Pembangunan Berkelanjutan atau Pembenaran Eksploitasi?

Pembangunan Berkelanjutan atau Pembenaran Eksploitasi?

“Ada kesalahan yang bahkan kuburan tidak menguburnya.” – Harriet Jacobs

Indonesia telah gagal menunjukan taringnya sebagai negara yang telah merdeka. Katanya tanah ini tanah surga. Tapi kok rakyatnya miskin semua. Investor nya merekah, berbanding terbalik dengan masyarakat adat yang meringkih diakhir hidupnya. Selalu dan selalu. Zaman sudah lama bergulir, periode kepemimpinan telah silih berganti. Namun polemik ini kerap kali tak menemui jalan baiknya.

Kemajuan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, dan teknologi yang terus berkembang selalu diperlukan untuk mendorong manusia berpikir kritis dalam hal-hal yang dianggap irasional. Karena sudah tercatat jelas didalam fitrahnya bahwa manusia yang berakal pasti akan mempertanyakan dan melakukan segala hal untuk memuaskan rasa keingintahuannya. Lantas, mengapa visi misi yang indah itu hanya menjadi utopia belaka. Output dari cita-cita modernisasi seakan-akan bersembunyi didalam sangkar berlapis. Apakah semua ini perihal kinerja elit politik yang tak becus? ataukah memang sumber daya kita yang tak kuasa untuk mendorong segala bentuk cita-cita modernisasi yang direncanakan para pemimpin.

Menguak soal modernisasi, transisi “dari” dan menuju “ke” sepertinya menjadi salah satu point yang musti mendapatkan intensitas lebih. Didalamnya terdapat banyak sekali padu padan bumbu untuk mendorong terwujudnya cita-cita modernisasi dengan selamat. Namun juga tidak semudah itu ketika para pemimpin menggarap lagi dan lagi soal modernisasi. Bagan nya akan sangat lebar dan rumit ketika memulai untuk merunut sebuah rencana pembangunan. Mulai dari faktor budaya, SDM, ekonomi, sosial, dll. Ditambah lagi dengan kondisi geografis Indonesia yang bersifat kepulauan, dengan kondisi wilayahnya yang sangat luas, menyebar ke segala penjuru. Sangat menyulitkan para elit ketika gaung modernisasi ini ingin disampaikan dengan merata.

Namun, apa urgensi yang sebenarnya diinginkan oleh para pemimpin saat menuntut akan sebuah modernisasi. Apakah hal itu adalah sesuatu yang efisien untuk mendongkrak kesejahteraan? Ataukah malah semakin mempersulit? Apakah seluruh strata sosial masyarakat nantinya akan mendapat pemahaman dan hak yang sama akan tujuan dari modernisasi?. Kiranya beberapa pertanyaan itu akan menjadi momok yang terus mengungkit dari punggung para pemimpin. Bukan untuk mengkorek segala luka yang telah lalu, namun fakta akan segala keputusan yang pernah ditetapkan terkadang mengesampingkan keberadaan masyarakat adat sebagai bagian dari rancangan pembangunan.

Memang, hal demikian sangatlah menakutkan bagi masyarakat yang terpapar gejolak modernisasi. Dihantui selalu dengan segala rencana pembangunan membuat masyarakat adat gusar. Eksploitasi sumber daya alam yang massive dan disusul dengan ketidakpastian akan jaminan hak-hak yang selama ini selalu menjadi bagian dari masyarakat. Keberlanjutan ekonomi, sosial, dan budaya, apakah juga tercatat untuk diikutsertakan dalam pertimbangan-pertimbangan rancangan modernisasi?. Perubahan budaya dengan kedok menjadikan individu ke arah yang lebih baik. Hal ini tentu sangat merugikan. Masyarakat yang telah lama memiliki pola hidupnya terpaksa harus menanggung segala hal yang dirasa asing. Toh juga belum tentu perubahan itu nanti akan berdampak baik bagi hidupnya. Barangkali juga tidak butuh itu untuk eksistensi hidup. Masyarakat bukan berarti anti progresif, atau menolak segala hal baru secara banal. Mereka memiliki pertimbangan akan materi dan nilai-nilai yang telah dirawat bersama-sama untuk tidak sampai terciderai oleh para antek modernisasi.