Pemekaran Luwu Raya dan Kepentingan yang Bertahan

Pemekaran Luwu Raya dan Kepentingan yang Bertahan

Secara administratif dan historis, Luwu Raya memenuhi banyak prasyarat objektif untuk menjadi sebuah provinsi. Wilayahnya luas, jumlah penduduk relatif memadai, serta ditopang basis ekonomi yang kuat melalui pertambangan nikel, perkebunan, kehutanan, dan wilayah pesisir. Di luar itu, Luwu Raya juga memiliki identitas sejarah yang solid sebagai wilayah bekas Kedatuan Luwu, yang hingga kini masih hidup dalam kesadaran kultural masyarakatnya.

Namun demikian, pemekaran wilayah tidak pernah menjadi persoalan teknokratis semata. Ia adalah proses politik yang sarat dengan tarik-menarik kepentingan. Dalam konteks Luwu Raya, saya melihatnya sebagai hambatan utama pemekaran justru terletak pada struktur kekuasaan politik-ekonomi yang selama ini menguasai pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Realitas yang berkembang menunjukkan bahwa pengelolaan SDA di Luwu Raya masih berada dalam orbit oligarki ekstraktif, yakni konsentrasi kekuasaan antara pemodal besar dan jaringan elite politik, sementara masyarakat lokal — yang berdampak langsung oleh aktivitas ekonomi ini — sering tersisih.

Kasus paling nyata terlihat di sektor pertambangan nikel di Luwu Timur. Perusahaan besar seperti PT Vale Indonesia Tbk telah lama beroperasi di wilayah ini dengan skala konsesi yang sangat luas. Menurut data yang pernah dirilis, total luas konsesi PT Vale mencapai puluhan ribu hektare di Luwu Timur dan beberapa wilayah lain di Sulawesi, termasuk sekitar 70.923,74 hektare di tiga blok konsesi di Sulawesi Selatan.

Selain itu, perluasan area tambang yang direncanakan juga memicu konflik sosial dengan warga. Laporan organisasi lingkungan menyebutkan upaya pengembangan tambang di kawasan Blok Tanamalia mengancam ±4.800 hektare lahan tanaman merica milik petani setempat, yang merupakan sumber mata pencaharian keluarga petani di sana.

Di sektor perkebunan, data menunjukkan bahwa kelapa sawit menjadi komoditas unggulan di Luwu Raya. Misalnya, data statistik di Kabupaten Luwu Timur mencatat bahwa luas kebun sawit mencapai lebih dari 9.800 hektare dan menjadi salah satu penghasil terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak jauh berbeda, di Luwu Utara, perkebunan sawit terus berkembang pesat. Luas area tanaman sawit di kabupaten ini tumbuh ke angka hampir 31.800 hektare dengan produksi mencapai ratusan ribu ton setiap tahunnya, menunjukkan kenaikan signifikan selama dekade terakhir.

Saat ini, SDA Luwu Raya berada dalam kendali sistem yang relatif mapan. Perizinan sektor strategis, khususnya pertambangan, dikendalikan oleh pemerintah pusat, dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Di tingkat lokal, jaringan elite politik dan ekonomi telah terbentuk dan berfungsi sebagai perantara kepentingan. Struktur ini menciptakan stabilitas bagi kelompok-kelompok berkepentingan, terutama pemodal besar.

Pembentukan Provinsi Luwu Raya akan mengubah konfigurasi tersebut. Akan lahir pemerintahan baru dengan kewenangan sendiri, mulai dari pengelolaan tata ruang, rekomendasi perizinan, hingga fungsi pengawasan. Konsekuensinya adalah terbukanya ruang renegosiasi relasi kekuasaan. Bagi oligarki, situasi ini mengandung risiko. Pemekaran berarti membuka arena baru, sementara selama ini mereka telah nyaman dengan struktur lama yang terkonsentrasi dan terkendali.

Selain itu, provinsi baru juga berarti munculnya elite politik baru. Dalam logika oligarki, semakin banyak aktor kekuasaan, semakin sulit kontrol dijaga. Pemekaran Luwu Raya berpotensi melahirkan pusat kekuasaan alternatif di luar Makassar serta menghadirkan aktor-aktor politik yang berasal dari wilayah terdampak langsung eksploitasi SDA. Hal ini dapat memicu tuntutan kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat lokal, bukan semata kepentingan modal.

