Dari Balik Mimbar

Saya pernah salah menyebutkan tarif PPN yang sudah berubah jadi 12% saat sosialisasi ke para bendaharawan dinas di Tanjung Balai Karimun. Tarif itu baru diimplementasikan di awal tahun, sehingga saya masih menyebutkan tarif 11% saat melakukan simulasi perhitungan.

Setelah sosialisasi selesai, seorang sahabat mengoreksi kesilapan saya itu. Kami tertawa, memperbaikinya untuk sosialisasi berikutnya, lalu melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Kesalahan kecil itu ya berhenti di aula kantor tempat saya sosialisasi dan dampaknya pun tidak ke mana-mana, karena secara matematis perhitungan saya itu tidak salah.

Namun beberapa waktu kemudian saya membayangkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana jika kesalahan yang sama terjadi di atas podium kenegaraan? Bagaimana jika hal yang keliru itu bukan didengar oleh puluhan orang di aula seperti saya, melainkan oleh jutaan pasang telinga? Bagaimana jika yang salah bukan sekadar perhitungan sederhana, tetapi data sejarah, informasi ekonomi atau fakta yang menjadi dasar sebuah kebijakan?

Mungkin di situlah letak perbedaannya. Tidak semua kesalahan memiliki panggung yang sama.

Belakangan ini, kita beberapa kali disuguhkan momen ketika pidato presiden menjadi bahan perbincangan luas karena kekeliruan data atau penyebutan fakta tertentu. Sebagian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Bagaimanapun juga, seorang presiden adalah manusia biasa yang bekerja di bawah tekanan luar biasa besar. Jadwal yang padat, agenda yang bertumpuk, perjalanan yang tidak pernah berhenti serta tanggung jawab yang menyangkut nasib jutaan orang tentu menciptakan kelelahan yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan dari kita, rakyat biasa.

Namun di sisi lain, sulit juga untuk mengabaikan kenyataan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut seorang kepala negara memiliki bobot yang berbeda dibanding kata-kata orang biasa. Ketika seorang presiden berbicara, yang mendengarkan bukan hanya orang-orang yang hadir di saat Beliau pidato. Ada birokrat yang menerjemahkan pidato itu menjadi kebijakan, pelaku usaha yang membaca arah ekonomi, investor yang menangkap sinyal, negara lain yang mengamati posisi Indonesia dan tentu saja ada jutaan rakyat yang menjadikan pidato tersebut sebagai referensi tentang ke mana bangsa ini sedang melangkah. Tak percaya, lihat saja pernyataan Donald Trump setahun belakangan ini.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata tentang benar atau salahnya sebuah angka. Persoalannya adalah tentang kepercayaan.

Saya kemudian teringat pada sejarah para presiden kita. Banyak orang mengenang Bung Karno sebagai orator terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Gambaran yang melekat dalam ingatan kolektif kita adalah seorang pemimpin yang berdiri di depan massa, berbicara penuh semangat, menggerakkan emosi ribuan orang hanya dengan kekuatan suaranya. Seolah-olah semua itu lahir begitu saja dari Beliau punya talenta.

Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.

Di balik pidato-pidato besar Bung Karno terdapat proses panjang yang melibatkan banyak orang. Nama-nama seperti Njoto, Roeslan Abdulgani dan Ketut Tantri bukan sekadar tokoh politik. Mereka juga merupakan bagian dari ekosistem intelektual yang membantu menyediakan data, referensi sejarah, analisis geopolitik dan berbagai bahan yang kemudian diolah kembali oleh Bung Karno. Ia mungkin mengubah rima, tata kalimat dan cara penyampaiannya. Ia mungkin juga menambahkan emosi, penekanan atau improvisasi yang membuat pidatonya hidup. Namun fondasi faktanya telah dibangun terlebih dahulu. Bung Karno berimprovisasi pada rasa, bukan pada fakta.

