadi indikator makro yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Relasi Sebab-Akibat: Ketika Upah Rendah Mendorong Ekspansi Sektor Informal

Rendahnya tingkat upah tidak dapat dipandang sebagai persoalan parsial. Hal tersebut bukan sekedar konsekuensi dari produktivitas individu, melainkan bagian dari rangkaian sebab-akibat yang lebih luas dalam struktur ekonomi.

Ketika pendapatan dari pekerjaan utama tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, pekerja secara rasional akan mencari cara untuk menutup kekurangan tersebut. Di sinilah fenomena overwork dan pekerjaan ganda muncul. Lebih dari 26 persen pekerja Indonesia tercatat memiliki lebih dari satu pekerjaan. Namun, perlu ditegaskan bahwa dalam banyak kasus, ini bukan cerminan fleksibilitas atau produktivitas tinggi, melainkan indikasi bahwa satu pekerjaan tidak lagi cukup untuk bertahan.

Pilihan pekerja dalam kondisi ini sebenarnya sangat terbatas. Alternatif untuk berpindah ke pekerjaan dengan upah lebih tinggi tidak selalu tersedia, terutama ketika struktur industri belum mampu menciptakan lapangan kerja formal dalam jumlah yang memadai. Dalam situasi seperti ini, sektor informal menjadi ruang yang paling mudah diakses karena tidak membutuhkan kualifikasi tinggi, tidak mensyaratkan proses rekrutmen formal, dan dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil.

Di titik ini, UMKM sering kali hadir bukan sebagai ekspresi kewirausahaan yang terencana, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan. Banyak pelaku usaha kecil memulai aktivitasnya bukan karena melihat peluang pasar yang besar, tetapi karena tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik.

Relasi ini penting untuk dipahami karena mengubah cara kita membaca data. Ketika jumlah UMKM meningkat, pertanyaannya bukan hanya “berapa banyak yang tumbuh”, tetapi juga “mengapa mereka tumbuh”. Jika pertumbuhan tersebut didorong oleh tekanan ekonomi dan keterbatasan pekerjaan formal, maka hal tersebut mencerminkan gejala, bukan solusi.

Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika fenomena ini dibaca secara berbeda dalam narasi kebijakan. Pertumbuhan sektor informal kemudian diposisikan sebagai bukti keberhasilan ekonomi berbasis rakyat. Dalam batas tertentu, narasi ini dapat dimaklumi. Namun, tanpa pemahaman terhadap konteks penyebabnya, interpretasi tersebut berisiko menyesatkan arah kebijakan.

Sebab, sektor informal memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dengan sektor formal. Hal tersebut cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah, skala usaha yang kecil, serta tingkat keberlanjutan yang terbatas. Dalam jangka pendek, sektor ini memang mampu menyerap tenaga kerja. Namun, dalam jangka panjang, dominasi sektor informal dapat menahan laju peningkatan produktivitas nasional.

Dengan demikian, hubungan antara upah rendah dan pertumbuhan sektor informal tidak bersifat kebetulan. Hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyesuaian dalam ekonomi yang belum sepenuhnya mampu menciptakan pekerjaan formal yang berkualitas.

Lebih jauh lagi, relasi ini menunjukkan adanya pergeseran yang halus namun signifikan, dari kegagalan struktural menjadi narasi keberhasilan. Apa yang semula merupakan respons terhadap keterbatasan sistem, perlahan diposisikan sebagai indikator kekuatan ekonomi.

Jika relasi sebab-akibat ini tidak diakui secara terbuka, maka kebijakan yang dihasilkan berisiko hanya berfokus pada gejala, bukan akar masalah. UMKM akan terus didorong untuk tumbuh, sementara persoalan mendasar yaitu kualitas pekerjaan formal dan struktur industri tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Pada akhirnya, pemahaman yang utuh terhadap relasi ini menjadi kunci. Tanpa itu, pertumbuhan sektor informal akan terus dibaca sebagai keberhasilan, padahal dalam banyak kasus ia adalah refleksi dari sistem yang belum bekerja secara optimal.

