Puan Maharani dan Mengapa PDI-P Kesulitan di Sumatera Barat

Ada banyak alasan untuk merasa iri terhadap Puan Maharani. Sebagai putri Megawati Soekarnoputri, Puan bisa mendapatkan akses yang tak bisa dinikmati orang kebanyakan. Misalnya, Puan bisa dengan mudah mendapatkan kendaraan politik menuju pusat kekuasaan. Namun, untuk saat ini, rasanya takkan ada yang mau menjadi sepertinya.

Pasalnya, Puan sekarang sedang dikecam banyak orang, wabilkhusus orang-orang Sumatera Barat (Sumbar). Kecaman ini datang lantaran Puan, secara tidak langsung, menyebut bahwa orang-orang Sumatera Barat kurang Pancasilais.

“Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan, Rabu (2/9/2020), dikutip dari CNN Indonesia.

Kata-kata tersebut dilontarkan Puan dalam pengumuman calon kepala daerah Sumbar yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pilkada Serentak 2020. Sontak saja, kemarahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), selaku salah satu “penguasa” Sumbar, pun tersulut.

“Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataannya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini,” ucap juru bicara PKS, Handi Risza, juga dikutip dari CNN Indonesia.

[embed]Puan: Semoga Sumbar Jadi Provinsi Pendukung Negara Pancasila Harapan Puan agar Sumbar jadi provinsi yang mendukung negara Pancasila, disebut untuk mengingatkan agar seluruh kader…www.cnnindonesia.com

“Mbak Puan, anda telah menyinggung perasaan kami, kami ingin anda cabut kata-kata tersebut, Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI,” imbuhnya.

Handi lantas menyinggung mengenai pentingnya Sumbar dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat Agresi Militer Belanda kedua, misalnya, Bukittinggi pernah menjadi ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selain itu, Sumbar juga merupakan daerah tempat lahir sejumlah pahlawan nasional.

“Apa Mbak Puan lupa siapa yang mendirikan bangsa ini dan penggagas Pancasila bersama kakeknya, Bung Karno? Bung Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka. Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami,” tegas Handi lagi.

Sampai saat ini, Puan belum menanggapi. Namun, PDIP sudah mengutus sekretaris jenderalnya, Hasto Kristiyanto, untuk memberikan klarifikasi.

“Maksud Mbak Puan, agar seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan. Tidak hanya di Sumbar, tapi juga di Jawa Timur, Jakarta, dan seluruh wilayah NKRI, Pancasila harus dibumikan,” kata Hasto dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual, Rabu (2/9).

Apa yang diucapkan Puan itu memang agak “aneh”. Apalagi jika kita memasukkan jasa-jasa Sumbar kepada NKRI dalam hitungan. Namun, memang ada alasan di balik ucapan Puan tersebut. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, berupaya menjelaskan makna di balik ucapan Puan tersebut.

[embed]Akar Polemik Puan-Sumbar: Sentimen PRRI dan Kalah Suara PDIP Sejarawan menilai polemik pernyataan Puan Maharani terkait Sumbar dipicu berbagai faktor, salah satunya sejarah…www.cnnindonesia.com

“Saya pikir pernyataan [Puan] tersebut terkait jumlah suara PDIP yang selalu kecil saat pemilu 2014 dan pemilu 2019 di Sumatera Barat,” kata Wasisto, dilansir CNN Indonesia.

Bukti termudah bisa dilihat dari perolehan suara Joko Widodo di dua Pilpres terakhir. Pada 2014, suara Jokowi di Sumbar ada 23,08 persen. Pada 2019, suara Jokowi turun menjadi 14,02 persen. Dengan kata lain, pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung PKS selalu menang di Sumbar.

Kecilnya suara PDIP ini, menurut peneliti LIPI lain, Asvi Warman Adam, ada kaitannya dengan konflik masa lalu antara Presiden Sukarno dan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). PRRI sendiri dideklarasikan di Sumbar pada 1958.

Pemerintah RI era Sukarno menyebut PRRI sebagai upaya pemberontakan. Padahal, PRRI sebenarnya cuma sebuah inisiatif untuk mempercepat pembangunan di Sumatera Barat. Oleh Sukarno, PRRI pun ditumpas oleh pasukan pimpinan Ahmad Yani.

