Agen Perubahan atau Agen Kenyamanan?

Setiap tanggal 28 Oktober atau dalam setiap seremoni penyambutan mahasiswa baru dan upacara kelulusan, sebuah narasi yang selalu diputar ulang dengan pengeras suara yang menggema, “Pemuda adalah aset masa depan bangsa, mahasiswa adalah agen perubahan.” Narasi ini terdengar begitu romantis, heroik, dan sakral. Namun, jika kita bersedia menepi sejenak dari riuh tepuk tangan itu, lalu berjalan menyusuri lorong-lorong kampus, kita akan menemukan pemandangan yang kontradiktif. Di sana, di ruang-ruang kelas ber-AC dan di balik layar gawai yang mahal, “agen perubahan” itu sedang asik dengan gadgetnya. Mereka mengoleksi sertifikat, menata portofolio, memoles riwayat hidup, dan menyusun strategi matang demi satu tujuan, bagaimana caranya agar setelah lulus bisa segera diserap perusahaan multinasional, mendapatkan gaji dua digit, dan menyelamatkan diri mereka sendiri dari ketidakpastian ekonomi.

Di era kompetitif ini, kecemasan memaksa pemuda mengubah idealisme mereka menjadi algoritma yang menarik bagi korporasi. Ruang tunggu koridor kampus tidak lagi riuh oleh perdebatan ideologis mengenai arah bangsa, melainkan dipenuhi oleh bisik-bisik mengenai trik menembus magang di perusahaan investasi global atau cara memoles profil LinkedIn. Keberhasilan tidak lagi diukur dari seberapa tajam analisis seorang mahasiswa dalam membedah ketimpangan di sekitarnya, melainkan dari seberapa cepat ia mengamankan posisi aman di puncak piramida korporasi. Gerakan sosial bergeser menjadi kompetisi portofolio, kepedulian dikomodifikasi menjadi pengisian lembar resume.

Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk hidup sejahtera. Menjadi makmur adalah hak universal setiap manusia. Namun, ketika seluruh energi intelektual, waktu, dan privilese akademik yang dimiliki seorang pemuda direduksi hanya untuk melayani ambisi privat tersebut, di sanalah sebuah tragedi sedang berlangsung. Fenomena inilah yang layak kita sebut sebagai “Egoisme Intelektual”. Sebuah kondisi di mana pendidikan tinggi tidak lagi dipandang sebagai alat pembebasan sosial, melainkan sekadar komoditas investasi pribadi. Kita sedang menyaksikan lahirnya generasi yang sangat cerdas secara individual, tetapi rabun dekat terhadap persoalan kolektif di sekelilingnya.

Jika kita membaca kembali peta hukum Indonesia, ada dua produk regulasi yang sebenarnya dirancang secara sistematis untuk mengunci agar idealisme pemuda tidak runtuh diterjang arus pragmatisme tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Tulisan ini hadir sebagai sebuah refleksi kritis, sebuah gugatan personal dari seorang mahasiswa yang hari ini berdiri di persimpangan jalan, menyaksikan bagaimana kedua mandat hukum yang mulia tersebut sering kali bertabrakan, bahkan kalah tanding, oleh realita pragmatisme yang bersarang di dalam kepala kita masing-masing.

Pendidikan Secara Konseptual: Memanusiakan Manusia

Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam lingkaran dinding kampus, kita harus mengembalikan esensi pendidikan ke akar filosofisnya yang paling murni. Apa sebenarnya yang kita lakukan ketika kita mengklaim diri sedang menempuh pendidikan? Pendidikan secara konseptual bukanlah sebuah proses mekanis seperti memasukkan data ke dalam komputer. Pendidikan juga bukan sekadar pelatihan teknis agar manusia terampil mengoperasikan mesin atau menyusun laporan keuangan perusahaan.

