Ketika Hukum dan Kekuasaan Menentukan Nilai Hidup
#AnotasiKu dari buku Homo Sacer: Kekuasaan Tertinggi dan Kehidupan Telanjang oleh Giorgio Agamben
Ketika Hukum dan Kekuasaan Menentukan Nilai Hidup
AnotasiKu dari buku Homo Sacer: Kekuasaan Tertinggi dan Kehidupan Telanjang oleh Giorgio Agamben
Saya pertama kali mengenal buku berjudul Homo Sacer karya Giorgio Agamben ini dari sebuah diskusi di Teater Utan Kayu yang tayang di Youtube. Sejak awal, judul buku ini sudah terasa begitu memikat. Ketertarikan itu akhirnya membawa saya membeli buku ini melalui thrifting book di Facebook. Terasa menyenangkan berhasil menemukan karya yang sejak awal sudah memancing rasa penasaran. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya saya membaca versi terjemahan terbitan IRCiSoD, cetakan pertama tahun 2020, yang diterjemahkan oleh Stephanus Aswar Herinarko ini.

Sejujurnya, buku ini bukanlah bacaan yang mudah dicerna. Agamben menulis dengan kerangka filsafat politik yang padat, penuh istilah, konsep, dan rujukan yang mungkin terasa menyulitkan bagi sebagian orang, terutama bagi pembaca yang belum terlalu akrab dengan tradisi filsafat. Beberapa bagian terasa berat, bahkan memerlukan pembacaan ulang agar dapat menangkap maksud sebenarnya.
Namun, seiring proses membaca, saya mulai memahami arah pemikiran Agamben. Buku ini tak hanya membahas relasi antara hukum, kekuasaan, dan kehidupan manusia, tetapi juga mengajak pembaca memahami bagaimana hidup ditempatkan dalam struktur politik modern. Dari sana, saya melihat bahwa pemahaman terhadap setiap detail dalam buku ini menjadi penting, karena justru melalui kerumitan itulah Agamben menawarkan refleksi tentang keselarasan hidup dan posisi manusia di dalam sistem kekuasaan.

Dalam Homo Sacer, Agamben menyoroti bahwa penguasa memiliki kuasa menetapkan “keadaan pengecualian”, yakni situasi ketika hukum dapat ditangguhkan. Hal ini menciptakan paradoks: penguasa berada dalam hukum karena memperoleh legitimasi darinya, tetapi juga berada di luar hukum karena mampu melampauinya.
Agamben menjelaskan bahwa hukum bekerja bukan hanya dengan mengatur, tetapi juga dengan mengecualikan. Melalui kondisi darurat atau pembatasan hak, hukum menentukan siapa yang dikeluarkan dari perlindungannya, tetapi tetap berada dalam kontrol kekuasaan.
Lewat gagasan Nomos Basileus, Agamben menggambarkan bagaimana hukum dapat dipahami bukan sekadar penjaga keadilan, tetapi juga alat yang dapat melegitimasi kekerasan. Dengan demikian, hukum dan kekuasaan menyatu dalam kemampuan penguasa menentukan apa yang sah, bahkan ketika hukum itu sendiri sedang ditangguhkan.

Agamben kemudian meminjam konsep Aristoteles tentang potensi (dynamis) dan aktualisasi (energeia) untuk menjelaskan bahwa kekuasaan hukum tidak hanya terletak pada penerapannya, tetapi juga pada kemampuannya untuk ditangguhkan. Hukum tetap berkuasa justru melalui potensinya untuk tidak dijalankan.
Dalam keadaan pengecualian, hukum menjadi “berlaku tanpa makna”: ia tetap mengikat, tetapi tidak lagi berfungsi melindungi. Kondisi ini menciptakan kekuatan hukum tanpa hukum, ketika aturan formal ditunda namun daya paksa negara tetap berjalan.
Akibatnya, individu berada dalam “zona ketidakpastian,” dikeluarkan dari perlindungan hukum tetapi tetap terikat olehnya. Inilah yang disebut Agamben sebagai ‘the ban’, situasi ketika hukum mempertahankan kekuasaan justru melalui pengecualian.

