FOMO mangrove

Fear of Missing Out atau takut ketinggalan, menjadi gejala yang belum mudah dihilangkan. Aku pun begitu.

Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Mangrove tumbuh pada habitat yang masih terpengaruh salinitas (tingkat keasinan atau konsentrasi total ion garam terlarut (seperti natrium klorida) di dalam air).

Ketika sebagian besar pendanaan yang datang adalah berkaitan dengan karbon biru (blue carbon), dengan mangrove sebagai fokus utama, sementara padang lamun belum sebesar attensi sebagaimana mangrove.

Baru pada setengah dekade terakhir, mangrove kembali memperoleh peningkatan perhatian dan ‘rebutan’ berbagai pihak. Pun negeri ini mengambil utang untuk proyek penanaman di ekosistem mangrove. Pun ketika karbon hutan mangrove mulai dilirik pasar karbon, maka ekosistem mangrove bukan semata menjadi rebutan untuk ekonomi langsung, terutama tambak, namun juga keberadaan tegakan mengrove, yang diharapkan dapat menggulirkan pendapatan.

Beberapa berpikir bahwa nilai ekonomi tambak dapat digantikan dengan nilai ekonomi karbon mangrove, walaupun dengan kondisi nilai tukar dan permintaan komoditi tambak hari ini, masih terasa berat. Namun, mengapa masih ada yang mengejar pendapatan karbon mangrove?

Setelah periodisasi karbon hutan yang menuju sunset, demikian halnya komoditi kayu yang sudah digantikan barang subtitusi, maka karbon hutan mangrove sedang menarik perhatian. Lalu lahirlah PP №27 tahun 2025, hingga PermenLH №26 tahun 2025 dan PermenLH №8 tahun 2026. Daerah diarahkan untuk menyusun RPPEM, sementara dokumen RPPEM Nasional belum dipublikasi terbuka. Sementara itu, sejak tahun 2012, sudah tersedia Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, serta Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional, yang entah bagaimana pelaksanaannya selama ini. Hampir tiap tahun, sejak 2021, pemerintah jakarta menerbitkan Peta Mangrove Nasional (2021, 2024, 2025). Dokumen tetaplah menjadi sebuah dokumen. Tantangan terbesar saat ini adalah membaca, pun sangatlah luar biasa apabila dokumen yang telah disusun, kemudian dilaksanakan, lalu dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya.

Dengan angka rehabilitasi mangrove di tahun 2021 seluas 37.563,72 hektare dan seluas 15.080,00 hektare di tahun 2024, nampaklah tantangan memperbaiki ekosistem mangrove. Itupun belum mengukur keberhasilan (survival rate) tanaman rehabilitasi (tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove antara 15% hingga 80%, dengan rata-rata nasional di angka 10% hingga 20%).

Tantangan lain adalah berkaitan dengan tenurial di ekosistem mangrove. Belum termasuk, ketika ada proyek strategis nasional di ekosistem mangrove, yang dapat memperoleh pengecualian. Ketika komodita ekonomi ekstraktif, pun proyek strategis nasional yang belum optimal mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, walaupun sudah ada “dokumen” kajian lingkungan hidup strategis, maka ekosistem mangrove masih belum menyelesaikan tantangannya.

Ekonomi karbon mangrove masih sebuah fatamorgana untuk menggantikan ekonomi konvensional. Belum termasuk, warga negeri di ekosistem mangrove masih berada pada titik berkategori rendah dari sisi pendidikan maupun ekonomi keluarga. RPPEM sebagai alat perencanaan, yang diharapkan menjadi “jembatan” untuk menjawab tantangan yang ada, belum cukup kuat meletakkan pondasi pikir untuk membangun keseimbangan, pun keadilan, antara ekologi, ekonomi pun terhadap sosio-kultur.

Pertanyaannya, lalu apa?