The World This Month: June

A compilation of global news throughout the month, curated and written by FPCI UGM 2026 members.

Purbaya’s China Diplomacy and Indonesia’s Debt Diversification

By: Muhammad Aghis Asyakandari

Amid persistent global financial uncertainty, Indonesia is expanding its sovereign financing strategy through economic diplomacy. According to Bloomberg Technoz, Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa visited China in June 2026 to promote Indonesia’s planned Panda Bond issuance before continuing to the United Kingdom to strengthen investor confidence in Indonesia’s economic fundamentals (Bloomberg Technoz, 2026). This initiative reflects the government’s effort to diversify financing sources beyond conventional dollar-denominated markets while broadening its investor base. The strategy also aligns with Bank Indonesia’s broader objective of developing alternative foreign currency funding instruments and strengthening Indonesia’s financial resilience against external shocks (Bloomberg Technoz, 2026; CNN Indonesia, 2026; Tempo, 2026).

From the perspective of Modern Portfolio Theory (Markowitz, 1952), sovereign debt diversification functions as a risk management strategy similar to portfolio diversification in financial markets. By entering China’s domestic capital market through the Panda Bond, Indonesia seeks to reduce financing concentration in traditional markets and mitigate exposure to fluctuations in global interest rates, exchange rate volatility, and shifting investor sentiment. Rather than merely seeking cheaper funding, the policy represents an effort to build a more balanced and resilient sovereign debt portfolio capable of withstanding global financial instability.

Beyond financial considerations, this policy also illustrates the practice of Financial Statecraft, where financial instruments become part of a country’s diplomatic strategy (Kirshner, 2005). Promoting the Panda Bond in China while simultaneously engaging investors in the United Kingdom demonstrates Indonesia’s pragmatic approach to maintaining balanced economic relations with multiple financial centers amid increasing geopolitical and economic fragmentation. Nevertheless, diversification alone does not eliminate fiscal risk. Its long-term success depends on maintaining macroeconomic stability, fiscal credibility, and sustainable public debt management, ensuring that broader financing access strengthens rather than undermines Indonesia’s economic resilience.

References

Bloomberg Technoz. (2026). Promosikan Surat Utang RI, Purbaya Bakal ke China dan Inggris. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/111161/promosikan-surat-utang-ri-purbaya-bakal-ke-china-dan-inggris

CNN Indonesia. (2026). Purbaya Akan Terbang ke China Bulan Ini Jualan Surat Utang Panda Bond. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260605183700-532-1365900/purbaya-akan-terbang-ke-china-bulan-ini-jualan-surat-utang-panda-bond?utm_source

Kirshner, J. (2005). Currency and Coercion: The Political Economy of International Monetary Power. Princeton University Press.

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91.

Tempo. (2026). Purbaya Temui 15 Investor di Cina untuk Promosi Panda Bond. https://www.tempo.co/ekonomi/purbaya-temui-15-investor-di-cina-untuk-promosi-panda-bond-2269529?utm_source

Fabrikasi Ilmiah di Konferensi Internasional: Tanda Krisis Integritas Akademik Tanah Air?

By: Naura Athirahu Zahra

Dunia riset merupakan ranah yang tidak hanya memerlukan inovasi, tetapi juga integritas ilmiah yang menjadi fondasi kredibilitas sebuah bangsa di mata komunitas global. Pelanggaran dalam proses riset secara individu turut berpengaruh terhadap reputasi akademis nasional. Ancaman inilah yang membayangi Indonesia setelah dunia riset tanah air diguncang oleh dugaan kasus pelanggaran etika ilmiah yang melibatkan dua nama anak bangsa di kancah internasional. Nama Prihantini dan Rifaldy muncul sebagai terduga pelaku dari fabrikasi ilmiah yang dilakukan pada konferensi bergengsi International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 di Kopenhagen, Denmark (Alnina, 2026). Kasus ini pertama kali menjadi perbincangan di media sosial setelah salah seorang peneliti Clinical Medicine di Oxford University, Wa Ode Dwi Diningrat, mengunggah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada presentasi yang dilakukan oleh Prihantini melalui akun Instagram-nya, @w.o.d.d.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Kompas TV, Dwi (2026) mengungkapkan bahwa kecurigaannya bermula kala ia melihat Prihantini melakukan dua presentasi yang berbeda dengan identitas yang berbeda pula. Awalnya, Prihantini diketahui melakukan presentasi di station 02 atas nama Riana, kemudian dengan selang waktu hanya 10 menit, Prihantini kembali melakukan presentasi di station 04 atas nama Dimas Fajar Prasetyo. Dwi melihat sendiri bagaimana Prihantini mengganti kerudungnya sebelum melakukan presentasi kedua. Sebelum itu, Dwi mengaku tertarik untuk menonton presentasi oleh peneliti asal Indonesia yang telah mengumpulkan lima abstrak dengan status first author/penulis pertama. Dari empat periode ISPPD yang telah diikuti oleh Dwi, ini merupakan kali pertama ia menemukan peneliti dari Indonesia yang melakukan pencapaian tersebut.

