Papua dan Masa Depannya, Bukan Sekadar Tentang Infrastruktur dan Keamanan

Sumber: Waagner Biro Arch Bridges

“Tak ada masa depan yang lahir dari sekadar jalan raya semata, sebagaimana tidak ada perdamaian yang tumbuh hanya dari laras senjata.”

Ketika berbicara tentang Papua, perdebatan yang muncul hampir selalu terjebak atas dua kutub. Di satu sisi, ada narasi yang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, otonomi khusus dan investasi adalah kunci atas penyelesaian ketertinggalan Papua selama ini. Di sisi lain, muncul pandangan bahwa persoalan Papua tak akan pernah selesai selama akar politik dan kepercayaannya belum benar-benar disentuh. Dan di antara dua narasi tersebut, sering kali yang hilang justru suara masyarakat Papua sendiri. Padahal, masa depan Papua bukan hanya soal siapa yang paling benar dalam membaca konflik. Masa depan Papua adalah tentang bagaimana negara dan masyarakat Papua mampu terikat dalam jembatan yang lebih setara. Sebab, selama hubungan itu masih dibangun atas dasar saling curiga, pembangunan sebesar apa pun akan selalu terasa seperti proyek pemerintah, bukan harapan bersama.

Selama dua dekade terakhir, pemerintah Indonesia di bawah rezim Joko Widodo (Jokowi) telah sedikit mengubah pendekatan atas Papua. Jika pada masa Orde Baru pendekatan keamanan sering menjadi wajah utama negara, Reformasi menghadirkan kebijakan otonomi khusus sebagai bentuk afirmasi politik dan fiskal. Selain itu, pada masa pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama. Serangkaian program andalan semacam Jalan Nasional Trans Papua dibangun, kebijakan satu harga BBM, hingga berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan terus ditambah. Disini, negara mencoba ingin menunjukkan bahwa Papua bukan lagi sekadar halaman belakang Indonesia, melainkan bagian penting dari masa depan nasional.

Namun, pembangunan fisik ternyata tidak selalu identik dengan rasa memiliki. Jalan memang mampu menghubungkan satu kota dengan kota lain, tetapi belum tentu mampu menghubungkan negara dengan masyarakatnya. Di wilayah Papua sendiri, masyarakat masih banyak yang mempertanyakan apakah pembangunan tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan lokal atau lebih banyak ditentukan dari Jakarta. Pertanyaan ini penting, sebab pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat sebagai subjek sering kali pada akhirnya hanya menghasilkan fasilitas yang berdiri megah tetapi minim rasa kepemilikan. Pengalaman pemerintah dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Di sinilah persoalan Papua menjadi jauh lebih kompleks dari sekadar persoalan ekonomi. Papua adalah ruang hidup yang dibentuk oleh identitas adat, hubungan spiritual dengan alam, serta keberagaman budaya yang telah berlangsung jauh ke belakang sebelum konsep negara modern hadir. Ketika kebijakan pembangunan mengabaikan dimensi tersebut, muncul kesan bahwa modernisasi harus dibayar mahal dengan hilangnya ruang hidup masyarakat adat. Padahal, pembangunan tidak semestinya menghapus identitas lokal namun dapat berakultrasi dengan identitas yang ada agar dapat berkembang bersama.

Modernitas tidak menuntut kita melupakan masa lalu, melainkan mengajarkan cara membawanya menuju masa depan. Lihatlah Papua dari kacamata masyarakatnya, pembangunan yang selama ini dilakukan jangan-jangan hanya dengan kacamata Jakarta dan bagi masyarakat Papua hanya sekadar placebo.

Masa depan Papua juga sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah membangun kepercayaan dan keadilan. Kepercayaan adalah modal politik yang jauh lebih sulit dibangun dibanding membangun jalan atau jembatan. Ia lahir dari konsistensi negara dalam menghadirkan keadilan dan memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak. Selama sebagian masyarakat masih merasa aspirasinya tidak didengar, rasa saling percaya akan sulit tumbuh. Sebaliknya, ketika negara hadir bukan hanya sebagai penguasa wilayah, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara, peluang terciptanya perdamaian jangka panjang menjadi semakin besar. Begitu pun dengan keadilan, pemerintah selama ini tak pernah membangun konsep keadilan di Papua secara menyeluruh, kemakmuran Papua yang coba dibangun oleh pemerintah nampaknya tidak didasari oleh keadilan melainkan lebih cenderung sebatas atas atas dasar ekonomi saja.

