Sanksi Administratif: Perlindungan Hak atau Ancaman Lapangan Kerja

Ketika Ketegasan Menegakkan Aturan Justru Berujung pada Bayang-Bayang PHK

Photo by Krists Luhaers on Unsplash

Catatan dari ruang pengawasan #5 — Norma dan Realitas

Secara konsep, kita semua tahu bahwa kehadiran undang-undang memiliki tujuan yang jelas: menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Negara membuat regulasi agar hak-hak masyarakat dan pekerja terlindungi. Salah satu instrumen penegakannya adalah sanksi administratif berjenjang, yang jika sampai pada tahap pelanggaran berat, bisa berujung pada sanksi pamungkas, yaitu pencabutan izin usaha.

Namun, dalam praktiknya, ada skenario dilematis di lapangan yang membuat saya tertegun dan mulai berpikir ulang tentang dampak nyata dari penegakan aturan ini.

kita ambil contoh satu pelanggaran yang memiliki sanksi administratif, yaitu Tunjangan Hari Raya (THR). pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja/buruh bisa dikenai berbagai sanksi administratif. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

Asumsikan ada sebuah perusahaan terbukti melanggar aturan karena tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya. Kasus ini sudah coba di mediasikan secara bipartit, namun tidak juga dibayarkan oleh pengusaha. pekerja pun melaporkan ke bidang pengawasan agar perusahaan dikenai sanksi. Pengawas ketenagakerjaan kemudian bertindak tegas sesuai prosedur, karena perusahaan tetap tidak mau bayar dengan alasan mereka sedang merugi, dibuktikan dengan berlembar-lembar perhitungan defisit anggaran internal mereka. Pengawas ketenagakerjaan tetap mengeluarkan rekomendasi sanksi administratif, naik ke tingkat Gubernur, hingga akhirnya bermuara pada keputusan Bupati atau Walikota untuk mencabut izin operasional perusahaan tersebut (jenjang sanksi administratif yang paling terakhir). Aturan ditegakkan, dan secara administratif, prosedur telah selesai.

Tetapi, jika kita menggunakan rasio dan melihat angka riil di lapangan, di sinilah letak persoalannya.

Katakanlah jumlah pekerja yang hak THR-nya dilanggar adalah 30 orang. Sementara itu, total seluruh tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut mencapai 800 orang. Ketika izin usaha dicabut dan perusahaan dilarang beroperasi, konsekuensi logisnya adalah seluruh operasional terhenti. Akibatnya, bukan hanya 30 orang yang sedang diperjuangkan haknya yang terdampak, melainkan 800 pekerja lainnya seketika terancam kehilangan mata pencaharian mereka.

Di titik inilah logika saya terusik: Apakah tindakan ini bisa disebut adil?

Tentu saja kita tidak boleh menoleransi pelanggaran sekecil apa pun terhadap hak pekerja. Namun, ketika tindakan tegas untuk membela 30 orang justru mengorbankan nasib dan masa depan 800 orang lainnya yang tidak bersalah, rasanya ada yang keliru dengan cara kita menerapkan sanksi. Menutup perusahaan dalam kondisi seperti ini justru berisiko melahirkan masalah sosial baru yang jauh lebih besar, yaitu pengangguran massal.

Pemikiran ini pada akhirnya membawa saya pada sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab.

Ketika instrumen hukum yang diciptakan untuk melindungi pekerja justru berpotensi mematikan ruang hidup pekerja itu sendiri, di manakah sebenarnya batas antara ketegasan dan kebijaksanaan?

Dan jika penegakan aturan administratif kita masih berjalan seperti mesin mekanis yang menutup mata dari dampak sosial yang lebih luas, apakah kita sedang benar-benar menegakkan keadilan, atau jangan-jangan, kita sedang membakar lumbung padi hanya untuk menangkap beberapa ekor tikus?