Kecurigaan Dwi semakin menguat dengan bertambahnya bukti yang ia temukan. Data yang digunakan dalam penelitian milik Prihantini terkesan janggal dengan adanya penyebutan serotipe nol dalam penelitian tentang Streptococcus pneumoniae, padahal secara ilmiah hanya ada 107 serotipe dan tidak ada yang bernomor nol. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan juga sangat terlihat dari teks kesimpulan yang terkesan copy-paste dan ditemukannya template khas yang belum dihapus seperti kalimat “di sini lokasi kamu akan menempatkan referensi”. Ditambah lagi, saat ditanya mengenai isi dari posternya, Prihantini menghindar dengan alasan bahwa yang menyusun poster tersebut bukanlah dirinya, melainkan “ketua” yang bernama Rifaldy. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang pada akhirnya mendorong Dwi untuk melaporkannya kepada pihak penyelenggara (KompasTV, 2026).

Kasus ini menjadi semakin ramai dibincangkan dan menuai kemarahan warganet. Netizen merasa bahwa tindakan fabrikasi ini telah mencoreng nama baik Indonesia, khususnya para peneliti yang juga berjuang di ranah yang sama. Tidak hanya berhenti pada kecaman publik di media sosial, institusi nasional juga memberikan respons dan melakukan tindak lanjut atas kasus ini. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai terduga almamater kedua pelaku menyatakan akan terus mencari informasi mengenai hal ini (KompasTV, 2026). Universitas Muhammadiyah Bulukamba (UMB) mensomasi Elfiany Syafruddin secara terbuka karena namanya juga tercatat sebagai penulis dengan mencatut nama universitas tersebut (Mashabi & Utomo, 2026). Institut Teknologi Bandung (ITB) juga mendorong proses hukum untuk dilakukan terhadap Prihantini sebagai alumni Program Magister Matematika di kampus tersebut (Multikampus ITB, n.d.).

Rifaldy akhirnya memberikan pengakuan di akun Instagram-nya bahwa fabrikasi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hibah perjalanan serta kesempatan bepergian ke luar negeri. Beberapa waktu kemudian, Prihantini juga mengunggah video permintaan maafnya (Mashabi & Utomo, 2026). Kasus ini juga memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar lembaga dan universitas terkait menjatuhkan sanksi tegas, mulai dari pencabutan gelar akademis hingga tuntutan hukum atas penyalahgunaan data riset. Kekhawatiran tersebut muncul karena adanya potensi dampak terhadap peneliti Indonesia di masa depan, seperti kredibilitas yang dipertanyakan dan kemungkinan daftar hitam dari forum ilmiah internasional. Seiring dengan permintaan maaf yang diunggah, institusi terkait kini tengah mengkaji sanksi akademik berat serta peninjauan kembali rekam jejak beasiswa yang pernah diterima oleh pelaku.

References

Alnina, D. R. F. (2026, 27 Mei). Terduga pemalsu riset di ISPPD bukan dosen atau peneliti. Tempo. https://www.tempo.co/politik/terduga-pemalsu-riset-di-isppd-bukan-dosen-atau-peneliti-2138502

KompasTV. (2026, 4 Juni). [FULL] Peneliti Oxford Bongkar Dugaan Skandal Pemalsuan Riset di Konferensi Internasional [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mZ2yhvJFNos

Mashabi, S., & Utomo, Y. W. (2026, 5 Juni). Kasus Rifaldy dan Prihantini: Ancaman hukum hingga langkah kampus. Kompas.com. https://www.kompas.com/edu/read/2026/06/05/105200271/kasus-rifaldy-dan-prihantini--ancaman-hukum-hingga-langkah-kampus?page=3