Filsuf pendidikan terkemuka asal Brasil, Paulo Freire, dalam bukunya “Pendidikan Kaum Tertindas”, pernah mengingatkan dengan tegas bahwa esensi terdalam dari pendidikan adalah proses humanisasi atau memanusiakan manusia. Freire mengkritik keras apa yang disebutnya sebagai “banking concept of education”, di mana siswa hanya dianggap sebagai celengan kosong yang pasif, tempat guru menyetorkan pengetahuan. Pendidikan, menurut Freire, harus menjadi alat pembebasan yang menyadarkan manusia akan realitas dunianya, bukan justru menjadikannya robot yang patuh pada sistem yang mapan.

Dalam model pendidikan gaya bank tersebut, dialog kritis sengaja dimatikan demi menciptakan kepatuhan. Ketika mahasiswa hanya diposisikan sebagai wadah penampung materi kuliah tanpa pernah diajak menggali realitas di lapangan, mereka kehilangan kapasitas untuk mempertanyakan struktur sosial yang timpang di sekelilingnya. Mereka dididik untuk menerima dunia apa adanya, bukan untuk memahami mengapa dunia bisa menjadi seburuk ini, dan bagaimana cara memperbaikinya.

Senada dengan hal tersebut, bapak pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, dalam kumpulan tulisannya menegaskan bahwa “Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang tujuannya adalah memerdekakan manusia secara lahir dan batin agar mereka tidak hidup di bawah perintah orang lain, melainkan mampu memerintah diri sendiri secara mandiri.”

Secara falsafah, proses pendidikan konseptual ini seharusnya membentuk apa yang sering disebut sebagai helicopter view. Ini adalah sebuah kemampuan berpikir untuk tidak melihat masalah secara parsial atau sepotong-sepotong. Seseorang yang terdidik secara konseptual akan dilatih untuk melihat masyarakat sebagai sebuah sistem besar yang saling terhubung satu sama lain. Ketika ia melihat sebuah ketimpangan, entah itu kemacetan, kemiskinan, atau rusaknya ekosistem lingkungan, ia tidak hanya melihat gejalanya di permukaan. Ia akan melacak akar masalahnya dari berbagai aspek, yaitu ekonomi, kebijakan publik, sosiologis, hingga tata laksana teknisnya.

Melihat masyarakat sebagai sebuah sistem berarti memahami adanya siklus input, proses, output, serta feedback loop yang konstan. Jika seorang mahasiswa dilatih dengan cara pandang ini, ia tidak akan terjebak pada kesimpulan yang menghakimi korban ketimpangan sistemik. Ia tidak akan menganggap kemiskinan di pinggiran kota semata-mata karena kemalasan individu, melainkan sebagai akibat logis dari kebijakan tata ruang yang eksklusif, akses modal yang tersumbat, dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Kemampuan analisis inilah yang membedakan sarjana sejati dengan tukang pencatat data yang kaku.

Pendidikan konseptual bertugas mengubah “semangat mentah” yang biasanya dimiliki oleh jiwa muda menjadi sebuah pisau analisis yang presisi. Tanpa dasar konseptual yang kuat, semangat pemuda hanya akan melahirkan tindakan-tindakan reaktif yang berumur pendek — seperti kembang api yang menyala terang sesaat lalu padam tanpa menyisakan apa-apa selain abu. Pendidikan memberikan struktur pada kekacauan berpikir, memberikan metodologi pada intuisi, dan memberikan efisiensi pada eksekusi.

Namun, apa yang terjadi jika proses konseptual ini dicabut dari akarnya? Yang lahir adalah manusia-manusia yang cerdas secara kalkulasi tetapi tumpul secara empati. Mereka mampu menyelesaikan persamaan matematika rumit tetapi gagap ketika ditanya bagaimana ilmumu bisa membantu seorang petani di desa terpencil yang produknya membusuk karena rantai pasok yang tidak adil. Ketika pendidikan gagal menanamkan kesadaran sistemik ini, maka ilmu pengetahuan hanya menjadi menara gading. Ia berdiri megah, indah, menembus awan, tetapi kakinya sama sekali tidak menginjak bumi realita.

