Terlalu Dini dari BIM ke IM?

Beberapa waktu terakhir, pembicaraan tentang pergeseran dari BIM ke IM (Information Management) mulai makin sering terdengar. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai tanda kemajuan. Seolah-olah industri sedang bergerak ke tahap yang lebih matang: dari sekadar membuat model menuju pengelolaan informasi yang lebih utuh.

Secara gagasan, itu terdengar bagus. Bahkan masuk akal.

Tapi kalau saya melihat konteks Indonesia hari ini, saya justru merasa ada hal yang perlu diwaspadai. Bukan karena IM itu keliru. Bukan juga karena BIM harus dipertahankan mati-matian. Masalahnya ada pada timing. Dalam kondisi BIM di Indonesia saja belum benar-benar stabil, dorongan untuk segera bergeser ke IM bisa menimbulkan masalah baru — terutama dalam bentuk administratif.

Photo by Evgeniy Surzhan on Unsplash

Masalah kita belum selesai dengan BIM

Kalau jujur, BIM di Indonesia sampai hari ini masih jauh dari seragam.

Di satu proyek, BIM dipahami sebagai model 3D. Di proyek lain, BIM dianggap cukup selama ada clash detection. Di tempat lain lagi, BIM hanya hadir sebagai syarat tender, daftar personel, atau kewajiban menyerahkan file tertentu.

Istilahnya sama, tapi praktiknya berbeda-beda. Bahkan kadang perbedaannya sangat jauh.

Itulah sebabnya saya merasa problem kita saat ini bukan karena BIM sudah terlalu matang lalu perlu “naik kelas” menjadi IM. Justru sebaliknya: fondasi BIM kita sendiri masih belum kokoh. Banyak organisasi masih dalam tahap belajar memahami apa itu BIM secara operasional, bukan hanya secara presentasi atau administratif.

Kalau kondisi dasarnya masih seperti ini, lalu kita mulai mendorong istilah baru yang lebih luas dan lebih kompleks, pertanyaannya sederhana: apakah industri kita benar-benar siap?

Ketika istilah baru datang terlalu cepat

Saya khawatir, di Indonesia, pergeseran dari BIM ke IM justru akan dibaca secara dangkal sebagai perubahan istilah. Bukan perubahan cara kerja.

Ini pola yang cukup sering terjadi. Ketika muncul konsep baru, respons kita sering bukan memperdalam praktik, tetapi memperluas dokumen. Muncul istilah baru, lalu menyusul template baru, tabel baru, diagram baru, peran baru, lampiran baru, dan daftar persyaratan baru.

Semuanya terlihat lebih lengkap. Lebih modern. Lebih “sesuai standar”.

Tetapi belum tentu lebih jelas.

Di titik inilah saya melihat risiko paling besar. Dalam konteks Indonesia, pergeseran ke IM bisa berubah menjadi penambahan lapisan administratif di atas sistem yang sebenarnya belum stabil. BIM yang belum matang belum sempat diperkuat, tetapi sudah dibebani oleh bahasa baru yang lebih abstrak dan lebih luas cakupannya.

Akhirnya yang bertambah bukan kematangan praktik, melainkan panjangnya dokumen.

Dokumen bisa bertambah, kebingungan juga ikut bertambah

Secara teori, IM memang lebih luas daripada BIM. Fokusnya bukan hanya model, tetapi juga kualitas informasi, alur persetujuan, pertukaran data, tanggung jawab antar pihak, dan kesinambungan informasi sepanjang siklus hidup aset.

Semua itu penting. Bahkan sangat penting.

Tetapi dalam praktik Indonesia, saya melihat ada risiko bahwa konsep yang sebenarnya baik ini justru akan masuk lewat jalur yang paling mudah kita lakukan: administrasi.

Artinya, alih-alih memperbaiki kebiasaan kerja sehari-hari, kita bisa saja sibuk membuat lebih banyak formulir. Alih-alih memperjelas kebutuhan informasi, kita malah sibuk memperbanyak istilah. Alih-alih membangun budaya kerja yang lebih disiplin, kita justru menumpuk prosedur yang makin sulit dipahami oleh tim proyek.

Kalau ini yang terjadi, IM tidak hadir sebagai solusi. Ia hadir sebagai beban tambahan.

Dan itu berbahaya, terutama bagi ekosistem industri yang masih berusaha menstabilkan pemahaman dasarnya tentang BIM.

Yang terdampak bukan hanya dokumen

Dampaknya tentu tidak berhenti di atas kertas.

Bagi konsultan, ini bisa berarti kewajiban baru tanpa dukungan kapasitas yang cukup. Mereka harus mengikuti bahasa baru, menyesuaikan format baru, memenuhi ekspektasi baru, padahal di lapangan banyak tim masih berjuang menjalankan BIM dasar dengan konsisten.