Agamben melihat politik modern sebagai ruang di mana batas antara “dalam” dan “luar” hukum tidak lagi tegas, melainkan berubah menjadi ambang batas: zona ketidakpastian tempat hukum dan fakta saling bercampur. Dalam kondisi ini, penguasa berperan sebagai penentu siapa yang mendapat perlindungan hukum dan siapa yang tetap berada di bawah kuasa tanpa perlindungan.
Melalui logika ini, hukum tidak lagi sekadar soal keadilan, tetapi menjadi mekanisme pengelolaan kehidupan itu sendiri. Dari sinilah muncul konsep bare life, ketika manusia direduksi menjadi sekadar kehidupan biologis yang dapat diatur, dikendalikan, bahkan nasib hidup dan matinya diputuskan oleh kekuasaan politik.

Melalui konsep Homo Sacer, Agamben menunjukkan bentuk paling ekstrem dari kekuasaan: kondisi ketika seseorang tetap hidup, tetapi tidak lagi diakui secara hukum maupun moral. Berasal dari istilah Romawi kuno, homo sacer adalah sosok yang dapat dibunuh tanpa dianggap sebagai kejahatan, tetapi juga tidak dapat dijadikan korban ritual. Ia terbuang dari hukum manusia sekaligus hukum ilahi.
Dari sini, Agamben memperkenalkan gagasan bare life, yaitu kehidupan yang tersisa hanya sebagai eksistensi biologis tanpa hak politik atau perlindungan hukum. Dalam konteks ini, “suci” (sacer) bukanlah status religius, melainkan bentuk eksklusi politis yang dihasilkan oleh kekuasaan.
Dengan demikian, hidup yang “kudus” justru berarti hidup yang paling rentan: kehidupan yang sepenuhnya berada di bawah kontrol negara, dapat diatur, dikecualikan, bahkan dihapus tanpa konsekuensi hukum.

Berikutnya, Agamben menunjukkan bahwa kekuasaan atas hidup dan mati telah berakar sejak struktur sosial paling dasar, seperti keluarga Romawi kuno, melalui konsep vitae necisque potestas, ketika ayah memiliki otoritas untuk menentukan nasib anaknya. Dari sini, kedaulatan politik tampak sejak awal dibangun di atas kemampuan untuk mengecualikan seseorang dari perlindungan hukum.
Ia juga menyoroti bagaimana politik bekerja langsung pada tubuh manusia. Penguasa berada di atas hukum dengan kuasa simbolik atas kehidupan, sementara Homo Sacer berada di bawah hukum tanpa perlindungan. Keduanya sama-sama menandai bahwa politik lebih dari soal aturan, tetapi tentang siapa yang hidupnya dilindungi dan siapa yang dapat dikorbankan.
Melalui figur seperti wargus atau manusia-serigala dalam tradisi kuno, Agamben memperlihatkan bagaimana seseorang dapat dikeluarkan dari komunitas hukum, namun tetap berada dalam jangkauan kekuasaan. Di sinilah bare life muncul sebagai bentuk kehidupan yang sepenuhnya rentan terhadap kontrol politik.

Agamben menjelaskan bahwa dalam politik modern, kehidupan biologis manusia tidak lagi sekadar urusan privat, melainkan telah menjadi pusat perhatian negara. Tubuh, kesehatan, reproduksi, hingga kelahiran kini dikelola secara langsung, menjadikan hidup itu sendiri sebagai objek politik.
Dengan mengembangkan kritik terhadap Foucault, Agamben menegaskan bahwa biopolitik telah lama melekat dalam kekuasaan, namun di era modern menjadi bentuk utamanya. Negara tidak hanya mengatur melalui hukum, tetapi juga menentukan kehidupan mana yang bernilai dan mana yang dapat diabaikan.
Paradoks ini terlihat pula dalam konsep hak asasi manusia, yang dalam praktiknya bergantung pada status kewarganegaraan. Mereka yang kehilangan status politik, seperti pengungsi, sering kali justru kehilangan perlindungan nyata. Pada titik ini, politik modern memperlihatkan bagaimana negara semakin berwenang mengelola, mengklasifikasikan, dan menentukan nilai kehidupan manusia itu sendiri.

