Sumatera Blackout Lagi: Terdepan Diekstraksi, Terdepan Pula Mendapat Petaka

Saat listrik padam pada Jumat malam, 22 Mei 2026, saya sedang melatih otot di sebuah pusat kebugaran di Kota Padang. Seketika ruangan gelap gulita. Untungnya tidak lama. Sekitar satu menit kemudian, genset raksasa tempat itu mulai bekerja. Lampu kembali menyala, musik kembali berbunyi. Orang-orang kembali berolahraga seperti biasa. Saya masih belum sadar kalau malam itu ternyata sebagian besar Sumatera sedang perlahan masuk ke dalam gelap.

Saya pulang. Mandi dengan bantuan senter ponsel. Lalu keluar mencari makan. Di situlah saya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Kota terlalu ramai untuk sebuah malam yang gelap. Orang-orang keluar rumah. Jalanan macet, lampu merah mati. Warung banyak yang tutup. Langit terlihat terang, bulan sabit menggantung mantap di dekat cakrawala.

Malam itu, koneksi internet berjalan lambat. Informasi datang sepotong-sepotong. Baru beberapa jam kemudian saya tahu bahwa yang terjadi bukan sekadar mati listrik biasa. Sumatera sedang blackout. Tentu saja saya mengumpati PLN di media sosial pribadi saya.

Lalu keesokan harinya saya membaca berita tentang dua anak di Pandai Sikek yang meninggal diduga akibat keracunan asap genset saat listrik padam. Saya pun mengumpat lagi, namun kali ini bukan hanya PLN.

Saya ingat ini bukan blackout pertama. Pada Juni 2024 lalu, blackout skala Sumatera juga pernah terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, terlalu banyak peristiwa di pulau ini yang terasa seperti alarm yang berbunyi berulang-ulang. Kita bahkan belum benar-benar move on dari banjir besar akhir tahun lalu. Di banyak tempat, banjir dan longsor masih terus datang hingga hari ini.

Deforestasi bergerak semakin agresif. Krisis ruang hidup masyarakat semakin terasa. Dan kini, blackout melumpuhkan sebagian besar sistem kelistrikan Sumatera sekaligus.

Ini ironis. Sumatera justru merupakan salah satu wilayah ekstraksi energi dan sumber daya terbesar di Indonesia. Batubara diambil dari sini. Hutan dibuka untuk industri dan energi. Sungai dibendung. Panas bumi dieksploitasi. Namun setiap kali sistem gagal, rakyat kecil hampir selalu menjadi pihak yang paling pertama merasakan lumpuhnya kehidupan.

Sumatera sebagai Frontier Ekstraksi Sekaligus Frontier Kerentanan

Jadi, bagaimana mungkin sebuah pulau yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung energi nasional justru begitu rentan terhadap kegelapan?

Dua orang anak di Pandai Sikek yang meregang nyawa akibat menghirup karbon monoksida dari genset adalah batas akhir toleransi kita. Tragedi ini sudah bukan lagi soal kerugian komersial PLN atau terganggunya hak kenyamanan konsumen. Ini adalah manifestasi fatal dari kegelapan tata kelola energi nasional. Sungguh sebuah kenaifan jika penguasa memperlakukan listrik sebatas komoditas bisnis ritel. Berdasarkan konstitusi dan logika ekonomi publik, listrik adalah public goods (barang publik) murni yang produksinya dibiayai oleh pajak rakyat dan ruang hidup daerah yang dikorbankan. Ketika negara gagal menyediakan pasokan yang andal hingga merenggut nyawa, ini adalah bentuk kelalaian struktural yang nyata.

Keterenggutan ini terasa sangat kolonial ketika kita hadapkan ia pada angka-angka statistik sektoral. Sumatera adalah lumbung energi yang menyuplai kemakmuran nasional. Berdasarkan data Kementerian ESDM dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Pulau Sumatera menyumbang sekitar 50% dari total produksi batubara nasional, yang dikeruk dari perut bumi Muara Enim, Jambi, hingga Ombilin, untuk menggerakkan turbin-turbin PLTU di seluruh Indonesia.