Multikampus ITB. (n.d.) ITB tegaskan komitmen menjaga integritas akademik dan etika penelitian. Multikampus ITB. https://multikampus.itb.ac.id/itb-tegaskan-komitmen-menjaga-integritas-akademik-dan-etika-penelitian/

Wa Ode Dwi Daningrat [@w.o.d.d]. (n.d.). [Fraud Conf ⚠️] [Highlight]. Instagram. https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDgxOTE5NDkzMzE3NTMw?story_media_id=3902609761707261227&igsh=MXFlenQzcmg2ODhlcw==

Perang Tarif Global: Mengapa Kebijakan Amerika Serikat Dapat Memengaruhi Harga dan Lapangan Kerja di Indonesia?

By: Darryl Nadhif Ardani

Perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali menjadi salah satu isu ekonomi internasional yang paling banyak diperbincangkan. Kenaikan tarif impor yang diberlakukan kedua negara tidak hanya memengaruhi hubungan dagang mereka, tetapi juga mengganggu rantai pasok global, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, dan memengaruhi arus perdagangan dunia (WTO, 2025). Dampaknya tidak berhenti pada kedua negara tersebut. Negara-negara yang tidak terlibat langsung, termasuk Indonesia, ikut merasakan konsekuensinya melalui perubahan harga, investasi, dan aktivitas perdagangan internasional (UNCTAD, 2025).

Hal tersebut terjadi karena perekonomian dunia saat ini saling terhubung melalui rantai pasok global. Banyak perusahaan memperoleh bahan baku dan komponen dari berbagai negara sebelum produk akhirnya dipasarkan. Ketika tarif impor meningkat, biaya memperoleh bahan baku ikut bertambah sehingga biaya produksi menjadi lebih tinggi. Untuk menjaga keuntungan, perusahaan sering kali menaikkan harga jual atau memindahkan sebagian fasilitas produksinya ke negara lain yang menawarkan biaya perdagangan lebih rendah. Perubahan inilah yang kemudian memengaruhi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara (IMF, 2025).

Perusahaan kemudian mulai memindahkan sebagian fasilitas produksinya ke negara lain untuk menghindari tarif yang lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional tidak lagi semata-mata didorong oleh mekanisme pasar. Dalam perspektif realisme dan neo-merkantilisme, kebijakan perdagangan dipandang sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan nasional dan memperkuat posisi negara dalam persaingan global. Melalui sudut pandang ini, kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat maupun respons Tiongkok tidak hanya bertujuan melindungi industri domestik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan pengaruh ekonomi dan keamanan nasional (IMF, 2023).

Indonesia juga merasakan dampak dari perubahan tersebut. Sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional, perlambatan ekonomi global dapat menurunkan permintaan terhadap komoditas ekspor seperti minyak sawit, batu bara, dan produk manufaktur. Ketika ekspor menurun, aktivitas industri ikut melambat sehingga berpotensi mengurangi kesempatan kerja. Di sisi lain, meningkatnya ketidakpastian ekonomi global mendorong sebagian investor mengalihkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman, seperti dolar Amerika Serikat. Arus modal yang keluar dari pasar negara berkembang dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Akibatnya, biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal dan pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri (World Bank, 2025; Bank Indonesia, 2025).

Perubahan lanskap perdagangan global menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan pasar, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membaca dinamika geopolitik. Bagi Indonesia, tantangan utamanya adalah membangun kebijakan ekonomi yang adaptif sekaligus memperkuat diplomasi perdagangan agar tetap memiliki ruang di tengah meningkatnya persaingan antarnegara.

Berbagai kajian menekankan bahwa respons Indonesia terhadap perang tarif perlu diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi dan diversifikasi hubungan dagang. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar tertentu dan lebih siap menghadapi perubahan dinamika perdagangan global (World Bank, 2025; WTO, 2025).