Vicious Cycle: Siklus yang Membuat Stagnasi Terasa Normal

Jika relasi antara upah rendah dan ekspansi sektor informal dipetakan lebih jauh, akan terlihat bahwa keduanya tidak berdiri sendiri. Keduanya membentuk sebuah siklus yang saling memperkuat, yaity sebuah vicious cycle yang menjelaskan mengapa perbaikan kesejahteraan pekerja berjalan sangat lambat, meskipun ekonomi secara agregat terus tumbuh.

Siklus ini biasanya dimulai dari titik yang tampak sederhana, yaitu upah yang rendah. Ketika pendapatan pekerja berada di bawah atau mendekati batas kebutuhan hidup layak, daya beli otomatis tertekan. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mampu berkembang optimal.

Daya beli yang lemah kemudian berdampak langsung pada sektor usaha, khususnya industri yang bergantung pada permintaan domestik. Dalam kondisi permintaan yang terbatas, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, menunda investasi, dan berhati-hati dalam menambah tenaga kerja. Di titik ini, penciptaan lapangan kerja formal mulai terhambat.

Ketika lapangan kerja formal tidak tumbuh secara memadai, tenaga kerja yang tidak terserap (baik lulusan baru maupun pekerja yang terdampak dinamika ekonomi) akan mencari alternatif di sektor informal. UMKM dan berbagai bentuk pekerjaan non-formal kemudian menjadi pilihan yang paling realistis.

Namun, dominasi sektor informal membawa konsekuensi lanjutan. Sebagian besar usaha di sektor ini beroperasi dengan skala kecil, teknologi terbatas, dan akses sumber daya yang minim. Hal ini membuat produktivitas per tenaga kerja relatif rendah. Ketika produktivitas rendah, kemampuan usaha untuk meningkatkan upah juga menjadi terbatas.

Di sinilah siklus kembali ke titik awal, dimana upah tetap rendah.

Siklus ini tidak berhenti di situ. Produktivitas yang rendah juga berdampak pada terbatasnya nilai tambah ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi basis penerimaan negara. Aktivitas ekonomi di sektor informal relatif sulit dijangkau oleh sistem perpajakan, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan negara menjadi terbatas.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi struktural (seperti investasi besar dalam pendidikan, pelatihan vokasi, atau pengembangan industri) ikut terpengaruh. Tanpa intervensi yang kuat, struktur ekonomi cenderung bertahan dalam kondisi yang sama, dan siklus tersebut terus berulang.

Yang membuat siklus ini semakin kompleks adalah sifatnya yang tidak selalu terlihat secara langsung. Tidak ada krisis besar yang terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada lonjakan angka pengangguran yang drastis. Yang ada adalah stagnasi yang perlahan menjadi normal.

Pekerja terbiasa memiliki lebih dari satu pekerjaan. Pelaku usaha kecil terbiasa beroperasi dengan margin tipis. Negara terbiasa dengan pertumbuhan yang stabil namun tidak cukup kuat untuk mendorong lompatan struktural.

Dalam kondisi seperti ini, risiko terbesar bukanlah kemunduran ekonomi secara tiba-tiba, melainkan ketertinggalan yang berlangsung secara perlahan. Ekonomi tetap bergerak, tetapi tidak cukup cepat untuk mengejar negara lain yang berhasil melakukan transformasi menuju sektor bernilai tambah tinggi.

Siklus ini juga menjelaskan mengapa kebijakan yang bersifat parsial sering kali tidak memberikan dampak yang signifikan. Meningkatkan jumlah UMKM tanpa meningkatkan produktivitas tidak akan memutus siklus. Menambah pelatihan tanpa membuka akses ke pekerjaan formal yang berkualitas juga tidak cukup.

Untuk memutus siklus ini, diperlukan intervensi yang menyasar titik-titik kunci secara bersamaan, yaitu peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja formal, dan perbaikan sistem pengupahan. Tanpa pendekatan yang terintegrasi, setiap kebijakan berisiko hanya menggeser masalah dari satu titik ke titik lain.

Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi bukan sekadar siklus ekonomi biasa, melainkan jebakan struktural yang membuat perbaikan menjadi sulit terlihat dalam jangka pendek.

Dan selama siklus ini terus berjalan tanpa disadari (atau malah dianggap sebagai kondisi normal), maka pertumbuhan ekonomi yang ada akan tetap sulit diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi sebagian besar masyarakat.

