Efek Domino Kebijakan Fiskal: Dari Pelemahan Rupiah hingga Kenaikan Harga Pertamax

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa

Ekonomi Indonesia menghadapi berbagai ancaman kerapuhan fiskal akibat salah tata kelola kebijakan APBN. Berbagai komponen pembiayaan program jumbo pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih memberikan beban fiskal yang terlampau besar bagi APBN Indonesia. Pengeluaran besar tersebut lantas tidak dibarengi dengan jumlah revenue yang masuk ke APBN yang justru mengalami stagnansi.

Hal itu dibuktikan dengan laporan defisit anggaran di kuartal pertama berada di kisaran Rp 240,1 Triliun atau sekitar 0,93% terhadap PDB. Padahal di UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa maksimal defisit anggaran terhadap PDB adalah 3%.

Artinya, beban fiskal yang harus ditanggung Indonesia terlampau besar hingga baru kuartal pertama saja jumlah defisit anggarannya sudah hampir mencapai satu persen terhadap PDB. Apabila Pemerintah tidak segera melakukan pembenahan kebijakan di sektor fiskal, maka dalam jangka panjang akan berdampak pada sektor ekonomi lainnya seperti menurunnya nilai tukar rupiah, rendahnya kepercayaan investor dan yang paling bahaya adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat naiknya berbagai kebutuhan pokok.

Rendahnya Nilai Tukar Rupiah

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar

Salah satu indikator terbebaninya fiskal suatu negara adalah dengan melihat kekuatan currency atau nilai mata uang sebuah negara. Nilai tukar rupiah sempat mengalami pelemahan terparah sepanjang sejarah pada bulan ini di mana sempat menyentuh Rp 18.234 per dolar Amerika. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut berakibat pada banyak sektor diantaranya terkait dengan pembiayaan import barang yang masuk ke Indonesia dan pembayaran utang luar negeri Indonesia yang masih dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

Selain itu, utang luar negeri Indonesia juga mengalami lonjakan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tercatat di triwulan pertama, jumlah utang luar negeri Indonesia berada di angka $433,4 miliar (Rp. 7.669 triliun). Bank Indonesia juga mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia tercatat di angka 29,5% terhadap total PDB.

Bahkan, pembelian BBM untuk keperluan energi dan bahan bakar kendaraan di Indonesia pun masih menggunakan dolar dalam transaksinya. Sehingga, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar juga berdampak pada pembelian minyak yang masih bergantung pada import. Oleh sebab itu, hari ini (10/06) Pertamina Patra Niaga juga melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi khususnya Pertamax dari yang sebelumnya Rp 12.300 menjadi Rp 16.250. Selain melemahnya kurs rupiah terhadap dolar, melonjaknya harga minyak dunia akibat ditutupnya selat Hormuz akibat serangan AS — Israel ke Iran juga memperparah krisis energi global. Perpadauan antara kacaunya kebijakan fiskal dan juga faktor eksternal seperti perang yang terjadi di Timur Tengah membuat harga energi juga ikut terdampak.

Korupsi MBG dan Buruknya Pemerintah Mengelola Fiskal

Ex-Kepala BGN, Dadan Hanadayana saat ditangkap Kejaksaan Agung RI

Beberapa hari yang lalu, Kejaksaan Agung resmi melakukan penangkapan terhadap tiga orang pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Tiga orang tersebut antara lain Dadan Hindayana selaku Kepala BGN serta Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Penangkapan tersebut menjadi bukti bahwa program prioritas Presiden yang memakan anggaran Rp 268 triliun ini justru menjadi sarang korupsi besar-besaran. Padahal anggaran MBG tersebut terkumpul akibat adanya efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden sejak awal menjabat. Bahkan, MBG pun juga memakan hampir separuh anggaran pendidikan sebesar Rp 769,09 triliun.

