Melihat yang Tak Kasat Mata: Perhitungan Emisi dan Serapan Karbon di Jambi

Gunung Kerinci dari arah Kayu Aro (25 November 2025)

Sejak terjun langsung di bidang kehutanan dan perubahan iklim tahun 2024, pekerjaanku ini sering berputar pada hal-hal yang tak kasat mata, tapi dampaknya sangat nyata. Aneh ya?

Di satu sisi, aku berurusan dengan angka-angka, peta, dan citra satelit. Di sisi lain, aku juga harus memahami hutan, tanah, rawa, kebun rakyat, bahkan kebiasaan masyarakat membuka lahan puluhan tahun lalu. Waktu membawaku pada sebuah perjalanan menilai tingkat ketidakpastian data perubahan penutupan lahan dan menghitung emisi-serapan karbon untuk Provinsi Jambi.

Aku terkenang hari ketika tim monitoring, analysis and reporting (MAR) memutuskan sesuatu yang, menurut banyak orang, berani, yaitu memperbaiki data penutupan lahan Jambi dari tahun 2006 hingga 2018. Langkah ini bukan tanpa sebab. Untuk pertama kalinya secara nasional, perbaikan dilakukan tim provinsi/subnasional, bukan oleh pusat.

Keputusan ini muncul setelah proses verifikasi baseline emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK) Jambi oleh pihak validator independen menemukan sesuatu yang janggal. Lebih dari 10.000 hektare (ha) hamparan diklasifikasikan sebagai satu jenis tutupan saja. Analoginya, tidak mungkin sebuah kota besar hanya punya satu jenis bangunan.

Menurut peta lama, area luas itu dianggap sebagai lahan pertanian campuran, hutan rawa primer, atau semak belukar rawa. Namun, ketika di-zoom lewat Google Earth, ternyata di dalamnya ada rumah penduduk, kebun karet, kebun sawit, bahkan fragmentasi hutan. Kalau klasifikasinya saja tidak akurat, bagaimana mungkin kami bisa menghitung emisi dan serapan karbon dengan benar? Alhasil, kami tersadar, sebelum menghitung karbon, kami harus memastikan peta yang kami pijak benar dulu.

Perbaikan data penutupan lahan ini tidak bisa dilakukan satu dua orang. Di bawah supervisi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebagai walidata nasional, dibentuklah tim pelaksana yang beragam, mulai dari Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi (IGRK-MPV), Bappeda Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, dan staf teknis BioCF ISFL.

Dalam satu ruangan, kami punya bapak-bapak senior yang hafal sejarah setiap jengkal lahan sejak zaman belum ada drone. Ada juga junior teknis pengindraan jauh yang gesit membaca citra satelit seperti membaca WhatsApp. Kombinasi yang… luar biasa.

Hutan yang bukan Hutan

Salah satu momen paling menarik terjadi di Kesatuan Pengusahaan hutan Produksi (KPHP) Merangin. Di layar monitor, terlihat hamparan hijau pekat dengan tekstur acak, persis seperti hutan alam. Aku hampir mengetik “hutan primer” ke dalam tabel data. Tapi tiba-tiba, seorang bapak senior menahan tanganku. “Coba lihat lagi,” katanya pelan. “Wilayah sini sudah pernah dibuka sejak 1990-an.”

Kami lalu menelusuri sejarahnya lewat Google Earth. Dan benar saja, pola lahan itu dulunya kebun karet, yang perlahan ditinggalkan dan dibiarkan tumbuh liar menjadi seperti “hutan” kecil, padahal bukan. Hmmm… citra satelit itu pintar, tapi ingatan manusia yang hidup di lapangan rupanya jauh lebih pintar.

Kasus berikutnya yang pernah kutemui jauh lebih rumit, berupa pertanian lahan kering campur. Ini jenis tutupan yang paling banyak salah klasifikasi. Di citra Landsat warnanya campur aduk, mulai dari merah muda, hijau muda, hijau kecokelatan. Tidak beraturan, seperti cat air yang ditumpahkan sembarangan.

Untuk memastikannya, tim MAR turun lapang dengan drone ke Muaro Jambi. Dan ya ampun, datanya benar-benar “campur.” Dalam bentang satu kilometer saja, ada kebun sawit muda, kebun karet warga, semak tinggi, rawa kecil, pondok, sampai sungai kecil. Semua bercampur jadi satu mosaik besar. Polanya tidak seragam, tidak rapi, tidak seperti kebun perusahaan.

Data seperti ini penting, karena perubahan tutupan kecil di dalam kawasan luas dapat mengubah hitungan emisi-serapan secara signifikan. Jadi, kami harus memastikan setiap piksel citra benar. Tanpa sadar aku tersenyum. Inilah Indonesia sejatinya, tidak rapi, tidak linear, tapi hidup dan bergerak.

Aku sering ditanyai, “Memangnya sepenting apa sih memperbaiki data penutupan lahan?” Jawabannya, karena karbon tidak bisa dilihat. Kita hanya bisa menghitungnya lewat perubahan tutupan lahan. Kalau datanya salah, karbon yang dihitung juga salah. Kalau karbonnya salah, insentif yang bisa diterima Jambi juga meleset. Kalau insentif meleset, usaha masyarakat dan pemerintah menjaga hutan jadi tidak dihargai. Penghitungan emisi yang salah dan tidak akurat menyebabkan pergeseran pemahaman tentang kondisi sebenarnya, yang pada akhirnya berdampak pada kredibilitas penilaian kinerja aksi mitigasi. Data adalah dasar dari keadilan bagi iklim, hutan, masyarakat, dan bagi Jambi.