References

International Monetary Fund. (2025). Trade. https://www.imf.org/en/topics/trade

International Monetary Fund. (2023). Geoeconomic Fragmentation and Commodity Markets. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/09/28/Geoeconomic-Fragmentation-and-Commodity-Markets-539614

World Trade Organization. (2025). Global Trade Outlook and Statistics. https://www.wto.org

United Nations Conference on Trade and Development. (2025). Global Trade Update. https://unctad.org

World Bank. (2025). Global Economic Prospects. https://www.worldbank.org

Bank Indonesia. (2025). Laporan Perekonomian Indonesia. https://www.bi.go.id

Tragedi Batang Toru: Populasi Orangutan Tapanuli Anjlok di Tengah Ancaman Lanjutan Deforestasi

By: Emilia Ratna Dewati & Keren Azzahra

Sebanyak 58 individu orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) diperkirakan tewas akibat curah hujan ekstrem dan tanah longsor yang dipicu oleh krisis iklim pada November 2025 (Ward, 2026). Dengan perkiraan total populasi global kurang dari 800 ekor, para peneliti menyatakan bahwa sekitar 7% orangutan Tapanuli telah mati akibat bencana ini (Jong, 2026). Bahkan, studi terbaru menyatakan bahwa hanya tersisa sekitar 716 individu orangutan Tapanuli dengan metapopulasi terbesar ada pada Batang Toru Barat yaitu 514 individu (Hadi, et al., 2026). Pasca bencana, ilmuwan meneliti dampak dari peristiwa tersebut dan menemukan bahwa terdapat sekitar 8.300 hektar area terdampak longsor di Blok Barat Batang Toru yang merupakan habitat terbesar orangutan Tapanuli. Angka tersebut setara dengan hilangnya sekitar 12% tutupan lahan (Einhorn, 2026).

Peristiwa ini dipicu oleh adanya Siklon Senyar yang mendarat di Sumatera setelah berbalik arah menuju ke timur, ke arah Malaysia. Badai tersebut menurunkan sekitar 400 mm hujan di beberapa area menurut misi NASA’s Global Precipitation Measurement (GPM) (NASA, 2025). Ketika intensitas hujan melewati batas krisis, kekuatan hutan primer yang masih utuh sekalipun tidak mampu menahan lereng agar tidak runtuh (Meijaard et al., 2026). Fenomena ini merupakan bagian dari tren pemanasan global yang konsisten (Herlambang, 2026). Bencana ini diperparah oleh deforestasi Batang Toru selama 10 tahun terakhir. Kerusakan hutan ini tidak hanya mengubah struktur tanah, tetapi juga memperburuk stabilitas lereng hingga memicu longsor masif di berbagai titik. Ekosistem Batang Toru yang berada di bentang Bukit Barisan telah mengalami deforestasi sebesar 72.938 hektar akibat operasi 18 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA dan PLTM (Walhi, 2025). Proyek tambang sempat dihentikan sementara setelah bencana, namun kembali beroperasi usai izin lingkungannya dikembalikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada Maret 2026 (Purnama, 2026). Keputusan ini dikritik oleh sejumlah kelompok lingkungan karena dianggap bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk menghentikan deforestasi.

Guru Besar Biologi Universitas Indonesia, Jatna Supriatna, menilai kehilangan puluhan orangutan akibat longsor sebagai pukulan besar bagi spesies yang habitatnya terus menyusut. Para peneliti memperkirakan pemulihan vegetasi pionir pada kawasan terdampak longsor membutuhkan waktu lima hingga sepuluh tahun, sehingga orangutan yang selamat harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencari pakan yang berpotensi menekan angka reproduksi yang memang sudah lambat, mengingat induk betina hanya melahirkan sekali dalam enam hingga sembilan tahun. Para ilmuwan mendesak pemerintah menetapkan Batang Toru sebagai Kawasan Strategis Nasional serta menghentikan perluasan lahan industri di kawasan itu. Mereka juga mengusulkan pembangunan koridor satwa untuk menyambungkan tiga populasi orangutan Tapanuli yang kini terisolasi oleh jalan dan lahan terbuka akibat deforestasi bertahun-tahun. Peneliti lain, Panut Hadisiswoyo, mendesak pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan NGOs dan peneliti untuk mencegah adanya penurunan lebih lanjut populasi orangutan (Teresia, 2026).

