Ketika Jokowi Turun Gunung: Bayang-Bayang Pengaruh di Era Pasca-Kekuasaan

Jokowi saat melakukan pertemuan dengan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) di Waroeng Kopi Klotok, Seminyak, Bali. Momen tersebut berlangsung pada awal Oktober 2025. Foto: Dok. facebook /RajaAntoniPSI

Tidak banyak mantan pemimpin yang benar-benar meninggalkan panggung politik setelah masa jabatannya berakhir. Sebagian memilih menjadi negarawan yang menjaga jarak dari hiruk-pikuk kekuasaan, sementara sebagian lainnya tetap hadir sebagai figur yang memengaruhi arah politik, meskipun tidak lagi memegang jabatan formal. Dalam konteks Indonesia hari ini, perdebatan mengenai “Jokowi turun gunung” menjadi menarik bukan semata karena sosoknya, melainkan karena apa yang fenomena tersebut katakan tentang relasi antara kekuasaan, pengaruh, dan demokrasi pasca-pemerintahan.

Beberapa waktu terakhir, istilah “turun gunung” kembali mengemuka dalam ruang publik. Berbagai manuver politik, pertemuan dengan elite, hingga sinyal dukungan terhadap agenda atau figur tertentu memunculkan persepsi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia itu masih memiliki peran yang signifikan dalam lanskap politik nasional. Bagi para pendukungnya, hal tersebut dianggap wajar. Jokowi dinilai memiliki pengalaman, jaringan, dan legitimasi politik yang masih kuat untuk ikut memberikan arah terhadap berbagai dinamika kebangsaan. Namun bagi para pengkritiknya, fenomena itu menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar: sampai sejauh mana pengaruh seorang mantan presiden seharusnya bekerja dalam sistem demokrasi?

Pertanyaan tersebut penting karena demokrasi modern tidak hanya berbicara tentang pergantian jabatan, tetapi juga tentang regenerasi pengaruh. Pergantian kekuasaan seharusnya membuka ruang bagi lahirnya kepemimpinan baru, gagasan baru, dan konfigurasi politik yang baru. Ketika seorang mantan pemimpin tetap menjadi pusat gravitasi politik, publik perlu memahami apakah hal tersebut memperkuat stabilitas demokrasi atau justru menghambat proses pendewasaan politik.

Politik Pasca-Kekuasaan dan Fenomena “Kingmaker”

Dalam ilmu politik, fenomena mantan pemimpin yang tetap memiliki pengaruh bukanlah hal yang unik. Di berbagai negara, terdapat figur-figur yang tetap menjadi rujukan politik meskipun telah meninggalkan kursi pemerintahan. Mereka sering disebut sebagai kingmaker, yakni tokoh yang tidak lagi memegang kekuasaan formal, tetapi memiliki kemampuan memengaruhi arah kekuasaan melalui jaringan politik, basis dukungan, maupun pengaruh simbolik yang dimiliki.

Jokowi memiliki hampir seluruh elemen tersebut. Selama satu dekade memimpin Indonesia, ia berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, pragmatis, dan mampu mempertahankan tingkat popularitas yang relatif tinggi hingga akhir masa jabatannya. Berbagai survei nasional menjelang akhir pemerintahannya menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tetap berada pada angka yang kuat dibanding banyak pemimpin di negara demokrasi lainnya.

Modal politik semacam itu tidak serta-merta hilang ketika masa jabatan berakhir. Justru dalam banyak kasus, popularitas yang masih tinggi dapat berubah menjadi sumber pengaruh baru yang bekerja di luar struktur formal pemerintahan. Karena itu, ketika Jokowi kembali aktif dalam berbagai dinamika politik, sesungguhnya yang sedang bekerja bukanlah kekuasaan administratif, melainkan kekuasaan simbolik.

Di sinilah letak kompleksitasnya. Kekuasaan formal memiliki batas yang jelas karena diatur oleh konstitusi dan mekanisme kelembagaan. Sebaliknya, pengaruh simbolik jauh lebih sulit diukur dan dibatasi. Ia bekerja melalui persepsi, loyalitas politik, jaringan sosial, dan legitimasi yang dibangun selama bertahun-tahun.