Kejaksaan Agung mengungkap setidaknya terdapat tiga modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu penggelembungan nilai proyek secara masif pada pengadaan puluhan ribu unit aset operasional BGN, termasuk salah satu proyek terbesar berupa pengadaan motor listrik. Kemudian, penyusupan serta intervensi proses verifikasi portal mitra BGN agar yayasan yang tidak memenuhi syarat milik para tersangka bisa lolos sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Terakhir, tekanan langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di internal BGN, sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) menjadi tidak sah karena tidak berbasis kebutuhan riil lapangan.

Padahal, program MBG memakan banyak ruang fiskal di APBN yang berdampak luas pada terbebaninya ekonomi makro Indonesia. Bahkan, menurut laporan yang dikeluarkan KPK menyebutkan bahwa perputaran uang MBG di desa kurang dari lima persen. Oleh sebab itu dalih tujuan MBG untuk meningkatkan taraf hidup petani, peternak maupun UMKM lokal hanya omong kosong. MBG juga menjadi salah satu faktor menurunnya kepercayaan investor terhadap pengelolaan ruang fiskal Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan nilai IHSG yang terus mengalami penurunan hingga sekarang berada di level lima ribuan, kemudian muncul seruan sell-out Indonesia dari kalangan investor global akibat ketidakpercayaan mereka terhadap pengelolaan fiskal utamanya APBN yang berdampak buruk bagi kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Salah satu tugas pemerintah agar outlook ekonomi Indonesia tidak semakin jatuh adalah dengan mengevaluasi atau bahkan menghentikan program fiskal jumbo seperti MBG yang justru banyak berdampak negatif bagi ketahanan ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor global yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

Buruknya Komunikasi Krisis Pemerintah

Prabowo

Berbagai kekacauan fiskal yang terjadi di Indonesia akibat kebijakan sembrono yang dikeluarkan oleh Pemerintah diperparah dengan komunikasi publik yang buruk.

Hal itu dapat dilihat di berbagai kesempatan seperti saat isu kurs rupiah melemah terhadap dolar, Prabowo selaku Presiden menggampangkan persoalan tersebut dengan menyebut orang desa tidak bertransaksi menggunakan dolar. Saat, IHSG ambruk pun yang merupakan indikator rendahnya kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia juga dianggap enteng dengan menganalogikan bermain saham itu judi.

Respon negatif tersebut justru dibaca sebagai ketidakseriusan Pemerintah dalam mengatasi berbagai polemik ekonomi Indonesia. Purbaya selaku Menteri Ekonomi yang merupakan benteng penjanga fiskal Indonesia juga acap kali defensif dengan berbagai permasalahan ekonomi yang menghinggapi fiskal Indonesia, bahkan dengan lantang menyebut fundamental ekonomi Indonesia itu kuat.

Padahal justru sebaliknya, pernyataan yang terkesan defensif tersebut merupakan tanda minimnya keterbukaan dan kejujuran Pemerintah yang dibaca sebagai high risk bagi para investor yang ingin menanamkan saham. Sebab, Pemerintah seolah tidak mau self reflecting atau berkaca pada diri sendiri terkait dengan berbagai kebijakan ekonomi yang bermasalah.

Selalu mengkambing hitamkan pihak asing tanpa mau mengevaluasi berbagai kebijakan yang membebani fiskal seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Alhasil, perpaduan antara buruknya kebijakan fiskal dan juga pola komunikasi membuat Indonesia semakin ditinggalkan oleh para investor akibat ketidakseriusan Pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi tersebut. Hasilnya? Kurs rupiah terus melemah, harga BBM naik, IHSG turun sebagai indikator rendahnya kepercayaan investor global. Apabila, hal tersebut tidak segera direspon dengan baik oleh Pemerintah maka jangan harap ekonomi Indonesia akan mampu bounce back dalam waktu dekat. Selain itu, apabila dibiarkan secara berlarut-larut, daya beli masyarakat juga akan terus menurun yang berakibat pada tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di masyarakat.