Kritik Tanpa Harus Mengalami

2025 : 112) Rasionalitas sebagai Dasar Moral dan Demokrasi

Photo by Irgi Nur Fadil on Unsplash

Belum berlangganan? Klik ini untuk baca seutuhnya!

Tulisan ini lahir dari keresahan saya melihat berbagai pernyataan di ruang publik, terutama di media sosial, yang sering kali muncul setelah sebuah kelompok merasa dilecehkan, diserang, atau direndahkan.

Di antara berbagai respons yang muncul, ada satu pernyataan yang menarik perhatian saya: bahwasannya seseorang tidak berhak mengkritik sesuatu jika ia belum pernah mengalaminya secara langsung.

Sekilas, pernyataan itu tampak logis dan adil. Namun, jika ditelaah lebih dalam, justru mengandung cacat berpikir yang serius.

Dalam kehidupan demokratis seperti yang kita klaim di Indonesia, pembatasan kritik berdasarkan pengalaman pribadi merupakan bentuk pembungkaman halus terhadap kebebasan berpikir. Kritik seharusnya bersifat inklusif, ia adalah hak setiap warga negara, bukan privilese bagi mereka yang “pernah mengalami.”

Ironisnya, dalam praktik sosial kita, prinsip meritokrasi justru diterapkan secara terbalik. Untuk mengkritik, seseorang harus “bermerit,” harus pernah terlibat langsung, harus memiliki pengalaman empiris.

Namun, untuk menduduki jabatan publik, memegang kekuasaan, atau mengatur kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, meritokrasi justru sering diabaikan.

Kita tidak menuntut pejabat untuk berkompetensi setara dengan tanggung jawabnya, tetapi menuntut rakyat untuk memiliki pengalaman khusus agar dapat bersuara. Ini adalah bentuk logika yang terbalik dan menyesatkan.

Pernyataan bahwa seseorang tidak boleh mengkritik jika tidak mengalami langsung adalah bentuk argumentasi yang keliru, sebuah *logical fallacy yang sering digunakan untuk membatasi kritik dan mempertahankan status quo*.

Dalam pandangan saya, pernyataan semacam ini tidak lahir dari semangat dialog yang sehat, melainkan dari keinginan mempertahankan posisi aman dari kritik. Padahal, dalam masyarakat demokratis, kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi sosial dan moral yang tidak boleh dibatasi oleh pengalaman empiris semata.

Pengalaman Tidak Harus Empiris untuk Dapat Mengkritik

Dalam wacana epistemologi modern, terutama dalam tradisi berpikir Barat, pengalaman tidak selalu harus bersifat empiris untuk melahirkan pengetahuan yang sah.

Rasionalisme, yang diwakili oleh tokoh seperti Rene Descartes, menegaskan bahwa kebenaran dapat dicapai melalui proses berpikir logis, tanpa harus melalui pengalaman inderawi.

Artinya, kemampuan manusia untuk menilai benar dan salah, baik dan buruk, tidak harus didasarkan pada pengalaman langsung.

Dalam konteks kehidupan sosial, hal ini menjadi penting ketika kita berbicara tentang hak untuk mengkritik. Tidak semua orang harus menjadi pelaku untuk memahami kesalahan suatu tindakan.

Seorang warga negara tidak perlu menjadi pencuri untuk mengetahui bahwa mencuri adalah salah, sama seperti kita tidak perlu menjadi pengguna narkoba untuk memahami bahwa narkoba merusak tubuh dan akal manusia.

Pengetahuan tentang baik dan buruk dapat diperoleh melalui rasionalitas, ajaran moral, norma sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kemampuan untuk mengkritik tidak bersumber dari pengalaman empiris, tetapi dari kapasitas intelektual dan moral manusia untuk menilai.

Seseorang yang memiliki nalar sehat dan pengetahuan dasar mengenai etika sosial sudah cukup memiliki legitimasi untuk menyampaikan kritik terhadap perilaku yang menyimpang.

Jika kita menuntut bahwa hanya orang yang memiliki pengalaman empiris yang boleh mengkritik, maka kehidupan sosial akan kehilangan fungsi kontrolnya.

Masyarakat akan menjadi bisu, karena setiap orang akan sibuk menunggu “pengalaman” agar layak bersuara. Padahal, yang membuat masyarakat demokratis hidup adalah partisipasi publik, termasuk suara mereka yang tidak pernah mengalami langsung, tetapi memiliki kepedulian dan penalaran.

Ambil contoh sederhana, kita tidak perlu menjadi korban kecelakaan lalu lintas untuk tahu bahwa melanggar rambu jalan berbahaya. Pengetahuan itu datang dari pemahaman rasional bahwa pelanggaran lalu lintas bisa menyebabkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Maka, ketika seseorang mengingatkan orang lain agar tidak melanggar aturan, ia bukan sedang berlagak suci, tetapi sedang menjalankan fungsi sosialnya sebagai warga yang peduli.

Prinsip yang sama berlaku dalam konteks sosial yang lebih luas. Kita tidak perlu menjadi presiden untuk menilai kebijakan presiden, karena kebijakan publik berdampak pada seluruh warga negara.

Jika hanya presiden yang boleh mengkritik presiden, maka sistem demokrasi akan kehilangan maknanya. Dalam hal ini, kritik justru menjadi bagian dari pengawasan moral rakyat terhadap kekuasaan.

Namun demikian, bukan berarti pengalaman empiris tidak memiliki nilai. Pengalaman memberi kedalaman, memberi warna pada kritik, dan memperkaya pemahaman. Akan tetapi, pengalaman tidak boleh dijadikan syarat mutlak untuk bersuara.