References

Einhorn, C. (2026, June 10). Recent Landslides in Indonesia Devastated Rare Orangutans, Study Finds. The New York Times. https://www.nytimes.com/2026/06/10/climate/indonesia-floods-organgutans.html

Hadi, A. N., Siregar, J. P., Anugrah, N., Kuswanda, W., Manalu, J. H. B., Nasution, N., … & Buckley, B. J. (2026, June 19). Population Status of Sumatran and Tapanuli Orangutans: A Comprehensive Assessment 2021–2023. Global Ecology and Conservation. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2026.e04302

Herlambang, D. (2026, February 11). BMKG: Perubahan Iklim Nyata, Siklon Senyar Pecahkan Rekor Curah Hujan Tertinggi Sejak 1991. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. https://www.bmkg.go.id/berita/bmkg-perubahan-iklim-nyata-siklon-senyar-pecahkan-rekor-curah-hujan-tertinggi-sejak-1991

Jong, H. N. (2026, June 16). Climate-fueled landslides killed an estimated 58 Tapanuli orangutans, study finds. Mongabay.[ https://news.mongabay.com/2026/06/climate-fueled-landslides-killed-an-estimated-58-tapanuli-orangutans-study-finds/](https://news.mongabay.com/2026/06/climate-fueled-landslides-killed-an-estimated-58-tapanuli-orangutans-study-finds/)

Meijaard, E., Wafiy, M., Ni’Mattulah, S., …, Aldrian, E., Petley, D., & Wich, S. (2026, June 22). Extreme rainfall further endangers the world’s rarest great ape. Current Biology, 36(12), 3176–3183.e2. https://doi.org/10.1016/j.cub.2026.05.029

National Aeronautics and Space Administration. (2025, December 5). Senyar Swamps Sumatra. NASA Earth Observatory.[ https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/senyar-swamps-sumatra/](https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/senyar-swamps-sumatra/)

Purnama, A. Y. R. (2026, March 26). ESDM: Tambang Emas Martabe Boleh Beroperasi Lagi, RKAB Dievaluasi. Indonesian Mining Association. https://ima-api.org/esdm-tambang-emas-martabe-boleh-beroperasi-lagi-rkab-dievaluasi/

Teresia, A. (2026, June 10). Deadly Indonesia floods wiped out at least 7% of rare orangutan population, report says. Reuters. https://www.reuters.com/business/environment/deadly-indonesia-floods-wiped-out-least-7-rare-orangutan-population-report-says-2026-06-10/

Ward, K. (2026, June 10). Four days of extreme rain in Indonesia killed 7% of world’s rarest great apes, study finds. The Guardian.[ https://www.theguardian.com/world/2026/jun/10/rainfall-landslides-climate-crisis-tapanuli-orangutan-indonesia-extreme-weather](https://www.theguardian.com/world/2026/jun/10/rainfall-landslides-climate-crisis-tapanuli-orangutan-indonesia-extreme-weather)

Walhi. (2025, December 2). Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi [Siaran Pers]. https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi#_ftn1

Keberlanjutan Pembangunan Spaceport Biak dalam Perspektif Pemerintah Indonesia

By: Nicholas Aristo Raka Nugroho

Sektor antariksa pada abad ke-21 tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penelitian ilmiah, tetapi telah berkembang menjadi sarana negara dalam mendukung pembangunan ekonomi, menjaga keamanan, dan bersaing dalam bidang teknologi. Penggunaan satelit sebagai teknologi antariksa mendukung berbagai aktivitas negara, seperti telekomunikasi, navigasi, penanganan bencana, sistem pertahanan, dan pengelolaan sumber daya alam. Peran multidimensional tersebut menjadikan teknologi antariksa memiliki dampak signifikan terhadap politik, ekonomi, dan keamanan negara.

Indonesia memiliki keunggulan besar dalam pengembangan sektor ini. Kondisi Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau dan berada di garis khatulistiwa menjadikan investasi teknologi antariksa penting untuk mendukung telekomunikasi, navigasi, mitigasi bencana, pertahanan, serta pengelolaan sumber daya alam. Satelit seperti SATRIA-1 dan Nusantara Lima (N-5) menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memanfaatkan teknologi antariksa. Selain itu, posisi Indonesia di garis khatulistiwa memberikan keuntungan strategis dalam aktivitas peluncuran wahana antariksa. Jalur perkembangan peluncuran wahana antariksa dimulai melalui pembentukan LAPAN pada tahun 1963 dan peleburannya ke dalam BRIN pada tahun 2021. Pemerintah tetap menjadikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan kegiatan antariksa.

