Yang Juga Terpinggirkan oleh MBG

Di tengah riuhnya perdebatan mengenai dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap dunia pendidikan, satu narasi tampak mendominasi ruang publik: kekhawatiran mengenai bertambahnya beban kerja guru. Kekhawatiran itu tentu beralasan. Guru selama ini sudah dibebani berbagai tugas administratif yang kerap menggerus fokus mereka pada pekerjaan utama, yakni mendidik dan mengajar.

Tangkapan layar penyampaian mas Iman di Mahkamah Konstitusi. Sumber: Youtube MK

Saya terkesan mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Iman Zanatul Haeri, seorang guru sejarah, penulis, dan aktivis pendidikan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Ia menjadi saksi dalam sidang gugatan terkait dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di hadapan hakim, ia membongkar berbagai dampak implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengorbankan kesejahteraan guru dan sekolah. Ia menyoroti kekhawatiran bahwa anggaran pendidikan “dibajak” oleh proyek politik seperti MBG, alih-alih difokuskan untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan kesejahteraan para guru.

Semua yang disampaikan oleh Mas Iman adalah benar. Kekhawatiran bahwa MBG dapat mengorbankan kesejahteraan guru, serta kualitas fasilitas pendidikan bukanlah tuduhan yang mengada-ada, melainkan peringatan yang lahir dari pengalaman konkret di lapangan.

Namun, di balik sorotan terhadap guru, ada kelompok lain yang nyaris luput dari perhatian. Mereka adalah tenaga kependidikan (tendik): staf administrasi, pustakawan, laboran, operator sekolah, petugas tata usaha, hingga berbagai pekerja pendukung lain yang memastikan sekolah dapat berjalan setiap hari. Jika guru menjadi wajah yang paling tampak dari pendidikan, maka tendik adalah fondasi yang sering kali tidak terlihat. Ironisnya, justru merekalah yang paling sering mengalami peminggiran terlebih dahulu.

Photo by Husniati Salma on Unsplash

Saya memang tidak mendengar Mas Iman secara khusus menyinggung persoalan kesejahteraan tenaga kependidikan dalam kesaksiannya. Namun, hal itu dapat dipahami karena beliau hadir dalam kapasitasnya sebagai pihak yang menyuarakan kondisi dan kepentingan guru. Karena itu, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengoreksi atau membantah apa yang beliau sampaikan, melainkan untuk melengkapi perspektif yang ada dengan mengingatkan bahwa dampak kebijakan pendidikan juga dirasakan oleh tenaga kependidikan yang selama ini kerap berada di luar sorotan publik.

Sekolah adalah organisme yang hidup dari kerja kolektif. Guru mungkin menjadi jantung yang mengalirkan pengetahuan kepada peserta didik. Namun, tenaga kependidikan adalah sistem saraf dan urat nadi yang memastikan seluruh proses berjalan dengan tertib. Mereka mengurus administrasi, pengelolaan data, layanan perpustakaan, laboratorium, hingga berbagai urusan teknis yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa hambatan.

Photo by Bayu Syaits on Unsplash

Karena itu, pembahasan mengenai dampak MBG semestinya tidak berhenti pada persoalan guru semata. Kita perlu melihat sekolah sebagai sebuah ekosistem yang utuh, bukan kumpulan profesi yang berdiri sendiri-sendiri. Sebuah kebijakan yang mengguncang satu bagian sekolah pada akhirnya akan memengaruhi keseluruhan sistem.

Saya tidak bermaksud menulis ini untuk menghadirkan perlombaan penderitaan antara guru dan tenaga kependidikan, seolah-olah perhatian publik hanya layak diberikan kepada pihak yang dianggap paling terdampak. Bukan untuk adu nasib.

Persoalannya, dalam berbagai kebijakan pendidikan, termasuk MBG, tendik sering kali menjadi kelompok yang paling mudah dilupakan. Bahkan sebelum program ini berjalan, banyak tenaga kependidikan (terutama yang berstatus honorer) telah hidup dalam ketidakpastian. Upah yang rendah, status kerja yang rentan, minimnya perlindungan, dan terbatasnya peluang pengembangan karier merupakan kenyataan yang mereka hadapi bertahun-tahun.

Ketika sekolah harus menyesuaikan operasional atau menghadapi tekanan anggaran, kelompok yang posisinya paling lemah biasanya menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.

Inilah mengapa tendik dapat dikatakan sebagai pihak yang terlebih dahulu terpinggirkan oleh MBG. Bukan karena mereka lebih menderita daripada guru, melainkan karena mereka memasuki situasi ini dari posisi yang sejak awal sudah tidak sepenuhnya aman. Ketika perhatian publik baru mulai menyoroti beban guru, banyak tendik sebenarnya telah lama hidup dalam kondisi yang membuat mereka rentan terhadap perubahan kebijakan apa pun.

Photo by Fiqih Alfarish on Unsplash

Dampak MBG juga dirasakan oleh rekan-rekan sejawat saya yang bekerja di perpustakaan sekolah, meskipun suara mereka jarang terdengar dalam perdebatan publik. Di tengah kebutuhan anggaran yang semakin ketat, tidak sedikit yang khawatir pengadaan koleksi buku dan pengembangan layanan perpustakaan akan semakin terpinggirkan karena dianggap bukan prioritas utama. Padahal, perpustakaan merupakan jantung literasi sekolah yang berperan penting dalam mendukung kualitas pembelajaran.

Di sisi lain, kondisi tenaga perpustakaan juga tidak selalu menggembirakan. Masih banyak pustakawan sekolah, terutama yang berstatus non-ASN atau honorer, yang menerima penghasilan sangat rendah, bahkan dalam banyak kasus lebih rendah daripada guru honorer. Situasi ini menunjukkan bahwa kerentanan dalam dunia pendidikan tidak hanya dialami oleh satu profesi. Ketika anggaran dan perhatian lebih banyak tersedot ke satu program, ada risiko kebutuhan-kebutuhan lain yang sama pentingnya (termasuk penguatan perpustakaan dan kesejahteraan tenaga perpustakaan) menjadi semakin terabaikan.

Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap sekolah tidak dapat dilihat hanya dari tujuan mulianya untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik. Program ini juga perlu dinilai dari konsekuensi fiskal dan operasional yang ditimbulkannya terhadap sektor pendidikan secara keseluruhan. Dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar, MBG menyerap porsi signifikan dari belanja negara yang pada saat bersamaan masih dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, perbaikan fasilitas sekolah yang rusak, pemerataan akses pendidikan, hingga peningkatan mutu pembelajaran.

Photo by Fiqih Alfarish on Unsplash

Pertanyaannya bukan apakah gizi siswa penting atau tidak, melainkan apakah prioritas anggaran yang ditempuh sudah tepat dan tidak mengorbankan kebutuhan pendidikan lainnya yang sama mendesaknya. Karena itu, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh, terbuka, dan berbasis bukti terhadap pelaksanaan MBG.

Jika evaluasi menunjukkan bahwa manfaat program tidak sebanding dengan beban anggaran serta berbagai kerentanan baru yang ditimbulkannya bagi ekosistem pendidikan, maka penghentian program tersebut harus menjadi opsi kebijakan yang dipertimbangkan secara serius. Tidak ada program yang boleh dipertahankan semata-mata karena alasan politis apabila dampaknya justru melemahkan fondasi pendidikan yang hendak diperkuat.

DC Prasetyo. 23/6/2026