Bagi kontraktor, ini bisa membuat proses makin berat. Koordinasi model saja di banyak proyek belum selalu berjalan mulus. Kalau lapisan manajemen informasi ditambahkan tanpa kesiapan organisasi yang memadai, yang terjadi bisa jadi bukan efisiensi, tetapi justru kebingungan.

Bagi pemilik proyek, ada risiko merasa sudah lebih maju hanya karena memakai istilah IM. Padahal belum tentu kebutuhan informasinya benar-benar dirumuskan dengan baik. Belum tentu tahu informasi apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, oleh siapa, dan untuk keputusan apa.

Dan bagi regulator, bahaya terbesarnya adalah mendorong lahirnya sistem yang makin rapi di atas kertas, tetapi makin jauh dari kenyataan praktik sehari-hari.

Kita terlalu mudah merasa sudah maju

Yang paling saya khawatirkan sebenarnya bukan sekadar soal istilah BIM atau IM. Yang saya khawatirkan adalah kecenderungan kita untuk merasa sudah bergerak maju hanya karena bahasa kita berubah.

Padahal perubahan istilah tidak otomatis berarti perubahan budaya kerja.

Kita bisa saja mengganti BIM menjadi IM di banyak dokumen. Kita bisa saja mulai memakai istilah information management dalam pedoman, pelatihan, atau presentasi. Tetapi kalau kebiasaan kerjanya masih sama — data tetap tidak konsisten, alur tetap tidak jelas, tanggung jawab tetap kabur, dan informasi tetap tidak dikelola dengan disiplin — maka yang berubah hanya permukaannya.

Substansinya belum tentu.

Di situlah saya merasa perlu bersikap hati-hati. Sebab dalam industri kita, sangat mungkin yang terjadi bukan transformasi, melainkan ilusi kemajuan.

Saya bukan menolak IM

Saya tidak sedang mengatakan bahwa IM adalah arah yang salah. Justru sebaliknya, saya paham mengapa arah global mulai bergerak ke sana. Dalam banyak hal, IM memang menawarkan kerangka yang lebih luas dan lebih matang. Ia membantu kita melihat bahwa yang penting bukan hanya model, tetapi bagaimana informasi diproduksi, diverifikasi, dibagikan, dan dipakai untuk mengambil keputusan.

Masalahnya, gagasan yang benar pun bisa menjadi problematik ketika masuk ke konteks yang belum siap.

Karena itu, menurut saya, sikap yang lebih sehat untuk Indonesia saat ini bukanlah menolak IM, tetapi tidak tergesa-gesa meromantisasi IM. Kita perlu jujur melihat kondisi kita sendiri. Apakah BIM kita sudah cukup stabil? Apakah organisasi kita sudah cukup disiplin dalam mengelola informasi? Apakah perangkat kerja kita benar-benar hidup di proyek, atau baru rapi saat audit?

Kalau jawabannya masih belum, maka mungkin yang kita butuhkan sekarang bukan loncatan istilah, tetapi penguatan dasar.

Yang kita butuhkan mungkin bukan nama baru

Saya justru merasa, untuk konteks Indonesia saat ini, pekerjaan rumah yang lebih penting masih ada di wilayah yang sangat mendasar: memperjelas kebutuhan informasi, membangun alur kerja yang konsisten, memperkuat koordinasi antar pihak, menata struktur data, dan memastikan bahwa informasi proyek benar-benar bisa dipakai, bukan sekadar dikumpulkan.

Itu semua sebenarnya sudah menjadi tantangan besar bahkan di dalam kerangka BIM.

Jadi sebelum kita terlalu semangat berpindah ke IM, mungkin kita perlu bertanya dengan jujur: jangan-jangan yang kita perlukan bukan nama baru, melainkan kedewasaan baru.

Karena kalau fondasinya belum siap, perubahan istilah hanya akan membuat bangunan administratif kita makin tinggi, sementara dasarnya masih goyah.

Penutup

Bagi saya, bahaya terbesar dari pergeseran BIM ke IM di Indonesia bukan terletak pada teorinya. Secara teori, IM sangat masuk akal. Bahayanya justru terletak pada cara kita mungkin mengadopsinya: terlalu cepat, terlalu administratif, dan terlalu percaya bahwa perubahan bahasa sama dengan perubahan praktik.

Padahal belum tentu.

Dan kalau itu yang terjadi, maka pergeseran dari BIM ke IM tidak akan membawa kita pada kematangan digital. Ia hanya akan menambah satu lapisan baru dalam birokrasi proyek — lebih rapi secara istilah, tetapi belum tentu lebih baik dalam kenyataan.

Mungkin karena itu, pertanyaan yang perlu kita ajukan hari ini bukan: apakah kita harus pindah dari BIM ke IM?

Tetapi: apakah industri kita sudah cukup stabil untuk menanggung akibatnya?