Ketika Angka Menurunkan Harga Beras, Tapi Merubuhkan Pohon Sagu

Sebuah catatan tentang ketahanan pangan

Photo from PNGTree

Awal tahun ini, pengumuman resmi mengenai capaian swasembada pangan nasional bergaung dari Karawang. Di atas panggung, pidato-pidato heroik bertebaran, meyakinkan kita semua bahwa memegang kendali atas piring sendiri adalah harga mati agar kita tidak ikut kelaparan saat belahan dunia lain sedang carut-marut. Sebuah janji yang rasanya begitu hangat, menenangkan, sekaligus membuai isi kepala kita. Sayangnya, rasa aman itu seperti punya masa kedaluwarsa yang amat cepat. Belum juga genap setengah tahun, sebuah dokumenter berjudul Pesta Babi hadir di layar-layar alternatif dan langsung meretakkan dinding keyakinan kita. Film itu menyuguhkan tamparan yang teramat sunyi. Di saat orang-orang di pusat kekuasaan sibuk merayakan deretan angka pencapaian, di sudut Merauke, para perempuan adat justru hanya bisa menatap nanar tanah leluhurnya yang mulai digilas oleh deretan buldoser.

Policymakers pun buru-buru merespons dengan menyodorkan kalkulasi matematis yang dingin. Katanya, dulu masyarakat di Papua harus menebus beras dengan harga mencekik hingga tiga puluh ribu rupiah per kilogram, dan berkat proyek ambisius cetak sawah seluas lima puluh ribu hektare tahun ini, harganya sukses dipangkas lebih dari separuh. Ada nada gugat yang terselip di sana, mempertanyakan mengapa saat kita mendatangkan pangan dari luar negeri semua orang bungkam, tetapi saat kita ingin berdiri di kaki sendiri, kritik justru datang bertubi-tubi. Mereka curiga, jangan-jangan ada tangan-tangan tak terlihat yang tidak rela melihat kita berdaulat.

Saat menghadiri sebuah Public Conference MKP UGM tentang ketahanan pangan kemarin, saya menyadari bahwa urusan isi piring kita hari ini telah bergeser menjadi komoditas politik dan perdebatan ideologi yang melelahkan. Kita dipaksa memilih kubu: menjadi pembela kemajuan ekonomi yang pragmatis, atau pecinta lingkungan yang dianggap utopis. Padahal, akar masalahnya jauh melintasi debat kusir itu. Ini bukan lagi soal mampu atau tidaknya kita memproduksi karbohidrat, melainkan tentang ego siapa yang sebenarnya sedang disuapi, dan identitas milik siapa yang dianggap sah oleh negara.

Kita seperti mengidap amnesia massal terhadap keberagaman kodrat alam kita sendiri. Sejak era Revolusi Hijau puluhan tahun silam (saya pun belum lahir), ada sebuah obsesi aneh yang telanjur mengakar di kepala kita bahwa seseorang baru dianggap benar-benar “sudah makan” jika ada butiran nasi di dalam mangkuknya. Ini adalah bentuk penyeragaman paksa yang mencerabut manusia dari takdir tanah tempat mereka berpijak.

Kita sering kali lupa bahwa inti dari masalah agraria adalah tentang sektor dan siapa aktor di dalamnya. Ketika negara memaksakan satu jenis komoditas, kita sedang menciptakan kerentanan baru yang mengabaikan bagaimana sebuah budaya konsumsi lokal seharusnya dirayakan.

Ironi kini tengah menggelinding di Papua Selatan. Hamparan hutan alam yang selama ini menjadi rumah bagi pohon-pohon sagu mulai dikikis tanpa ampun. Padahal, jika kita mau sedikit melonggarkan ego dan menengok lembar sains, sagu adalah karbohidrat kompleks yang luar biasa ramah bagi tubuh. Ia bisa tumbuh subur secara cuma-cuma tanpa perlu sejumput pun pupuk kimia buatan pabrik, bebas dari protein gluten yang sering memicu alergi, aman bagi kadar gula darah, sekaligus menjadi spons alami yang andal dalam menyerap emisi karbon di udara.

Bagi Mama Papua dan masyarakat adat di sana, merubuhkan satu pohon sagu bukanlah sekadar kehilangan bahan makanan gratis yang disediakan alam tanpa syarat. Itu adalah pengusiran paksa terhadap memori masa kecil, ruang hidup, dan seluruh ritme kebudayaan mereka. Menurunkan harga beras menjadi belasan ribu rupiah mungkin terlihat berkilau di atas kertas laporan, tapi jika angka itu harus ditukar dengan kepunahan pangan lokal, kita sebenarnya sedang merayakan kemenangan di atas piring yang keliru.

Dalam ruang-ruang rapat kebijakan yang kedap udara, pilihan solusi yang diambil selalu saja berukuran raksasa dan intimidatif, seperti mengerahkan alat berat berskala mega-proyek, merangkul korporasi besar, hingga memfungsikan institusi negara di luar tupoksinya. Struktur yang serbamegah ini anehnya justru kerap melupakan nasib belasan juta rumah tangga buruh tani yang hingga hari ini bahkan tidak memiliki sejengkal pun tanah sendiri untuk mereka cangkul.

Padahal, esensi dari sebuah inovasi pangan sebenarnya sangat bersahaja. Sifatnya sedekat penemuan api oleh manusia purba atau eksperimen makanan kaleng di zaman Napoleon; ia lahir dari bawah, sebagai insting bertahan hidup untuk menyelesaikan masalah praktis, bukan untuk dipelihara di dalam menara gading yang eksklusif.