Dalam konteks demokrasi, pengaruh semacam itu bisa menjadi aset sekaligus tantangan.

Di satu sisi, keterlibatan mantan presiden dapat membantu menjaga stabilitas politik, menjadi jembatan komunikasi antar-kelompok, serta memberikan pengalaman yang berharga dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan. Tidak sedikit negara yang memanfaatkan peran mantan pemimpin sebagai sumber kebijaksanaan politik atau elder statesman.

Namun di sisi lain, pengaruh yang terlalu dominan juga dapat menciptakan ketergantungan politik yang berlebihan. Ketika aktor-aktor politik lebih sibuk membaca sinyal dari mantan pemimpin dibanding membangun kapasitas dan legitimasi sendiri, proses regenerasi kepemimpinan dapat berjalan tidak sehat.

Lebih jauh lagi, demokrasi membutuhkan kompetisi gagasan, bukan sekadar kompetisi kedekatan dengan figur yang berpengaruh. Ketika politik terlalu bertumpu pada satu tokoh, risiko personalisasi kekuasaan menjadi semakin besar. Institusi politik menjadi kurang berkembang karena perhatian publik dan elite lebih terfokus pada individu dibanding penguatan sistem.

Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan serupa, yakni ketika figur politik tertentu menjadi terlalu dominan sehingga keberlangsungan pengaruhnya melampaui masa jabatan formal yang dimiliki. Dalam jangka pendek, kondisi tersebut mungkin menciptakan stabilitas. Namun dalam jangka panjang, demokrasi yang sehat membutuhkan distribusi pengaruh yang lebih merata agar proses kaderisasi dan regenerasi dapat berlangsung secara alami.

Yang menarik, perdebatan mengenai Jokowi turun gunung juga menunjukkan bagaimana politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor personal dibanding faktor kelembagaan. Publik sering kali lebih tertarik membahas siapa yang berbicara daripada apa yang dibicarakan. Figur menjadi lebih penting daripada gagasan. Akibatnya, dinamika politik sering berputar di sekitar tokoh, bukan di sekitar solusi terhadap persoalan bangsa.

Padahal Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar pertarungan pengaruh antar-elite. Perlambatan ekonomi global, ancaman disrupsi kecerdasan buatan terhadap pasar kerja, kualitas pendidikan, ketahanan pangan, transformasi energi, hingga keamanan data digital adalah isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian serius. Terlalu banyak energi politik yang terserap pada figur berisiko membuat bangsa kehilangan fokus terhadap agenda masa depan.

Karena itu, perdebatan mengenai Jokowi turun gunung seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah beliau masih berpengaruh atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana pengaruh tersebut digunakan. Apakah untuk memperkuat institusi demokrasi atau justru memperbesar ketergantungan politik terhadap figur tertentu? Apakah untuk mendorong lahirnya generasi pemimpin baru atau justru membuat ruang regenerasi menjadi semakin sempit?

Pada akhirnya, sejarah tidak hanya menilai seorang pemimpin dari apa yang ia lakukan ketika berkuasa, tetapi juga dari bagaimana ia memosisikan diri setelah kekuasaan berakhir. Seorang mantan presiden memiliki hak untuk tetap aktif dalam kehidupan publik. Namun kualitas demokrasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh aktor politik, termasuk mantan pemimpin, untuk menempatkan kepentingan institusi di atas kepentingan personal.

Jokowi mungkin telah meninggalkan Istana, tetapi pengaruh politiknya belum sepenuhnya pergi. Itulah realitas yang harus dipahami secara objektif. Namun demokrasi yang matang tidak boleh bergantung pada satu figur, seberapa besar pun pengaruh yang dimilikinya. Demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang mampu melahirkan pemimpin baru, gagasan baru, dan arah baru tanpa harus terus-menerus bergantung pada bayang-bayang masa lalu.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya kemampuannya membangun pengaruh ketika berkuasa, melainkan juga kemampuannya memberi ruang bagi masa depan untuk tumbuh setelah kekuasaannya berakhir.