Tawaran otonomi khusus sebenarnya telah memberi peluang ke arah sana. Melalui kewenangan yang lebih luas, pemerintah daerah diberi ruang untuk merancang pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Akan tetapi, sejak diterapkan lebih dari dua dekade yang lalu, pelaksanaannya justru memperlihatkan bahwa besarnya transfer anggaran belum tentu selalu diiringi oleh peningkatan kualitas pelayanan publik secara signifikan. Masalah tata kelola, kapasitas birokrasi, hingga praktik korupsi masih menjadi pekerjaan rumah klasik yang tak kunjung beres. Dengan kata lain, tantangan Papua sebenarnya bukan hanya sebatas hubungan antara Jakarta dan Papua, tetapi juga bagaimana pemerintahan lokal mampu mengelola kepercayaan bersama masyarakatnya terhadap institusi daerahnya sendiri.

Pepatah sejarah mengulang dirinya sendiri kini terjadi di Papua. Jakarta lewat program Food Estate dan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru, kembali menjadikan Papua hanya sekadar subjek lumbung pangan nasional dan ajang pengalaman tempur prajurit

Di tengah berbagai tantangan tersebut, optimisme terhadap masa depan Papua kini kembali tergoyah. Negara di bawah pemerintahan Prabowo Subianto memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi Papua. Dalam kacamatanya, luasnya tanah membentang dan gejolak separatis berkepanjangan menjadi fondasi kebijakan dalam program Food Estate dan pembentukan Kodam baru. Ini menjadi alarm keras bagi Presiden Prabowo, sebab memori kolektif masyarakat Papua dapat kembali muncul jika ini dilaksanakan tanpa pertimbangan yang matang. Food Estate misalnya, sudah berbagai program cetak sawah yang digelorakan di Papua sejak era Suharto hingga Jokowi hanya berakhir menjadi kerusakan alam. Akibatnya, kebutuhan pangan masyarakat atas sagu yang banyak bergantung pada alam kini habis dibabat sementara beras yang digadang-gadang dari cetak sawah pun tak ada wujudnya. Implikasinya mengerikan, sejumlah kelaparan masal dilaporkan terus berulang akibat pemerintah yang tak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya dalam mengurus pangan.

Tak berhenti di situ, pendekatan keamanan juga nampaknya masih akan tetap dipertahankan Jakarta saat ini untuk mengatasi serpihan bara di Bumi Cendrawasih itu. Masalahnya, pendekatan seperti itu seolah dapat menyelesaikan separatis-separatis itu di atas kertas; padahal jika demikian, pada realitanya isu separatis justru terus menggerogoti hingga saat ini seolah nampak dibiarkan terus terjadi. Operasi-operasi militer dan penegakan keamanan yang silih berganti diterapkan seakan hanya menjadi ajang mencari pengalaman prajurit dan peluang bisnis gelap. Jika ini terus terjadi, dunia internasional lama-kelamaan bisa saja menganggap pembiaran kekerasan atas identitas terjadi di Papua dan ketika hari itu tiba, Pemerintah bisa saja mengeluarkan seribu dalih untuk menyangkal itu, namun jika itu dilakukan di tengah dunia yang saat ini hidup dalam rezim diplomasi hak asasi manusia, yang ada hanya akan membuat langkah diplomasi Indonesia semakin sulit ke depannya, berkaca dari pengalaman diplomasi Indonesia pada kasus Timor Timur.

Pada akhirnya, masa depan Papua tidak dapat ditentukan oleh seberapa panjang jalan yang berhasil dibangun atau seberapa besar dana yang berhasil digelontorkan. Masa depan Papua harus ditentukan oleh kemampuan membangun ruang kolaborasi seluruh pihak yang dilandasi atas dasar keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sebab, pembangunan yang paling mahal bukanlah pembangunan infrastruktur yang masif, melainkan membangun melalui hubungan antara negara dan rakyatnya. Ketika hubungan itu berhasil diperkuat, Papua bukan lagi menjadi sekadar gambar pulau di peta Indonesia secara administratif, tetapi juga menjadi rumah yang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakatnya.

Sekarang mari kita merenung sejenak, sebenarnya apa yang kita lakukan terhadap masyarakat dan wilayah Papua benar-benar niat tulus untuk membangun bersama atau sebenarnya tanpa sadar hanya dalih atas penyangkalan kita bahwa sebenarnya kita memang bukan bagian dari mereka?