Sejarah juga memberikan pelajaran menarik dari sosok lain seperti B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Keduanya adalah figur dengan kapasitas intelektual yang luar biasa. Habibie dikenal sebagai ilmuwan kelas dunia, sementara Gus Dur memiliki keluasan wawasan yang bahkan sering membuat lawan bicaranya kesulitan mengikuti alur pikirnya. Namun justru karena kecerdasan itu, keduanya kerap berbicara secara spontan dan keluar dari naskah. Dalam beberapa kesempatan, pernyataan yang dilontarkan menimbulkan interpretasi yang beragam dan memaksa birokrasi untuk memberikan klarifikasi tambahan.

Ini bukan kritik terhadap mereka. Justru sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang-orang paling cerdas sekalipun tetap membutuhkan sistem yang membantu menjaga konsistensi pesan. Kecerdasan individu tidak selalu mampu menggantikan pentingnya proses verifikasi.

Sebaliknya, kita melihat pendekatan yang berbeda pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. SBY dikenal sangat teliti dalam menyusun dan mengedit pidatonya. Ia memberi perhatian besar pada pilihan kata, struktur kalimat dan kemungkinan munculnya multitafsir. Jokowi memiliki gaya yang berbeda. Ia memilih bahasa yang lebih sederhana, langsung dan teknis. Namun satu hal yang relatif konsisten adalah penggunaan naskah serta teleprompter untuk menjaga stabilitas pesan.

Mungkin tidak semua pidato mereka dikenang sebagai pidato paling berapi-api dalam sejarah bangsa. Namun publik relatif jarang dibuat sibuk memperdebatkan kesalahan data atau mengurai maksud sebenarnya dari sebuah pernyataan.

Dari sini saya merasa ada kesalahpahaman yang cukup mengakar dalam budaya politik kita. Kita sering menganggap bahwa pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa berbicara tanpa teks. Seolah-olah membaca naskah merupakan tanda bahwa seseorang tidak menguasai persoalan yang sedang dibahas. Padahal banyak pemimpin besar dunia justru melakukan hal sebaliknya.

John F. Kennedy menggunakan tim penulis pidato. Barack Obama menggunakan tim penulis pidato. Winston Churchill yang pidatonya menjadi bagian penting dari sejarah dunia juga menyiapkan naskah dengan sangat serius. Tidak ada yang menganggap mereka kurang cerdas karena membaca teks. Tidak ada yang meragukan kapasitas mereka hanya karena menggunakan teleprompter.

Justru karena mereka memahami besarnya konsekuensi dari setiap kata, mereka memilih untuk tidak menyerahkan semuanya kepada ingatan.

Mungkin di sini juga letak pelajaran yang paling penting. Kita sering terlalu terpesona pada figur yang tampak mampu melakukan segalanya sendirian. Padahal pemerintahan tidak dibangun oleh satu orang yang tahu segalanya. Pemerintahan dibangun oleh sistem yang memastikan kemungkinan kesalahan menjadi sekecil mungkin.

Tim komunikasi, penulis pidato, peneliti kebijakan, para ahli ekonomi hingga pemeriksa fakta seharusnya tidak hanya menjadi pelengkap struktur organisasi. Mereka adalah lapisan pengaman yang melindungi pesan seorang presiden dari kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah.

Karena pada akhirnya, penggunaan naskah bukan tanda kelemahan. Teleprompter dan speechwriter bukan ancaman bagi keaslian dan kharisma seorang pemimpin.

Semua itu hanyalah bentuk kesadaran bahwa manusia bisa lelah, bisa lupa dan bisa keliru. Dan sungguh tidak ada yang salah dengan mengakui hal tersebut. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak meminta presidennya menjadi manusia setengah dewa, sempurna nan tak tercela.

Rakyat hanya berharap bahwa ketika sebuah kata diucapkan dari podium negara, kata itu sudah melewati cukup banyak mata, cukup banyak pikiran dan tentunya cukup banyak kehati-hatian.

Karena bagi sebagian orang, pidato mungkin hanya rangkaian kalimat. Tetapi bagi sebuah bangsa, satu kalimat pun bisa menjadi arah.