Tilang Pejalan Kaki: Sebuah Ironi di Tengah Kota yang Tak Ramah

Beberapa waktu belakangan, wacana atau praktik penindakan tilang terhadap pejalan kaki kembali mencuat ke publik. Dengan dalih menegakkan aturan lalu lintas, aparat mulai menindak warga yang menyeberang jalan tidak pada tempatnya, atau berjalan tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan.

Sekilas, tindakan ini tampak masuk akal: semua pengguna jalan harus tertib, termasuk pejalan kaki. Tapi mari kita lihat kenyataan di lapangan — adilkah negara menuntut ketaatan dari warga, sementara ia sendiri belum menunaikan tanggung jawabnya?

Foto oleh Алесь Усцінаў : https://www.pexels.com/id-id/foto/pita-di-dekat-lubang-di-trotoar-11574520/

Negara Belum Hadir bagi Pejalan Kaki

Di banyak kota besar dan kecil di Indonesia, fasilitas pedestrian masih jauh dari memadai. Trotoar sempit, rusak, atau bahkan digunakan sebagai tempat parkir. Zebra cross sering kali pudar atau berada jauh dari titik keramaian. Jembatan penyeberangan pejalan kaki jarang dijumpai, dan kalau pun ada, kerap tak terawat atau tidak ramah disabilitas. Ada yang besi pijakan hilang lah, titik pengelasan yang sudah penuh karat sehingga bisa roboh kapan saja.

Dalam kondisi seperti ini, menyalahkan pejalan kaki karena “tidak menyeberang di tempat yang semestinya” adalah ironi yang pahit. Negara belum menyediakan ruang aman, namun sudah tergesa-gesa menagih kepatuhan. Ini bukan lagi soal penegakan hukum, melainkan soal ketimpangan struktural.

Penegakan Hukum yang Pilih Kasih

Banyak dari kita menyaksikan sendiri bagaimana kendaraan bermotor melanggar aturan secara terang-terangan: melawan arah, menerobos lampu merah, parkir di trotoar, atau bahkan ugal-ugalan di jalan. Tapi seberapa sering mereka ditindak tegas?

Sebaliknya, penindakan terhadap pejalan kaki kerap dilakukan dengan cara mendadak, tanpa edukasi yang cukup, dan terasa seperti formalitas belaka. Penegakan hukum pun sering bergantung pada “mood” aparat di lapangan, bukan pada prinsip keadilan atau keselamatan.

Ini menciptakan rasa frustrasi yang dalam di masyarakat. Hukum tidak hanya menjadi alat penertiban, tapi juga alat represi terhadap yang paling lemah — dalam hal ini, pejalan kaki.

Siapa yang Seharusnya Ditertibkan Lebih Dulu?

Jika kita bicara keselamatan di jalan raya, logikanya sangat jelas: yang paling berpotensi membahayakan harus ditertibkan terlebih dahulu. Kendaraan bermotor jauh lebih membahayakan daripada pejalan kaki. Maka merekalah yang seharusnya menjadi prioritas dalam penegakan hukum.

Sementara itu, pejalan kaki adalah kelompok paling rentan. Alih-alih ditindak, mereka seharusnya dilindungi dan diberdayakan.

Bukan Menolak Aturan, Tapi Menuntut Keadilan

Tentu saja, tidak ada yang ingin mendorong pelanggaran aturan. Pejalan kaki pun harus tahu dan memahami pentingnya keselamatan. Tapi itu hanya bisa tercapai jika negara lebih dulu membenahi infrastruktur, memperluas edukasi, dan menegakkan hukum secara adil dan proporsional.

Yang kita tolak bukan aturannya, melainkan cara penerapannya yang timpang. Kita menolak penegakan hukum yang hanya menyasar yang lemah, sementara yang kuat bebas melanggar tanpa konsekuensi.

Penutup:

Tertib bukan hanya tentang mematuhi aturan. Tertib adalah hasil dari sistem yang adil, infrastruktur yang layak, dan penegakan hukum yang konsisten. Jika negara ingin menciptakan jalan raya yang tertib, maka ia harus memulainya dari atas — bukan dari pejalan kaki yang berjalan di trotoar rusak.