Pariwisata untuk Orang Miskin: Mengembalikan Rekreasi sebagai Hak Warga Negara

𝘗𝘢𝘳𝘪𝘸𝘪𝘴𝘢𝘵𝘢 𝘔𝘦𝘯𝘨𝘢𝘭𝘢𝘮𝘪 𝘗𝘦𝘳𝘨𝘦𝘴𝘦𝘳𝘢𝘯 𝘔𝘢𝘬𝘯𝘢

Pada beberapa diskusi pariwisata, satu kelompok hampir selalu absen yaitu orang miskin. Mereka jarang muncul dalam brosur, kebijakan, dan hampir tidak pernah dianggap sebagai subjek utama pariwisata.

Padahal jika kita mau jujur, justru merekalah kelompok yang paling membutuhkan jeda, rekreasi, dan pengalaman keluar dari rutinitas hidup yang berat.

Sumber: Jawa Pos

Selama ini pariwisata lebih sering diposisikan sebagai tujuan untuk menumbuhkan ekonomi. meningkatkan devisa.

dan menyerap tenaga kerja.

Narasi tersebut tidak sepenuhnya salah tapi menjadi masalah ketika mengesampingkan dimensi sosial pariwisata.

Berwisata direduksi menjadi aktivitas konsumsi (siapa yang punya uang, maka dia bisa menikmati dan siapa tidak punya uang, maka silakan menonton dari jauh).

Akibatnya, pariwisata mengalami pergeseran makna dari ruang publik menjadi 𝗿𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁 dan 𝗲𝗸𝘀𝗸𝗹𝘂𝘀𝗶𝗳.

Pada beberapa kajian, berwisata bukan hanya sekadar soal bersenang-senang semata. Ia adalah kebutuhan psikologis dan sosial bagi masyarakat miskin yang hidup dalam:

tekanan ekonomi.

ketidakpastian kerja.

dan keterbatasan ruang hidup.

Pada kondisi seperti tersebut, rekreasi bukan kemewahan melainkan kebutuhan pemulihan (bahkan kebutuhan dasar dan mungkin membutuhkan lebih banyak porsinya dibanding tingkat ekonomi diatasnya).

Ironinya, justru kelompok inilah yang paling jauh dari akses berwisata;

Pantai dipagari.

Gunung diprivatisasi.

Kota wisata didesain mahal.

Dan ruang publik semakin menyempit.

𝘗𝘢𝘥𝘢 𝘵𝘢𝘵𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘪𝘭𝘢𝘩 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘥𝘰𝘬𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘪𝘸𝘪𝘴𝘢𝘵𝘢 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘳𝘯 𝘮𝘶𝘯𝘤𝘶𝘭.

Negara gencar mempromosikan destinasi, membangun infrastruktur wisata, dan menarik investor namun lupa memastikan warganya sendiri bisa menikmati hasilnya.

Negara tampaknya lebih sibuk melayani wisatawan dari pada warganya sendiri (tuan rumah).

Padahal tugas utama negara bukanlah membahagiakan turis, melainkan mesejahterakan rakyatnya.

Pariwisata seharusnya tunduk pada tujuan itu dan bukan sebaliknya.

Masyarakat miskin lebih sering diposisikan sebagai pelayan pariwisata dan bukan sebagai penikmatnya.

Mereka diminta ramah, bersih, dan tertib namun jarang ditanya kapan terakhir kalinya mereka berwisata.

Pada beberapa destinasi wisata, masyarakat lokal sering dipanggil dengan istilah tuan rumah (winisatawan). Namun tuan rumah seperti apa yang tidak bebas menikmati rumahnya sendiri dan bahkan harus mengalah untuk kepentingan wisatawan?

Pantai yang dulu menjadi ruang bermain anak-anak nelayan kini berbayar, sungai yang dulu tempat mandi kini menjadi wahana wisata dan diminta membeli tiket, serta kota yang dulu ramah pejalan kaki kini dipenuhi kafe mahal (bahkan dalam beberapa kasus digunakan untuk berjualan dan parkir kendaraan).

Orang miskin perlahan terusir bukan hanya secara fisik namun secara simbolik sehingga mereka merasa tidak pantas berada di ruang wisata.

Selama pariwisata dipahami sebagai industri semata, maka logika pasar akan menang (efisiensi, profit, dan daya saing) serta menjadi mantra yang meninabobokan ribuan mata.

Pada logika tersebut, orang miskin hampir selalu kalah karena mereka bukan konsumen yang menarik dan tentunya tidak menguntungkan.

Sebagai pembanding, beberapa negara mulai bergerak untuk memperhatikan masyarakat lokalnya.

Kota-kota di Eropa memperluas ruang publik gratis, menutup jalan untuk mobil demi pejalan kaki, membuka taman kota yang inklusif, dan menyediakan transportasi murah.

Pariwisata tidak selalu berarti hotel dan tiket mahal. Ia bisa hadir dalam bentuk sungai yang bersih, taman yang aman, pantai yang terbuka, dan kota yang memanusiakan manusia.

Sayangnya, di Indonesia, arah kebijakan sering justru berlawanan (terutama harga tiket pesawat dalam negeri yang harganya tidak kompetitif dibanding tiket pesawat ke luar negeri).

Sumber: The Guardian

Pariwisata untuk orang miskin bukan berarti pariwisata murahan dan tidak berkualitas. Ia adalah pariwisata yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pariwisata yang mengakui bahwa setiap warga (apa pun kelas sosialnya) berhak atas ruang rekreasi, pengalaman budaya, dan jeda dari rutinitas hidup.

Ia menuntut keberpihakan kebijakan berupa tiket terjangkau, ruang publik gratis, transportasi umum yang memadahi, dan pelibatan masyarakat sebagai subjek serta bukan sekadar tenaga kerja.

Lebih dari itu, pariwisata untuk orang miskin adalah kritik terhadap cara kita memaknai kemajuan. Jika rekreasi hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang sementara mayoritas hanya melayani, maka ada yang salah dalam arah pembangunan kepariwisataan kita.

Pariwisata semacam itu bukan simbol kemajuan melainkan ketimpangan yang dibungkus dengan promosi keindahan destinasi wisata.

Mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya “bagaimana menarik lebih banyak wisatawan?” dan mulai bertanya “bagaimana membuat warga lebih bahagia dan sejahtera?”.

Jika pariwisata tidak dapat menjawab pertanyaan kedua, maka ia gagal menjalankan fungsi sosialnya.

Jika orang miskin terus tersingkir dari ruang wisata, maka pariwisata kita bukan hanya tidak adil tetapi juga kehilangan makna.

Pariwisata seharusnya menjadi ruang perjumpaan dan bukan jurang pemisahan.

Pariwisata juga diharapkan dapat menjadi ruang kebahagiaan bersama dan bukan etalase eksklusif.

Selama orang miskin masih harus berdiri di luar pagar destinasi, sambil melihat dari kejauhan, kita patut bertanya: “pengembangan dan kemajuan pariwisata ini sebenarnya diperuntukkan bagi siapa?”.