Menghitung Karbon

Perjalanan ini membawaku kembali ke tahun 2016, saat pertama kali belajar tentang konsep GRK di bangku kuliah. Waktu itu, aku kagum sekaligus bingung, bagaimana mungkin karbon yang tidak terlihat bisa dihitung? Seperti menimbang hantu, menghitung sesuatu yang tidak tampak secara langsung.

Dalam hutan, karbon disimpan di pohon hidup, biomassa bawah tanah, kayu mati, serasah, dan tanah organik. Semua itu disebut tampungan karbon. Nah, tiap tampungan karbon ini punya koefisien. Koefisien itulah yang menentukan berapa ton karbon per hektare yang bisa disimpan atau dilepas.

Contoh sederhananya begini, jika hutan terbakar, karbon dilepas, dan ini kita sebut emisi. Jika lahan gundul menghijau kembali, karbon diserap, dan ini kita sebut serapan. Begitulah salah satu cara dunia menilai upaya mitigasi iklim.

Dalam program BioCF-ISFL, penghitungan emisi-serapan menjadi dasar pemberian result-based payment, atau insentif yang dibayarkan jika entitas (desa, KPH, pemerintah daerah) bisa membuktikan bahwa mereka berhasil menurunkan emisi. Tugas multipihak bukan hanya menjaga hutan, tapi membuktikannya melalui angka dan metodologi internasional.

Mula-mula aku sering gugup. Setiap kali ada koreksi dari Pak Solichin Manuri, MRV and Land Use Change Specialist, aku hanya bisa mengangguk dan bilang, “Siap,” sambil diam-diam panik karena harus mengulang perhitungan dari awal. Untungnya aku tidak bekerja sendiri, ada Mas Danial, Mas Dio, dan Mas Naufal, tim teknis andalan BioCF yang mendukung kegiatan MAR di Jambi. Juga ada Nadira yang support dari rumitnya administrasi khas pemerintah haha. Dari momen-momen serupa itu aku dan teman-teman belajar banyak. Yang rumit bukan karbonnya, melainkan proses memastikan data transparan, bisa diverifikasi, dan sesuai standar global.

Sumber data kami berasal dari banyak instansi, misalnya data penutupan lahan dan data kebakaran dari Direktorat IPSDH, data kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 226 (KLHK), data gambut dari Kementerian Pertanian. Ini belum termasuk data wilayah administratif, perhutanan sosial, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan lain-lain.

Masalahnya, Indonesia belum menerapkan kebijakan satu peta secara optimal. Data bisa berbeda versi, berbeda tahun, berbeda definisi, bahkan berbeda peta dasar yang digunakan. Aku pernah mengumpulkan peta hingga 14 versi untuk satu area. Capek? Iya. Tapi demi akurasi, kami memakai prinsip the best available data atau data terbaik yang tersedia saat itu.

Ketika hasil validasi dari pihak ketiga keluar, kami menghadapi dokumen penuh catatan. Ada koreksi, pertanyaan, permintaan konfirmasi, revisi metodologi, dan permintaan bukti. Setiap komentar harus dijawab. Setiap permintaan data harus dipenuhi. Setiap langkah harus didokumentasikan.

Aku baru benar-benar mengerti sekarang mengapa archiving itu penting. File harus tertata, folder harus jelas, proses harus bisa diulang. Tanpa itu, kita akan tersesat. Validasi adalah cermin. Dari situlah kami menyimpulkan perbaikan peta Jambi 2006–2022 harus dilakukan ulang bersama IPSDH.

Menghubungkan Data dengan Nyawa Hutan

Dari luar, pekerjaan seperti ini mungkin terlihat membosankan lantaran harus berkesinambungan memperbaiki peta, menghitung piksel, mengutak-atik angka. Tapi dari dalam, aku melihat bahwa semua ini demi menjaga sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap hektare hutan yang hilang tercatat sebagai emisi.

Setiap hektare yang kembali hijau tercatat sebagai serapan. Setiap desa yang berhasil menjaga hutannya berhak mendapat insentif. Setiap usaha kecil masyarakat dihargai oleh sistem global. Begitulah kenapa pekerjaan kami ini seperti bernapas tanpa henti. Kami memberi bahasa pada aksi lapangan. Kami memberi angka pada perjuangan menjaga hutan. Kami memberi bentuk pada sesuatu yang tak terlihat bernama karbon.

Perbaikan data penutupan lahan membuktikan bahwa pemerintah Indonesia berani membuka pintu untuk pengetahuan baru. Data bukan sesuatu yang kaku karena bisa diperbaiki, selama dilakukan menggunakan metode dan prosedur yang kredibel serta teknologi dan pengetahuan yang lebih baik. Sistem MAR, metode stock difference, penghitungan ketidakpastian, manual teknis, semuanya adalah fondasi masa depan yang harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan knowledge management. Fondasi agar Jambi punya laporan yang kredibel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan di level dunia.

Terimakasih kepada penyunting bahasa yang indah dan luar biasa: Mutia Ramadhani, Musfarayani

Tulisan ini dimuat dalam buku Implementasi Strategi Lanskap Berkelanjutan: Kisah Aksi Iklim di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, 2025 IPB Press