Dampak Jangka Panjang: Dari Tekanan Individu ke Risiko Sistemik

Apa yang saat ini terlihat sebagai tekanan pada tingkat individu (upah rendah, pekerjaan tidak stabil, dan dominasi sektor informal) sebenarnya memiliki implikasi yang jauh lebih luas. Dalam jangka panjang, akumulasi kondisi ini berpotensi membentuk risiko sistemik terhadap perekonomian nasional.

Dampak pertama yang paling mendasar adalah tertahannya produktivitas nasional. Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kerja keras individu, tetapi juga oleh struktur ekonomi tempat mereka bekerja. Ketika sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal dengan skala usaha kecil, teknologi terbatas, dan akses sumber daya yang minim, maka potensi peningkatan produktivitas menjadi terbatas.

Dalam kondisi ini, upaya peningkatan output sering kali dilakukan dengan menambah jam kerja, bukan meningkatkan efisiensi atau nilai tambah. Akibatnya, produktivitas per jam kerja tetap rendah, dan ruang untuk peningkatan upah menjadi sempit. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin berbasis teknologi dan inovasi.

Dampak kedua adalah melemahnya daya beli masyarakat secara struktural. Konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, ketika sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ruang untuk konsumsi yang lebih produktif menjadi terbatas.

Kondisi ini menciptakan tekanan ganda. Di satu sisi, masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di sisi lain, sektor usaha kehilangan momentum untuk berkembang karena terbatasnya permintaan domestik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi dinamika ekonomi dan memperlambat pertumbuhan.

Ketiga, terdapat implikasi yang sering kali kurang mendapat perhatian, yaitu menyempitnya basis penerimaan pajak. Dominasi sektor informal membuat sebagian besar aktivitas ekonomi tidak tercatat secara optimal dalam sistem perpajakan. Meskipun pemerintah telah menyediakan skema pajak UMKM, tingkat kepatuhan dan kontribusinya masih terbatas.

Akibatnya, beban penerimaan negara cenderung bertumpu pada sektor formal yang jumlahnya relatif lebih kecil. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan ketidakseimbangan fiskal, terutama ketika kebutuhan belanja negara terus meningkat untuk mendukung pembangunan, perlindungan sosial, dan transformasi ekonomi.

Dampak keempat adalah tertundanya transformasi ekonomi struktural. Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah umumnya ditopang oleh sektor industri dan jasa bernilai tambah tinggi. Sektor-sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi.

Sebaliknya, ketergantungan yang berlebihan pada sektor informal dapat memperlambat proses tersebut. Tanpa dorongan yang kuat ke arah industrialisasi dan integrasi ke dalam rantai nilai global, ekonomi berisiko bertahan pada aktivitas bernilai tambah rendah. Dalam jangka panjang, ini dapat membatasi potensi pertumbuhan dan memperlebar kesenjangan dengan negara lain.

Kelima, dan tidak kalah penting, adalah meningkatnya kerentanan sosial. Pekerja di sektor informal umumnya tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai, baik dalam hal jaminan kesehatan, perlindungan kerja, maupun keamanan pendapatan. Dalam situasi normal, kondisi ini mungkin dapat dikelola. Namun, ketika terjadi guncangan ekonomi (seperti pandemi atau krisis global), kelompok ini menjadi yang paling rentan.

Kerentanan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial secara keseluruhan. Ketika ketidakpastian ekonomi meningkat, tekanan terhadap sistem sosial dan politik juga dapat ikut meningkat. Sebagai contoh, karena adanya konflik di selat Hormuz, tidak hanya harga BBM yang naik, tapi juga ke plastik. Kenaikan harga plastik pastinya cukup menekan para pedagang karena sebagian besar menggunakan plastik sesuai dengan kebutuhannya.

Jika seluruh dampak ini dilihat secara terintegrasi, terlihat bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar isu ketenagakerjaan, melainkan tantangan pembangunan jangka panjang. Apa yang saat ini tampak sebagai dinamika biasa dalam ekonomi sehari-hari sebenarnya menyimpan konsekuensi yang dapat mempengaruhi arah pembangunan nasional dalam dekade mendatang.

Dengan kata lain, tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini berpotensi menggeser Indonesia dari jalur transformasi menuju ekonomi maju menjadi sekadar mempertahankan stabilitas tanpa kemajuan yang signifikan.

