Selera, Politik, dan Dialektika Kontruksi Sosial

Photo by Fikri Rasyid on Unsplash

Diskursus mengenai selera (taste) secara tradisional bersemayam dalam ranah estetika, sebuah cabang eksploratif dari filsafat yang berupaya memahami keindahan dan pertimbangan diskriminatifnya. Namun, esai ini mengajukan sebuah pergeseran paradigma, mengajak kita menapaki lorong-lorong analisis sosiologis-politis untuk membongkar hakikat “selera politis” yang kerap diredusir ke dalam domain personal-privat. Alih-alih demikian, kita akan membedahnya sebagai manifestasi terstruktur dari orientasi sosial kelompok pemilih — sebuah kritik terhadap konsepsi Kantian tentang penilaian estetis yang “bebas kepentingan” (disinterested).

Dekonstruksi Selera Kantian dalam Konteks Demokrasi

Dalam lanskap demokrasi elektoral kontemporer, pilihan politik — terutama menjelang dan selama pemilihan presiden — sering kali dimaknai sebagai ekspresi selera personal yang bersifat inheren dan subyektif. Pemahaman ini melahirkan legitimasi untuk menerima keragaman preferensi politik di tengah keluarga, kolega, dan lingkungan sosial, sebab, secara fundamental, selera diterima sebagai ranah pribadi yang otonom dan didasari oleh kepentingan individual semata.

Preferensi terhadap calon presiden — mulai dari postur, gaya tutur, rekam jejak akademik, hingga manifestasi kesalehan beragama — semuanya dikurasi melalui sudut pandang pemilih yang diasumsikan sebagai individu bebas. Perdebatan ideologis dan pertarungan gagasan dalam forum debat diposisikan hanya sebagai indikator sekunder bagi segelintir pemilih. Meskipun penghargaan terhadap kebebasan berpendapat adalah pilar demokrasi, penting untuk menanyakan: Apakah kerangka interpretasi ini sudah memadai untuk memahami kompleksitas pilihan politik?

Selera sebagai Habitus, Kapital, dan Field ala Bourdieu

Untuk mendalami hakikat selera ini, kita beralih pada perspektif Pierre Bourdieu, sosiolog dan filsuf Prancis, yang menawarkan kritik tajam terhadap pandangan tradisional. Bagi Bourdieu, selera bukanlah fenomena alamiah, bukan pilihan bebas, dan bukan pula hak prerogatif individu. Sebaliknya, selera adalah produk konstruksi sosial — sebuah artefak yang dibentuk terutama melalui mekanisme pendidikan dan pola pengasuhan, sekaligus berfungsi esensial sebagai penanda status sosial (a marker of social distinction).

Bourdieu menjelaskan bahwa selera terbentuk nyaris di luar kendali sadar individu, beroperasi melalui dialektika kompleks antara tiga konsep sentral: Habitus, Kapital, dan Field.

1. Habitus; Merupakan seperangkat skema persepsi, pemikiran, dan tindakan yang diinternalisasi — sebuah a way of being atau disposition — yang diperoleh melalui lintasan hidup individu. Habitus, yang dipengaruhi oleh asal-usul keluarga dan kelas sosial, berfungsi ganda: sebagai struktur pembentuk tindakan (yang menentukan pilihan selera) dan sebagai struktur yang dibentuk (oleh pilihan selera seseorang). Perbedaan habitus secara inheren membedakan dan sekaligus mengokohkan selera.
2. Kapital; Selera sangat dipengaruhi oleh jumlah dan komposisi ragam kapital yang dimiliki seseorang. Ini mencakup Kapital Budaya (pendidikan, kecerdasan, gaya bicara), Kapital Sosial (jaringan, kolega), Kapital Simbolik (gelar, penghargaan), dan yang paling fundamental, Kapital Ekonomi. Selera seseorang secara struktural terkait dengan volume dan komposisi kapital yang ia miliki; individu dengan komposisi kapital yang langka dan padat akan memiliki selera yang berbeda dengan mereka yang kapitalnya terbatas.
3. Field (Arena Sosial); Merupakan latar atau ruang tempat posisi sosial seseorang berada, di mana individu atau class fractions saling bermanuver dalam perebutan dominasi. Arena sosial yang berbeda menciptakan dinamika dan pilihan selera yang berbeda pula, karena selera adalah strategi dalam permainan (the game) pengakuan sosial di dalam field tersebut.

