Ijazah Jokowi dan Krisis Kepercayaan Publik: Ketika Kebenaran Kehilangan Otoritasnya

Kasus dugaan keaslian ijazah Jokowi sejatinya bukan perkara administratif semata. Ia telah menjelma menjadi fenomena sosial-politik yang memperlihatkan satu problem mendasar bangsa ini yaitu retaknya kepercayaan publik terhadap otoritas pengetahuan dan institusi negara. Polemik ini lebih tepat dibaca sebagai gejala krisis epistemik ketimbang sengketa dokumen.

Dari Dokumen ke Kecurigaan Sistemik

Dalam negara modern, ijazah adalah dokumen administratif yang dapat diverifikasi secara prosedural melalui institusi pendidikan dan mekanisme hukum. Namun dalam kasus ini verifikasi formal tidak serta-merta memulihkan kepercayaan. Klarifikasi universitas pernyataan pejabat bahkan jalur hukum justru dianggap tidak memadai oleh sebagian masyarakat.

Ini menandai pergeseran penting publik tidak lagi bertanya tentang apa yang benar? melainkan siapa yang pantas dipercaya?. Ketika institusi kehilangan legitimasi moral fakta kehilangan daya ikatnya.

Matinya Kepakaran dan Otoritas Pengetahuan

Polemik ini juga mencerminkan apa yang oleh banyak pemikir disebut sebagai the death of expertise matinya kepakaran. Pengetahuan akademik arsip institusional dan otoritas profesional disetarakan dengan opini personal spekulasi media sosial bahkan dugaan tanpa dasar.

Fenomena ini bukan semata akibat rendahnya literasi melainkan karena ketidakpercayaan yang akut terhadap elite dan institusi. Dalam kondisi seperti ini publik cenderung percaya pada narasi yang selaras dengan emosi pengalaman sosial dan identitas politiknya bukan pada proses verifikasi rasional.

Politik Pasca-Kebenaran

Kasus ijazah Jokowi beroperasi dalam lanskap politik pasca kebenaran (post truth politics). Fakta objektif kalah pengaruh dibanding afiliasi politik dan sentimen emosional. Ijazah bukan lagi bukti akademik melainkan simbol.

Bagi pendukung, Jokowi tetap dipersepsikan sebagai figur sederhana yang sah secara moral dan politik. Bagi pengkritik Jokowi menjadi simbol kekuasaan yang dicurigai manipulatif dan tidak transparan. Dalam situasi ini dokumen hanya menjadi alat legitimasi atau delegitimasi simbolik.

Kesalahan Pendekatan Negara

Negara tampak keliru membaca situasi. Pendekatan yang bertumpu pada legalitas formal bahwa sesuatu dianggap selesai jika sah secara hukum tidak cukup dalam konteks krisis kepercayaan. Publik hari ini menuntut transparansi etik bukan sekadar pembenaran prosedural.

Dalam iklim kecurigaan kebenaran tidak hanya harus ada tetapi juga harus tampak jujur terbuka dan dapat diuji secara publik. Ketertutupan sekecil apa pun akan dibaca sebagai indikasi manipulasi.

Bahaya Anarki Epistemik

Jika semua dokumen dapat dicurigai dan semua institusi dianggap berbohong maka konsekuensinya sangat serius. Pemilu dapat dianggap curang putusan pengadilan dipersepsikan pesanan dan ilmu pengetahuan dituding konspirasi. Inilah yang disebut sebagai anarki epistemik hilangnya rujukan bersama tentang kebenaran.

Dalam kondisi demikian, demokrasi kehilangan fondasinya karena demokrasi mensyaratkan kesepakatan minimal tentang fakta bersama.

Penutup

Kasus ijazah Jokowi adalah cermin kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis kepercayaan struktural. Ia bukan semata tentang benar atau tidaknya sebuah dokumen melainkan tentang rapuhnya relasi antara negara pengetahuan dan warga.

Selama kepercayaan publik tidak dipulihkan melalui transparansi yang tulus dan etika kekuasaan yang kuat polemik serupa akan terus berulang dengan atau tanpa ijazah sebagai pemicunya.

Fajar Nursyams

Indonesia,13 Agustus 2025