Mengapa Kita Sering Hanya Membahas Kegagalan Pemerintah?

Dan sebaliknya, tak pernah mengulas keberhasilannya.

Photo by Marco Oriolesi on Unsplash

Jika terkendala keanggotaan, lanjutkan baca dengan klik tautan ini.

Ada satu pola yang terasa makin kuat dalam percakapan publik kita (atau setidaknya dari yang saya sadari): setiap kali pemerintah dibahas, yang muncul hampir selalu adalah kegagalannya. Nada sinis mendahului penilaian, kekecewaan kadang mengesampingkan tabayun, dan cercaan amat sering melangkahi objektivitas.

Seolah-olah setiap kebijakan atau langkah dianggap salah, sementara apresiasi atas pencapaian dan keberhasilan jarang terdengar.

Pemikiran aneh (dari saya) ini bukan datang dari sikap anti-kritik, melainkan dari kegelisahan yang lebih dalam: apakah benar kita hidup di bawah sistem yang sepenuhnya gagal? Atau jangan-jangan kita telah terlalu terbiasa melihat segala hal dari sisi kekurangannya saja, sampai kebaikan sekecil apa pun luput dari perhatian?

Apakah pemerintah kita — baik saat ini maupun sebelumnya — benar-benar tanpa capaian sama sekali?

Mengapa, di tiap fase hidup, berganti orang yang kita temui, kita selalu mendengar keluh kesah tentang pemerintah, seakan kegagalan adalah satu-satunya hal yang patut dicatat?

Kita memang terdidik sejak kecil — atau memang sifat dasar manusia — untuk hidup dalam budaya membandingkan. Mulai dari pencapaian diri, kondisi keluarga, hingga lingkup yang lebih luas: negara.

Negara sendiri sering dibandingkan dengan versi ideal negara lain, tanpa menimbang sejarah, sumber daya, atau jalur panjang yang berbeda. Kita juga kerap lupa kalau mereka pun menghadapi permasalahan masing-masing, yang bisa jadi bahkan kita sendiri sudah mampu mengatasinya.

Jika kita jujur menengok ke belakang, banyak hal yang kini terasa biasa sebenarnya adalah capaian besar. Akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga kemudahan administrasi — semua itu tidak hadir begitu saja.

Sebagai contoh, saya bisa mengurus perpanjangan STNK kendaraan lima tahunan dalam waktu kurang dari 30 menit, dan mengikuti wawancara perpanjangan paspor kurang dari 10 menit.

Meski begitu, standar kepuasan kita tampaknya selalu bergerak naik, seakan capaian yang dulunya terasa mustahil kini menjadi hal yang dianggap biasa.

Memang benar, apa yang ideal seharusnya memang berlaku.

Namun, kita perlu menyadari jika setiap perbaikan membutuhkan waktu, dan tidak terjadi dalam sekejap.

Masalahnya, kemajuan besar jarang muncul secara dramatis. Ia bergerak perlahan, bertahap, dan sering kali luput dari sorotan. Kadang, perubahan signifikan membutuhkan waktu lintas generasi — hingga kita tiada, proses itu masih dilanjutkan oleh anak-cucu kita.

Sayangnya, satu kegagalan yang mencolok seringkali menutupi puluhan perbaikan kecil yang konsisten. Dan media sosial memperkuat kontradiksi ini. Alih-alih menampilkan kabar baik yang mudah tenggelam, kita disajikan kegagalan yang gampang menjadi sorotan, kemarahan yang menjelma kebiasaan, serta ketidakpuasan yang menemukan panggungnya.

Kepuasan publik, sebaliknya, tenggelam dalam diam.

Agaknya, selama ini keberhasilan jarang diperbincangkan karena sering dianggap sebagai kewajiban, bukan prestasi. Sebaliknya, kegagalan dipandang seperti dosa yang tak terampuni. Selain itu, terdapat sentimen sosial dimana mengakui capaian pemerintah kerap disalahartikan sebagai sikap tidak kritis atau tidak berpihak pada rakyat.