Jika negara ini memang tulus ingin menyelamatkan isi perut warganya di pelosok dengan ilmu pengetahuan, mengapa teknologi itu tidak didemokratisasikan ke tingkat komunitas? Mengapa kita tidak mencontoh negara seperti Jepang atau Korea yang memperkuat kelembagaan lewat koperasi pertanian yang melek teknologi? Koperasi yang benar-benar koperasi, berdiri, dan mampu mencapai tujuannya. Eits, eits ga kena, ga kena.

Saya teringat dengan pemaparan Dennis Guido, atau lebih sering kita kenal sebagai Naktekpang di konferensi itu. Beliau menceritakan sebuah cerita getir dari pedalaman Wamena yang tanahnya menghasilkan buah nanas berukuran raksasa dengan rasa manis yang alami. Namun, wilayah itu berulang kali masuk dalam daftar daerah yang rentan kelaparan. Penyebabnya konyol sekaligus menyakitkan. Masyarakat di sana tidak pernah dibekali pengetahuan sederhana untuk mengolah atau mengawetkan hasil buminya agar bisa bertahan lama setelah musim panen usai. Kita adalah negara yang sanggup menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk memaksakan padi tumbuh di rawa-rawa yang tidak menginginkannya, tetapi mendadak menjadi sangat pelit dan gagap hanya untuk sekadar membagikan mesin pengering buah skala rumahan bagi para petani di pelosok negeri.

Di tengah riuhnya klaim-klaim ekonomi dari Jakarta, ada jeritan sunyi yang semestinya membuat kita berhenti sejenak. Di pedalaman Boven Digoel, Suku Awyu memilih cara perlawanan yang teramat santun namun menggetarkan nurani. Mereka menancapkan ribuan salib merah raksasa setinggi belasan meter di sepanjang perbatasan hutan adat mereka, bersanding dengan papan-papan kayu tradisional yang menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik titipan Sang Pencipta, bukan properti kosong milik negara yang bebas dikapling untuk investasi sawit atau cetak sawah.

Bagi mereka, tanda-tanda itu adalah benteng spiritual terakhir, sebuah doa nirkekerasan agar siapa pun yang berniat merusak alam mendadak punya rasa takut akan Tuhan. Sebab di bawah rimbunnya hutan yang terancam itu, tersimpan makam para leluhur dan seluruh jejak sejarah marga mereka yang selaras dengan cita-cita luhur bangsa untuk melindungi segenap tumpah darah. Namun, bagian paling memilukan dari kisah ini adalah ketika institusi yang seharusnya menjadi pelindung justru memilih untuk berjalan di jalur yang berbeda. Figur otoritas keagamaan di tingkat wilayah secara terbuka malah menyuarakan dukungannya terhadap proyek strategis nasional ini, menganggap pembukaan lahan massal adalah harga yang pantas demi stabilitas logistik. Bahkan, ada momen-momen ironis di mana perwakilan lembaga tersebut datang ke kampung-kampung untuk membujuk warga agar bersedia menurunkan salib-salib perjuangan mereka. Gembala yang semestinya berdiri paling depan menemani domba-dombanya yang ketakutan kehilangan rumah, mendadak terasa begitu asing dan berjarak. Suku Awyu dibiarkan berjalan tertatih-tatih sendirian di ruang pengadilan, mempertahankan hak hidup ekosistem mereka dari nafsu industrialisasi yang terlampau tergesa-gesa.

Jauh sebelum kita terjebak dalam sengkarut swasembada hari ini, sejarah pernah mencatat sebuah upaya romantis bernama Mustikarasa, sebuah kitab kuliner raksasa yang mendokumentasikan kekayaan pangan dari seluruh penjuru nusantara. Lembaran-lembaran itu lahir bukan sekadar sebagai buku panduan memasak di dapur, melainkan sebuah cara menyimpan pengetahuan lokal dan maklumat kebudayaan bahwa kedaulatan sebuah bangsa dimulai dari keberanian untuk bangga terhadap apa pun yang tumbuh di pekarangan sendiri. Kita kuat karena kita beragam, bukan karena kita seragam.

Public conference kemarin membuka mata saya bahwa kritik-kritik yang disuarakan oleh para aktivis, akademisi, maupun masyarakat adat di lapangan sama sekali bukan wujud dari rasa benci pada kemajuan, apalagi cinta pada ketergantungan impor. Ketika kita dihadapkan pada fakta global yang getir, seperti puluhan ribu petani di India yang memilih mengakhiri hidup karena terjebak dalam lingkaran pasar makro yang tidak adil, solidaritas antar-komunitas menjadi sesuatu yang mendesak. Kita tidak boleh menutup mata dan hanya peduli pada angka ketersediaan barang di pasar, tanpa mau tahu siapa aktor bayangan di balik rantai pasok tersebut.

Mereka yang bersuara kritis sebenarnya hanya menuntut dua nilai dasar yang kerap sengaja dihapus dari lembar kalkulasi kebijakan: keadilan sosial dan kelestarian ekologi. Mereka mendambakan sebuah sistem jaminan pangan yang bekerja dengan jujur, mengalirkan kemakmuran secara utuh dari hulu ke hilir tanpa mengorbankan hak hidup orang lain.

Sebab, status swasembada tahun ini tidak akan pernah menjadi pencapaian yang membanggakan selama belasan juta buruh tani tetap terasing di tanahnya sendiri, profesionalisme institusi negara dikorbankan, dan pohon sagu milik Mama Papua terus ditumbangkan demi hamparan padi yang dipaksakan. Ketahanan pangan sejati bukan tentang seberapa megah panen raya dirayakan oleh pusat kekuasaan, melainkan tentang kepastian bahwa tidak ada satu pun masyarakat di pelosok negeri yang harus kehilangan ruang hidupnya demi mengisi piring orang lain.