Peristiwa ini melahirkan trauma bagi orang-orang Sumbar. Cap “pemberontak” cukup lama melekat di diri mereka. Bahkan, kata Asvi, sejumlah orang Sumbar sengaja mengubah nama anak-anak mereka supaya terdengar lebih Jawa.

“Setelah PRRI itu orang-orang Sumbar tidak pernah diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan strategis. Jadi mereka semacam dianggap ancaman oleh Pemerintah Pusat,” kata pria asal Bukittinggi, Sumatera Barat, itu.

[embed]

Nah, karena PDI-P adalah partainya keluarga Sukarno, ada semacam keengganan untuk memilih mereka. Sejak zaman Orde Baru pun sentimen ini sudah tampak dengan dominannya Golongan Karya (Golkar). Sekarang, giliran PKS yang punya kekuatan besar di sana.

Kemenangan Prabowo Subianto di Sumbar pada Pilpres 2019, tambah Asvi, juga merupakan bentuk keberpihakan lain warga Sumbar terhadap PRRI. Sebab, Prabowo merupakan putra dari tokoh PRRI, Sumitro Djojohadikusumo. Dengan kata lain, faktor PRRI ini tak cuma merugikan Jokowi tetapi juga menguntungkan Prabowo.

Asosiasi Sumbar dengan PRRI inilah yang, tampaknya, berusaha dimunculkan oleh Puan dengan pernyataannya. Seolah-olah, karena PRRI masih jadi alasan di balik keputusan politis warga Sumbar, mereka lantas jadi tidak Pancasilais.

Ucapan Puan soal Sumbar itu menuai kontroversi yang cukup besar. Oleh karena itu, tak heran jika pemberitaan tentangnya pun lumayan punya gaung. Newstensity mencatat, sejak pernyataan dibuat oleh Puan sampai hari ini, Kamis (3/9), ada 399 pemberitaan mengenainya.

Karena sifatnya adalah kontroversi, sentimen positif dan negatif pun berlomba di pemberitaan. Di media daring, sentimen negatif mencapai 42 persen, sementara sentimen positif 55 persen. Di media cetak, sentimen positif mencapai 62 persen, tetapi sentimen negatif pun masih mencapai 35 persen.

Sentimen positif di sini bisa tetap unggul karena pemberitaan soal pernyataan Puan itu ada kaitannya dengan Pilkada. Artinya, porsi pemberitaan soal Pilkada-nya sendiri masih lebih besar sehingga sentimen positif bisa terjaga.

Pertumbuhan berita Puan-Sumber dari 2–3 September 2020. (Foto: Newstensity)

Khusus untuk berita yang membahas soal pernyataan Puan serta kegagalan PDI-P di Sumbar, sentimen yang muncul memang kebanyakan negatif. Sebab, dalam berita-berita tersebut ada unsur stereotyping. Lalu ada pula tuntutan permintaan maaf yang bermula dari kemarahan PKS.

Kendati begitu, sentimen positif bukannya tak ada. Penjelasan para ahli seperti Wasisto dan Asvi, misalnya, memunculkan sentimen positif karena bersifat menjelaskan duduk perkara. Ada sejarah yang memang harus diceritakan di sini.

Binokular sendiri, dalam melacak pemberitaan soal Puan ini, menggunakan beberapa kata kunci. Yakni, “Sumbar”, “Sumbar Pancasila”, “Sumbar Puan Maharani”, dan “Puan Maharani Pancasila”. Hasilnya cukup variatif, bahkan sampai ke bagian kolom komentar pembaca dan media sosial.

Di bagian komentar tokoh, sentimen netral terpantau cukup besar dengan persentase 25 persen. Lagi-lagi, ini disebabkan oleh kaitan berita Puan itu dengan Pilkada. Penjelasan soal ambang batas pemilihan, misalnya, memunculkan sentimen netral.

Dari sini, bisa disimpulkan bahwa pernyataan Puan soal Sumbar dan Pancasila itu memang mampu memicu perdebatan meski tidak besar-besar amat. Perdebatan ini pun sesungguhnya bukan hal buruk karena dari sana bisa diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar di balik terbentuknya karakter pemilih Sumbar.