Kerja sama Indonesia dengan Rusia dalam pembangunan Spaceport Biak merupakan implementasi dan cerminan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor antariksa nasional. Lokasi Biak yang berada di garis khatulistiwa memberikan keuntungan teknis berupa efisiensi konsumsi bahan bakar dan peningkatan kapasitas muatan. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang sektor antariksa sebagai sektor strategis yang berpotensi mendorong kemandirian teknologi, memperkuat posisi Indonesia dalam industri antariksa global, serta menciptakan nilai ekonomi melalui aktivitas peluncuran satelit dan pengembangan ekosistem industri antariksa nasional.

Perkembangan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari government-driven space economy menuju commercial space dan new space economy yang ditandai dengan meningkatnya keterlibatan sektor swasta dan komersialisasi teknologi antariksa. Diana dkk. (2025) menunjukkan bahwa “Space is no longer only related to the military but has entered the civil order and business phase” dan “The government still dominates the development of Indonesian space.” Temuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada fase government-driven space economy, tetapi mulai diarahkan menuju komersialisasi antariksa melalui penguatan regulasi dan pembukaan ruang bagi aktor non-negara.

Peleburan LAPAN ke dalam BRIN pada tahun 2021 juga menjadi fenomena penting dalam tata kelola sektor antariksa. Seperti yang disebut oleh Toyib & Herachwati (2024), “A strategic move to enhance Indonesia’s technological prowess” tetapi juga “raises concerns about potential setbacks in the nation’s space exploration trajectory.” Restrukturisasi BRIN membawa tanggung jawab terhadap koordinasi riset, otonomi peneliti, dan kesinambungan program antariksa nasional. Kepentingan nasional Indonesia dalam ranah antariksa juga meliputi keamanan dan keberlanjutan antariksa. Permatasari (2019) menyatakan bahwa “Indonesia as a country that organizes the use and exploration of outer space has an interest in ensuring the security of the implementation of outer space in a sustainable manner.” Hal ini diperkuat oleh legitimasi hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Regulasi seperti UU №21 Tahun 2013, Perpres №45 Tahun 2017, dan PP №7 Tahun 2023 dibentuk untuk menopang penguasaan teknologi antariksa, komersialisasi, dan legitimasi hukum.

Sektor antariksa telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi, keamanan nasional, dan daya saing teknologi. Berbagai regulasi, transformasi kelembagaan, dan kerja sama internasional menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor antariksa nasional. Namun, keberhasilan pembangunan Spaceport Biak tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan ekonomi, melainkan dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah memandang sektor ini sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional. Perspektif pemerintah menjadi faktor penting dalam penetapan agenda, penyusunan kebijakan, dan keberlanjutan implementasi program antariksa nasional.

References

Diana, S. R., Wijaya, C., & Indriati, F. (2025). Indonesia’s space trajectory: Indonesia’s position in the global space business phase. Digital Innovation: International Journal of Management, 2(2), 199–206.

Nur’aini, A. R., Zunnuraeni, & Pitaloka, D. (2024). Space commercialization in the perspective of international law and renewal of Indonesian national law. Mataram Journal of International Law, 2(1).

Permatasari, Y. (2019). The urgency of guidelines for the long-term sustainability of outer space activities for Indonesia. Global Strategis, 13(2), 63–74.

Toyib, M., & Herachwati, N. (2024). Navigating uncertainty and policy alignment: Assessing BRIN’s role in Indonesia’s space program. Space Policy.

Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan. Pemerintah Republik Indonesia.

Cinta Segitiga Piala Dunia 2026 antara FIFA, Washington dan Tehran

By: Rasyid Faiq Haris

Amerika Serikat, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Meksiko dan Kanada, menolak memberikan visa masuk kepada lebih dari selusin anggota delegasi Iran sementara seluruh pemainnya mendapat visa. Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Iran, Hedayat Mombeini, dan wakil presiden federasi, Mehdi Mohammad Nabi, termasuk di antara 14 staf dan pejabat pendukung yang tidak memperoleh visa AS menjelang laga fase grup di Los Angeles dan Seattle, sehingga federasi menuduh Washington bersikap “balas dendam” (ESPN, 2026). Kedutaan Besar Iran di Turki secara terpisah melaporkan bahwa 15 staf administratif dan manajerial ditolak masuk, padahal seluruh pemain baru menerima visa sepuluh hari sebelum turnamen dibuka (Al Jazeera, 2026).