Ketika Narasi Kebijakan Tertinggal dari Realita Ekonomi

Salah satu persoalan yang jarang dibahas secara terbuka dalam diskursus publik adalah kesenjangan antara narasi kebijakan dan dinamika data yang berkembang di lapangan. Dalam konteks UMKM dan ketenagakerjaan, kesenjangan ini menjadi semakin relevan.

Selama ini, kontribusi UMKM kerap dirujuk sebagai sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja. Angka-angka ini tidak keliru, tetapi penting untuk dipahami bahwa sebagian besar bersumber dari baseline data sebelum 2023. Artinya, ia lebih mencerminkan struktur ekonomi pada periode sebelumnya, bukan kondisi yang sepenuhnya mutakhir.

Masalahnya bukan pada validitas angka, melainkan pada bagaimana angka tersebut digunakan dalam membangun narasi kebijakan. Ketika data lama terus digunakan sebagai indikator utama keberhasilan tanpa pembaruan konteks, muncul risiko over-generalisasi, seolah-olah seluruh sektor UMKM berkembang secara merata dan berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan kesejahteraan.

Padahal, realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang lebih beragam. Banyak UMKM yang bertahan dalam skala mikro dengan produktivitas terbatas. Sebagian besar belum terintegrasi dalam rantai nilai industri, belum mengadopsi teknologi secara optimal, dan belum memiliki akses pembiayaan yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja tidak serta-merta mencerminkan kualitas ekonomi yang dihasilkan.

Di sisi lain, indikator yang lebih mencerminkan kualitas (seperti produktivitas per tenaga kerja, keberlanjutan usaha, atau tingkat formalitas) belum menjadi bagian utama dalam narasi publik. Akibatnya, diskursus kebijakan cenderung berfokus pada kuantitas (jumlah pelaku usaha, jumlah tenaga kerja terserap), sementara aspek kualitas relatif terpinggirkan.

Kesenjangan ini juga berdampak pada arah kebijakan. Ketika keberhasilan diukur dari peningkatan jumlah UMKM, maka intervensi yang dilakukan cenderung berorientasi pada ekspansi jumlah, bukan peningkatan kapasitas. Program-program dukungan lebih banyak difokuskan pada penciptaan pelaku usaha baru, sementara upaya untuk meningkatkan skala, produktivitas, dan integrasi ke sektor formal belum berjalan optimal.

Dalam jangka pendek, pendekatan ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun dalam jangka panjang, ia berisiko memperkuat struktur ekonomi yang sama (didominasi oleh usaha kecil dengan produktivitas rendah) tanpa menghasilkan lompatan kualitas yang dibutuhkan untuk transformasi ekonomi.

Lebih jauh lagi, kesenjangan antara narasi dan realita ini dapat menciptakan ilusi kemajuan. Secara statistik, indikator terlihat membaik. Namun, di tingkat mikro, pekerja dan pelaku usaha masih menghadapi tantangan yang sama: pendapatan terbatas, ketidakpastian usaha, dan minimnya perlindungan.

Dalam konteks kebijakan publik, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius. Data bukan hanya alat untuk menggambarkan realitas, tetapi juga dasar dalam merumuskan arah kebijakan. Ketika interpretasi data tidak mengikuti dinamika terbaru, maka kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar pembaruan data, tetapi juga perubahan dalam cara membaca dan menggunakannya. Indikator keberhasilan perlu diperluas, tidak hanya berbasis kuantitas, tetapi juga kualitas, termasuk produktivitas, keberlanjutan, dan tingkat formalitas ekonomi.

Tanpa itu, narasi kebijakan akan terus tertinggal dari realitas. Dan ketika hal itu terjadi, yang dihadapi bukan hanya kesenjangan data, tetapi juga kesenjangan antara persepsi dan kondisi nyata ekonomi masyarakat.

Arah Kebijakan: Menggeser Fokus dari Aktivitas ke Kualitas Ekonomi

Jika akar persoalan terletak pada kualitas pekerjaan dan struktur ekonomi, maka respons kebijakan tidak cukup berhenti pada mendorong aktivitas ekonomi semata. Yang dibutuhkan adalah pergeseran fokus dari sekedar memperbanyak pelaku usaha menuju menciptakan pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan.

