Kabar Pendidikan Lima Tahun Terakhir: Seakan Maju, Padahal Jalan di Tempat

Selama lima tahun ke belakang, banyak inovasi dilakukan, tapi masalah klise dunia pendidikan tetap menghantui.

Setelah berakhirnya masa jabatan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, ia sering dianggap sebagai salah satu menteri pendidikan yang paling kontroversial dalam sejarah. Dalam lima tahun masa jabatannya, ia telah membawa beberapa perubahan pada dunia pendidikan di Indonesia, meskipun perubahan tersebut justru menimbulkan banyak polemik. Pada awal kepemimpinannya, Nadiem sempat menyebut tiga dosa besar yang terus menghantui dunia pendidikan Indonesia, yaitu: intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Permasalahan ini telah lama menjadi momok dalam dunia pendidikan di Indonesia; ketiganya juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang pelajar.

Kekerasan seksual dan perundungan dapat menyebabkan depresi, kehilangan kepercayaan diri, masalah kesehatan mental, dan gangguan fisik akibat kekerasan yang dialami. Masalah kekerasan ini juga kerap kali menimbulkan trauma mendalam pada korban. Tak jarang korban kekerasan seksual atau perundungan masih menyimpan trauma dari pengalamannya bahkan sampai dewasa. Mereka terus dihantui oleh kenangan pahit, sehingga perkembangan kognitifnya terganggu. Intoleransi juga tak kalah mengganggu dalam sistem pendidikan. Intoleransi sering kali memicu diskriminasi dan marginalisasi dalam lingkungan pendidikan. Hal ini menghambat terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Intoleransi juga menghambat peserta didik menghargai perbedaan. Ketiga “dosa” ini sangat menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia sejak lama, sehingga tak heran Nadiem berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.

Menyambung komitmen Nadiem dalam menghapus tiga dosa besar, Kemendikbud mengeluarkan regulasi baru, yaitu Permendikbud Nomor 31 Tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, yang menjadi dasar pembentukan Satgas (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) PPKS di banyak kampus. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam membersihkan kekerasan seksual di dunia pendidikan tinggi.

Selain ingin menebus dosa besar pendidikan, pemimpin Kemendikbudristek ini juga berambisi untuk mengejar ketertinggalan peringkat pendidikan Indonesia di kancah dunia. Melalui program Merdeka Belajar, Nadiem melakukan transformasi pada pendidikan di Indonesia, di antaranya:

• Mengubah kurikulum di sekolah.
• Menghapus pemisahan jurusan IPA dan IPS.
• Menghapus tes calistung dalam seleksi PPDB tingkat SD.
• Mengangkat status banyak kampus menjadi PTN-BH.
• Mempermudah mahasiswa untuk magang melalui program Magang Merdeka.
• Menghapus skripsi, tesis, dan disertasi sebagai syarat utama kelulusan.
• Menciptakan sistem Marketplace guru untuk mempermudah rekrutmen.
• Meningkatkan kompetensi guru melalui program Guru Penggerak.
• Menghapus Ujian Nasional (UN).

Jika dicermati lebih lanjut, transformasi yang dilakukan Kemendikbud tampak terinspirasi dari sistem pendidikan Finlandia yang memiliki reputasi tinggi di dunia. Beberapa inovasi dari sistem pendidikan Finlandia yang tampak diadopsi meliputi pengurangan ujian, penerapan metode evaluasi alternatif untuk mengukur keberhasilan siswa, hingga pelatihan mingguan untuk pengembangan kompetensi guru. Di Finlandia, tidak ada perbedaan yang mencolok antara siswa pintar dan siswa tertinggal; semua mendapatkan perhatian yang sama.

