Makan Bergizi Gratis dan Multiplier Effect Semu

Sumber: Detik.com

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo sejak menjabat telah menjadi perbincangan serius bagi banyak pihak. Berdasarkan sudut pandang pemerintah, program ini dipandang sebagai upaya memperbaiki sumber daya manusia serta mengurangi angka stunting. Namun, di sisi lain, dengan anggaran yang besar, dikhawatirkan oleh banyak pihak akan membebani struktur fiskal negara dan potensi inefisiensi birokrasi yang terjadi di dalamnya. Apakah pengeluaran sebesar ini akan benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi atau justru sekadar membebani anggaran yang kaku dan tidak produktif pada masa depan?

John Maynard Keynes, salah satu tokoh berpengaruh dalam ekonomi makro modern, berpandangan bahwa pemerintah perlu untuk mengintervensi perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Salah satu gagasan besarnya adalah mengenai multiplier effect (efek pengganda) yang berarti bahwa ketika perekonomian macet, resesi atau bahkan depresi, penting bagi pemerintah untuk menggelontorkan dana ke pasar melalui program atau proyek tertentu sehingga diharapkan dapat menciptakan efek domino bagi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan gagasan Keynes tersebut, sangat mungkin bagi pemerintah dengan menggagas proyek MBG selain upaya perbaikan sumber daya manusia juga diharapkan menciptakan multiplier effect seperti yang telah dipaparkan di atas mengingat meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi bertumbuh tetapi masih belum cukup kuat untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Dalam skenario yang ideal, uang dalam proyek MBG akan berpindah tangan berkali-kali sehingga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat akar rumput dan pada akhirnya dapat mendukung perputaran roda ekonomi skala nasional.

Apakah benar kondisi ideal tersebut terjadi pada praktek saat ini? Kita mulai dari aspek bahan baku dari makan bergizi gratis. Salah satu bahan yang paling sering digunakan adalah olahan kedelai, seperti tahu dan tempe. Mengutip dari kompas, sekitar 90% kebutuhan kedelai nasional berasal dari impor, sedangkan sisanya berasal dari dalam negeri. Kalau pun memang data pada tahun 2026 kebutuhan impor kedelai berubah, tentu angkanya tidak turun secara drastis karena pada tahun 2025 saja total impor kedelai Indonesia mencapai 2,56 juta yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat dan Kanada. Selain kedelai, susu, daging, dan telur juga merupakan bahan baku yang memiliki ketergantungan impor yang tinggi.

Tim Harford dalam buku “The Undercover Economist Strikes Back” memperingatkan bahwa terdapat “jebakan” yang penting untuk menjadi pertimbangan dalam memberikan stimulus. Salah satunya adalah ketika uang stimulus tersebut digunakan untuk membeli barang impor dari negara lain. Uang tersebut menstimulasi ekonomi negara lain bukan ekonomi negara sendiri. Kalau pun pihak pengelola mengklaim bahwa seluruh bahan baku yang mereka gunakan berasal dari petani lokal, hal tersebut akan memicu inflasi harga pangan lokal karena kapasitas produksinya yang terbatas.

Tinjauan lainnya yaitu dari aspek tenaga kerja. Staf pelaksana MBG akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Harford secara lugas memperingatkan tentang bahaya menciptakan vested interests atau kelompok kepentingan permanen dalam proyek stimulus. Menurutnya, kebijakan stimulus yang baik seharusnya bersifat “satu kali jalan”, seperti perbaikan infrastruktur jalan atau jembatan, yang memberikan nilai tambah bahkan setelah proyek selesai. Dengan mengangkat pelaksana MBG menjadi pegawai tetap, pemerintah secara tidak sadar sedang membangun mesin birokrasi permanen yang sangat sulit untuk dibubarkan. Kelompok ini akan memiliki insentif politik yang kuat untuk melobi agar program tersebut terus dipertahankan, terlepas dari apakah program itu masih memberikan hasil yang optimal atau tidak bagi masyarakat.

Langkah mengangkat pelaksana MBG sebagai PPPK juga mengubah biaya yang awalnya bersifat variabel menjadi tetap. Penyelenggara negara akan terbelenggu komitmen gaji setiap bulan yang dapat membebani APBN dalam jangka panjang. Jika anggaran negara sudah terlanjur “dikunci” untuk membiayai struktur birokrasi yang gemuk, negara akan kehilangan daya reaksi (amunisi) saat krisis ekonomi sesungguhnya datang pada masa depan. Hal ini mungkin belum dirasakan sekarang, tetapi pada tahun-tahun berikutnya yang menjadi beban bagi struktur APBN kita sehingga program-program lain yang lebih bermanfaat sulit untuk direalisasikan.

Mau sampai kapan MBG ini akan terus dilaksanakan jika terus-terusan menggerogoti APBN yang seharusnya bisa digunakan untuk peningkatan sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat umum, seperti jalan, transportasi, pendidikan, serta kesehatan. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing bangsa secara produktif, alih-alih memindahkan anggaran negara ke dalam struktur kepegawaian tetap dan dapat menyebabkan inflasi terhadap pangan lokal.