Karena jika demikian, maka yang berbicara hanya segelintir orang, dan yang diam adalah mayoritas yang justru terdampak oleh kebijakan dan ketimpangan.

Oleh karena itu, pengalaman empiris memang bisa memperkuat argumen, tetapi bukan satu-satunya dasar legitimasi bagi kritik.

Rasionalitas dan pengetahuan moral juga memiliki kedudukan yang sama sahnya. Kritik yang rasional, meski datang dari mereka yang tidak “berpengalaman langsung,” tetaplah bernilai bagi kemajuan bersama.

Pengalaman Empiris dan Subjektivitas dalam Kritik

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengalaman empiris memberi kedalaman tersendiri pada cara seseorang memandang sebuah persoalan. Pengalaman menghadirkan dimensi afektif: rasa, emosi, dan ingatan yang tidak bisa digantikan oleh sekadar teori atau pengetahuan rasional.

Karena itu, ketika seseorang yang pernah hidup dalam suatu sistem berbicara tentang sistem itu, suaranya sering dianggap lebih otentik. Misalnya, ketika seorang mantan polisi mengkritik institusinya, publik akan lebih memperhatikan karena ia dianggap tahu seluk-beluk internal yang tidak diketahui orang luar.

Namun, di sisi lain, pengalaman juga dapat menjadi pedang bermata dua. Ia bisa memperkaya kritik, tetapi juga bisa menenggelamkannya dalam bias. Pengalaman yang terlalu dekat dengan persoalan dapat melahirkan keterikatan emosional yang mengaburkan penilaian rasional.

Seorang mantan pejabat yang kecewa karena tidak mendapat posisi tertentu, misalnya, bisa saja mengkritik bukan karena niat memperbaiki, tetapi karena dorongan dendam atau rasa sakit hati. Begitu pula seseorang yang terlalu mencintai lembaga tempatnya dulu bernaung, mungkin tidak mampu melihat kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki.

Dalam hal ini, pengalaman empiris tidak selalu menjamin kebenaran kritik. Kritik yang baik bukan hanya lahir dari pengalaman, tetapi juga dari kemampuan untuk menjaga jarak, baik jarak emosional maupun intelektual terhadap objek yang dikritik. Tanpa kemampuan menjaga jarak, kritik mudah berubah menjadi keluhan personal atau pembelaan terselubung.

Kritik yang ideal adalah kritik yang berpijak pada penalaran rasional dan disertai pemahaman konteks. Maka, pengalaman seharusnya tidak menjadi penentu tunggal nilai kritik, melainkan salah satu unsur yang perlu dikendalikan oleh nalar.

Dalam banyak kasus, justru mereka yang tidak memiliki keterlibatan langsung sering mampu melihat secara lebih objektif, karena tidak terikat oleh pengalaman pribadi atau kepentingan tertentu.

Kita bisa menyebut dua ekstrem yang sering terjadi dalam praktik sosial. Di satu sisi, ada mereka yang menganggap kritik hanya sah bila datang dari “orang dalam”, dari mereka yang “pernah mengalami”.

Di sisi lain, ada pula yang memandang semua kritik sah tanpa mempertimbangkan kedalaman pengetahuan. Keduanya sama-sama keliru. Kritik tanpa dasar empiris bisa kehilangan konteks, tetapi kritik yang terlalu empiris bisa kehilangan objektivitas.

Oleh sebab itu, kritik seharusnya menjadi ruang dialog antara keduanya, antara pengalaman empiris dan rasionalitas reflektif. Mereka yang memiliki pengalaman langsung menyumbang pemahaman kontekstual, sedangkan mereka yang memiliki jarak menyumbang kejernihan berpikir.

Bila keduanya berjalan beriringan, maka kritik tidak hanya menjadi ekspresi emosi, tetapi menjadi bagian dari proses intelektual yang memperbaiki kehidupan sosial.

Kesimpulan

Pada akhirnya, membatasi ruang kritik hanya bagi mereka yang memiliki pengalaman empiris adalah bentuk penyempitan makna berpikir kritis dalam masyarakat yang seharusnya demokratis.

Kritik bukanlah hak istimewa yang dimonopoli oleh pengalaman, tetapi bagian dari kesadaran kolektif untuk menilai, menimbang, dan memperbaiki realitas sosial.

Menjadikan pengalaman sebagai syarat utama untuk mengkritik justru menimbulkan paradoks: di satu sisi menuntut meritokrasi dalam ranah wacana, namun di sisi lain menutup ruang meritokrasi yang sebenarnya lebih penting dalam jabatan dan tanggung jawab publik.

Pengalaman memang berharga, tetapi bukan satu-satunya sumber kebenaran. Ia harus disandingkan dengan nalar, dengan kemampuan reflektif, dan dengan kesediaan melihat sesuatu dari luar diri.

Sebab, tanpa jarak dan refleksi, pengalaman bisa berubah menjadi jerat emosional yang menyesatkan penilaian. Sebaliknya, tanpa empati dan pemahaman kontekstual, nalar bisa menjadi kering dan kehilangan makna kemanusiaannya.

Kritik yang sehat justru lahir dari pertemuan keduanya: pengalaman yang direfleksikan dan nalar yang berempati. Itulah bentuk kritik yang tidak hanya menuding, tetapi juga membangun; tidak hanya mempersoalkan, tetapi juga menawarkan jalan berpikir baru.

Dalam konteks sosial kita hari ini, mempertahankan ruang kritik yang terbuka, tanpa batas pengalaman empiris adalah bagian dari menjaga kewarasan publik dan menegakkan semangat demokrasi itu sendiri.

End.

Sulolipu