Agamben menunjukkan bahwa politik modern semakin berfokus pada pengelolaan kehidupan biologis masyarakat. Negara tidak lagi sekadar mengatur warga sebagai subjek hukum, tetapi sebagai “tubuh kolektif” yang harus dijaga, diatur, bahkan diseleksi demi kepentingan politik.
Dalam kondisi ekstrem seperti kamp konsentrasi, manusia direduksi sepenuhnya menjadi bare life: tubuh biologis tanpa hak, tanpa perlindungan, dan dapat diperlakukan sebagai objek eksperimen atau pemusnahan. Di titik ini, negara, hukum, dan ilmu pengetahuan menyatu dalam bentuk kekuasaan paling radikal.
Bagi Agamben, kamp menjadi model paling nyata dari politik modern, ruang pengecualian tempat hukum ditangguhkan, namun kekuasaan tetap bekerja penuh. Logika ini tidak berhenti pada sejarah totalitarianisme, tetapi terus hadir dalam berbagai bentuk modern ketika negara menciptakan zona di mana individu dapat kehilangan perlindungan hukumnya.

Pada akhirnya, Agamben melihat politik modern mengalami patahan mendasar karena terus memisahkan kehidupan biologis (zoē) dan kehidupan politik (bios), meski keduanya kini semakin menyatu dalam praktik kekuasaan. Negara modern tidak hanya mengatur hak atau hukum, tetapi juga masuk hingga ke pengelolaan hidup manusia pada tingkat paling dasar.
Menurutnya, demokrasi klasik maupun konsep hak asasi manusia belum sepenuhnya mampu keluar dari logika ini, karena keduanya masih beroperasi dalam sistem yang memungkinkan pengecualian dan produksi bare life.
Sebagai alternatif, Agamben menawarkan gagasan form-of-life atau forma di vita: bentuk kehidupan di mana hidup sehari-hari dan eksistensi politik tidak dapat dipisahkan. Melalui konsep ini, ia membayangkan kemungkinan politik baru yang tidak lagi mendasarkan diri pada pengecualian, melainkan pada kehidupan yang utuh tanpa pembuangan dari perlindungan.
Dari buku ini, saya menangkap bahwa Agamben sangat kuat dalam membongkar bagaimana negara modern bekerja: kekuasaan tidak lagi sekadar mengatur lewat hukum, tetapi juga melalui kemampuan menentukan siapa yang benar-benar dilindungi sebagai manusia penuh, dan siapa yang bisa direduksi menjadi sekadar “kehidupan biologis.”
Namun, ketika sampai pada solusi, Agamben terasa lebih menawarkan arah etis daripada jawaban praktis. Gagasannya tentang form-of-life menarik sebagai cara hidup yang menolak manusia direduksi oleh logika negara, tetapi tetap terasa abstrak dan sulit diterapkan secara konkret. Pada akhirnya, buku ini bagi saya lebih berhasil sebagai kritik tajam terhadap struktur kekuasaan modern daripada sebagai peta jalan yang jelas untuk keluar darinya.
Karena itu, bagi saya Homo Sacer adalah buku yang sangat berharga untuk memahami problem besar modernitas politik, meskipun tidak selalu memuaskan dalam menawarkan jalan keluarnya. Buku ini lebih seperti alat untuk membaca dunia secara lebih kritis (membantu kita menyadari bagaimana kekuasaan dapat bekerja melalui pengecualian) daripada panduan praktis untuk membangun sistem alternatif. Justru di situlah kekuatan sekaligus keterbatasannya: Agamben berhasil membuka luka struktural dalam politik modern, tetapi membiarkan pembacanya mencari sendiri kemungkinan penyembuhannya.
Demikian #AnotasiKu kali ini, sampai jumpa di #AnotasiKu berikutnya!
DC/28/4/26

Punya tulisan tentang buku? Terbitkan di Booknotations. Daftar sekarang dan cek panduannya!
[embed]Submission Guideline — Booknotations Panduan mengirim tulisan ke Booknotationsmedium.com
메타데이터
- post_id
- a6da2ecc8f80
- slug
- ketika-hukum-dan-kekuasaan-menentukan-nilai-hidup-a6da2ecc8f80
- url
- https://medium.com/booknotations/ketika-hukum-dan-kekuasaan-menentukan-nilai-hidup-a6da2ecc8f80
- canonical_url
- https://medium.com/booknotations/ketika-hukum-dan-kekuasaan-menentukan-nilai-hidup-a6da2ecc8f80
- author_url
- https://medium.com/@dwinucleo
- status
- ok
- fetched_at
- 2026-07-13 06:23:13