Rakyat Berseru, DPR Tertawa Pilu: Ironi Antara Aspirasi Rakyat dan Realitas Politik

Aksi demo 25 Agustus 2025 di Pejompongan, Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA FOTO/Putra M. Akbar)

*“Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat.” *— Soekarno

Apa gunanya memilih wakil, jika tak pernah benar-benar mewakili? Inilah pertanyaan yang tepat untuk menggambarkan situasi parlemen di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ketika rakyat bersuara, suara-suara itu lebih sering menggema ketimbang mengguncang meja parlemen. Alih — alih menanggapinya dengan bijak, mereka justru mencibir dan menunjukan arogansi kekuasaan.

Perilaku ini tampak jelas ketika beberapa anggota DPR menanggapi beberapa keluhan masyarakat secara tidak serius, bahkan secara main — main. Diawali ketika Sidang Tahunan DPR/MPR, yang semestinya menjadi forum resmi kenegaraan justru berubah menjadi panggung hiburan dengan tarian “Gemu Fa Mi Re”. Aksi tersebut menuai kritikan luas karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi tekanan ekonomi bangsa. Alih — alih menanggapi kritik dengan serius, beberapa anggota dewan seperti Eko Patrio dan Uya Kuya menanggapi kritikan dengan video parodi di laman Tiktok pribadi mereka.

Kondisi ini diperkeruh dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, terkait kritik publik agar DPR dibubarkan. “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia.” kata Sahroni, dikutip dari Suara.com. Di hari yang sama, anggota DPR Komisi IX dari Fraksi NasDem, Nafa Urbach, juga menuai sorotan. Dalam siaran langsung di media sosial, ia mencoba menjelaskan tunjangan perumahan bisa sampai Rp50 juta per bulan. “Anggota Dewan itu kan enggak orang Jakarta semua, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia. Nah, mereka diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat Senayan supaya memudahkan menuju DPR,” ucap Nafa. Namun penjelasan tersebut dinilai tidak menjawab substansi kritik, yaitu soal urgensi dan kepatutan besarnya tunjangan di tengah banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Semua respons tersebut menunjukkan bahwa label mereka sebagai wakil rakyat sudah menyimpang dari fungsi utamanya yaitu mewakili dan memperjuangkan rakyat. Ketika masyarakat menyampaikan keresahan atas ketimpangan, sebagian anggota legislatif justru merespons dengan candaan, sindiran, atau bahkan penghinaan. Kritik yang seharusnya dijadikan sebagai cermin evaluasi malah dianggap sebagai ancaman. Ini memperlihatkan bahwa ada jarak yang nyata, bukan hanya secara sosial, tapi juga secara moral antara rakyat dan mereka yang mengaku sebagai wakilnya. Situasi ini menghidupkan kembali pertanyaan mendasar: apa gunanya memilih wakil, jika mereka tak pernah benar-benar mewakili? Ketika rakyat berseru, suara itu tidak pernah benar-benar mengguncang gedung parlemen, hanya menggema lalu lenyap ditelan tawa kekuasaan. Tawa yang terdengar bukan tawa kemenangan rakyat, melainkan cerminan dari ketidakpekaan, ironi, dan arogansi.

Maka wajar jika beberapa hari seluruh lapisan masyarakat turun ke jalan menyuarakan kekecewaannya. Mereka tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga menagih janji perwakilan yang selama ini hanya sebatas formalitas. Sebagai bagian dari masyarakat terdidik, mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya demokrasi. Mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai kelompok intelektual di kampus, tetapi juga sebagai penyambung suara rakyat yang sering kali diabaikan. Melalui kajian kritis, aksi damai, dan advokasi berbasis data, mahasiswa dapat menjadi penyeimbang kekuasaan yang kerap menyimpang. Kita memperjuangkan demokrasi, karena suara rakyat yang sebenarnya adalah kekuatan tertinggi, “Vox Populi Vox Dei “ suara rakyat adalah suara Tuhan.