Hambatan visa ini telah mengubah logistik Iran secara langsung. Federasi memindahkan basis latihan dari Tucson, Arizona, ke Tijuana, Meksiko, dengan alasan ketidakpastian persetujuan masuk, keputusan yang menurut Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum berkaitan dengan keengganan Washington membiarkan skuad Iran bermalam di wilayah AS (Front Office Sports, 2026). Setelah laga pembuka melawan Selandia Baru di Los Angeles, tim Iran kembali ke Meksiko hanya dalam hitungan jam alih-alih bermalam, protokol yang menurut Direktur Satgas Piala Dunia Gedung Putih, Andrew Giuliani, juga akan diterapkan pada laga melawan Belgia (Al Jazeera, 2026). Giuliani menegaskan seluruh pemain dan pelatih telah menerima visa, dan menyebut penolakan yang tersisa disebabkan oleh “informasi yang merugikan” terkait sejumlah pejabat tertentu.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengaitkan pembatasan ini dengan penyaringan keamanan. Pada April, ia menyatakan bahwa kekhawatiran Washington bukan pada para pemain, melainkan pada anggota delegasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), organisasi yang oleh AS dikategorikan sebagai kelompok teroris asing (ESPN, 2026). Pernyataan senada disampaikan pejabat pemerintahan AS pada Juni, yang menyebut visa yang diperlukan untuk berkompetisi telah diterbitkan tanpa menjelaskan secara langsung nasib visa yang masih ditolak. Federasi Iran membawa persoalan ini ke FIFA, dan sengketa semakin memanas setelah FIFA mencabut alokasi tiket suporter Iran, akibat sanksi AS yang melarang entitas berbasis Amerika memproses transaksi yang melibatkan warga Iran (ESPN, 2026).

Iran bukan satu-satunya delegasi yang terdampak. Wasit asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, yang dinobatkan sebagai wasit terbaik Konfederasi Sepak Bola Afrika 2025, ditolak masuk meski memegang visa resmi dari Departemen Luar Negeri AS. Striker Irak, Aymen Hussein, beserta fotografer timnya juga ditahan selama tujuh jam di Bandara O’Hare, Chicago (American Immigration Council, 2026). Para pendukung dari Iran, Haiti, Senegal, dan Pantai Gading menghadapi larangan perjalanan terpisah, dan Asosiasi Pers Olahraga Internasional secara resmi meminta FIFA turun tangan setelah sejumlah jurnalis dari Iran dan Afrika ditolak visa (Front Office Sports, 2026).

FIFA menyatakan tidak memiliki kewenangan atas kebijakan imigrasi negara tuan rumah, sehingga keputusan sepenuhnya berada di tangan otoritas AS. Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat untuk pertama kalinya menjamu tim nasional dari negara yang secara formal masih berstatus perang dengannya, situasi yang menempatkan kebijakan visa dan keimigrasiannya sebagai sorotan utama pada pekan-pekan awal turnamen, alih-alih pertandingan itu sendiri,.

References

American Immigration Council. 2026. “World Cup Immigration Questions Answered: ICE, Visa Denials, and Iran.” https://www.americanimmigrationcouncil.org/blog/world-cup-ice-visas-iran/.

Al Jazeera. 2026. “Iran’s World Cup Squad Lands in Mexico Amid US Visa Row.” 7 Juni. https://www.aljazeera.com/sports/2026/6/7/irans-world-cup-squad-lands-in-mexico-amid-us-visa-row.

Al Jazeera. 2026. “US Refuses to Ease Iran World Cup Travel Restrictions for Belgium Match.” 20 Juni. https://www.aljazeera.com/sports/2026/6/20/us-refuses-to-ease-iran-world-cup-travel-restrictions-for-belgium-match.

ESPN. 2026. “Iran Says U.S. Has Denied Visas to Key World Cup Officials.” https://www.espn.com/soccer/story/_/id/48984862/iran-usa-world-cup-visas-officials-2026.

ESPN. 2026. “Iran Players: U.S. Visa Policies Creating World Cup ‘Tension’.” https://www.espn.com/soccer/story/_/id/49017941/iran-players-say-us-visa-policies-create-world-cup-tension.