Namun, tampaknya perubahan yang dilakukan oleh Kemendikbud tidak banyak mengubah wajah pendidikan Indonesia secara mendasar. Dari hasil tes Program Penilaian Pelajar Internasional (Programme for International Student Assessment/PISA) 2022 yang diumumkan pada 5 Desember 2023, skor siswa Indonesia menunjukkan penurunan, yakni 359 untuk membaca, 366 untuk matematika, dan 383 untuk sains. Menurut hasil tersebut, PISA menemukan bahwa 82 persen siswa Indonesia usia 15 tahun tidak paham matematika (skor mereka berada di tingkatan 2 atau kurang, jauh di bawah tingkatan 5 atau 6 yang ideal). Selain itu, 75 persen siswa tidak memahami bacaan, dan 66 persen siswa tidak menguasai sains. Angka ini tidak jauh berbeda dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Selain hasil tes PISA, masalah klasik juga masih menghantui dunia pendidikan Indonesia. Salah satu masalah yang dialami guru adalah ketidakpastian yang muncul setiap kali ada perubahan kurikulum. Meskipun guru butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai kurikulum sebelumnya, mereka diharapkan mampu beradaptasi cepat dengan kurikulum baru. Selain menghadapi perubahan kurikulum, guru juga sering mengalami kesulitan ekonomi. Karena gaji kecil, banyak guru terjebak dalam hutang pinjaman online. Kesejahteraan masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar guru.

Di luar masalah kesejahteraan guru, akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai juga masih sulit didapat di luar Pulau Jawa. Banyak sekolah di luar Jawa masih tertinggal dalam hal infrastruktur pendidikan. Salah satu contohnya adalah SD Bastobe di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang sudah berdiri sejak 2010, namun seluruh bangunannya masih terbuat dari kayu-kayu sisa dan kini mulai lapuk.

Melihat banyaknya inovasi dari Kemendikbud yang justru disertai oleh masalah-masalah klasik yang terus membayangi, memberikan kesan bahwa dunia pendidikan Indonesia kini berada dalam ilusi. Seakan sedang bertransformasi menuju kebaruan, tetapi kenyataannya hanya berjalan di tempat.

Ada yang Tertanam

Usaha Kemendikbud yang terlihat semu tentunya tak semata-mata kosong. Berkatnya, wajah dunia pendidikan Indonesia kini semakin menunjukkan sisi Neo-Liberal-nya. Kemendikbud melalui kebijakan-kebijakannya mulai mencoba memisahkan pendidikan dari bantuan negara. Harapannya, beban pembiayaan pendidikan bisa lebih diberatkan kepada masyarakat, supaya pemerintah dapat mengalokasikan dana yang awalnya digunakan untuk membiayai pendidikan ke sektor lain yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Watak Neo-Liberal ini jelas terlihat di perguruan tinggi. Melalui pengangkatan status menjadi PTN-BH, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk keuangannya. Perguruan tinggi juga mendapat kebebasan meraup uang dari mana saja. Sebagai gantinya, pemerintah tidak lagi mensubsidi kampus-kampus berstatus PTN-BH.

Secara sengaja pemerintah melepaskan perguruan tinggi ke sistem persaingan pasar bebas, di mana kampus-kampus harus bersaing satu sama lain dengan segala sumber dayanya supaya tetap eksis. Di sisi lain, negara tidak bertanggung jawab apabila sebuah kampus kalah dalam persaingannya.

Hal ini hampir sama dengan yang terjadi di Inggris pada tahun 1998. Pemerintah Inggris memberikan otonomi penuh kepada perguruan tingginya untuk menentukan biaya kuliah, kurikulum, dan tata kelola keuangan mereka, sehingga universitas bersaing menarik mahasiswa dan mendapat pendanaan penelitian. Akibatnya, sejak reformasi 2012, biaya kuliah meningkat hingga lebih dari £9,000 per tahun, memaksa mahasiswa untuk mengambil pinjaman.

Tentunya, watak Neo-Liberal ini di mana negara lebih suka lepas tangan terhadap permasalahan pembiayaan pendidikan sangat membahayakan masyarakat. Dengan menyerahkan sektor pendidikan ke sistem pasar bebas, sektor pendidikan tak lagi dijamin oleh negara. Sehingga masyarakat harus bertanggung jawab sendiri atas pendidikannya. Masalahnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan membiayai pendidikannya sendiri. Tak sedikit mahasiswa harus putus kuliah karena tak mampu membayar di pertengahan studinya. Tak hanya sampai di situ, masyarakat miskin akan semakin miskin karena tak bisa mengakses pekerjaan, mengingat perusahaan kini makin banyak menuntut ijazah sarjana dalam proses rekrutmen.

Hal ini menunjukkan bahwa, walaupun tak banyak hal esensial yang berubah dari pendidikan Indonesia, ada watak Neo-Liberal yang mulai tertanam di dalamnya. Kemungkinan watak ini akan semakin berkembang ke depannya.