Pemuda dalam Deklarasi : Menakar UU Kepemudaan

Jika pendidikan adalah bahan bakarnya, maka pemuda adalah mesin penggeraknya. Di Indonesia, posisi pemuda tidak hanya diakui secara kultural, tetapi juga diikat secara hukum yang sah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 UU №40 Tahun 2009, negara secara sadar mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Namun, yang jauh lebih penting dari sekadar batasan angka statistik usia adalah bagaimana regulasi ini menjabarkan fungsi strategis pemuda. Jika kita membedah isi undang-undang ini, khususnya pada Pasal 16, ditegaskan bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Sebagai kekuatan moral, pemuda diamanatkan untuk menjadi arah jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa, dengan kejernihan akademisnya, dituntut berada di garis depan untuk menyuarakan kebenaran ketika terjadi pembusukan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Namun, peran ini goyah ketika kenyamanan mulai mengikis keberanian moral tersebut. Ketakutan akan sanksi administratif, atau hilangnya peluang beasiswa sering kali membungkam suara kritis mahasiswa, mengubah mereka menjadi pengamat yang acuh tak acuh.

Kontrol sosial menuntut pemuda untuk aktif mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan publik yang timpang. Namun, di era disrupsi informasi ini, fungsi kontrol sosial ini sering mengalami pendangkalan di media sosial. Kritik berbasis data sering kali kalah populer dibandingkan dengan riuh perdebatan yang dangkal di ruang digital. Mahasiswa kerap terjebak dalam pusaran hoaks, kiranya menjadi penunjuk arah yang jernih bagi masyarakat.

Menjadi agen perubahan berarti membawa inovasi konkrit, melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan mengoptimasi sistem sosial yang berjalan pincang di sekitarnya. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan struktural yang berbasis pada penguasaan keilmuan. Ketika mahasiswa memilih membatasi ruang dampaknya hanya untuk kepentingan pribadi, maka fungsi agen perubahan ini mengalami penyusutan makna yang tragis, dari mengubah tatanan sosial menjadi sekadar mengubah status ekonomi individual.

Kata “agen” di dalam dokumen hukum tersebut mengandung konsekuensi logis yang sangat berat. Seorang agen bukanlah penonton pasif di tribun sejarah. Agen adalah subjek yang bergerak, memengaruhi sistem, mengintervensi keadaan, dan menciptakan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. UU Kepemudaan menuntut adanya proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemudaan secara berkesinambungan agar mereka memiliki tanggung jawab sosial yang nyata.

Namun, mari kita hadapkan mandat yang tertulis di atas kertas hukum tersebut dengan kondisi jiwa pemuda masa kini. Pemuda hari ini sedang dikepung oleh tantangan yang luar biasa hebat. Di satu sisi, mereka adalah generasi digital asli yang memiliki akses tak terbatas terhadap informasi. Di sisi lain, mereka adalah generasi yang paling rentan mengalami kecemasan masa depan.

Tanggung jawab sosial yang diamanatkan oleh undang-undang kepemudaan kalah tanding dibandingkan dengan narasi pencapaian finansial pribadi. Banyak pemuda yang akhirnya terjebak dalam mentalitas bertahan hidup yang individualis. Mereka merasa bahwa memastikan masa depan ekonomi sendiri saja sudah susah payah, sehingga tidak ada lagi waktu untuk memikirkan perubahan bangsa. Keresahan ini valid, namun sikap yang salah terhadap ketakutan ini mendorong mereka jatuh ke dalam pandangan pragmatis. Mereka lupa bahwa ruang gerak individu mereka sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kesehatan sistem sosial di sekitarnya.

Pendidikan Tinggi dan Egoisme Intelektual

Ketika pemuda yang sedang cemas ini memasuki gerbang perguruan tinggi, mereka bertemu dengan sebuah ekosistem yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di sinilah benturan ideologis itu mencapai puncaknya.

Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 12 Tahun 2012, dijelaskan secara eksplisit mengenai kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu kesatuan asas yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiga pilar ini tidak boleh berdiri sendiri secara terpisah. Mereka adalah satu kesatuan yang utuh. Ilmu yang didapat dari pilar pendidikan, harus diperdalam melalui pilar penelitian, dan hasilnya disalurkan melalui pilar pengabdian kepada masyarakat.

Namun, mari kita jujur melihat realita di lapangan aktivitas akademik sehari-hari. Pilar ketiga, Pengabdian kepada Masyarakat, sering kali diperlakukan seperti anak tiri yang kehadirannya hanya dianggap sebagai beban administratif kelulusan. Program pengabdian sering kali dianggap sekadar formalitas acara, seperti mengecat gapura desa, menanam bibit pohon, atau membuat plang penunjuk jalan. Jarang sekali ada sentuhan metodologi ilmiah yang mendalam, atau upaya sistemik secara jangka panjang untuk menyelesaikan masalah struktural di wilayah tersebut.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena hulu dari motivasi mahasiswa telah mengalami pergeseran paradigma akibat mengidap Egoisme Intelektual. Banyak mahasiswa hari ini yang mengadopsi cara pandang Return on Investment terhadap bangku kuliah. Mereka merasa karena telah membayar UKT yang mahal setiap semester dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar, maka tujuan akhir dari seluruh investasi ini adalah bagaimana bisa mendapatkan keuntungan finansial personal sebesar-besarnya secepat mungkin setelah lulus. Masalah bahwa di luar sana ada ketimpangan, kemiskinan, atau kerusakan sistem sosial, itu dianggap sebagai urusan pemerintah, bukan urusan mereka.

Paradigma egois ini didukung secara tidak langsung oleh sistem institusi kampus yang perlahan bergeser menjadi “pabrik ijazah”. Kampus-kampus hari ini sering kali lebih bangga memamerkan berapa persen lulusannya yang langsung bekerja di perusahaan multinasional daripada memamerkan berapa banyak inovasi mahasiswanya yang berhasil menyelamatkan sebuah komunitas masyarakat dari krisis. Kurikulum didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan pesanan industri. Mahasiswa akhirnya dibentuk untuk insan yang patuh, efisien, dan siap pakai. Mereka diajarkan cara mengoptimasi keuntungan perusahaan, cara memangkas biaya logistik perusahaan, dan cara meningkatkan produktivitas pabrik. Namun, di saat yang sama, kemampuan mereka untuk mempertanyakan kelayakan daro sistem tersebut secara perlahan dimatikan.

Ini adalah bentuk kegagalan terbesar dari dunia pendidikan tinggi. Kampus berhasil mencetak ribuan manusia pintar ber-IPK cumlaude, yang fasih berbicara bahasa asing. Namun, pada saat yang sama, Indonesia sedang memanen sebuah generasi elite baru yang rabun dekat secara sosial, yang tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka pintar untuk diri mereka sendiri, kaya untuk diri mereka sendiri, dan mati untuk diri mereka sendiri tanpa pernah meninggalkan jejak perbaikan yang berarti bagi peradaban di sekelilingnya.

Menyatukan Sistem dan Memposisikan Mahasiswa

Kita tidak bisa membiarkan kondisi egoisme intelektual ini terus berlanjut hingga mengakar. Memisahkan pemuda dari tanggung jawab akademisnya di perguruan tinggi adalah cara paling instan untuk menghancurkan masa depan sebuah bangsa. Kita harus menempatkan ulang bagaimana pemosisian seorang pemuda.

Bagaimana cara menyatukan kedua konsep ini menjadi satu kesatuan yang utuh? Kita harus memandang organisasi masyarakat dan kampus sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Kampus tidak boleh lagi menjadi tempat pelarian atau tempat bersembunyi dari realita sosial. Kampus harus diposisikan sebagai lab untuk membedah masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Mahasiswa, dengan segala privilese akses keilmuannya, harus mampu memposisikan diri sebagai jangkar.