Bukan itu saja, pulau ini memikul beban ekologis sebagai produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan menguasai hampir 60% dari total luas perkebunan sawit nasional yang menghasilkan jutaan ton CPO, yang ironisnya dipuji-puji Jakarta sebagai bahan baku utama biosolar demi ambisi “transisi energi bersih”. Belum lagi jika kita menghitung potensi energi panas bumi (geotermal) Sumatera yang mencapai 9.679 MW. Angka ini merepresentasikan hampir 40% dari total potensi geotermal nasional, di mana Indonesia sendiri merupakan raksasa global yang menguasai hampir 40% cadangan panas bumi dunia yang membentang di sepanjang kaki Bukit Barisan. Sumatera memproduksi energi untuk menghidupkan gemerlap industri di pusat, namun daerahnya sendiri dibiarkan hidup dalam kerentanan sistemik.

Enak saja PLN berlindung di balik dalih “cuaca buruk di Kabupaten Bungo” sebagai pangkal bala rontoknya jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai pada malam jahanam itu. Pertanyaannya secara teknokratis, apakah anomali cuaca di Sumatera adalah hal baru? Jelas tidak. Kematian dua remaja di Pandai Sikek adalah eksternalitas negatif yang mematikan dari monopoli tata kelola energi terpusat. Ekspansi industri ekstraktif skala raksasa yang merusak hulu, seperti yang memicu banjir bandang masif pada November 2025 lalu, telah mendegradasi daya dukung lingkungan pulau ini, meningkatkan intensitas bencana hidrometeorologi, dan membuat infrastruktur publik kita kehilangan climate resilience (ketahanan iklim).

Krisis kelumpuhan total ini adalah dampak tak terhindarkan dari sentralisasi energi dan sentralisasi kebijakan pembangunan. Model ketenagalistrikan kita dipaksa menganut sistem centralized grid raksasa yang tidak adil bagi geografi daerah. Sistem interkoneksi tunggal ini membuat Sumatera yang luasnya 473.481 km² ketergantungan pada beberapa simpul transmisi kritis saja. Begitu satu urat nadi transmisi utama di Jambi terganggu, sistem Sumatera Bagian Utara (SBU) dan Sumatera Bagian Tengah (SBT) langsung terpisah, menciptakan efek domino instan yang memadamkan listrik di 7 provinsi sekaligus, mulai dari Lampung, Sumatera Barat, hingga Aceh yang mengalami pemadaman terparah lebih dari 10 jam.

Mengapa kita tidak pernah serius beranjak menuju desentralisasi energi? Padahal secara teknis, sistem microgrid atau smartgrid berbasis energi terbarukan komunitas (seperti mikrohidro atau surya komunal) jauh lebih resilien dari ancaman blackout massal. Jika satu simpul desa mati, wilayah lain tidak perlu ikut padam. Namun sistem desentralistik ini sengaja tidak diberi ruang, karena ia meruntuhkan monopoli korporasi besar atas hajat hidup publik.

Sumber daya alamnya dikeruk ke pusat berdasarkan UU Minerba yang tersentralisasi, kebijakan energinya didikte dari Jakarta, tetapi ketika sistemnya kolaps, kewenangan dan beban pemulihan dilempar ke daerah.

Yang kurang ajarnya, krisis struktural ini kian langgeng karena, meminjam istilah yang dikatakan oleh ekonom Media Wahyudi Askar, para pimpinan daerah kita masih bersikap layaknya “kucing aia”. Di hadapan rakyat dan media lokal, mereka beretorika manis seolah pro-rakyat yang ikut berduka, namun di hadapan kekuasaan pusat dan korporasi kelistrikan, mereka mendadak bisu, menekuk lutut, dan menjilat demi mengamankan konsesi politik sektoral mereka sendiri. Mereka tidak punya taji untuk menuntut redistribusi keadilan energi bagi rakyat Sumatera.

Ketika negara absen dan elite daerah lumpuh, rakyat Sumatera kian didorong ke sudut untuk saling menyelamatkan diri melalui gerakan solidaritas warga. Namun, solidaritas tidak boleh berhenti pada aksi sosial saling berbagi daya. Situasi ini sudah berada di titik nadir keadilan ekologis. Hilangnya nyawa manusia akibat matinya fungsi pelayanan publik adalah dasar hukum yang sangat kuat untuk melayangkan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit/CLS).

Ini adalah momentum bagi masyarakat sipil Sumatera untuk menyeret kelalaian struktural ini ke ranah hukum atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). Kita tidak bisa lagi membayar salah urus tata kelola energi ini dengan nyawa anak-anak kita. Sumatera harus menuntut akuntabilitas dan merebut kembali kedaulatan atas ruang hidupnya sendiri.