Langkah pertama yang krusial adalah memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal. Selama ini, keberhasilan sering diukur dari jumlah tenaga kerja yang terserap. Namun, ukuran tersebut perlu dilengkapi dengan indikator kualitas: stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, dan peluang peningkatan keterampilan. Tanpa itu, penyerapan tenaga kerja hanya bersifat kuantitatif, bukan transformasional.

Kedua, diperlukan dorongan yang lebih kuat terhadap industrialisasi dan investasi berbasis tenaga kerja (labor-intensive), tanpa mengabaikan arah menuju teknologi. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa sektor manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi merupakan kunci dalam menciptakan lapangan kerja dalam skala besar sekaligus meningkatkan produktivitas. Dalam konteks Indonesia, ini berarti memastikan bahwa kebijakan investasi tidak hanya menarik modal, tetapi juga menghasilkan efek berganda terhadap penciptaan pekerjaan.

Ketiga, reformasi kebijakan pengupahan menjadi semakin mendesak. Pendekatan yang terlalu administratif (berbasis formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi) perlu dilengkapi dengan perspektif kebutuhan hidup layak dan produktivitas sektor. Upah tidak hanya berfungsi sebagai biaya produksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Keempat, UMKM tetap perlu diperkuat, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Alih-alih hanya mendorong jumlah pelaku, kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan skala dan kualitas usaha. Ini mencakup akses terhadap pembiayaan yang lebih inklusif, adopsi teknologi, serta integrasi ke dalam rantai nilai industri. UMKM yang terhubung dengan ekosistem industri memiliki peluang lebih besar untuk naik kelas dan keluar dari jebakan produktivitas rendah.

Kelima, formalisasi ekonomi perlu dilakukan secara bertahap dan adaptif. Pendekatan yang terlalu menekankan kepatuhan tanpa insentif berisiko justru mendorong pelaku usaha tetap berada di sektor informal. Sebaliknya, kebijakan yang memberikan kemudahan akses, perlindungan, dan manfaat nyata dari formalitas akan lebih efektif dalam memperluas basis ekonomi formal.

Terakhir, seluruh upaya tersebut perlu ditopang oleh investasi yang lebih besar pada pendidikan dan pelatihan vokasi. Tantangan ketenagakerjaan tidak hanya terletak pada jumlah pekerjaan, tetapi juga pada kesesuaian keterampilan. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industri, penciptaan lapangan kerja formal akan tetap menghadapi kendala.

Pada akhirnya, arah kebijakan perlu bergerak dari pendekatan yang bersifat reaktif menjadi lebih strategis dan struktural. UMKM tetap memiliki peran penting sebagai penyangga ekonomi, tetapi ia tidak dapat menjadi substitusi bagi fungsi utama negara dalam menciptakan pekerjaan yang layak.

Keberhasilan kebijakan ekonomi tidak lagi cukup diukur dari seberapa banyak aktivitas yang tercipta, tetapi dari seberapa besar aktivitas tersebut mampu menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penutup

Pada akhirnya, persoalan yang dihadapi bukanlah sekadar soal upah yang rendah atau jumlah UMKM yang meningkat. Keduanya adalah gejala dari struktur ekonomi yang belum sepenuhnya mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan produktif bagi sebagian besar masyarakat.

UMKM tetap memiliki peran penting sebagai penyangga ekonomi. Namun, menjadikannya sebagai indikator utama keberhasilan tanpa memperkuat fondasi penciptaan lapangan kerja formal berisiko menimbulkan ilusi ketahanan. Aktivitas ekonomi memang terlihat meningkat, tetapi kualitas kesejahteraan tidak mengalami perbaikan yang sepadan.

Tantangan ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan berkelanjutan. Ini berarti menggeser fokus dari sekadar angka menuju kualitas, dari jumlah usaha menuju kualitas pekerjaan, dari aktivitas ekonomi menuju nilai tambah yang nyata.

Jika tidak, pertumbuhan yang selama ini dibanggakan berpotensi hanya menjadi stabilitas semu dimana ekonomi tetap bergerak, tetapi sebagian besar masyarakat tetap berjalan di tempat.

Semoga refleksi singkat ini memberikan pencerahan dan manfaat bagi pemangku kepentingan yang relevan. Terima kasih.

Salam,

Eryk Budi Pratama,

Pemerhati UMKM