Dengan demikian, argumen Bourdieu menolak gagasan bahwa selera adalah preferensi pribadi yang bebas. Selera politik menjadi terkristalisasi dan terideologisasi, tidak lagi bersifat personal, privat, dan subyektif, melainkan sebuah penanda orientasi sosial (a sense of one’s place). Konsepsi ini yang kemudian melahirkan kelas pemilih yang tersegmentasi berdasarkan selera terhadap karakter pemimpin (tegas vs. lembut), latar belakang akademis, gaya debat, hingga — secara sepintas remeh namun signifikan secara simbolik — genre musik atau tim sepak bola favorit calon. Semua ini adalah produk interaksi spesifik antara Habitus, Kapital, dan Arena Sosial tertentu.

Implikasi Politis dan Polarisasi

Kesimpulan fundamentalnya adalah: selera politik adalah hasil konstruksi sosial, bukan sekadar produk preferensi individu. Selera politik yang terkristalisasi ini menjadi sulit diubah karena pilihan dan bahkan fanatisme terhadap suatu pasangan calon telah mengakar kuat dalam habitus kelompok sosial tertentu. Pilihan individual-kelompok terhadap paslon sejatinya merupakan epifenomena dari relasi kausalitas antara Habitus, Kapital, dan Field yang selaras dengan lingkungan sosial mereka.

Inilah yang menjawab pertanyaan krusial: mengapa, meskipun menyadari kekurangan visi, misi, atau respons buruk paslon dalam debat, kelompok-kelompok tertentu tetap ajeg dan kokoh memihak, bahkan terkesan menjadi fanatik? Jawabannya terletak pada kesamaan orientasi sosial. Pilihan mereka telah melewati proses kristalisasi yang mendalam, dipengaruhi oleh latar belakang, lintasan hidup (path of life), dan gaya hidup (lifestyle).

Konsekuensi dari pemetaan selera dan orientasi sosial ini adalah lahirnya golongan-golongan pemilih yang terpetakan. Strategi kampanye yang tidak mampu memetakan selera ini secara komprehensif, dan hanya fokus pada isu-isu superfisial, berisiko gagal menarik kantong suara baru.

Etika Kenegaraan Pasca-Kontestasi

Setelah kontestasi politik berakhir, pasangan terpilih menghadapi tantangan etis dan konstitusional untuk menjembatani polarisasi dan disparitas yang lahir dari perbedaan selera dan orientasi sosial. Pemenang sejatinya adalah hasil kompromi dari keseluruhan selera yang berbeda-beda.

Di sini, esensi seni berpolitik terwujud: sebagai seni kompromi. Pemimpin terpilih wajib bertransformasi menjadi pemimpin bagi seluruh kalangan, mengambil kebijakan yang merupakan hasil kebijaksanaan kolektif, menyentuh seluruh spektrum sosial. Nilai dasar ini menuntut agar hasil pemilihan umum, meskipun tidak memenuhi seluruh ekspektasi, harus ditanggapi dengan mengedepankan pluralisme agonistik — pengakuan dan penghormatan terhadap lawan sebagai pesaing sah (agonism) dalam bingkai demokrasi — alih-alih terjebak dalam antagonisme politik yang memecah belah.

Pada akhirnya, terlepas dari keyakinan pemilih — apakah selera politik adalah preferensi pribadi ala Kant atau konstruksi sosial ala Bourdieu — prinsip menjaga kerukunan dan kemajuan bangsa menjadi imperatif etis yang harus dikawal dan dikritisi secara demokratis.

(Tulisan ini dibuat pada tanggal 8 Januari 2024 di Bandar Lampung)