Menjadi jangkar berarti ketika masyarakat mengalami guncangan akibat ekonomi, perubahan kebijakan yang tidak adil, atau kerusakan lingkungan, mahasiswa harus menjadi penahan agar tatanan sosial tersebut tidak tenggelam. Dalam pandangan yang holistik, setiap teori yang dipelajari di ruang kuliah, baik ilmu teknik, ekonomi, sosiologi, maupun hukum, seharusnya bisa digunakan sebagai alat optimasi sosial. Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Industri yang mempelajari sistem logistik dan rantai pasok tidak seharusnya hanya berpikir bagaimana mempercepat pengiriman barang milik Online Shop besar. Ia harusnya terpanggil untuk mendesain sistem distribusi logistik pangan yang efisien di daerahnya agar pengepul tidak bisa lagi mempermainkan harga yang mencekik para petani lokal.

Inilah yang dinamakan dengan Sintesis Peran. Menyatunya nilai pada UU №40/2009 dan UU №12/2012 terjadi ketika keilmuan mahasiswa digunakan secara sadar untuk mengeksekusi peran pemuda sebagai agen perubahan sosial. Kita harus merobohkan sekat-sekat egoisme intelektual ini dan mendesain ulang apa yang dimaksud dengan kesuksesan. Sukses seorang mahasiswa tidak boleh lagi diukur hanya berdasarkan angka nominal gaji bulanan yang tertera di dalam kontrak kerja pribadinya. Ukuran kesuksesan harus digeser pada parameter seberapa besar efisiensi, optimasi, dan perbaikan berkelanjutan yang berhasil ia berikan untuk memperbaiki taraf hidup lingkungan sekitarnya.

Manifestasi Mahasiswa

Pada akhirnya, kita harus berani menatap cermin kesadaran kita masing-masing dan mengajukan sebuah pertanyaan yang jujur sekaligus menyakitkan “jika kita kuliah hanya untuk membuat diri kita sendiri pintar dan kaya, lalu apa bedanya kita dengan komoditas dagangan lainnya yang ada di pasar?”

Pendidikan tinggi yang kita nikmati hari ini adalah sebuah privilese yang luar biasa mewah. Di negara ini, jutaan anak muda seusia kita harus mengubur mimpi mereka untuk mencicipi bangku kuliah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian besar biaya operasional PTN, termasuk fasilitas laboratorium yang kita gunakan, buku yang kita baca, dan gedung tempat kita belajar, didanai oleh uang pajak yang dipungut dari keringat rakyat jelata. Mereka adalah para pedagang pasar, petani, nelayan, buruh bangunan, dan sopir angkutan umum yang anaknya sendiri mungkin tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di selasar kampus.

Maka, ketika seorang mahasiswa memilih untuk menjadi egois, menyimpan kepintarannya untuk dirinya sendiri, dan menggunakan gelarnya hanya sebagai batu loncatan menuju kenyamanan materi pribadi tanpa memperdulikan nasib lingkungan sekitarnya,ia sedang melakukan sebuah tindakan pengkhianatan moral. Ia sedang membawa lari investasi sosial yang dititipkan oleh rakyat di pundaknya.

Menjadi mahasiswa dan pemuda di Indonesia hari ini bukanlah sebuah status sosial untuk disombongkan di media sosial. Ia adalah sebuah mandat hukum yang sah berdasarkan undang-undang. Kita harus meruntuhkan egoisme intelektual yang mengurung pikiran kita. Pulang ke tengah masyarakat, mengamati keresahan mereka dengan pandangan yang objektif, serta merancang solusi yang efektif dan efisien. Ilmu yang kita pelajari harus mewujud menjadi amal, dan kepintaran yang kita miliki harus berbuah menjadi manfaat bersama. Sebab, jika bukan kita yang memikirkan dan memperbaiki lingkungan sekitar kita, lalu kepada siapa lagi masa depan peradaban ini layak kita titipkan?