Front Office Sports. 2026. “Travel, Visa Issues Hang Over World Cup.” https://frontofficesports.com/travel-visa-issues-hang-over-world-cup/.

Peace may be Fleeting due to Strained U.S. — Israel Relations

By: Gerald Hasiholan

The war in the Middle East region has shown no indications of concluding, and its international repercussions have been especially devastating. The armed conflict is mainly centered on Israel and the Lebanon-based terrorist group Hezbollah, but another form of conflict can also be seen in regard to the United States of America and Iran. These conflicts are very much related to one another — especially when exposed to the fact that the U.S. is Israel’s biggest ally, contributing about 14% of Israel’s defense budget, and that Hezbollah is an Iranian-backed group (Sharp, 2025; UANI, 2024). Through the same sources, it is further revealed that “shared strategic goals” become one of the core pillars of both alliances — thus, it is expected that conducted relations would be the representative will of the coalition.

However, the current state of affairs can be said not to reflect these expectations. The U.S. and Iran have negotiated a 60-day ceasefire deal, complemented with a Memorandum of Understanding in order to begin talks to end the war — Israel is indirectly included in the MoU as an ally of the U.S. (BBC, 2026). Despite this, Israel has violated this ceasefire less than 24 hours after its establishment by launching airstrikes in Lebanon. This has invited negative sentiments from the U.S. for fear of its impact on the U.S. — Iran deal (Wong & Granville, 2026). On the other side, Israel has taken a stance to reassert their sovereignty and domestic politics, along with statements by Benjamin Netanyahu, which have indicated that Israel is leaning towards independent action (Aljazeera, 2026).

This situation can be analyzed as a reflection of Alexander Wendt’s (1992) constructivist argument, in that interests are shaped by identities which are uniquely created in every situation. Though it may seem that the U.S. and Israel are drifting apart, fundamentally their interests in the region still align with each other — containing the regional threat that is Iran and their nuclear weapons. The splitting point that separates them is how they choose to attain that national interest. Ultimately, a part of what guided their foreign policies is how each state views itself, the situation, and the other parties. The U.S., spending too many resources, chooses diplomacy to end the war through peace talks, whereas Israel and their doctrine push for military victory and dominance over Iran and Hezbollah (as seen by statements made by Israel’s Minister of National Security, Ben Gvir on X). The split itself can be analyzed in reference to how Israel and the United States view one another. Israel’s actions were tolerated and even supported by the U.S. because its economy hadn’t taken a blow due to the closing of the Strait of Hormuz; now that its resources have been exhausted, Israel’s actions are seen as compromising the deal most suited to its current identity and interests. Due to their long-standing history, the U.S. won’t completely sever ties with Israel — however, this rift in their relations may account for unexpected occurrences, with the worst case being the war being prolonged.

For this article, I would like to focus on the United States’ perspective due to its imperative role in the achievement of peace in this conflict. However, this “peace” would not be substantial if Israel’s military advancement is not addressed properly, especially by its ally, the United States of America. Hence, even if a peace framework was created as a result of the peace talks, it would just mean that the United States is formally pulling out of the war while atrocities continue to happen. The peace that is to be created in the Middle East must be comprehensive of all the ideologies and facts in the region; as this is a matter involving the global community, we are encouraged to take notice of this and advocate for the best outcome wherever we can.

References

Aljazeera. (2026). Could Israel sabotage US-Iran deal?. https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2026/5/25/could-israel-sabotage-us-iran-deal

BBC. (2026). US-Iran memorandum of understanding in full. https://www.bbc.com/news/articles/c4gy700j0eko

Sharp, J.M. (2025). U.S. Foreign Aid to Israel: Overview and Developments since October 7, 2023. Congressional Research Service. https://www.congress.gov/crs_external_products/RL/PDF/RL33222/RL33222.51.pdf

United Against Nuclear Iran. (2024). Hezbollah: An Introduction. https://hezbollah.org/sites/default/files/2024-10/About%20Hezbollah%20Profile_2024%20REFORMAT%20clean%20%283%29.pdf

Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. International organization, 46(2), 391–425.

Wong, V. & Granville, S. (2026). Israel and Hezbollah continue strikes despite ceasefire agreement. BBC. https://www.bbc.com/news/articles/cx240k9l112o

Editors

Hanan Abdilla P.H.

Kaylana Fikria Akbar

La Mahatma Andi Perwira

Vincent Kamitono