Tambang di Raja Ampat Benar-Benar Sebuah Kebodohan

Di tengah keindahan surgawi Raja Ampat, pemerintah kita saat ini justru bermain di ujung tanduk logika. Atas nama industri dan pembangunan ekonomi, izin pertambangan nikel diberikan di salah satu laboratorium laut terbaik dunia. Bukan hanya kebijakan ini salah secara moral, tapi juga keliru secara hitungan ekonomi.

Sebagian publik yang mendukung tambang di Raja Ampat kerap berdalih: “Ini demi industri nasional.” “Negara butuh nikel untuk kendaraan listrik.” “Tambang ini akan meningkatkan pemasukan negara.”

Namun, semua dalih itu runtuh ketika angka-angka ekonomi berbicara secara jujur.

Kontribusi Pariwisata yang Jauh Lebih Menguntungkan

Raja Ampat adalah destinasi premium dunia. Dengan wisatawan yang bisa menghabiskan Rp10–15 juta per hari selama 2–3 minggu, perputaran uang di sektor pariwisata Raja Ampat sangat besar.

Data konservatif menunjukkan PAD Raja Ampat mencapai Rp31 miliar per tahun (data 2024). Meskipun kecil dibandingkan angka nasional, PAD hanyalah puncak gunung es dari perputaran ekonomi sebenarnya. Jika dihitung dengan capture rate (persentase pendapatan daerah dari total perputaran uang) sekitar 1–3%, maka total perputaran uang di Raja Ampat bisa mencapai Rp1–3 triliun per tahun.

Dengan proyeksi pertumbuhan konservatif 4,5% per tahun, selama 50 tahun ke depan potensi ekonomi total dari pariwisata, perikanan, blue carbon, dan ekosistem Raja Ampat bisa menghasilkan nilai sebesar Rp446 triliun — bahkan bisa tembus Rp800–1000 triliun jika pengelolaannya serius. Semua ini bisa diraih tanpa merusak alam, bahkan memberikan manfaat langsung ke masyarakat adat yang sudah membuktikan keberhasilan konservasi selama puluhan tahun.

Pemasukan Tambang yang Jauh Lebih Kecil

Bandingkan dengan industri tambang nikel. Meski sekilas angka produksinya besar — hingga 3 juta ton nikel per tahun — total pendapatan kotor selama 50 tahun hanya berkisar di angka Rp246 triliun (proyeksi moderat), atau Rp347 triliun dalam skenario optimis. Itu pun belum dipotong biaya operasional, dividen BUMN, pajak pusat, serta tidak adanya efek multiplayer ekonomi yang nyata ke masyarakat lokal.

Lebih parahnya, sebagian besar uang dari tambang ini justru beredar di Jakarta, di kantor pusat perusahaan-perusahaan negara, bukan di kantong masyarakat Raja Ampat. Tambang nikel hanya menguntungkan segelintir elit, sementara masyarakat adat, nelayan, dan ekosistem menjadi korban permanen.

Kerugian Lingkungan yang Terjadi

Bukan cuma soal angka. Ada kerugian yang tidak ternilai.

• Ekosistem Laut Hancur: Raja Ampat menyimpan 75% spesies terumbu karang dunia, 1.500 jenis ikan, puluhan jenis hiu, mamalia laut, hingga dugong. Sekali ekosistem ini rusak, kita tidak bisa memulihkannya lagi.
• Reputasi Indonesia Rusak: Dunia menjadikan Raja Ampat sebagai pusat studi kelautan. Merusaknya akan jadi skandal global yang mencoreng nama Indonesia.
• Politik dan Sosial Membusuk: Ketika masyarakat adat berhasil membangun konservasi, pemerintah justru membalasnya dengan keserakahan.
• Pemulihan yang Sangat Mahal: Setelah 15–20 tahun tambang beroperasi, puluhan tahun ke depan diisi dengan beban biaya restorasi lingkungan yang luar biasa mahal.

Narasi “Jarak Aman” Adalah Omong Kosong

Beberapa pejabat membela diri dengan mengatakan tambang berjarak 40 km dari lokasi wisata. Faktanya:

• Tambang open pit di laut tidak bisa dikontrol seperti itu.
• Jarak Pulau Gag ke batas taman laut Raja Ampat hanya 5 km.
• Air, sedimen, kebocoran, dan pencemaran tak kenal batas administratif.
• Analoginya seperti menuang oli ke kolam renang, cepat atau lambat akan keruh sepenuhnya.

Kesimpulan: Ini Bukan Sekedar Salah, Tapi Kebodohan Nasional

Secara ekonomi: kalah. Secara lingkungan: bunuh diri. Secara moral: mengkhianati masyarakat adat. Secara politik: mempermalukan bangsa. Semua narasi pembela tambang di Raja Ampat runtuh di depan logika dan data yang sederhana.

Referensi

• Raja Ampat Regency in Figures 2024 — BPS-Statistics Indonesia Raja Ampat Regency
• DPR RI: Tak ada kompromi untuk tambang nikel di Raja Ampat — ANTARA News Papua Barat
• https://jatim.times.co.id/news/ekonomi/YkilndLJt/Nilai-Ekspor-Jatim-Januari-April-2025-Tembus-USD-831-Miliar?
• https://energynews.oedigital.com/mineral-resources/2025/06/10/after-protests-indonesia-cancels-mining-permits-for-nickel-ore-in-raja-ampat?