Kaburnya Batas antara Privat dan Publik dalam Tatanan Hukum — dan Mengapa PTUN menjadi Penting dalam Situasi Tersebut

Dalam tradisi hukum, terdapat pemisahan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya, atau antara negara dengan alat-alat perlengkapannya, sehingga bersifat vertikal. Sementara itu, hukum privat mengatur hubungan antar individu atau antar subjek hukum, yang bersifat horizontal. Pemisahan ini awalnya sangat tegas, terutama dalam sistem hukum Romawi, di mana Gaius dan Ulpianus secara eksplisit membedakan antara ius publicum (hukum publik) dan ius privatum (hukum privat). Pemisahan ini kemudian diadopsi oleh banyak sistem hukum modern, termasuk di Indonesia.

Namun, dalam perkembangan hukum kontemporer, batas antara hukum publik dan hukum privat mengalami pengenduran yang signifikan. Fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan konsekuensi dari transformasi peran negara dari model negara penjaga malam (nachtwächterstaat) menuju negara kesejahteraan (welfare state). Dalam model negara penjaga malam, negara hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, sementara urusan sosial dan ekonomi dibiarkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan interaksi privat. Model ini sangat sesuai dengan pemikiran klasik seperti Thomas Hobbes, yang menekankan bahwa negara hanya diperlukan untuk mencegah kekacauan sosial.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul tuntutan agar negara hadir secara aktif dalam menjamin kesejahteraan warga melalui intervensi di bidang-bidang yang sebelumnya dianggap sebagai ranah privat. Dalam konteks negara kesejahteraan, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelenggara dan penjamin pemenuhan hak-hak sosial warga negara. Di Indonesia, transformasi ini sangat jelas tercermin dalam konstitusi dan prinsip Pancasila. Tujuan bernegara secara eksplisit diletakkan pada pemajuan kesejahteraan umum dan penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal-pasal dalam UUD 1945, seperti Pasal 33 tentang perekonomian nasional, Pasal 34 tentang jaminan sosial, dan Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, menegaskan kewajiban negara untuk hadir dalam ranah yang sebelumnya dianggap privat.

Akibatnya, hukum publik merembes ke dalam relasi-relasi privat, seperti dalam bentuk regulasi upah minimum, pembatasan hak milik atas tanah berdasarkan prinsip fungsi sosial, dan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang melibatkan kontrak antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit swasta. Dalam praktiknya, harga dan distribusi produk Pertamina — sebagai contoh BUMN — sering ditentukan oleh kebijakan negara, sehingga hubungan hukum yang secara formal privat justru memiliki muatan publik yang kuat. Fenomena serupa juga terjadi dalam program JKN, di mana kontrak antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit swasta — yang pada dasarnya merupakan hubungan hukum privat — justru menjadi instrumen pemenuhan kewajiban konstitusional negara atas hak kesehatan warga negara.

Pengenduran batas antara hukum publik dan privat juga tampak dalam keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Pertamina Persero. Secara hukum, BUMN berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada hukum privat, tetapi secara substansial menjalankan fungsi publik yang vital bagi kepentingan nasional. Dalam kerangka negara hukum demokratis, peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi sangat penting sebagai mekanisme kontrol yudisial atas tindakan administrasi negara. PTUN tidak hanya melindungi kepentingan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu.

Transformasi ini menciptakan situasi di mana dikotomi publik-privat tidak lagi bersifat biner, melainkan menjadi spektrum yang dinamis dan saling terkait. Regulasi publik masuk ke ranah privat untuk menjamin keadilan sosial, sementara instrumen hukum privat digunakan dalam pelaksanaan fungsi publik. Dalam kerangka negara hukum demokratis, perlindungan hak individu tidak lagi dapat dibatasi pada satu ranah hukum tertentu, melainkan tercapai melalui pertautan antara instrumen publik dan privat. Keberadaan PTUN menegaskan bahwa perlindungan hak individu tidak hanya berarti membatasi intervensi negara, tetapi juga menuntut negara untuk aktif menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Dengan demikian, pengenduran batas antara hukum publik dan privat menjadi ciri khas negara kesejahteraan modern. Dalam kerangka ini, hukum harus dipahami secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perlindungan hak individu tidak hanya berarti membatasi intervensi negara, tetapi juga menuntut negara untuk aktif menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar instrumen formal, melainkan sarana perubahan sosial yang dinamis dan inklusif.