Ancaman lain bagi oligarki adalah kemungkinan fragmentasi akses terhadap SDA. Kekuasaan yang sebelumnya tersentralisasi berpotensi terdistribusi, sehingga mempersempit ruang manuver elite lama. Bagi mereka, pemekaran bukan sekadar perubahan administratif, melainkan ancaman terhadap stabilitas kekuasaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Hambatan pemekaran juga berkaitan dengan pola ketergantungan fiskal yang selama ini dipelihara. Luwu Raya dikenal sebagai daerah penghasil SDA besar, tetapi kapasitas fiskalnya relatif terbatas. Ketergantungan pada transfer dari pusat dan provinsi induk membuat posisi tawar daerah menjadi lemah. Dalam kondisi ini, elite lokal lebih sibuk mengamankan alokasi anggaran ketimbang memperjuangkan kontrol atas SDA.

Apabila Luwu Raya menjadi provinsi, tuntutan keadilan fiskal hampir pasti menguat. Pertanyaan mengenai distribusi manfaat ekonomi dari nikel dan perkebunan akan semakin mengemuka. Situasi ini berpotensi membuka kembali perdebatan tentang siapa yang paling diuntungkan dari eksploitasi SDA, sebuah wacana yang selama ini relatif teredam.

Di sisi lain, dukungan politik terhadap pemekaran kerap terfragmentasi. Konflik internal antarelite lokal, tarik-menarik kepentingan antarkabupaten dan kota, serta sikap ambigu sebagian tokoh daerah membuat perjuangan pemekaran kuat di tingkat akar rumput, tetapi lemah di arena lobi nasional. Sebagian elite lokal justru telah menjadi bagian dari jaringan oligarki lama dan lebih nyaman berperan sebagai broker kekuasaan ketimbang mengambil risiko sebagai penguasa daerah otonom.

Dalam diskursus publik, pemekaran Luwu Raya sering dipatahkan dengan narasi “belum siap”. Alasan yang dikemukakan antara lain keterbatasan fiskal, sumber daya manusia, atau kekhawatiran membebani APBN. Namun, argumentasi ini tidak sepenuhnya konsisten jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain yang telah dimekarkan meski memiliki basis ekonomi lebih lemah. Dengan demikian, narasi ketidaksiapan lebih berfungsi sebagai alat politik untuk meredam aspirasi, bukan sebagai evaluasi objektif.

Pada akhirnya, pemekaran Provinsi Luwu Raya sulit terwujud karena ia dipersepsikan sebagai ancaman struktural terhadap penguasaan SDA. Provinsi baru berarti pengawasan yang lebih dekat, tuntutan keadilan yang lebih keras, serta munculnya elite yang belum tentu dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, pemekaran tidak ditolak secara terbuka, melainkan diperlambat, dibiarkan menggantung, dan dijauhkan dari prioritas kebijakan.

Pemekaran Provinsi Luwu Raya bukan terhambat karena masyarakatnya tidak siap, melainkan karena terlalu siap untuk mengganggu kepentingan oligarki. Selama SDA Luwu Raya masih menjadi ladang akumulasi segelintir elite, selama itu pula pemekaran akan terus dianggap sebagai agenda yang “belum waktunya”.

Mandeknya pemekaran Provinsi Luwu Raya tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan administratif atau kesiapan daerah. Ia merupakan hasil dari kalkulasi kepentingan politik dan ekonomi yang menguntungkan sejumlah aktor kuat.

Elite provinsi induk mempertahankan pengaruhnya, korporasi besar menikmati stabilitas, sebagian elite lokal tetap aman sebagai broker, dan jaringan oligarki nasional mempertahankan kontrol atas SDA strategis. Sebaliknya, masyarakat Luwu Raya harus menanggung konsekuensi berupa jauhnya pusat pengambilan keputusan dan terbatasnya ruang politik untuk memperjuangkan keadilan pengelolaan sumber daya.

Selama struktur kepentingan ini tidak berubah, pemekaran Luwu Raya akan terus berada dalam ruang tunggu kebijakan — diakui sebagai aspirasi, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh diperjuangkan.