Kritik sebagai kontrol vs kebiasaan membabi buta

Tak dapat disangkal, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara. Kritik berfungsi sebagai kontrol, penyeimbang kekuasaan, dan alarm ketika kebijakan menyimpang. Tanpa kritik, kekuasaan berisiko menjadi buta.

Selain itu, menyuarakan pendapat juga bagian dari kebutuhan manusia untuk beraktualisasi, yang diatur serta dijamin oleh Undang-Undang.

Namun, menurut saya pribadi, ada perbedaan antara kritik yang bertujuan memperbaiki — kritik konstruktif — dengan kritik yang sekadar ungkapan ketidakpuasan. Ketika setiap kebijakan — apalagi yang dampaknya baru terlihat dalam jangka panjang — selalu dipandang sebagai kesalahan, kritik kehilangan konteks dan proporsinya. Ia tak lagi membangun, melainkan perwujudan dari ketidaksetujuan atas apa yang disampaikan.

Ada banyak ungkapan klise yang sering kita dengar dan terima, misalnya: (1) tidak ada kebijakan yang benar untuk semua orang pada waktu yang sama, dan (2) semakin besar urusan yang diemban, semakin besar pula potensi konflik yang muncul.

Kita pun menyadari bahwa pemerintah pada dasarnya adalah kumpulan manusia dengan segala keterbatasannya, berisi orang-orang dengan pemahaman yang dibentuk selama hidupnya “yang singkat”.

Namun, tetap saja, kita sering memperlakukan pemerintah seolah ia adalah entitas ideal yang tak boleh salah — sebuah persona tanpa cela.

Jika kita mampu menerima ketidaksempurnaan individu, mengapa kita sulit menerima ketidaksempurnaan kumpulannya? Apalagi dalam skala negara, perbedaan adalah risiko yang tak terhindarkan.

Oleh karena itu, menurut saya, penting bagi kita untuk mengapresiasi capaian negara.

Menginventarisasi kemajuan bukan berarti memuja kekuasaan, melainkan bentuk keadilan dalam menilai kinerja dan capaian. Dengan mengetahui apa yang telah dicapai, kita memiliki pijakan yang lebih kokoh untuk menuntut perbaikan selanjutnya.

Dan… kritik yang berangkat dari pengakuan progres yang terukur akan jauh lebih tajam, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab.

Jangan sampai, karena terlalu sibuk mencari lubang di jalan, kita lupa bahwa jalannya sendiri sudah semakin panjang dan menjangkau lebih banyak orang. Menurut saya, kita butuh keseimbangan ini, agar setiap perbaikan — sekecil apa pun — tidak luput dari perhatian.

Menuju keseimbangan kritik dan apresiasi

Barangkali, kedewasaan publik tidak diukur dari seberapa keras kita mengkritik, melainkan dari seberapa adil kita menilai. Kritik tetap perlu, tentu, tetapi apresiasi juga layak diberikan. Dan… mengakui kemajuan bukan berarti kita berhenti mengkritik.

Sekali lagi, hakulyakin tidak ada pemerintah yang sempurna.

Namun di tengah kekurangan mereka, ada kemajuan yang patut diakui.

Mungkin, dari situlah percakapan publik yang lebih segar bisa dimulai.

Saya bukan pakar kebijakan sosial, dan tulisan ini sama sekali bukan untuk menyinggung siapa pun. Bukan maksud saya menjadi pro pemerintah, dan bukan pula maksud saya mengabaikan isu sosial.

Tulisan ini semata-mata refleksi pribadi.

Saya sendiri masih banyak belajar — memahami pandangan orang lain, menerima fakta dan kenyataan, menghormati pendapat yang berbeda, dan menelan kekecewaan.

Ah, mungkinkah ada pembaca yang budiman sudi memberikan komentar atas tulisan saya yang ngawur dan ngalor-ngidul ini?

Terima kasih telah membaca.

Baca juga:

[embed]Jumlah Follower Tak Menentukan Nilai Tulisanmu Ketika sudah konsisten menulis, tapi engagement masih rendahmedium.com